hongkongpoollivedraw

Pedang Keadilan One Piece

Respons Erick Thohir Diangkat Jokowi Jadi 'Pengganti' Luhut: Berat******

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara usai ditunjuk Jokowi menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi Ad Interim menggantikan Luhut Panjaitan yang sedang sakit.

Ia mengatakan amanah tersebut memang berat. Tapi katanya, ia berterima kasih kepada Jokowi yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjalankan tugas Luhut.

"Saya tentu berterima kasih atas kepercayaan Bapak Presiden, tentu amanah ini sangat berat, tapi harus saya bisa lakukan sebaik-baiknya," katanya di Jakarta, Rabu (11/10).

Kekuatan itu kata Erick, bisa dilihat dari keberhasilan Luhut dalam mendorong dan menyelesaikan sejumlah program pemerintah yang sempat terkendala.

"Selama ini banyak kerjaan yang didorong ke Pak Menko dan berhasil, seperti misalnya kerja sama antara kami BUMN dengan Pak Menko ketika percepatan kereta api cepat Whoosh, di mana kita lebih ke korporasi membangun infrastruktur segala macem, Pak Menko juga mendorong percepatan infrastrukturnya," katanya.

Selain tim Luhut yang bagus, keyakinan juga didasarkan pada timnya.

"Jadi karena ini kan lintas. Saya punya tim yang bagus di PSSI. Saya punya tim yang bagus di BUMN. Saya rasa bukan sebuah kesulitan, ya tinggal kurang tidur saja," katanya. 

Jokowi menunjuk Erick Thohir menjadi Menkomarinves Ad Interim karena Luhut sedang sakit. 

"Karena saat ini Pak LBP, Menko Marves, sedang menjalani perawatan kesehatan, maka Presiden Jokowi telah menunjuk Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, sebagai Menko Marves Ad Interim," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat, Rabu (11/10).

[Gambas:Video CNN]

Setan cinta tidak terkalahkan

Mentan Amran Surati KPK agar Staf Berkantor di Kementan Secepatnya******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim sudah mengirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ada karyawannya yang kembali berkantor di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Saya tadi sudah proses suratnya. Insya Allahitu kami minta dengan hormat," ucap Amran di Kantor Kementan, Jumat (27/10).

Lihat Juga : 8 Janji 'Cepat' Prabowo-Gibran: Arahkan UMP ke Gaji Tinggi-Susu Gratis

"Sumpah saya, sumpah KPK, sumpah kita semua sama, ini kita bernegara ini negara milik bersama. Kita harus jaga bersama," imbuh Amran.

Ia pun berharap KPK bisa segera merespons permintaan tersebut. Dengan begitu, secepatnya KPK bisa berkantor di Kementan.

[Gambas:Video CNN]

"Lebih cepat lebih baik dan bagus," kata Amran.

Amran sendiri pernah menempatkan KPK di kantor Kementan ketika dirinya menjabat menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Di lain kesempatan, ia mengatakan pengawasan KPK sangat penting agar tidak ada lagi pegawai Kementan yang terjerat tindak pidana dan merugikan banyak orang terutama para petani Indonesia.

Amran ingin Kementan kembali menjadi institusi bermartabat dan mendapat kepercayaan publik.

"Saya kira ini penting sekali karena publik harus memahami tugas membangun pertanian. Karena itu sekali lagi saya berharap besok sudah ada KPK yang berkantor di Kementan," katanya.

Lebih lanjut, Amran memastikan koordinasi antar unit di lingkup Kementan berjalan dengan baik. Terbaru, ia meminta agar jajaran kerjanya bekerja maksimal dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.

"Karena itu saya minta agar membuat akselerasi sehingga dalam waktu dekat kita bisa swasembada," imbuhnya.

Amran mengatakan yang terpenting saat ini adalah membangun kekompakan dan meletakan pondasi kuat agar ke depan Indonesia mampu mempercepat pembangunan pertanian.

Ia berharap swasembada bisa dilakukan pada semua komoditas termasuk peternakan, gula, padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya.

"Hari ini kita letakkan pondasinya agar tahun-tahun mendatang tiga potensi yang ada bisa kita maksimalkan. Jadi sekali lagi kita harus meletakkan pondasinya dengan baik untuk memudahkan kerja-kerja menteri berikutnya," jelasnya.

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Surga Monster

Bursa CPO Indonesia Resmi Meluncur, RI Punya Harga Acuan Sendiri******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meresmikan bursa crude palm oil (CPO) Indonesia pada Jumat (13/10).

Dengan bursa CPO, Indonesia akan memiliki harga acuan sendiri. Pasalnya selama ini Indonesia mengikuti harga acuan dari Malaysia dan Rotterdam, Belanda.

"Produksi kita nomor satu di dunia hampir 47 juta ton CPO, ekspor hampir US miliar, tapi bertahun-tahun acuannya Malaysia dan Rotterdam. Tapi kita diam saja, tidak merasa terusik, tidak merasa malu," katanya di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (13/10).

Namun, bursa CPO bersifat sukarela (voluntary). Artinya, perusahaan tidak harus menjual CPO-nya di bursa itu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan meski bersifat sukarela, pengusaha kelapa sawit diharapkan tetap ikut berpartisipasi di bursa CPO Indonesia.

"Kami juga mendorong UMKM dan pengusaha kelapa sawit ikut serta dalam bursa CPO Indonesia karena akan menempatkan penjual dan pembeli pada same level playing field, memiliki kekuatan tawar yang sama," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Desa Pedang Peri

Menhub Cari Solusi Rencana Merger Garuda, Citilink, dan Pelita Air******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bakal membantu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencari solusi rencana merger maskapai Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air.

"Jadi gini, kalau Kementerian Perhubungan prinsipnya kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit? Kita carikan jalan keluar, karena sebenarnya kalau orang berusaha, sejauh ada win-winmestinya bisa dilaksanakan," kata Budi usai menghadiri ulang tahun ke-76 Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Lihat Juga : Erick Thohir Beberkan Skema Merger Garuda, Pelita dan Citilink

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan maskapai Garuda akan tetap ada usai merger. Sedangkan Citilink dan Pelita Air bakal digabung menjadi satu.

Erick menargetkan proses merger rampung tahun ini atau awal 2024. Namun, ia mengatakan merger tersebut tidak akan langsung menurunkan harga tiket pesawat.

"Enggak bisa cepat. Kalau jumlah pesawatnya nambah, kompetisinya terbuka, ya tiketnya menurun. Hari ini kan kita hanya bisa kontrol 35 persen (maskapai penerbangan), 65 persen swasta," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/8).

Lihat Juga : Bahlil Bantah Ombudsman Anak Rempang Dipaksa Tanda Tangan Relokasi

Lalu, Wakil Menteri BUMN Kartika Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Pelita Air yang merupakan anak usaha PT Pertamina akan menjadi lisensi kedua Citilink serta menjadi bagian grup Garuda Indonesia.

Ada dua alasan rencana merger maskapai milik BUMN ini.

Pertama, menjadikan industri penerbangan negara lebih efisien. Efisiensi ini sendiri merujuk pada kebijakan yang pernah dilakukan Erick Thohir saat memerger empat Pelindo menjadi satu pada 2021 lalu.

Kedua, memperkuat industri penerbangan Indonesia. Erick mengatakan industri penerbangan di dalam negeri sampai saat ini masih perlu diperkuat.

Versi lengkap novel Jueji

Jokowi Groundbreaking Bandara VVIP IKN Senilai Rp4 T 1 November******

PresidenJokowi akan groundbreakingproyek BandaraVery Very Important Person (VVIP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp4 triliun pada 1 November 2023.

Basuki mengatakan peletakan batu pertama proyek Bandara VVIP IKN ini dilakukan usai Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Sumatra Barat pada akhir Oktober 2023 mendatang.

Selain melakukan groundbreaking atas proyek itu, Jokowi juga akan meninjau progres pembangunan proyek IKN lainnya.

Basuki berharap usai groundbreaking bandara itu, investor bisa lebih cepat melirik dan masuk ke IKN. Pasalnya, bandara tersebut punya akses langsung ke IKN.

"Ya, lebih cepat investor masuk karena lebih dekat. Jadi, orang bisa masuk situ langsung di IKN kan," harapnya.

Di lain sisi, Basuki mengatakan perkembangan pembangunan IKN Nusantara kini sudah lebih dari 30 persen. Akan tetapi, ia tidak merinci lebih lanjut proyek-proyek apa saja yang sudah rampung.

Pembangunan Bandara VVIP IKN merupakan perintah langsung Presiden Jokowi. Titah ini dialamatkan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Perintah itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara. Bandara ini berlokasi di Penajam, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pengadaan tanah pembangunan Bandara VVIP IKN berasal dari tanah yang disediakan oleh Badan Bank Tanah. Sedangkan pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikutip dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, nilai paket konstruksi fisik pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara VVIP IKN atau sisi landasan udara menyentuh Rp4,28 triliun. Duit sebanyak ini bersumber dari APBN 2023.

Bandara VVIP IKN bakal memiliki landasan pacu 3.000 x 45 meter yang mampu menampung pesawat berbadan besar jenis Boeing 777-300 ER dan Airbus A380.

Sementara itu, kapasitas apron bandara sanggup menampung 3 pesawat berbadan besar plus 1 pesawat berbadan kecil atau setara 7 pesawat berbadan kecil. Sedangkan kapasitas helipad di Bandara VVIP IKN mampu menampung 3 helikopter.