merdekaqq

Tuan Pertarungan

Sandiaga Uno Optimis Kunjungan Wisatawan Mancanegara Capai Target******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, pemerintah menargetkan kunjungan wisata mancanegara asal Malaysia sebanyak 2,7 juta tercapai pada 2023. Hal ini menyusul dibukanya penerbangan langsung Indonesia-Malaysia.

Demikian disampaikan Sandiaga saat menghadiri acara Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATTA) Fair 2023 di Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat (17/3).

Dalam kesempatan ini Sandiaga mengungkapkan, penerbangan langsung tengah disusun di sejumlah rute penerbangan. Antara lain Pekanbaru dengan Kuala Lumpur, Pekanbaru dengan Malaka, Penang dengan Medan, Pontianak dengan Kuching.

Selain itu, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihaknya kini tengah mendorong promosi Destinasi Super Prioritas (DSP) Labuan Bajo.

Sebab, Labuan Bajo akan menjadi tuan rumah KTT Asean dengan target kunjungan 1 juta wisatawan, baik wisatawan mancanegara dan Nusantara di Labuan Bajo pada 2023.

"Presiden memberikan arahan untuk mengangkat Labuan Bajo sebagai fokus daripada promosi kita, karena Labuan Bajo ini akan menjadi tuan rumah KTT Asean dan Labuan Bajo sudah dibangun infrastrukturnya," kata Sandiaga Uno.

"Ini perlu dipromosikan secara totalitas karena ini Destinasi Super Prioritas," jelasnya.

Lewat pameran yang digelar MATTA, dirinya berharap kolaborasi yang positif dengan dunia usaha dapat meningkatkan kunjungan sebesar 3.000 pax dengan target lebih dari Rp 10 miliar.

"Total untuk wisatawan mancanegara itu 7,4 juta di tahun ini dan dari Malaysia sendiri 2,7 juta, jadi kita harapkan kita akan menuju angka itu, makanya kita kembali di sini dengan penuh antusiasme dan semangat," kata Sandiaga Uno.

"Jadi ini potensi-potensi yang perlu kita wujudkan dan saya sangat yakin tahun ini target pencapaian wisatawan mancanegara dari Malaysia akan tercapai untuk akhirnya menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024," jelasnya.

Kronik Ultraman

550 Pegawai 'Fraud' Kemenkeu Kena Sanksi Berat sejak 2017******

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menghukum 550 pegawainya yang terbukti melakukan fraud dengan menjatuhkan sanksi berat sejak 2017.

Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo menjelaskan ada sistem di kementeriannya yang dapat mendeteksi indikasi pelanggaran pegawai, baik itu disiplin, kode etik, hingga fraud seperti suap dan pemerasan. Nantinya, data tersebut bakal ditindak Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.

"Tidak hanya perpajakan dan bea cukai, tapi bisa sektor lain di Kemenkeu. Jika ada indikasi dan terbukti, maka dilakukan tindak lanjut, yakni administratif (hukuman disiplin) dan pidana (diserahkan ke aparat penegak hukum)," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/3).

Kemudian, 482 pengaduan pada 2018 dengan 118 pegawai dihukum, 445 pengaduan pada 2019 dengan 83 pegawai dihukum, 446 pengaduan pada 2020 dengan 71 pegawai dihukum. Lalu, 599 pengaduan pada 2021 dengan 114 pegawai dihukum serta 805 pengaduan dengan 98 pegawai dihukum pada 2022.

Jika ditotal, ada 550 pegawai Kemenkeu yang terkena hukuman disiplin imbas kasus fraud sejak 2017. Prastowo menegaskan hukuman untuk kasus fraudadalah hukuman disiplin berat, seperti yang tercantum dalam PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"(Hukuman disiplin) ada di PP 94/2021. Iya, fraud hukuman disiplin berat," tegas Prastowo.

Hukuman disiplin yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirinci dalam pasal 8 PP Nomor 94 tahun 2021, di mana terbagi menjadi tiga, yakni hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Khusus untuk hukuman disiplin berat ada di pasal 8 ayat 4.

"Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," tulis pasal 8 ayat 4 beleid tersebut.

Di lain sisi, Prastowo juga menjelaskan statistik hukuman disiplin yang sudah dijatuhkan Kemenkeu kepada para pegawainya yang nakal.

"Sejak 2006 sampai dengan 2023, total hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pejabat/pegawai Kemenkeu adalah sebagai berikut: hukuman disiplin ringan 237, hukuman disiplin sedang 217, dan hukuman disiplin berat 597," tutup Prastowo.

[Gambas:Video CNN]

Tiran paling hebat dalam sejarah

Teten: 'Thrifting' Gak Masalah, Yang Jadi Masalah Impor Pakaian Bekas******

Menteri Koperasi dan UKMTeten Masduki mengatakan dirinya tidak masalah dengan belanja barang bekas alias (thrifting). Ia hanya ingin memberangus impor pakaian bekas ilegal.

"Jangan ngomong thrifhting, pakaian bekas ilegal. Kita gak mau dibenturkan dengan thrifting. Thriftinggak masalah, ini kan masalahnya barang pakaian bekas ilegal," katanya di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (21/3).

Teten menegaskan budayathrifting ada di setiap subkultur masyarakat urban. Menurutnya, thriftingadalah hal yang bagus untuk lingkungan karena menerapkan prinsip recycle.

Di lain sisi, Teten mengatakan pihaknya sudah menyiapkan solusi bagi para pedagang thrifting yang terdampak pemberangusan pakaian impor ilegal. Ia menyediakan hotlineuntuk konsultasi jika para pedagang tetap ingin berjualan pakaian.

Hotlinetersebut dibuka per hari ini di nomor 0811-1451-587 yang bisa dihubungi via WhatsApp. Sementara itu, untuk panggilan telepon ada di nomor 1500587, dibuka pada pukul 8.00 hingga 16.00.

"Makanya kita buka hotline, ayo mau jualan apa ketika mereka tidak bisa lagi jualan pakaian bekas," tandas Teten.

[Gambas:Video CNN]

Setan paling kuat, Tang Seng

Teten Sebut 1 Juta Pekerja UMKM Terancam Impor Pakaian Bekas******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan praktik impor pakaian bekasbisa menghancurkan industri pakaian dan alas kaki nasional. Tak hanya itu, ia menghitung satu juta tenaga kerja juga bisa kehilangan pekerjaan akibat masalah itu.

Menurutnya, itu bisa terjadi karena impor ilegal pakaian bekas bisa membuat banyak UMKM gulung tikar sehingga pekerjanya ikut terdampak.

"Jika sektor (industri tekstil) ini terganggu, akan ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Karena pada 2022, proporsi tenaga kerja yang bekerja di industri TPT dan alas kaki pada industri besar dan sedang (IBS) menyumbang 3,45 persen dari total angkatan kerja. Pelaku UMKM yang menjalankan bisnis pakaian mencapai 591.390 dan menyerap 1,09 juta tenaga kerja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/3).

Tak hanya di Batam, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Entikong juga telah melakukan 82 penindakan, KPPBC Tanjung Priok 78 penindakan, KPPBC Sintete 58 penindakan, dan KPPBC Tanjung Pinang 52 penindakan kasus impor pakaian bekas.

Kemudian, KPPBC Teluk Nibung juga melakukan 33 penindakan, KPPBC Tanjung Balai Karimun 32 penindakan, KPPBC Ngurah Rai 25 penindakan, serta KPPBC Atambua 23 penindakan.

Teten menambahkan jika tak segera ditangani, maka impor pakaian bekas bisa membunuh keberlangsungan bisnis banyak UMKM. Sebab, berdasarkan data BPS industri pengolahan kulit dan alas kaki ini didominasi oleh sektor mikro dan kecil.

Proporsinya mencapai 99,64 persen.

Teten menyebutkan maraknya aktivitas impor ilegal pakaian bekas di Indonesia juga bisa mengganggu pendapatan negara. Menurut Statistik BPS pada 2022, sektor industri pengolahan menyumbang 18,34 persen dari produk domestik bruto (PDB) menurut lapangan usaha harga berlaku.

[Gambas:Video CNN]

Dari kontribusi itu, industri pengolahan TPT berkontribusi Rp201,46 triliun atau 5,61 persen PDB. Menurut Teten, kontribusi itu cukup besar.

Sementara, sektor industri pengolahan dan industri pengolahan barang dari kulit dan alas kaki berkontribusi Rp48,125 triliun atau 1,34 persen terhadap PDB industri pengolahan.

Kaisar zombie di hari-hari terakhir

Jokowi Buka Opsi Impor Beras 500 Ribu Ton Lagi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi impor beras500 ribu ton lagi. Hal ini diungkap oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

Zulkifli mengatakan opsi impor beras tersebut sudah disepakati dalam rapat yang dipimpin Jokowi. Namun, ia mengaku belum tahu kapan impor tersebut dilakukan.

"Kemarin dipimpin Bapak Presiden (Jokowi) kita sudah memutuskan kapan pun diperlukan kita bisa masuk lagi (beras) 500 ribu ton," kata Zulkifli dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (15/3).

Meski begitu, Zulkifli menyebut beras masih mahal. Padahal, data selama ini menunjukkan produksi beras dalam negeri surplus.

"Beras ini belum berhasil kita turunkan sampai hari ini bahkan cenderung bisa naik dan naiknya enggak sedikit, sudah lebih dari Rp1.000, walaupun data katanya kita surplusnya banyak," tuturnya.

Oleh karena itu, ia mengaku khawatir dengan harga bahan pokok menjelang Ramadan. Pasalnya beberapa harga bahan pokok masih tinggi, terutama beras.

Di lain sisi, Jokowi menegaskan bakal mencari biang kerok harga beras mahal. Ia menuturkan penting untuk menjaga keseimbangan harga, terlebih saat ini sudah masuk masa panen raya.

"Kan kita lihat masih panen raya. Logikanya panen raya suplainya banyak, mestinya harga turun. Nah, ini kok ndak. Ini yang baru kita cari. Ini yang senang petaninya senang, tetapi konsumennya pasti akan berteriak. Saya kira keseimbangan itu yang ingin kita jaga," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

Ia menegaskan sulit untuk menyeimbangkan harga gabah di tingkat petani. Pada akhirnya, harga beras di tingkat pedagang dan konsumen masih belum baik dan wajar.

"Kalau mau menurunkan harga beras sangat mudah sekali, impor sebanyak-banyaknya menuju ke pasar, pasti harga turun. Tapi yang kita lakukan sekarang menjaga keseimbangan. Kalau dilihat memang supply-nya kurang, menyebabkan harga tinggi," tandas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

Kemenaker Ungkap Alasan Terbitkan Aturan Pangkas Gaji Buruh 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan alasan terbitnya aturan pemotongan gaji karyawan diindustri padat karyaberorientasi ekspor sampai 25 persen, karena keluhan pengusaha.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri mengatakan banyak pengusaha yang menyampaikan keluhan terkait tekanan yang dihadapi perusahaan.

Misalnya, perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, namun tidak bisa sembarangan PHK karena harus membayar pesangon besar. Akhirnya, meminta agar pemerintah membuat aturan fleksibilitas jam kerja.

Dari permintaan tersebut, Kemnaker lantas menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, yang mengatur jam kerja hingga pemotongan gaji buruh maksimal 25 persen.

Menurut Indah, asosiasi industri yang menyampaikan keluhan tersebut mewakili ratusan pabrik yang berada dalam industri padat karya berorientasi ekspor.

"Kalau ditanya berapa industrinya, itu ada lebih dari 100 pabrik," jelasnya.

Indah mengatakan tujuan diterbitkan aturan tersebut untuk meminimalisir gelombang PHK besar-besaran. Kendati, ia tak bisa menjamin tak terjadi PHK sama sekali.

"Kemenaker sebagai regulator membuat aturan sudah berusaha membuat regulasi yangInsyaAllahtujuannya mencegah PHK lebih masif lagi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]