Sistem seni bela diri yang tiada taranya

cara dapat uang harian

Jos! UNS Solo Raih Peringkat ke******

SOLO —Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo menempati urutan ke-7 nasional dalam pemeringkatan UI GreenMetric World University Ranking 2022 yang diumumkan melalui kanal YouTube Universitas Indonesia, Senin (12/12/2022).

Wakil Rektor Perencanaan Kerjasama Bisnis dan Informasi UNS Prof. Sajidan mengatakan masuknya UNS ke dalam 10 besar UI GreenMetric pada tahun ini merupakan pencapaian besar yang tidak sekadar untuk diapresiasi namun juga dimaknai.

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Sebab, peringkat ke-7 UI GreenMetric yang diberikan kepada UNS menunjukkan Kampus Benteng Pancasila ini berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

Tak hanya itu, kata Sajidan, masuknya UNS ke dalam daftar perguruan tinggi yang mempunyai perhatian kepada lingkungan hidup adalah hasil dari kerja keras bersama antar sivitas akademika, mulai dari dosen, mahasiswa, hingga tenaga kependidikan (tendik).

“Ini capaian yang luar biasa setidak-tidaknya bagi UNS untuk menutup tahun 2022 dengan prestasi yang gemilang. Selamat untuk kita, terkhusus untuk sivitas akademika UNS yang telah berkontribusi pada pencapaian UI GreenMetric ini,” ujar Sajidan, Senin (19/12/2022).

Baca Juga: Sosialisasi IKD, UNS Solo Jadi Pilot Project Program Dukcapil Goes to Campus

Sajidan juga menyampaikan masuknya UNS ke dalam 10 besar UI GreenMetric membuktikan perguruan tinggi di Kota Bengawan ini semakin siap menjadi World Class University (WCU).

Ia menilai perguruan tinggi berstandar internasional tidak hanya dilihat dari kualitas riset, publikasi ilmiah, paten, sebaran lulusan, dan prestasi dosen atau mahasiswa, namun juga ditentukan dari teknologi dan cara-cara untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Perlu diketahui bahwa belakangan ini isu seputar lingkungan menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jadi, tercapainya UNS pada UI GreenMetric menunjukkan kampus kita up to date terhadap perkembangan zaman, utamanya perubahan iklim,” jelas Sajidan.

Standar Penilaian UI GreenMetric

UI GreenMetric yang memasukkan UNS pada pemeringkatan perguruan tinggi di bidang keberlanjutan untuk level Indonesia dan dunia adalah acara publikasi yang digelar secara tahunan.

Pemeringkatan ini diinisasi oleh UI yang menilai peringkat perguruan tinggi di Indonesia dan dunia peserta UI GreenMetric berdasarkan komitmen dan tindakan terhadap penghijauan dan keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga: Terus Berinovasi, UNS Raih Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2022, UNS harus bersaing dengan 126 perguruan tinggi di Tanah Air yang mengikuti UI GreenMetric. Pemeringkatan ini juga diikuti 1.050 perguruan tinggi dari 85 negara.

Ada beberapa pilar yang diterapkan UI GreenMetric untuk menilai komitmen sebuah perguruan tinggi terhadap penghijauan dan keberlanjutan lingkungan, yakni lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

Bobot penilaian pada pemeringkatan ini mencakup pendidikan dan riset (18 persen), penggunaan air (10 persen), transportasi (18 persen), keadaan dan infrastruktur kampus (15 persen), energi dan perubahan iklim (21 persen), dan pengelolaan sampah (18 persen).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Uns UNS Solo Penghijauan Kampus Ramah Lingkungan Share

---

KPPS di Karanganyar Wajib Ingatkan Pemilih Tak Bawa Ponsel ke Bilik Suara

KPPS di Karanganyar Wajib Ingatkan Pemilih Tak Bawa Ponsel ke Bilik SuaraIndah Septiyaning Wardani ,  Kaled Hasby Ashshidiqy Rabu, 31 Januari 2024 - 12:42 WIB share SOLOPOS.COM - Tempat penitipan HP disediakan di TPS saat simulasi pemungutan dan perhitungan suara Pemilu Karanganyar di Hotel Permata Sari pada Rabu (31/1/2024). (Solopos.com/Indah Septiyaning Wardani)

KARANGANYAR —Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar melarang warga membawa ponsel ke bilik suara saat pencoblosan Pemilu pada 14 Februari 2024 nanti.

Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) diminta menyediakan tempat penitipan ponsel di tempat emungutan suara (TPS) masing-masing. Larangan membawa ponsel ini juga disosialisasikan KPU saat menggelar simulasi pemungutaan dan perhitungan suara Pemilu 2024 di Hotel Permata Sari, Tasikmadu, Karanganyar, pada Rabu (31/1/2024).

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Simulasi ini merupakan yang kali kedua. Sebelumnya simulasi digelar KPU di Hotel D’wangsa Lorin, Colomadu, Senin (26/12/2023).

Ketua KPU Karanganyar, Daryono, mengatakan dalam simulasi kali ini lebih menekankan larangan membawa ponsel berkamera saat pencoblosan. Ketentuan ini diatur dalam peraturan KPU. Selain itu juga mengenalkan lebih lanjut aplikasi Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Suara dan Manajemen Relawan) yang akan digunakan dalam Pemilu 2024.

Di acara itu, KPU melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara secara riil, seperti halnya proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu mendatang.

KPU menghadirkan KPPS, pemilih riil, dan saksi dari partai politik dalam simulasi tersebut. Pemilih melakukan pencoblosan dan memasukkan surat suara ke kotak suara, diakhiri dengan mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda sudah memilih. Setelah itu, dilakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara.

Komisioner KPU Karanganyar, Devid Wahyuningtyas, menyebut larangan membawa ponsel berkamera diatur di antaranya dalam Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2024, serta Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu Tahun 2024.

KPPS harus menyediakan wadah plastik di depan bilik suara tempat menitipkan ponsel pemilih. “KPPS harus berulang kali mengingatkan pemilih yang membawa ponsel agar meninggalkannya di sana. Setelah selesai nyoblos surat suara hingga mencelup jari ke tinta, ponsel dipersilakan diambil,” kata dia.

KPPS wajib menegur keras pemilih yang nekat melanggar aturan itu. Simulasi dibuat riil untuk mendapat gambaran utuh dari proses pemungutan dan penghitungan suara.

Berasal dari negeri asing

kode alam ikan lele

Ahok Bersedia Ikut Kampanye Ganjar******

Undang-undang No. 7/2017 tentang Pemilu melarang sejumlah pejabat negara untuk terlibat dalam tim kampanye, di antaranya Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Gubernur Bank Indonesia, ASN, TNI, Polri, hingga direksi ataupun komisaris BUMN.

Hal itu juga ditegaskan oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Mahendra Sinulingga. Dia mengatakan jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelat merah tidak diperbolehkan melakukan kampanye untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Menurutnya, komisaris ataupun direksi perusahaan pelat merah dapat menunjukkan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, dengan catatan, para komisaris tidak secara aktif melakukan kampanye politik.

Meski demikian, dia tidak menjelaskan sejauh mana batasan direksi dan komisaris BUMN dapat terlibat dalam agenda politik salah satu calon presiden dan wakil presiden.

“Aku belum lihat detailnya, tapi kalau ikut kampanye tidak boleh. Begini saja, lihat definisi kampanye KPU [Komisi Pemilihan Umum],” ujarnya pada Selasa (30/1/2024) siang.

Aturan yang membatasi direksi dan komisaris BUMN terkait kegiatan pemilu juga tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN nomor: S-560/S.MBU/10/2023 pada 27 Oktober 2023.

Surat edaran itu mengatur keterlibatan direksi, dewan komisaris/dewan pengawas dan karyawan Grup BUMN pada penyelenggaraan pemilu, pilkada, atau sebagai pengurus partai politik atau penjabat kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Sebelumnya, Ahok sempat dikabarkan akan hadir dalam kampanye terbuka Ganjar-Mahfud di Lapangan Merdeka Ambon, Maluku, Senin (29/1/2024). Dia disebutkan hadir dalam acara itu untuk mendampingi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Namun Ahok menyatakan dirinya tidak menghadiri kampanye tersebut lantaran memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Pertamina di Kementerian BUMN, Jakarta.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ahok Buka Peluang Kampanyekan Ganjar, Bakal Mundur dari Komut Pertamina?”

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

situs paling gacor saat ini

Kaesang Siap Dukung Prabowo pada Debat Capres 2024 Terakhir******

SOLO —Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, menyatakan siap hadir pada debat terakhir menjelang Pilpres 2024 untuk mendukung calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto.

“Insyaallah akan hadir untuk mendukung Pak Prabowo,” kata Kaesang di sela kampanye akbar PSI di GOR Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Senin (29/1/2024).

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

Kaesang berkomitmen menggerakkan mesin politik PSI untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran, pada Pilpres 2024.

Dia menyebut mesin politik tersebut juga digunakan untuk memenangkan PSI agar lolos ambang batas parlemen sebesar 4%.

Sebagai informasi, debat terakhir atau putaran kelima menjelang Pilpres 2024 dijadwalkan pada Minggu (4/2/2024). Acara ini bakal menampilkan tiga calon presiden (capres) untuk kembali beradu gagasan tentang Indonesia di masa depan.

Debat ini menjadi sesi terakhir yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selama masa kampanye Pilpres 2024.

Debat terakhir itu mengangkat tema soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan inklusi.

KPU RI menyelenggarakan lima kali debat yang diikuti secara bergantian oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Debat menjadi salah satu kegiatan kampanye yang diwadahi KPU selama periode kampanye mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

paito 3d pcso

Beri Pemahaman Sejak Dini, KPU Solo Sosialisasi Pemilu di SDN Bromantakan******

SOLO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo memberikan pendidikan terkait  Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kepada siswa SDN Bromantakan Solo di sekolah setempat, Rabu (31/1/2024).

Komisioner KPU Solo divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Yuly Yulianingrum, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pengetahuan dasar tentang proses pemilu.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Sosialisasi tersebut diberikan di kelas secara klasikal. Meski belum memiliki hak memilih, menurutnya para siswa SD tersebut perlu diberikan pendidikan politik sejak dini. 

“Anak-anak ternyata antusiasnya bagus sekali, mungkin karena mengetahui dari lingkungannya atau dari media sosial, ternyata anak-anak itu sebagian sudah tahu ya tentang Pemilu itu seperti apa,” kata dia ketika ditemui, Rabu (31/1/2024).

Dia mengatakan sosialisasi di level sekolah dasar penting untuk menumbuhkan kesadaran politik yang sehat. Yuli berharap dengan adanya pembekalan sejak dini, anak-anak di masa depan bisa menjadi pemilih yang cerdas. Lebih jauh lagi, anak-anak diharapkan bisa menjadi calon pemimpin yang baik.

“Sebaiknya untuk pengetahuan proses demokrasi itu harus sedini mungkin, kita mengharapkan dengan mereka memiliki pengetahuan tentang proses demokrasi yang benar, mereka kedepannya jadi pemilih yang cerdas,” kata dia.

Guru SDN Bromantakan Solo, Suparni mengatakan sekolah menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya para siswa perlu memiliki pengetahuan tentang Pemilihan Umum atau Pemilu yang bakal  berlangsung pada 14 Februari 2024. Dia mengatakan terdapat 43 siswa kelas VI yang mengikuti sosialisasi.

“Ini biar mengenal seperti apa itu pemilu, untuk siapa pemilu, bagaimana nanti pemilu, kan anak-anak itu kan besok waktu pada usia dewasa nanti. Nah dari awal kan mereka sudah tahu lewat sosialisasi dari KPU,” kata dia.

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

pinjol tanpa atm

Muhammadiyah Desak Bawaslu & DPR Awasi Kedekatan Jokowi******

SOLO —Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawsan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.

Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye.

Selain itu, menurutnya pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya sekedar ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

“Bagaimana mungkin pendidikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi dengan demikian, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum untuk melakukan kampanye dan berpihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dilepaskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Dia menjelaskan daripada berkampanye untuk Prabowo-Gibran, sebaiknya Presiden Jokowi memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan berintegritas.

Menurutnya, pejabat publik disumpah untuk menjabat sepenuh waktu sehingga seharusnya memang tidak ada aktivitas lain selain aktivitas yang melekat pada jabatan.

“Maka secara filosofis posisi Presiden adalah pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan harus berdiri di atas dan untuk semua kontestan. Dengan demikian, secara filosofis, aktivitas untuk kampanye sekalipun dilakukan saat cuti adalah tidak tepat,” katanya.

PP Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak dan meminta presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan cara selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.

“Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Muhammadiyah Desak DPR dan Bawaslu Awasi Gerak-gerik Jokowi ke Prabowo-Gibran”

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Bawaslu DPR Jokowi Muhammadiyah Pemilu 2024 Pilpres 2024 Prabowo Subianto Share

---

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024Muhammad Diky Praditia ,  Suharsih Senin, 29 Januari 2024 - 23:25 WIB share SOLOPOS.COM - Pengendara sepeda motor melintas di depan deretan bendera parpol peserta Pemilu 2024 di depan Kantor KPU Wonogiri, Rabu (13/9/2023). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)

WONOGIRI— Sebagai calon anggota legislatif atau caleg pendatang baru, Azalea Putri Utami, 26, menyadari betul butuh perjuangan keras agar bisa meraih kursi di DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. Caleg dari dari PDIP itu pun sudah menyiapkan strategi.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Ia menyampaikan sejak awal kampanye yang dia lakukan bukan mengajak warga untuk memilihnya, melainkan memilih parpol yang mengusungnya. Hal itu merupakan strategi dari parpol yang menerapkan prinsip gotong royong atau kolektif.

Masing-masing caleg dari PDIP di Wonogiri sudah memiliki wilayah ‘tempur’ dan sudah ada kesepakatan antaracaleg. Dia dan caleg lain dari partai yang sama harus turun ke bawah bersama masyarakat di wilayah masing-masing.

Dengan strategi itu, menurutnya, biaya kampanye yang dikeluarkan tidak terlalu banyak meski tidak juga berarti nihil biaya. Menurut dia, biaya kampanye yang dikeluarkan bukan untuk politik uang.

Bahkan parpolnya melarang melakukan hal itu dan mereka justru mengampanyekan antipolitik uang. “Biaya yang kami keluarkan paling untuk sumbangan ketika ada kegiatan warga untuk kebutuhan publik,” ungkap caleg pendatang baru DPRD Wonogiri itu.

Lea, sapaan akrabnya, tahu betul untuk bisa duduk di kursi DPRD Wonogiri butuh banyak suara mengingat dia berangkat dari parpol yang sudah memiliki enam calon petahana di daerah pemilihan atau dapilnya. Walau demikian, perempuan itu cukup optimistis bisa mendapatkan kursi di lembaga legislatif Wonogiri.

Caleg pendatang baru dari PDIP Wonogiri, Azalea Putri Utami, 26, siap bertarung memperebutkan kursi DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. (Istimewa)

Optimisme yang sama disampaikan Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Wonogiri, Lasmini, meski juga sedikit pesimistis mengingat Partai Buruh masih tergolong partai baru. Lasmini mengatakan partainya hanya mencalonkan satu caleg di masing-masing dapil di Wonogiri.

Dia sadar betul dengan jumlah caleg yang sedikit bukan perkara mudah bagi caleg Partai Buruh sebagai pendatang baru untuk mendapatkan kursi di DPRD Wonogiri. Karenanya dia tidak pesimistis meski juga tidak terlalu optimistis untuk bisa meraih kursi. Partai Buruh sebagai partai baru berusaha mengikuti kontestasi Pemilu 2024 secara optimal.

Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3, Suryo Suminto, juga mengaku cukup yakin bisa mendapatkan satu kursi meski tidak ada petahana dari partainya. Jumlah caleg Partai Gerinda di dapil 3 ada 10 orang, sesuai kuota maksimal di dapil tersebut, sehingga peluang untuk meraih kursi cukup besar.

40 Anggota DPRD Maju Lagi

Banyaknya calon petahana anggota DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024 ini memang dinilai bakal menyulitkan para calon pendatang baru meraih kursi. Parpol baru dan nonparlemen diprediksi masih sukar menggeser parpol yang sudah bertengger di lembaga legislatif itu.

Parpol yang akan menduduki kursi di DPRD Wonogiri pun diprediksi tidak akan banyak berubah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, 40 dari 50 anggota DPRD Wonogiri kembali maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Sedangkan total jumlah caleg dari 14 parpol yang mengajukan calon di DPRD Wonogiri ada 423 orang.

Pengamat politik Wonogiri, Bambang Tetuko, mengatakan untuk melihat peluang caleg termasuk caleg pendatang baru mendapatkan kursi DPRD Wonogiri, terlebih dahulu harus melihat parpol pengusungnya. Sebab pada Pemilu 2024 parpol benar-benar ditempatkan sebagai peserta Pemilu seperti pada Pemilu 2019.

Suara yang diperoleh parpol akan menentukan berapa banyak kursi yang didapatkan untuk diisi caleg yang diusung. Hal itu karena perhitungan suara pada Pemilu 2024 menggunakan metode Sainte Lague.

Dengan metode ini, perolehan suara parpol di setiap dapil akan dihitung terlebih dulu untuk menentukan apakah parpol itu mendapatkan kursi atau tidak. Setiap perolehan total suara parpol akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1, 3, 5, dan 7.

BambangTetuko (Istimewa)

Sebagai contoh, parpol A mendapatkan total suara sebanyak 10.000, parpol B meraih total suara sejumlah 9.000, dan partai C mendapatkan total suara 8.000. Kemudian semua perolehan suara parpol dibagi 1, maka parpol A mendapatkan satu kursi karena memiliki hasil pembagian terbanyak yaitu 10.000.

Selanjutnya, perolehan suara parpol B dan C tetap masih dibagi 1 karena belum mendapatkan kursi. Sedangkan perolehan suara parpol A dibagi tiga karena pada pembagian bilangan 1 sudah mendapatkan suara. Dengan begitu, parpol B mendapatkan satu kursi karena hasil pembagiannya paling besar, yaitu 9.000 suara.

Sementara parpol C yang mendapatkan hasil pembagian dari bilangan 1 sebanyak 8.000 dan parpol yang mendapatkan hasil pembagian bilangan 3 sebanyak 3.333, belum mendapatkan kursi lagi. Begitu juga seterusnya sampai memenuhi kuota kursi yang tersedia di dapil itu.

Setelah parpol memastikan jumlah kursi yang didapat, caleg yang berhak mengisi kursi itu adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak dari parpol tersebut. Bambang menerangkan konsekuensi dari metode penghitungan suara itu, parpol harus bisa bekerja cerdas untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.

Atur Strategi sesuai Metode Sainte Lague

Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan jatah kursi. Logikanya, semakin banyak calon yang diusung maka perolehan suara parpol semakin banyak. Peluang parpol untuk mendapatkan jatah kursi pun semakin tinggi.

Menurut dia, parpol akan lebih diuntungkan jika memiliki calon petahana atau incumbent. Apalagi jika jumlah calon petahana dari parpol itu banyak. Calon petahana seharusnya sudah memiliki kantong-kantong suara yang sudah mereka rawat selama minimal lima tahun terakhir.

Akan tetapi, lanjutnya, jika parpol tidak memiliki strategi yang baik, meski memiliki banyak calon petahana, tidak menjamin mereka bisa mempertahankan kadernya di DPRD Wonogiri. Sebagai contoh Partai Demokrat.

Pada Pemilu 2019, partai berlambang bintang mercy itu memiliki empat calon petahana. Tetapi pada Pemilu itu mereka justru tersingkir tidak mendapatkan kursi satu pun. Hal itu karena mereka tidak cukup baik dalam mengatur strategi mengamankan kursi untuk parpol.

Ilustrasi anggota DPRD Wonogiri mengikuti rapat di ruang paripurna Gedung DPRD Wonogiri. (Dok Solopos)

Bambang menyebutkan kondisi itu bisa terjadi karena belum semua parpol pada saat itu memahami metode penghitungan Sainte Lague. Perlu diketahui metode itu baru kali diterapkan di Wonogiri pada Pemilu 2019. Masing-masing caleg pada saat itu masih individual dalam berkampanye sehingga suara partai tidak diperhatikan.

Sementara pada Pemilu 2024, parpol seharusnya sudah paham betul metode penghitungan itu, sehingga strategi yang mereka terapkan bisa sesuai.

“Dengan begitu, parpol yang punya calon incumbentpeluangnya semakin besar untuk dapat kursi. Begitu juga calon incumbentakan semakin besar peluangnya dapat jatah kursi dengan perolehan suaranya,” kata Bambang saat dihubungi Solopos.com, Senin (29/1/2024).

Menurut dia, meski memiliki banyak calon incumbent, belum tentu juga calon dari parpol itu mudah mendapatkan kursi. Sebab semakin banyak calon petahana yang terpilih, harga kursi untuk calon dari partai itu juga tinggi berdasarkan penghitungan Sainte Lague.

Sebagai contoh, menurut data KPU Wonogiri, pada Pemilu 2019, total perolehan suara dari PDIP yang mendapatkan enam kursi di Dapil I sebanyak 75.415 suara. Caleg PDIP yang mendapatkan kursi di dapil itu perolehan suaranya paling banyak 13.400 suara dan paling sedikit 6.550 suara.

Memaksimalkan Potensi DPT

Bandingkan dengan Partai Golkar yang mendapatkan dua kursi dengan total perolehan 17.415 suara. Caleg Golkar yang mendapatkan kursi di dapil itu masing-masing memperoleh 5.488 dan 1.019 suara saja. Jumlah caleg dari kedua parpol itu sesuai kuota kursi yang tersedia.

Bambang menjelaskan jika parpol yang mengusung caleg banyak saja tidak menjamin mendapatkan banyak kursi, apalagi parpol yang tidak memenuhi kuota caleg yang tersedia. Dia mengatakan parpol nonparlemen dan parpol pendatang baru di Wonogiri pada kenyataanya tidak memaksimalkan kuota caleg.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri.”

Di sisi lain, semua caleg dari partai baru dan nonparlemen itu merupakan pendatang baru. Maka peluang mereka untuk mendapatkan kursi amat kecil.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri. Sementara parpol yang sudah ada, mereka punya calon petahana. Minimal mereka akan mempertahankan kursi itu. Maka, untuk parpol baru, apa boleh buat?” ujarnya.

Bambang memprediksi hasil Pemilu 2024 tidak akan banyak berubah dibanding Pemilu 2019. Mereka yang akan duduk di kursi DPRD Wonogiri masih akan didominasi wajah-wajah lama.

Menurut dia, parpol dan caleg pendatang baru bisa mengubah politik Wonogiri jika mereka benar-benar menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Parpol seyogyanya rutin memberikan pendidikan politik.

Dengan begitu, parpol bisa dikenal warga sekaligus bisa mendapatkan konstituen. Parpol dan caleg pendatang baru tidak bisa hanya mengandalkan masa kampanye untuk dikenal masyarakat Wonogiri karena waktu yang ada sangatlah pendek.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan tidak sepakat jika peluang caleg pendatang baru untuk mendapatkan kursi dinilai lebih kecil dibandingkan calon petahana.

Menurut Jekek, sapaan akrabnya, baik caleg pendatang baru maupun petahana memiliki peluang yang sama jika melihat sistem penghitungan menggunakan metode Sainte Lague.

Hal itu dengan catatan parpol bisa memaksimalkan potensi daftar pemilih tetap (DPT) yang ada sehingga akan mudah bagi pendatang baru untuk mendapatkan kursi.

”Caleg itu bisa raih suara paling banyak, paling sekitar 10.000 suara, tidak bisa lebih dari 10% [DPT], maka dari itu strategi yang kami lakukan adalah meminta masyarakat coblos partai. Di kami, tidak ada coblos by name,” ucap Jekek.

Dosa Lumen

tergacor slot

Megawati Restui Mahfud Md Mundur dari Kabinet******

SOLO —Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, sudah merestui calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, untuk melepaskan jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Restu Megawati itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Menurutnya, mundurnya Mahfud sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah dari dulu disetujui oleh Megawati.

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

“Sudah lama diberikan restu,” ungkap Hasto di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto menambahkan, Mahfud Md sudah bertemu Megawati pada Senin (29/1/2024) sore. Hasto mengungkapkan, pertemuan antara dua elite politik itu berlangsung sebelum Mahfud menemui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, pada Senin (29/1/2024) malam.

Meski demikian, dia membantah pertemuan itu khusus untuk membicarakan terkait wacana mundurnya Mahfud Md sebagai Menko Polhukam. Lagi pula, sambungnya, mundurnya Mahfud sebagai Menko Polhukam juga sudah dibicarakan bersama calon presiden Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Hasto berpendapat Mahfud Md sudah menaikkan standar Menko Polhukam. Oleh sebab itu, dia tidak ingin pengganti Mahfud nantinya akan memanfaatkan posisi tersebut untuk keuntungan sektoral.

“Siapapun yang nanti akan menggantikan Prof Mahfud tetap di dalam suatu spirit[semangat] yang sama untuk membela rakyat, untuk membela keadilan, jangan malah menumbuhkan suatu kekuatan intimidasi yang baru,” jelasnya.

Sebagai informasi, kabar Mahfud Md mundur sebagai Menko Polhukam semakin kencang seusai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu bertemu dengan Pratikno pada Senin malam kemarin. Pada saat itu, Mahfud meminta dijadwalkan bertemu dengan Presiden Jokowi.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Megawati Beri Restu Mahfud Md Lepaskan Jabatan Menko Polhukam”