joker123 terbaru

Wu Yeruomeng

Beli Furnitur Baru di Transmart, Diskonnya Gede Banget Loh!******

Buat kamu yang lagi cari-cari furnitur, pas banget nih hari ini masih berlangsung Transmart Full Day Sale sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Aneka produk furnitur terpilih diskonnya gede banget, loh! Selain itu diskon furnitur ini berlaku di semua gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Tanggal Muda Saatnya Belanja di Transmart, Ada Diskon Gede 50% + 20%

Masih belum punya Allo Bank, langsung unduh aja di App Store atau Google Play Store. Kemudian, buat akun dan upgradeke Allo Prime.

Begitu juga dengan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah bisa langsung melakukan pengajuan instan di setiap gerai Transmart.

Yuk segera ke Transmart terdekat dan borong semua furniturnya selagi diskon selama periode Full Day Sale.

Gadis kelas atas

Aguan Akhirnya Blak******

Bos properti Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan akhirnya blak-blakan soal proyek Hotel Nusantara  IKN. Ia mengatakan pembangunan hotel sudah sesuai rencana. 

Hotel akan selesai dan siap dibuka pada Agustus 2024. Saat ini, ia tengah mengebut penyelesaian pembangunan hotel bernama Nusantara itu agar rampung sesuai target.

Rencananya, hotel pertama ini di IKN ini akan siap pakai saat peringatan HUT RI pada 17 Agustus mendatang.

Selain hotel, Aguan tengah mempersiapkan sejumlah proyek yang bakal groundbreaking dalam waktu dekat, antara lain kebun raya dan mal.

Namun, kedua proyek itu belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Menurutnya, kebun raya dan mal disiapkan untuk menarik semakin banyak orang datang ke IKN.

"Belum begitu cepat (respon dari pemerintah). Memang kita udah pikirin untuk meramaikan IKN-nya," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menjelaskan Hotel Nusantara akan memiliki 200 kamar yang siap pakai pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"Kira-kira 200 kamar akan tersedia nanti pada 17 Agustus. Ada 2 hotel yang akan tersedia di 17 Agustus," katanya dalam Seminar Masa Depan Pasca IKN, Sabtu (17/2).

Salah satu tempat yang akan siap pakai saat acara Kemerdekaan RI nanti, kata Bambang, adalah Plaza Seremoni yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.

Agung Sedayu Group menjadi pimpinan konsorsium para konglomerat yang menanamkan modal usahanya di IKN.

Konsorsium ini melibatkan 10 perusahaan, yakni Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Djarum, Wings Group, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra Group.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi senjata super

Alasan Menteri PUPR Basuki Tak Ikut Jokowi Resmikan Tol Danau Toba******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tak mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan dua ruas tol di Sumatera Utara (Sumut) pada hari ini, Rabu (7/2).

Juru bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengatakan ketidakhadiran Basuki lantaran tengah dinas di luar negeri. Endra menerangkan Basuki sedang menghadiri 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia. Acara itu merupakan rangkaian 10th World Water Forum yang akan digelar di Bali pada 18-25 Mei mendatang.

"Menteri Basuki, beliau menjalankan tugas dan mendapat izin Bapak Presiden untuk menghadiri acara 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia, sebagai rangkaian dari persiapan 10th World Water Forum pada Mei 2024 yang akan datang di Bali, Indonesia," ujar Endra seperti dikutip Detik, Rabu (7/2).

Kehadiran Basuki, sambung Endra, diwakili oleh Menhub Budi Karya Sumadi yang juga Menteri PUPR ad interim serta Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian.

"Oleh karenanya beliau diwakili oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku Menteri PUPR Ad Interim dan Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian," ujarnya.

Dalam keterangan resmi terpisah, Basuki mengajak Tunisia dan negara-negara di Kawasan Mediterania untuk berpartisipasi dalam World Water Forum ke-10 saat menghadiri The 5th Mediterranean Water Forum.

"Tunisia dan negara-negara Mediterania lainnya memiliki peran penting dalam proses regional dan telah membuat kontribusi yang signifikan dalam World Water Forum ke-10 yang akan dilaksanakan di Bali pada Mei 2024," ujar Basuki di Jakarta, Selasa kemarin.

Basuki mengatakan saat ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR bersama dengan World Water Council tengah menyiapkan Ministrial Declaration, yang telah dibahas dalam 1st Preparatory Meeting di UNESCO Headquarters di Paris, Prancis, akhir Januari 2024.

"Deklarasi ini akan menjadi dokumen yang menggabungkan komitmen kolektif dari berbagai negara, termasuk dari Kawasan Mediterania. Deklarasi bertujuan untuk menghasilkan komitmen atas tindakan nyata dan solusi inovatif yang akan berkaitan dengan Deklarasi Tunis yang kita sepakati hari ini," katanya.

Nama Basuki berjejer dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masuk dalam deretan menteri yang disebut bakal hengkang dari Kabinet Indonesia Maju.

Sri Mulyani dan Retno menegaskan tetap bekerja di tengah isu mundur. Sementara itu, Basuki belum bersuara tentang kabar tersebut. Adapun menteri yang sudah resmi mundur dari kabinet Jokowi adalah Menko Polhukam MahfudMD yang sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

[Gambas:Video CNN]

Mengguncang langit

Kemendagri Kritik Pembatasan di Ritel Picu Emak******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkritik pembatasan pembelianberas di ritel modern maksimal dua pack alias 10 kg per orang memicu kelangkaan.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyebut kebijakan yang dianggap bisa meminimalisir panic buying itu malah membuat emak-emak panik sehingga menimbun beras. Pada akhirnya, terjadi kelangkaan di sejumlah toko ritel modern.

"Dengan dibatasi dua plastik (pack) itu, itu menimbulkan kepanikan," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Kritik itu diungkap Tomsi usai mendengarkan penjelasan Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Cahyaningtiyas Rispinatri. Ia menilai apa yang disampaikan Bulog belum menjawab keluhan masyarakat.

Kemendagri ingin ada kejelasan target acuan kapan harga dan stok beras di pasar bisa terkendali.

Sementara itu, Bulog mengatakan pembatasan pembelian beras adalah kebijakan dari pengusaha ritel, yakni Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

"Terkait pembatasan pembelian di ritel modern kemarin, saya baru konfirmasi dengan teman-teman, jadi memang adanya pembatasan itu lebih ke kebijakan Aprindo, bukan dari Bulog," tegas Cahyaningtiyas alias Tiyas.

"Jadi, Bulog itu menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke ritel atas permintaan dari rekan-rekan penjual ritel modern. Mereka melakukan kebijakan pembatasan penjualan lebih untuk menghindari adanya panic buying, pemerataan stok," imbuhnya.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa ikut berkomentar. Ia menyebut sudah ada rakor dengan Aprindo untuk membahas isu kelangkaan beras di Indomaret dan Alfamart Cs.

Akan tetapi, Ketut membantah adanya kelangkaan beras seperti yang ramai dikeluhkan masyarakat.

"Kami melakukan rakor dengan ritel modern sebagaimana kemarin isu kelangkaan, padahal sebenarnya bukan langka, tapi pasokan tidak optimal. Oleh karena itu, dengan rakor kemarin sudah diambil langkah-langkah dan sedang berkembang pasokan ke ritel modern," tegas Ketut.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Koki Tertinggi

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Roh Kaisar yang Biadab

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan