spin38

Penjinak Jenius

Lippo Akhirnya Penuhi Panggilan DPR Hari Ini, Bahas Meikarta******

Lippo Group akhirnya memenuhi panggilan DPRuntuk memberikan keterangan terkait pembangunan ApartemenMeikarta yang bermasalah hari ini, Senin (13/2).

Pemanggilan itu awalnya dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB, tetapi mundur jadi pukul 16.00 WIB.

Pihak Lippo Group yang hadir adalah Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

DPR kemudian berniat memanggil bos Lippo Group James Riady untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah hari ini, Senin (13/2). Pemanggilan itu dijadwalkan berlangsung pukul 14.00.

Usai pemanggilan tersebut, DPR juga sempat berencana melakukan sidak ke lokasi pembangunan Meikarta secara langsung besok Selasa (14/2).

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bakal memimpin langsung sidak tersebut. Sidak ini bakal melibatkan beberapa stakeholderdi DPR dan pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Menilik UU Rusun yang Disebut Ombudsman Dilanggar Meikarta******

Ombudsman RI mengungkapkan pemasaran apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat telah melanggar Undang-undang No 20 tahun 2011 tentangRumah Susun.

Pasalnya, pemasaran itu dilakukan kala apartemen belum terbangun dan masih berbentuk lahan kosong. Jika mengacu pada UU Rusun, pengembang seharusnya memasarkan apartemen setelah ada pembangunan minimal 20 persen.

"Jelas regulasi 20 persen terbangun baru boleh memasarkan dilanggar. Meskipun dulu beralibi 20 persen secara bertahap, itu dari setiap unit tower yang dibangun, tapi nyatanya masih lahan kosong," kata Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya saat dihubungi CNNIndonesia, Rabu (15/2).

"Tapi kenyataannya pemasaran besar-besaran dengan hanya uang sekitar Rp1 juta, tak jelas untuk pesan unit di tower yang mana, karena unitnya belum ada, meski 20 persen pun tidak. Jelas ini upaya menghimpun dana," ucapnya.

Pasal 16 ayat 2 UU Rusun mengatur kewajiban pengembang memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli.

"Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun," tulis aturan tersebut.

Lihat Juga : Firma Akuntansi Global KPMG Umumkan PHK 700 Karyawan

Kemudian, Pasal 43 ayat (1) menyebutkan proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Lebih lanjut, di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat (2) huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Bahkan, jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, beberapa Pasal di UU Rusun digantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker, yang diterbitkan 30 Desember lalu. Ada beberapa pasal yang diubah, termasuk Pasal 16 dan 43.

Sebelumnya, Pasal 16 ayat 3 UU Rumah Susun berbunyi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama. Kemudian, di Pasal 16 ayat 3 Perppu Ciptaker berubah.

"Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam 1 (satu) lokasi kawasan rumah susun komersial, pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang sama," tulis Pasal 16 ayat 3 di Perppu Ciptaker.

Selain itu, ada penjelasan baru di Pasal 16 ayat 4 Perppu menyatakan kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rumah susun umum.

Lalu, di Pasal 16 ayat 5 dijelaskan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan.

Proyek Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya. Lantas, mereka menuntut refund alias pengembalian dana.

CNNIndonesia berupaya untuk meminta tanggapan atas tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta itu kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan. Tapi, pihak terkait belum memberikan jawabannya.

[Gambas:Video CNN]

Karakter ikan asin

Anak Usaha Pupuk Indonesia Bangun Pabrik di Aceh Senilai Rp1,7 T******

Anak perusahaan PT Pupuk Indonesia(Persero), PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), membangun pabrik pupuk NPK di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhoksumawe, Aceh senilai Rp1,7 triliun.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengungkapkan nilai investasi sekitar Rp1,7 triliun yang meliputi pembangunan pabrik dan fasilitas pendukungnya seperti dermaga, gudang, dan lain-lain.

Ia mengatakan pabrik tersebut berkapasitas 500 ribu ton per tahun dan akan menambah produksi nasional hingga 3,5 juta ton per tahun.

Menurutnya, produk pupuk dari pabrik NPK PIM ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) dan Aceh, termasuk juga untuk kebutuhan pupuk non-subsidi.

Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan hampir semua negara di dunia saat ini mengalami krisis pangan yang disebabkan oleh mahalnya harga pupuk akibat perang Rusia-Ukraina.

"Akhir-akhir ini setiap saya ke desa dan sawah bertemu para petani selalu ada keluhan tentang pupuk, apalagi pupuk bersubsidi. Kebutuhan pupuk (NPK) di Indonesia 13,5 juta ton sementara yang dipenuhi baru 3,5 juta," kata Jokowi.

Selain membangun pabrik pupuk baru, PIM juga mengoperasikan kembali Pabrik Urea PIM-1 berkapasitas 570 ribu ton. Menurut Jokowi, pabrik ini sempat lama tidak beroperasi karena sulitnya pasokan gas.

"Lalu saya tugaskan Menteri BUMN untuk menjalankan. Soal kebutuhan gas, nanti kita carikan sehingga kendala pupuk bisa diatasi karena bagaimanapun juga pupuk merupakan kebutuhan dasar kita," sambungnya.

Pembangunan pabrik NPK PIM ini diperkirakan mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat Aceh dan diproyeksikan menambah PDRB Aceh sebesar 4,13 persen.

[Gambas:Video CNN]

Shenwutu

Tol Cisumdawu Mulai Beroperasi Akhir Bulan Ini******

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengungkapkan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan atau Cisumdawu akan beroperasi akhir bulan ini.

"Cisumdawu menurut laporan Pak Menteri PUPR, akhir Februari 2023 sudah bisa dioperasikan. Jadi berita optimisnya akhir Februari, Cisumdawu akan selesai," kata Ridwan Kamil dilansir dari Antara, Senin (13/2).

Menurutnya, Cisumdawu terdiri dari seksi satu hingga enam. Nantinya, jika tol seksi empat dan lima bisa berfungsi pada akhir Februari 2023, maka besar kemungkinan Cisumdawu bisa digunakan untuk menunjang aktivitas arus mudik tahun ini.

Jalan tol yang sudah fungsional artinya jalan bebas hambatan darurat yang dibuka secara sementara untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas kendaraan pada waktu tertentu. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan pelaksanaan konstruksinya di lapangan.

Basuki juga terus mendorong Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, terutama di seksi empat Cimalaka-Legok (8,2 km) dan seksi lima a dan lima b Legok-Ujung Jaya (14,9 km).

Pada seksi lima a dan lima b, Basuki berpesan untuk memperhatikan kerapihan dan manajemen waktu.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian dengan Dewa Kematian

KCIC Libatkan Polar UI Agar Konsesi Kereta Cepat Tambah Jadi 80 Tahun******

PT Kereta CepatIndonesia-China (KCIC) melakukan kajian dengan Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi dan Layanan Rekayasa Universitas Indonesia (Polar UI) untuk memperkuat permohonan perpanjangan masa konsesi Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KJCB) menjadi 80 tahun.

General Manager Corporate Secretary KCIC Rahadian mengatakan kajian ini terkait perkiraan permintaan (demand forecast) dan beberapa hal yang menyangkut aspek komersial KJCB.

"Untuk memperkuat permohonan tersebut (perpanjangan konsesi), kami telah melakukan kajian bersama Polar UI terkait demand forecast dan beberapa hal yang menyangkut aspek komersial," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/2).

Dalam rapat-rapat yang telah dilakukan, Rahadian mengatakan KCIC selalu menyampaikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub guna menindaklanjuti permohonan perpanjangan masa konsesi yang diajukan Agustus 2022.

Data tersebut di antaranya tentangdemand forecasthasil Studi Polar UI, data financial modeldari konsultan KPMG, data feasibilitydari konsultan CRDC dan beberapa data lainnya.

Menurutnya, permohonan perpanjangan konsesi KCJB dimungkinkan secara regulasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 38 Tahun 2021 tentang Pengadaan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum. Hal ini juga dimuat dalam klausul Perjanjian Konsesi yang sudah ditandatangani.

Lihat Juga : Menangkan Konsumen, MA Titahkan Meikarta Bayar Rp415 Juta ke Pembeli

Ia menyebut permohonan itu didasari oleh beberapa faktor seperti perubahan perkiraan penumpang akibat dampak pandemi dan faktor lainnya.

Kemudian, perubahan total biaya proyek setelah adanya pembengkakan biaya atau cost overrun, perpanjangan waktu masa konstruksi, perubahan skema bisnis non-farebox dan berbagai faktor lainnya.

Rahadian menambahkan penambahan masa konsesi akan mempertahankan indikator kelayakan investasi dan memastikan adanya layanan kereta api cepat yang lebih berkelanjutan.

"KCIC akan selalu kooperatif dan berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan terkait penyampaian data termasuk apabila ada data-data tambahan lainnya yang dibutuhkan." pungkasnya.

Sebelumnya, Indonesia dan China sepakat pembengkakan proyek pembangunan KCJB sebesar US,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS). Anggaran pembangunan KCJB yang awalnya direncanakan sekitar Rp113 triliun, naik menjadi Rp131 triliun.

Pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

[Gambas:Video CNN]

Tubuh dharma saya yang keren

PT MSU Digugat 17 Kali di Pengadilan Negeri Cikarang Terkait Meikarta******

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang ProyekMeikarta digugat sekitar 17 kali di Pengadilan Negeri Cikarang.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Cikarang, Kamis (16/2), klasifikasi perkara gugatan terhadap MSU yakni perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Gugatan terbaru yang diajukan ke MSU diajukan oleh Kabchul Choi pada 19 Januari 2023. Dalam petitumnya, Kabchul meminta pengadilan menerima dan mengabulkan seluruh gugatannya.

"Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi atas perjanjian jual beli Apartemen Meikarta dalam Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit" Nomor ; 002944/PPPU-MSU/07/2017," bunyi petitum tersebut.

Ia juga meminta pengadilan menghukum PT MSU untuk mengembalikan uang secara tunai dan sekaligus kepada penggugat sebesar Rp1,1 miliar yang terdiri atasbookingfeeRp2 juta, down paymentRp78,3 juta, harga yang disepakati ditambah PPN Rp803,6 juta, serta denda keterlambatan dan kelalaian sebesar 1 kali Rp803,6 juta dikali 29 bulan (Rp233 juta).

"Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet," bunyi petitum itu.

Gugatan lainnya terhadap PT MSU juga diajukan Tarmuzi pada 23 September 2022 dengan klasifikasi perkara wanprestasi. Dalam petitumnya, ia meminta pengadilan menghukum PT MSU selaku tergugat mengembalikan uang pembayaran pemesanan satu unit apartemen Meikarta sebesar Rp257,4 juta.

Kemudian ditambah dengan denda keterlambatan bayar 59 bulan sebesar Rp759,3 juta dan biaya operasionil yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk mengurus masalah pembelian apartemen sebesar Rp100 juta, ditambah dengan keuntungan yang diharapkan diperoleh harga sewa unit sebesar Rp4 juta dikali 35 bulan menjadi Rp140 juta.

Sehingga jumlah total yang harus dibayar MSU adalah Rp1,25 miliar.

Gugatan terhadap PT MSU tidak hanya diajukan baru-baru ini. Pada Agustus 2020, seseorang bernama Uti Alkomah menggugat perusahaan dengan klasifikasi wanprestasi.

[Gambas:Video CNN]

"Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang muka dan uang cicilan Pemesanan 1 (satu) Unit Rumah Susun Sebesar Rp63.614.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu rupiah) kepada penggugat dengan seketika dan sekaligus," bunyi petitum gugatan tersebut.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk mengubungi Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan untuk minta tanggapan soal gugatan itu. Tapi hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

PT MSU merupakan pengembang Meikarta di mana unitnya tidak kunjung diserahkan pada konsumen sejak 2019. Konsumen pun mengadukan nasibnya ke DPR.

Pekan ini, hasil pertemuan DPR dengan pihak Meikarta menghasilkan kesepakatan refunddengan skema titip jual.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta manajemen untuk segera menyelesaikan refunddengan skema titip jual itu dalam waktu paling lama empat minggu atau sebulan, terhitung setelah kunjungan tersebut.

[Gambas:Video CNN]