trik pasang togel menang terus

Phoenix tidak akan kembali

Suharso Monoarfa Bersuara soal Kisruh Data Beras di RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkap permasalahan data di Indonesia sampai saat ini tak kunjung tuntas. Salah satunya adalah soal kisruh data beras antar kementerian dan lembaga yang selalu berbeda.

Padahal, data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan, termasuk terkait impor.

"Kalau kita bicara yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan, pangan berarti beras, begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor dan kita jaga-jaga untuk impor, dan berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional, yang dipegang oleh Bulog, dan seterusnya," kata Suharso dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

Suharso membandingkan data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia. Ia menilai dengan terpusatnya data ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menggunakannya dengan mudah.

Ia pun menyinggung bahwa saat ini tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda. Sehingga, data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.Bahkan, imbuhnya, data milik pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.

Tak hanya soal data, Suharso juga menyentil kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki segudang aplikasi namun tidak efektif.

"Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan, (hanya) show, tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah di atas (pelayanan publik) itu," ujarnya.

Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan. Meskipun, tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengolahan data tiap institusi berbeda hingga ketiadaan metadata yang baku untuk memberikan informasi acuan kode referensi yang berbeda.

"Paling penting, membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Suharso Monoarfa Bersuara soal Kisruh Data Beras di RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkap permasalahan data di Indonesia sampai saat ini tak kunjung tuntas. Salah satunya adalah soal kisruh data beras antar kementerian dan lembaga yang selalu berbeda.

Padahal, data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan, termasuk terkait impor.

"Kalau kita bicara yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan, pangan berarti beras, begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor dan kita jaga-jaga untuk impor, dan berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional, yang dipegang oleh Bulog, dan seterusnya," kata Suharso dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

Suharso membandingkan data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia. Ia menilai dengan terpusatnya data ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menggunakannya dengan mudah.

Ia pun menyinggung bahwa saat ini tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda. Sehingga, data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.Bahkan, imbuhnya, data milik pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.

Tak hanya soal data, Suharso juga menyentil kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki segudang aplikasi namun tidak efektif.

"Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan, (hanya) show, tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah di atas (pelayanan publik) itu," ujarnya.

Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan. Meskipun, tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengolahan data tiap institusi berbeda hingga ketiadaan metadata yang baku untuk memberikan informasi acuan kode referensi yang berbeda.

"Paling penting, membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Abadi

Pupuk Subsidi Langka, Kebutuhan 25 Juta Ton Alokasi Cuma 9,1 Juta Ton******

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidiyang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton. Namun, alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.

"Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani," kata Agus di Medan, Jumat (23/12).

Sementara, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

"Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam peraturan menteri pertanian, tetapi juga peraturan menteri perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang," ujarnya.

Agus menambahkan stok pupuk urea yang tersedia saat ini di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, tambah Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.

Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100 persen hingga akhir tahun, Agus mengungkapkan ada beberapa daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.

Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.

"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.

"Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih. Dan, itupun luasannya hanya 2 hektare saja per petani per musim tanam," papar Agus.

[Gambas:Video CNN]

santo

Pengusaha Prediksi Duit Rp23,85 T Berputar Saat Libur Natal******

Kamar Dagang Indonesia (KADIN) memperkirakan perputaran uang selama libur Natal dan tahun baru (Nataru) meningkat hingga Rp23,85 triliun.

Angka ini didasarkan pada data Kementerian Perhubungan yang menyebutkan potensi pergerakan warga sebesar 16,34 persen dari jumlah penduduk. Artinya, terdapat sekitar 44,7 juta orang yang akan bepergian.

"Jumlah perputaran uang selama libur Natal dan Tahun Baru diperkirakan mencapai Rp23,85 triliun dengan asumsi jumlah penduduk yang mudik sekitar 44,7 juta atau setara dengan 11.925.000 keluarga," kata Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang melalui keterangan tertulis, Kamis (22/12).

"Libur Natal dan Tahun baru tahun ini berpotensi menggairahkan ekonomi di daerah, khususnya daerah yang mayoritas merayakan Natal dan daerah tujuan wisata di berbagai pelosok tanah air," ucapnya.

Perputaran uang dalam jumlah besar itu akan mampu mendongkrak konsumsi rumah tangga di berbagai daerah. Dampaknya akan dirasakan pada pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal IV 2022 hingga 5,01 persen. Meskipun, angka ini lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang mencapai 5,72 persen.

"Namun akan mampu membawa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 mencapai di kisaran 5-5,3 persen, sesuai yang diharapkan pemerintah," jelasnya.

Sarman mengungkapkan jika setiap keluarga yang bepergian mengeluarkan rata-rata Rp2 juta, maka perputaran uang melebihi angka Rp23 triliun. Menurutnya, meski angka rata-rata yang diambil di bawah Rp2 juta, namun jumlah itu akan menggairahkan para pelaku usaha UMKM di daerah.

Ia memaparkan uang tersebut akan berputar sejak bepergian dari rumah seperti pembelian tiket angkutan umum atau BBM yang memakai kendaraan pribadi. Kemudian akan berputar di warung dan restoran selama perjalanan pergi-pulang, penginapan di hotel, serta belanja di lokasi wisata. Tak berhenti di situ, wisatawan akan membeli oleh oleh khas daerah dan kebutuhan perayaan Natal dan tahun baru bersama keluarga.

"Perputaran uang tersebut akan didominasi di daerah Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur,Jawa Barat, Jabodetabek, Yogyakarta. Sebagian lagi di luar Jawa seperti Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua, sebagian Kalimantan dan Bali," paparnya.

[Gambas:Video CNN]

menjadi seekor anjing

Hwa Seung Klarifikasi Bakal Ekspansi ke Jateng, Bukan Relokasi******

Perusahaan asal Korea Selatan (Korsel) PT Hwa Seung Indonesia mengklarifikasi perusahaan tidak merelokasi pabrik dari Vietnamke Jawa Tengah, melainkan ekspansi.

Manager GA Hwa Seung Indonesia Uyeng Subakdi mengungkapkan Hwa Seung Group di Vietnam masih tetap beroperasi sesuai dengan kondisi pasar dunia saat ini.

"PT Hwa Seung Group melakukan investasi di Indonesia khususnya Jawa Tengah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan pasar dunia," ujar Uyeng melalui surat klarifikasi ke redaksi.

Hal ini menandakan bahwa daerahnya menjadi salah satu primadona investor untuk berinvestasi. Ini akan berdampak baik bagi perekonomian Jateng karena terbukanya lebih banyak lapangan kerja.

"Ada 97 perusahaan yang relokasi ke Jawa Tengah. Dari relokasi tersebut bakal membuka ratusan ribu peluang kerja," ujar Ganjar melalui Instagram resmi @ganjar_pranowo, Minggu (11/12).

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi: Artikel ini merupakan klarifikasi atas artikel "Perusahaan Korsel Bakal Relokasi Pabrik di Vietnam ke Jateng".

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

Harga Aset Kripto Menghijau Jelang Akhir Pekan******

Harga aset kripto kompak menghijau jelang akhir pekan ini, meskipun bitcoin masih tertahan di US ribuan.

Mengutip coinmarketcap.com, Jumat (23/12), bitcoin naik 0,15 persen dalam 24 jam namun turun 3,15 persen dalam sepekan.

Ethereum berada di level US.225 per keping, naik 0,89 persen dalam 24 jam namun turun 3,59 persen dalam sepekan.

BNB berada di level US8 per keping, naik 0,23 persen dalam semalam tapi lesu 5,42 persen dalam 7 hari terakhir. XRP berada di level US<句子>,349 per keping, naik 1,42 persen dalam 24 jam dan anjlok 7,63 persen dalam sepekan.

Dogecoin berada di level US<句子>,077 per kepingnya, melonjak 5,68 persen dalam semalam tapi lesu 9,86 persen dalam sepekan. Cardano berada di level US<句子>,26 per keping, terbang 2,88 persen dalam sehari tapi ambruk 13,17 persen dalam 7 hari terakhir.

Polygon berada di level US<句子>,804 per keping, naik 1,73 persen dalam 24 jam tapi turun drastis 9,27 persen dalam seminggu.

Saat ini kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]