giga138

Sang Penyihir dalam Film dan TV

PII Siap Jadi Penjamin Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta******

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII mengaku belum menerima mandat dari pemerintah untuk menjamin utang Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB). Pernyataan diberikan terkait rekomendasi penjaminan utang Kereta Cepat yang disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan beberapa waktu lalu.

Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo mengatakan mandat yang diberikan kepada perusahaannya adalah menjadi badan usaha penjamin infrastruktur. Tujuannya adalah melaksanakan penjaminan pemerintah di proyek infrastruktur.

"Terkait proyek KCJB, sampai saat ini kami belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah dalam melakukan penjaminan proyek tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

PT PII disinggung oleh  Luhut selepas ia pulang dari China untuk negosiasi bunga utang proyek KCJB. Luhut mengatakan China kekeh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kudu menjamin pembayaran utang RI ke China.

Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut karena proses penjaminan melalui APBN cukup rumit. Ia kemudian merekomendasikan penjaminan melalui PT PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

"Ada masalah itu, tapi kalau dia (China) mau tetap APBN ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," sambungnya.

Di lain sisi, Luhut mengatakan Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen. Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah mau turun lagi sampai 2 persen.

Meski bunga masih cukup tinggi, Luhut mengatakan pemerintah sebenarnya tidak masalah. Pemerintah akan tetap membayarnya karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya.

"Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," jelas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul berita dalam artikel ini diubah dari sebelumnya "PII Belum Terima Mandat Luhut Jadi Penjamin Utang Kereta Cepat" pada Rabu (12/4) pukul 17.50 setelah menerima penjelasan dari pihak terkait.

Panggil para pahlawan

AP II Ramal Pergerakan Pesawat Capai 36 Ribu Penerbangan Saat Mudik******

Angkasa Pura II memprediksi pergerakan pesawat di 20 bandara mencapai 36 ribu penerbangan pada periode angkutan Lebaran 2023. Prediksi itu dihitung dari H-10 Lebaran hingga H+10 Lebaran.

Angka itu naik 11 persen dibandingkan angkutan Lebaran tahun lalu.

Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan kenaikan jumlah pergerakan pesawat sejalan dengan prediksi kenaikan penumpang sebanyak 5,2 juta orang atau naik 25,4 persen dibandingkan angkutan Lebaran 2022.

Dengan lonjakan penumpang itu, Awaluddin mengatakan AP II telah menerima permintaan 1.016 penerbangan tambahan atau extra flight. Lonjakan extra flight disebut terjadi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) serta bandara di Bandung, Pekanbaru, dan Palembang.

Dalam paparannya, Awaluddin merinci 1.016 extra flight terdiri atas 854 penerbangan domestik di Bandara Soetta, 58 penerbangan internasional di Bandara Soetta, dan 104 penerbangan di luar Bandara Soetta.

"Angka 1.016 extra flight ini kami nyatakan kami masih mampu untuk handle dalam kegiatan angkutan Lebaran tahun ini," kata Awaluddin.

Lihat Juga : Jokowi Tetapkan Kura-Kura Bali Jadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi bakal ada 123 juta pemudik saat libur Idulfitri 2023 nanti. Angka tersebut naik signifikan dibanding arus mudik 2022 lalu. Prediksi jumlah pemudik Idulfitri 2023 diperoleh Kemenhub lewat sejumlah survei dan penelitian.

"Kementerian Perhubungan itu melakukan research, dan research yang kita lakukan, jumlah yang sekarang ini naik signifikan, dari 85 juta menjadi 123 juta, sangat tinggi," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Sabtu (11/03).

Ratusan juta pemudik itu umumnya akan menuju ke wilayah Timur dan Barat Pulau Jawa. Oleh karena itu, segala infrastruktur dan sarana penunjangnya bakal dipersiapkan sejak jauh hari.

"Dari 123 juta itu didominasi oleh angkutan darat, roda empat dan roda dua. Kami koordinasi dengan gubernur, Korlantas, dan beberapa Dirut BUMN, insha Allah apa yang dilakukan disini jauh lebih baik dibanding tahun lalu," terang Budi.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Orang Asing

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

Mengenal Nassim Road, Tempat Taipan RI Beli Rumah Rp2,3 T di Singapura******

Konglomeratasal Indonesia dikabarkan membeli tiga hunian mewah di Singapurasenilai 206,7 juta dolar Singapura atau Rp2,3 triliun (asumsi kurs Rp11.194 per dolar Singapura). Hunian itu terletak di kawasan Nassim Road.

Hunian tersebut dibeli dari Cuscaden Peak Investments, perusahaan yang berafiliasi dengan BUMN Singapura, Temasek Holding. Di mana tiga hunian mewah tersebut berasa di kawasan Nassim Road.

Secara rinci, hunian mewah ini masing-masing berlantai dua dan memiliki nomor 42, 42A dan 42B di Distrik 10. Harga rumah itu diketahui 4.500 dolar Singapura per kaki persegi.

Nassim Road adalah rumah bagi hanya 62 dari 2.800 bungalo kelas bagus di pulau itu. Mansion atau vila memiliki ukuran petak minimal 1.400 meter persegi, dengan luas rumah tidak lebih dari 35 persen dari luas lahan. Meskipun disebut bungalo, penghuni dapat memiliki sebanyak dua lantai di atas tanah.

Mengenai nama Nassim Road, itu diberikan berdasarkan rumah keluarga Yahudi kaya bernama Nassim Lodge yang dibangun pada 1850-an.

Sebelum jadi kawasan elite, Nassim Road merupakan salah satu daerah berhutan yang rimbun. Kemudian, pada masa pemerintah kolonial Inggris, kawasan itu dibangun properti mewah, bukan hanya bungalo kelas bagus, tetapi juga rumah besar hitam-putih yang terkenal dengan dinding bercat putih dan detail kayu bernoda hitam. Pembangunan dilakukan untuk memenuhi keinginan para pejabat tinggi.

Di tahun-tahun berikutnya, hunian di kawasan Nassim Road menjadi rumah bagi pedagang lokal yang kaya.

Melansir Channel News Asia, penduduk Nassim Road saat ini di antaranya keluarga kerajaan Brunei dan kesultanan di Kalimantan yang kaya akan minyak dan gas. Eduardo Saverin, salah satu pendiri Facebook, juga dilaporkan memiliki rumah di Nassim Road.

Jepang, Rusia, dan Filipina juga dikabarkan memiliki kedutaan besar di kawasan itu.

Properti dipandang sebagai kemewahan tertinggi di Singapura, negara di mana 80 persen penduduknya tinggal di flat perumahan umum. Rumah Nassim Road dianggap sebagai tingkat ultra-prima.

Menurut Wong dari Realstar Premier, terlepas dari permintaan, beberapa bungalo kelas bagus di Nassim Road kosong. Sebagian besar pemilik ingin mempertahankannya meskipun mereka tidak tinggal di sana karena langka dan bergengsi.

[Gambas:Video CNN]

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Gagal Adaptasi Bikin Bisnis 75 Tahun Tupperware di Ambang Kehancuran******

Perusahaan perkakas rumah tangga Tupperware terancam bangkrut. Hal ini terjadi lantaran kondisi keuangan perusahaan yang memburuk.

Beberapa pakar bisnis mengatakan kondisi itu karena Tupperware yang gagal beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen.

Kini, bisnis yang dimulai sejak 1946 itu harus menghadapi hutang yang menumpuk, penjualan yang menurun, dan harga saham yang anjlok.

Mereka juga mengatakan telah bekerja sama dengan penasihat keuangan dan menjalin beberapa kemitraan dengan gerai ritel seperti Target dan Amazon untuk memperkuat posisi merek tersebut.

"Selama lebih dari 75 tahun, Tupperware Brands telah menjadi salah satu merek rumah tangga ikonis yang paling dicintai di dunia," ujar juru bicara Tupperware seperti diberitakan oleh CNN, Minggu (23/4) waktu AS.

"Dan kami sangat senang untuk tetap berada di tengah-tengah meja makan, meja dapur, dan rak dapur selama bertahun-tahun yang akan datang," imbuh pernyataan tersebut.

Menurut profesor pemasaran dari Sekolah Bisnis Wharton di Universitas Pennsylvania, Barbara Kahn, Tupperware terlalu terpaku pada pola bisnis direct selling alias penjualan langsung.

Di masa lalu, kerap terdapat "Tupperware parties" atau sebuah pesta yang mempertemukan para pencinta merek tersebut untuk mencoba produk-produk terbaru perkakas dapur itu.

Istilah yang kerap dikenal sebagai "demo Tupperware" di Indonesia itu memang berhasil berjalan dengan baik di masa lalu, namun ketinggalan zaman karena kebiasaan konsumen yang telah berubah, bahkan beberapa dekade sebelum pandemi.

Oleh karena itu, menurut Christie Nordhielm, konsultan marketing dari Sekolah Bisnis McDonough Universitas Georgetown, pandemi bukanlah satu-satunya faktor yang membuat bisnis Tupperware di ambang kehancuran.

Namun, pandemi turut memperparah kiprah buruk penjualan Tupperware selama beberapa dekade terakhir yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen.

"Anda seharusnya bisa melihat mereka bertransisi dengan mulus. Tetapi sebaliknya, mereka malah melakukan pendekatan ke toko batu bata dan bahan bangunan," ujar Nordhielm menyoroti kebijakan Tupperware yang memilih untuk ekspansi ke toserba Target.

"Jika Anda pergi dan melihat Tupperware di Target, yang Anda lakukan hanyalah melihat betapa tidak ada bedanya mereka dengan pilihan merek penyimpanan lain yang tersedia," jelas Nordhielm.

Tupperware baru saja memperkenalkan produk mereka ke Target pada musim gugur tahun lalu. Namun, Kahn menilai pendekatan itu sedikit terlambat.

Senada dengan amatan Nordhielm, Kahn melihat keterlambatan itu hanya membuat Tupperware sebagai merek yang tidak lagi spesial.

"Yang buruk, itu adalah salah satu dari hal-hal ini di mana merek mereka hampir generik, dan bukan dalam artian yang baik," kata Kahn.

Sementara di lain hal, Nordhielm juga menyoroti nama legendaris dari Tupperware yang bahkan digunakan untuk menyebutkan segala jenis merek penyimpanan.

Menurutnya, faktor tersebut mungkin menjadi bagian dari masalah, karena merek lain muncul untuk bersaing dengan Tupperware, terkadang dengan harga lebih rendah.

"Nama merek yang hebat bisa menjadi berkah atau kutukan. Itu akan menjadi kutukan ketika Anda berpuas diri hanya berdasarkan nama merek tanpa ada investasi berarti dalam merek tersebut," jelas Nordhielm.

Baik Kahn dan Nordhielm mengamini jika Tupperware gagal menemukan inovasi dalam memperkenalkan merek mereka kembali kepada publik.

Sehingga, nama besar merek Tupperware pun menjadi tanpa arti; karena saat ini, konsumen hanya memperdulikan harga yang terjangkau.

[Gambas:Video CNN]

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Erick Thohir Masih Berhitung Soal Impor KRL Bekas Jepang******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir belum bisa memutuskan impor KRL bekas dari Jepang. Salah satunya, mempertimbangkan kesanggupan produksi PT Industri Kereta Api (INKA).

Menurutnya, produk PT INKA memiliki dua kualitas, yaitu versi dalam negeri dan yang bekerja sama dengan perusahaan produsen gerbong asal Swis, Stadler.

"Nah tentu kita lihat kapasitas produksinya berapa, transparan saja, silakan diaudit. Kalau ternyata INKA ini sanggup produksi, misalnya 2.000 dan mencukupi seluruh kebutuhan, ya jangan impor," kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/5).

Di satu sisi, Erick pun meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam 5 tahun ke depan. Dengan begitu, bisa dipetakan berapa gerbong yang dibutuhkan. Setelah itu, proyeksi pertumbuhan itu bisa dikaitkan dengan kondisi atau kapasitas produksi PT INKA.

"Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark updan saya akan minta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk audit ulang jika memang terjadi mark up," ujar Erick.

"Namun, kalau kita membutuhkan impor maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama, dan kalau ada korupsi, saya akan sikat," imbuhnya.

Lihat Juga : Shopee dan Tokopedia Naikkan Biaya Mulai 1 Mei, Berikut Rinciannya

Ia mengklaim sudah berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Komisi IV DPR terkait impor KRL bekas ini.

Sementara itu, hasil audit BPKP secara garis besar tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengungkapkan hasil audit BPKP memberikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah soal isu impor KRL bekas yang diinginkan PT KCI.

Pertama, impor KRL bekas dipandang tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional. Kedua, Kemendag telah memberikan tanggapan bahwa permohonan dispensasi impor KRL bekas Jepang demi memenuhi kebutuhan armada KRL tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah produk dalam negeri dan substitusi impor.

Ketiga, impor KRL kurang tepat, karena ada beberapa unit sarana yang bisa dioptimalkan.

"Dari BPKP menemukan seperti itu," kata Seto pada Kamis (6/4) lalu.

Keempat, terkait estimasi biaya menyangkut pengadaan dari Japan Railway yang dibayarkan. Ia mengatakan hasil audit BPKP menunjukkan terkait biaya kewajaran handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan KCI tidak dapat diyakini kewajarannya karena pengangkutan harus menggunakan kapal kargo.

Atas hasil audit BPKP itu, Seto mengatakan jajaran eselon 1 Kemenko Marinves langsung menggelar pertemuan. Hasilnya, pemerintah meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini.

[Gambas:Video CNN]