jiwaspin

Penyihir itu datang dari jauh

Tol Pekanbaru******

Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Pekanbaru - Padangseksi Pekanbaru-Bangkinang akan uji coba operasional pada 27 Oktober 2022.

Informasi itu disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat daerah Provinsi Riau Aryadi usai Kepala Operasional Jalan Tol Pekanbaru-Dumai PT Hutama Karya Indrayana bertemu dengan Gubernur Riau Syamsuar.

Ia menambahkan uji coba operasi selama dua hingga tiga minggu ke depan. Selama masa uji coba, masyarakat bisa memanfaatkan tol tersebut secara gratis.

Lebih lanjut ia mengatakan, uji coba operasional Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang akan dimulai dari kilometer 10+095 hingga kilometer 40+986 atau sepanjang 31 kilometer.

Pasalnya hingga saat ini, untuk kilometer 0-9 masih ada dilakukan pengerjaan karena sebelumnya di lokasi ini masuk dalam kawasan hutan.

[Gambas:Video CNN]

Dijelaskan Aryadi, nantinya saat ujicoba operasional tol akan dibuka mulai pukul 07.00 WIB.

Tol Pekanbaru-Bangkinang merupakan koridor pendukung atau sirip dari ruas Tol Pekanbaru-Padang sepanjang 254 kilometer. Tol ini memiliki panjang 40 kilometer serta 6 jembatan dan 2 rest area.

Dengan tol ini, jarak dari Pekanbaru-Bangkinang yang biasanya ditempuh dengan waktu 1 jam 40 menit bisa dipersingkat jadi 30-45 menit.

Peramal Tai Chi

Penumpang Transjakarta Curhat Saldo Sering Terpotong Dobel******

Sejumlah penumpangPT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengeluhkan saldo uang elektronikmereka yang terpotong lebih banyak dari tarif normal.

Mia (30), menyampaikan kepada CNNIndonesia.com, sudah tiga kali mengalami pemotongan saldo double saat menggunakan Transjakarta. Dia mendapati uang elektroniknya terpotong Rp3.500 saat berangkat dari halte keberangkatan, kemudian terpotong kembali saat keluar sebesar Rp3.500.

"Sudah tiga kali (saldo kepotong double). Jadi awalnya kan aku nggak sadar, karena kan ya seperti biasa, saat berangkat tap in, lalu pas turun tap out. Itu kan dari dulu gitu jadi nggak pernah ngeh kalau bakal kepotong dua kali. Nah sadar itu pas lihat banyak keluhan di sosial media. Jadi iseng deh cek mutasi transaksi dan ternyata kepotong double," kata Mia, Senin (24/10).

Berdasarkan bukti transaksi uang elektroniknya, pemotongan saldo double pertama terjadi pada 29 September 2022 pada pukul 18:19:09 WIB saat tap in naik Transjakarta. Tetapi, berselang 35 detik atau 18.19:44 terjadi pemotongan saldo lagi Rp3.500.

Kedua kalinya terjadi pada 30 September 2022. Bahkan saat itu saldonya terpotong sampai Rp10.500 dalam satu kali perjalanan Transjakarta. Hal itu terjadi saat ia hendak berangkat ke kantor dari rumahnya.

Pada saat itu, saldo awal terpotong pada pukul 8:49:08 WIB sebesar Rp3.500. Lalu, pada 8:51:17 WIB sebesar Rp7.000.

"Jadi kan aku naik dari Bekasi ya. Nah, memang ada transit sekali, cuma kan itu sudah sering aku lakukan saat pulang dan pergi kerja. Cuma nggak tahu ternyata terpotong banyak," jelasnya.

Kemudian, ketiga kalinya terjadi pada 4 Oktober 2022, yakni pada pukul 8:20:16 WIB sebesar Rp3.500 dan 9:32:50 WIB sebesar Rp3.500.

Hal serupa dialami oleh Rara (25), pemotongan saldo double yang dialami sebanyak dua kali, yakni 10 dan 12 Oktober 2022. Saat itu ia berangkat dari halte Kebayoran menuju halte Tendean.

Namun, awalnya ia tidak menyadari dan tahu terjadi pemotongan saldo double setelah melihat kehebohan di sosial media.

"Jadi pas tap-in dipotong saldo, terus pas tap out dipotong juga saldo. Jadi, sekali naik Transjakarta bukan Rp3.500, tapi jadi Rp7.000 dah sekarang," kata Rara.

Rara telah menyampaikan keluhan ke Transjakarta dan mengatakan saldo yang terpotong lebih akan dikembalikan. Tapi, memang proses pengembalian dana membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga ia memutuskan untuk mengikhlaskan uangnya.

"Bikin aduan kan ke Transjakarta, biasa lah nanya ini kenapa seperti itu dan bisa dibalikin nggak saldonya. Mereka bilang bisa. Tapi harus pake prosedur lapor di aplikasi Jaklingko. Nanti uang kembali 7-30 hari kerja, karena lama dan merasa ribet jadi nggak aku urus," jelasnya.

Selain itu, keluhan juga disampaikan oleh penumpang Transjakarta di Twitter. Ia bahkan menuding ini sebagai langkah korupsi Transjakarta.

Adapun tudingan disampaikan oleh akun @Dee_iaz. Penumpang tersebut langsung menyentil akun milik Transjakarta.

"FYI tadi gw naik @PT_Transjakarta 7E jam 6. 22. Silahkan kalo mau laporin saya, saya siap ketemu atasan anda @PT_Transjakarta," tulisnya.

Ia menyampaikan bahwa saat ingin turun di tempat tujuan, ia diminta oleh sopir Transjakarta untuk tap out, dan ternyata dikenakan biaya Rp2.000. Padahal, ia merasa sudah membayar saat tap in sebesar Rp3.500, sehingga ia protes dan meminta uang Rp2.000 nya untuk dikembalikan.

Redaksi telah menghubungi akun yang bersangkutan untuk mengonfirmasi insiden tersebut. Namun, hingga kini yang bersangkutan belum merespon pesan redaksi.

Sementara itu, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta Anang Rizkani Noor mengatakan hal tersebut tidak benar. Menurutnya, Transjakarta malah memberikan tarif lebih murah bagi penumpang di jam tertentu.

"Tidak benar. Yang Rp2.000 adalah jam 5-7 pagi. Selebihnya Rp3.500," ujar Anang.

Menurutnya, tarif akan dikenakan saat penumpang selesai menggunakan jasa Transjakarta atau saat turun di lokasi tujuannya. "Sistem sekarang, dipotong ketika tap out," jelasnya.

Namun, jika memang penumpang mengalami kerugian karena kelebihan membayar atau tap in/out, maka disarankan untuk melapor dan klaim ke PT Jaklingko Indonesia (JLI).

"Kalau klaim silahkan ke JLI. Namun demikian, silahkan mention ke twitter TJ untuk kami bantu," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

Philips Bakal PHK 4.000 Pekerja Buntut Penarikan Ventilator dari Pasar******

Philips akan memutuskan hubungan kerja (PHK) terhadap 5 persen tenaga kerjanya atau sekitar 4.000 pekerjaan buntut penarikan ventilatordan peralatan medisnya dari pasaran.

Pasalnya, perusahaan yang bermarkas di Belanda ini mencatat kerugian sekitar 30 miliar euro sejak insiden penarikan 5,5 juta ventilator dari pasaran pada Juni 2021 lalu.

Sebanyak 4.000 pekerjaan yang akan dipangkas sebagai upaya perusahaan untuk merampingkan organisasinya. PHK ini akan terdampak pada pekerja Philips di seluruh negara operasional.

"Prioritas langsung saya adalah meningkatkan eksekusi, sehingga kami dapat mulai membangun kembali kepercayaan pasien, konsumen, dan pelanggan," tutur Jakobs dalam sebuah pertanyaan seperti dilansir Reuters, Senin (24/10).

"Ini (kebijakan PHK) merupakan keputusan yang sulit. Tetapi, perlu untuk segera diambil. Kami akan mengurangi tenaga kerja sekitar 4.000 pekerjaan secara global. Dan hal ini bukan lah hal yang enteng," terang dia melanjutkan.

Philips tercatat mempekerjakan 78.000 orang pada tahun lalu di seluruh dunia. Sekitar 5 persen di antaranya akan menerima pil pahit, yaitu PHK.

Kebijakan PHK oleh perseroan akan menelan biaya sekitar 300 juta euro atau setara US5,41 juta pada kuartal keempat.

Pada kuartal ketiga tahun ini, Philips menyebut pendapatan yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, dan amortisasi (EBITA) anjlok 60 persen menjadi hanya 209 juta euro.

Penjualan turun 6 persen menjadi hanya 4,3 miliar euro karena Philips menghadapi masalah kekurangan pasokan jauh lebih besar dari yang diperkirakan.

Diperkirakan, masalah pasokan akan terus membebani penjualan pada bulan-bulan berikutnya sampai akhir tahun nanti.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan Yongle

YLKI soal Kasus Gagal Ginjal Akut: Usut Tuntas dari Hulu hingga Hilir******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah mengusut tuntas dari hulu ke hilir kasus masif gagal ginjal akutpada anak.

Kasus tersebut diduga kuat karena dampak cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirop.

"YLKI mendesak usut tuntas kasus dari hulu hingga hilir. Dari pasokan bahan baku obat, proses produksi, hingga pemasaran," tulis akun Twitter resmi YLKI, @YLKI_ID, Senin (24/10).

Oleh karena itu, kata YLKI, hal yang rasional jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Badan POM dalam hal pengawasan dan kebijakannya.

"Juga pengawasan oleh produsen dalam proses produksinya. Sebab, proses pembuatan obat mestinya mengacu pada aspek CPOB (cara pembuatan obat yang baik). Terjadinya cemaran itu juga membuktikan bahwa quality controldi internal manajemen produsen obat tidak dilakukan," imbuh YLKI.

YLKI juga mendesak ada intervensi oleh tim independen dari hulu hingga hilir. Hal ini dilakukan agar persoalan menjadi tuntas dan pihak mana saja yang harus bertanggung jawab, baik dari sisi perdata, pidana, dan administrasi.

[Gambas:Twitter]

"Pihak regulator, seperti Badan POM dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan), dan juga dari sisi operator yakni produsen farmasi, semuanya harus bertanggung jawab," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemerintah menginstruksikan penghentian sementara penjualan obat penurun panas sirop di seluruh apotek selama pelaksanaan investigasi risiko infeksi menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak.

Sejauh ini ada 245 kasus gagal ginjal akut yang tercatat oleh Kementerian Kesehatan. Sebanyak 141 pasien meninggal dunia.

Polri pun ikut mengusut dugaan pidana. Bareskrim Polri mengecek kandungan obat sirop yang diduga jadi penyebab utama penyakit gagal ginjal akut.

Sementara itu, Badan POM telah mengecek 102 obat yang digunakan para pasien gangguan ginjal akut. Hasilnya, 23 obat di antaranya dinyatakan aman dan dapat digunakan oleh masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

Tahun-tahun ketika aku menjadi Kaisar Langit

Jokowi Sebut Pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular Capai 99 Persen******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular di kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mencapai 99 persen.

"Sudah selesai 99 persen tinggal finishingakhir dan kita harapkan dengan Pelabuhan Tanjung Ular ini nanti mobilitas barang, utamanya CPO, utamanya timah, bisa melalui Pelabuhan Tanjung Ular ini," kata Presiden Jokowi di Pelabuhan Tanjung Ular, Kepulauan Babel, dikutip dari Antara, Kamis (20/10).

Jokowi mengatakan dengan pelabuhan itu, produk-produk dari Bangka Belitung akan bisa bersaing dengan produk lainnya.

"Pengelola sementara oleh Kementerian Perhubungan karena ini pelabuhan pengumpan ini bisa dihibahkan ke pemda, tapi harus kita sertai dulu agar pengelolaannya baik," kata Budi Karya.

Presiden Jokowi menambahkan bahwa Kemenhub akan mundur bila manajemen dari pemda dinilai sudah siap.

"Di awal memang manajemen oleh Kementerian Perhubungan kemudian nanti pemda dampingi, apabila dirasa sudah siap kementerian mundur diambil alih pemerintah daerah, saya rasa yang baik memang di setiap pelabuhan seperti itu karena memang ini pelabuhan pengumpan," ungkap Presiden Jokowi.

Pelabuhan Tanjung Ular terletak di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, saat ini dalam masa pembangunan.

Pelabuhan tersebut memiliki dermaga seluas 80 x 10 meter dan diharapkan pada akhir 2022 seluruh pekerjaan dapat diselesaikan untuk memperlancar konektivitas barang/logistik.

Pelabuhan Tanjung Ular juga dengan kemampuan menampung sampai dengan 1500 Gros Ton (GT), kedalaman dan kapasitas pelabuhan yang dibuat 30 meter.

[Gambas:Video CNN]

belas kasihan Tuhan

4.300 Korban PHK Ajukan Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan******

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) mengatakan sebanyak 4.200 orang telah mengajukan klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) per September 2022. Sementara anggaran yang disalurkan sebanyak Rp18 miliar.

"Kalau JKP yang klaim sampai awal September kemarin di angka Rp18 miliar. Jumlah pesertanya ada di 4.200," ujar Direktur Pelayanan BPJamsostek Roswita Nilakurnia di Plaza BPJamsostek, Kamis (20/10).

Roswita menambahkan korban PHK yang sudah mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) tidak otomatis menjadi peserta JKP karena persyaratannya yang berbeda.

Mengutip jkp.go.id, JKP adalah jaminan sosial berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami PHK.

Program JKP ditujukan bagi peserta BPJS yang memiliki masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir dan membayar iuran selama 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

Ketentuan PHK yang diterima tidak dapat disebabkan karena mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia, dan pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu kontrak kerjanya.

[Gambas:Video CNN]