erek2 85

cara pasang togel pola tarung 331Jutaan kata 121087Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek2 85》

Bamsoet terima Dubes Singapura dan mengajak berinvestasi di IKN******

Pembiayaan pembangunan IKN bersumber dari APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima Duta Besar Singapura untuk RI, Kwok Fook Seng, dan mengajak negara tetangga itu berinvestasi di berbagai program untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia memastikan Indonesia tetap aman dan damai setelah pelaksanaan Pemilu 2024, sehingga Singapura maupun negara lainnya tidak perlu khawatir berinvestasi di RI. "Pembiayaan pembangunan IKN bersumber dari APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta," kata Bamsoet, sapaan karib Bambang Soesatyo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan bahwa selama ini hubungan bilateral kedua negara telah berkembang secara baik, positif, dan konstruktif. Di sektor ekonomi, menurutnya, Singapura merupakan negara mitra dagang Indonesia yang paling strategis dan terbesar di kawasan ASEAN. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2023, menurutnya Singapura merupakan investor terbesar bagi Indonesia, kecuali pada tahun 2013. Dia menyebut data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa pada 2023 nilai investasi Singapura mencapai 15,4 miliar dolar AS, lebih tinggi dari Tiongkok yang 'hanya' sebesar 7,4 miliar dolar AS.

Baca juga: Menteri ATR/BPN AHY: Kekuatan utama pembangunan IKN ada di investasi

Baca juga: OIKN lakukan groundbreaking investasi swasta kelima di IKN pascapemilu Menurutnya dia, investasi Singapura pada umumnya bergerak di sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi, tanaman pangan dan perkebunan, industri makanan, pertambangan, hingga industri mineral non-logam. Adapun fokus investasi Singapura itu tersebar di wilayah Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Maka dari itu, menurutnya peluang investasi bagi Singapura masih terbuka lebar untuk proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Selain memindahkan kantor kedutaannya dari Jakarta ke IKN, menurutnya Singapura juga bisa berinvestasi di IKN. Hingga tahun 2024 nanti, menurutnya penggunaan APBN untuk pembangunan IKN direncanakan mencapai Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran.

Sejauh ini, dia mengatakan total investor pelopor yang masuk ke IKN dan melakukan ground breakingsudah mencapai 23 instansi, dengan nilai investasi sebesar Rp41 triliun. "Masih sangat terbuka bagi investor lain dari dalam maupun luar negeri," tuturnya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kanopi Stasiun Tugu Yogyakarta Roboh Timpa 5 Mobil, KAI Minta Maaf******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kanopi di Stasiun Tugu, Yogyakarta robohdan menimpa lima mobil pelanggan. Ambruknya kanopi itu disebabkan hujan deras dan angin kencang.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) meminta maaf atas musibah yang membuat kelima mobil tersebut rusak ringan.

"Kanopi tersebut roboh saat kawasan Stasiun Yogyakarta diterpa hujan deras dan angin kencang. Imbas dari hujan yang deras dan angin kencang, tiang-tiang penyangga yang terbuat dari pipa besi mengalami bengkok dan patah sehingga kanopi roboh," tutur VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan resmi, Kamis (4/1).

Sementara itu, para pemilik kendaraan diklaim sudah diantarkan ke tempat yang aman. Para korban juga disebut sudah sepakat bahwa KAI akan menanggung seluruh kerusakan yang dialami pelanggan terdampak.

Di lain sisi, KAI menegaskan robohnya kanopi tidak mengganggu operasional perjalanan dari dan ke Stasiun Tugu.

"KAI berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan yang sedang menikmati masa liburan Tahun Baru. Kami pastikan bahwa pelayanan di stasiun tetap berjalan normal," tutup Joni.

Peristiwa robohnya kanopi ini juga beredar di media sosial. Terlihat atap sejumlah mobil tertimpa kanopi yang roboh tersebut imbas derasnya hujan di kawasan Stasiun Tugu, Yogyakarta.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjam 5 juta、slot online terpercaya bonus new member 100、utang pinjol menumpuk

Terkait：info slot paling gacor、bagaimana top up dana、yang lagi gacor slot hari ini、akulaku tanpa dp、368mega、situs online slot terpercaya、bbo303、rtp bento4d、sultantogel88、situs terpercaya di dunia

---

---

bab terbaru：cash388（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03