info rtp slot gacor hari ini

Rencana Promosi Pakan Meriam

Banyak yang Minat, Kemenhub Bakal Tambah Rangkaian LRT Jabodebek******

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menambah rangkaian keretaLRT Jabodebek seiring dengan peningkatan animo masyarakat.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan tercatat dalam satu hari LRT Jabodebek bisa mengangkut 56.286 penumpang.

"Kami optimis angka ini masih akan terus meningkat," tutur Risal di Jakarta, Senin (11/9).

Selain animo masyarakat yang cukup tinggi, Risal menjelaskan bahwa jumlah rangkaian kereta memungkinkan untuk ditambah menyusul meningkatnya capaian ketepatan waktu (on-time performance/ OTP).

Terkait hal itu, dalam 5 hari terakhir atau mulai 5 hingga 9 September 2023, capaian OTP LRT Jabodebek sudah mencapai 81 persen dengan rata-rata keterlambatan hanya berkisar 1,9 menit.

Kendati demikian, Risal mengimbau kepada operator untuk betul-betul memastikan kendala yang ada sudah sepenuhnya tertangani dengan baik sebelum jumlah rangkaian kereta yang dioperasikan bertambah.

"Selesaikan kendala-kendala yang kemarin sudah teridentifikasi dan lakukan sesuai standar/aturan yang telah ditetapkan," tegas Risal.

Jumlah rangkaian LRT Jabodebek rencananya akan ditambah menjadi 16 rangkaian dan secara bertahap akan ditingkatkan menjadi 27 rangkaian, sementara saat ini baru 14 rangkaian yang beroperasi.

Dengan penambahan jumlah rangkaian menjadi 16 rangkaian kereta, headway atau waktu tunggu antar kereta dapat ditekan menjadi 7,5-15 menit dengan waktu tempuh 50-54 menit.

Lebih lanjut, Risal menyebutkan bahwa jadwal operasional LRT Jabodebek juga akan dievaluasi untuk mengakomodasi masukan dari masyarakat.

"Kami tengah mengeluarkan rekomendasi agar LRT Jabodebek dapat dioperasikan lebih malam mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB sehingga dapat mengangkut masyarakat yang pulang lebih malam, semoga dapat terealisasi setelah penambahan jumlah rangkaian kereta," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Fenghuang

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.

"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Puncak Valoran

IHSG Diprediksi Tertekan Akibat Dibayangi Aliran Modal Keluar******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi tertekan pada perdagangan Rabu (13/9) ini.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan indeks berada dalam level konsolidasi dengan potensi tekanan minor. Kondisi itu disebabkan terjadinya capital outflow.

"Namun peluang koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian mengingat dalam jangka panjang IHSG masih berada dalam jalur uptrend," kata William dalam risetnya.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham menunjukkan potensi naik ke level 6.995 sebagai resisten Fibonacci.

"LevelsupportIHSG berada di 6.900, 6.869 dan 6.846. Sementara level resistennya di 7.020, 7.058 dan 7.128," kata Ivan.

IHSG ditutup di level 6.933 pada Selasa (12/9) sore. Indeks saham melemah 29,42 poin atau 0,42 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,69 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,32 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 245 saham menguat, 286 terkoreksi, dan 222 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan perempuan yang membanggakan

Gandeng Google, PT KCI Kembangkan Aplikasi Pendeteksi Gerbong Kosong******

PT Kereta Commuter Indonesia(KCI) bekerja sama dengan Google Indonesiauntuk mengembangkan aplikasi C-Access.

Plt Direktur Utama KCI Asdo Artriviyanto menuturkan kerja sama ini dilakukan bertepatan dengan HUT KCI ke-15, Jumat (15/9) ini.

Ia mengatakan lewat aplikasi tersebut kelak penumpang bisa mengecek di mana gerbong KRL yang lowong secara real time. Dengan begitu, penumpang bisa memilih gerbong yang tak terlalu padat. 

Selain itu, lewat aplikasi tersebut para penumpang juga bisa mengetahui mana stasiun yang tak terlalu padat. Dengan begitu, penumpang memiliki opsi untuk memilih berhenti di stasiun yang longgar.

"Dan banyak lagi fitur lainnya. Termasuk live view(di Google Map). Dengan live viewdia (penumpang) bisa mendatangi stasiun dengan mudah," sambung Asdo.

Lihat Juga : JK Klaim Tak Gusur Warga Saat Kalla Grup Bangun Smelter di Luwu

Ia menuturkan proses pengembangan aplikasi tersebut masih terus berjalan. Asdo menargetkan semua fitur yang dijanjikan tadi bisa dinikmati masyarakat mulai Oktober 2023 mendatang. Ia mengklaim saat ini aplikasi serupa baru ada di Singapura, Jepang, dan Australia.

"Di Asia Pasifik kita yang ke-4, Indonesia," kata Asdo.

Meski demikian, Asdo tak mau merinci berapa nilai investasi dari kerja sama dengan Google tersebut. Ia hanya mengklaim nilainya tidak besar.

"Sebenarnya ini sudah ada fasilitas di antara perusahaan. Jadi tinggal memadukan. Investasi tidak cukup besar," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

kegelapan ekstrem

Jokowi Saat Dicecar soal Beras Naik: Tolong Jangan Terus Tanya ke Saya******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada pada awak media dan masyarakat agar tak kerap memberondonginya dengan pertanyaan soal kenaikanharga beras.

"Tolong jangan terus ditanyakan ke saya, cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana ya," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3).

Jokowi pun meminta agar masyarakat langsung memeriksa kondisi dan harga beras di sejumlah pasar induk seperti Cipinang, Johor, dan Karawang.

Jokowi juga telah mendapat informasi terkait harga gabah yang sudah turun di lapangan. Kendati ia mengingatkan penurunan harga beras tak boleh secara drastis, sebab harus tetap mempertimbangkan kesejahteraan para petani.

Jokowi pun memastikan harga beras telah mengalami penurunan di sejumlah wilayah. Ia juga mengklaim kondisi persediaan beras di Indonesia masih aman, terutama dengan harapan sebulan ke depan panen raya akan terjadi.

"Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh Tanah Air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung," ujar Jokowi.

Harga beras membumbung tinggi jelang akhir masa pemerintahan Jokowi. Data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, harga beras bahkan tembus Rp18 ribu per kg.

Pemicunya diduga berbagai faktor mulai dari fenomena El Nino hingga gelontoran bansos dari pemerintah.

Untuk menekan lonjakan permintaan, pemerintah menggelontorkan bansos 10 kg beras ke 21,35 juta rakyat miskin pada Maret 2024.

[Gambas:Video CNN]

Menikah dengan iblis

Menimbang Untung Rugi Gaji Tunggal PNS Bagi APBN, Mana Paling Besar?******

Wacana penerapan skema gajitunggal aliassingle salarybagi Pegawai Negeri Sipil(PNS) kembali mencuat.

Hal tersebut terjadi usai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut skema gaji tunggal PNS menjadi salah satu agenda prioritas dalam rencana kerja pemerintah di 2024.

Jika skema itu diterapkan, maka seluruh tunjangan yang melekat, baik untuk PNS maupun Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dihapus dan digantikan dengan satu penghasilan yang sudah mencakup keseluruhan.

Single salary systemyang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan).

Sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gaji merupakan imbalan yang diberikan kepada PNS sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaannya.

Selanjutnya, sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gradingadalah level atau peringkat nilai/harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.

Sementara itu, setiap gradingakan dibagi menjadi beberapa stepsdengan nilai rupiah yang berbeda. Dengan kata lain, ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan single salary systemPNS saat ini sudah dilaksanakan dalam bentuk pilot projectdi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Single salaryini barupilot projectdi KPK dan PPATK. Ini juga ada komplain orang yang kerja dengan yang tidak kok salary-nya sama. Nah, itulah yang jadi hitungan evaluasi kita," kata Anas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Meski demikian, Anas menekankan pihaknya masih perlu mengkaji wacana tersebut. Ia menyebut evaluasi penerapan single salary systemdi KPK dan PPATK bakal menjadi acuan penerapan aturan ini ke depan.

Ia mengungkapkan skema gaji tunggal ini bakal dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Namun, Anas tidak memastikan apakah gaji tunggal ini akan diterapkan merata pada seluruh kementerian/lembaga (K/L) di 2024 mendatang.

Anas hanya menjelaskan bahwa tunjangan kinerja alias tukin saat ini masih menjadi prioritas pemerintah untuk membedakan mana PNS yang kerja dan tidak. Akan tetapi, ia menyinggung soal kemampuan daerah yang berbeda.

"Tapi negatifnya kadang orang mengatur perjalanan dinas rapat di luar kota hanya untuk dapat (uang) perjalanan dinas. Jadi, plus minus lah antara kinerja dan efisiensi," tuturnya.

Lantas, apakah skema gaji tunggal tepat dijalankan sebagai upaya reformasi birokrasi dan menekan anggaran?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai untuk saat ini skema tersebut malah bakal bikin APBN tekor. Pasalnya, besaran gaji antara PNS di semua daerah bisa sama.

Apalagi, skema gaji tunggal besarannya akan disesuaikan dengan kinerja. Padahal, saat ini besaran gaji dan tunjangan PNS di pusat dan daerah berbeda-beda.

Artinya, kelak gaji PNS di daerah pun bisa naik meski APBD besarannya terbatas.

"Sekarang APBD-nya berapa? Kan itu tidak akan mampu (bayar gaji tunggal PNS) terus ujung-ujungnya mengambil dari APBN juga," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

Menurut Trubus, skema gaji tunggal memang lebih praktis. Namun, untuk mencapai itu semua butuh tahap dan waktu yang panjang.

Ia juga mengatakan sebenarnya skema gaji tunggal adalah wacana lama. Tapi, memasuki 2024 alias tahun terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, wacana itu kembali didengungkan.

Alasannya, agar ada kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah sekarang.

"Tapi persoalannya sebenarnya ini selalu perdebatannya itu apakah di daerah dengan di DKI Jakarta akan disamakan? kalau kinerja bisa dihitung, kinerja nanti dianggap sama saja (DKI dan daerah), gajinya sama, masalahnya kita punya sumber dananya tidak? duitnya ada tidak? tegas Trubus.

Ia pun berpendapat sebaiknya skema tepat untuk gaji PNS yang berkeadilan adalah besaran gajinya saja disamakan di setiap daerah.

Sedangkan, untuk tunjangannya bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kemudian, besaran tunjangan juga disesuaikan dengan kinerja individu sang abdi negara.

Maklum, tunjangan kinerja PNS memang telah menelan banyak uang negara. Data Kementerian Keuangan mencatat belanja kementerian/lembaga mencapai Rp134,2 triliun untuk belanja pegawai pada semester I 2023.

Angka ini naik 11,1 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan belanja pegawai ini terbagi ke dalam gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp90,4 triliun atau naik 12,5 persen dari realisasi 2022 sebesar Rp80,4 triliun. Ada juga tukin, honorarium, hingga uang lembur Rp43,8 triliun atau naik 8,4 persen dari Rp40,4 triliun.

Trubus mengingatkan skema gaji tunggal PNS belum tepat untuk diterapkan dalam jangka pendek ini. Ia mengatakan skema tersebut baru bisa diaplikasikan untuk jangka panjang saja.

"Jangka panjang bagus. Cuma dari anggaran harus disiapkan. Nanti APBN-nya habis untuk biaya birokrasi (kalau diterapkan sekarang)," kata Trubus.

Berbeda dengan Trubus, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Skema gaji tunggal bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem penggajian PNS.

Namun, kurang tepat tujuan utamanya jika untuk menghemat anggaran. Ia menilai gaji tunggal lebih tepat tujuan utamanya untuk menyesuaikan kinerja dan pendapatan PNS, atau antara efisiensi dan efektifitas kerja.

"Bisa jadi akhirnya nanti anggarannya menjadi lebih besar, karena tujuannya yang ingin dicapai juga besar toh," kata Ronny.

Berhasil atau Tidak, Sistem Gaji Tunggal PNS Tetap Perlu Dicoba