petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

indo77

88jackpot 526Jutaan kata 739219Orang-orang telah membaca serialisasi

《indo77》

AHY janji berantas mafia tanah sebagai komitmen bela rakyat kecil******

AHY janji berantas mafia tanah sebagai komitmen bela rakyat kecil
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan) saat menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2/2024). ANTARA/Bayu Saputra/pri.
Kita (Kementerian ATR/BPN) serius akan melakukan langkah-langkah yang tegas, mau bagaimanapun tidak boleh ada yang melawan hukum di negeri kita. Apalagi kalau berhubungan dan berhadapan dengan rakyat, terutama rakyat kecil
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji untuk memberantas mafia tanah sebagai wujud komitmennya membela rakyat kecil.

“Kita (Kementerian ATR/BPN) serius akan melakukan langkah-langkah yang tegas, mau bagaimanapun tidak boleh ada yang melawan hukum di negeri kita. Apalagi kalau berhubungan dan berhadapan dengan rakyat, terutama rakyat kecil,” kata AHY saat pertemuannya dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

AHY mengatakan, agar mampu menghapuskan mafia tanah di Indonesia, pemerintah perlu menyiapkan strategi yang matang serta mempelajari situasi saat ini mengingat praktik mafia tanah merupakan kejahatan yang telah lama ada dan langgeng di Indonesia.

“Pemerintah akan hadir untuk membela rakyat kecil, tetapi kita juga ingin benar-benar memahami situasinya, karena situasi tanah dan sengketa tanah itu kompleks. Jadi sudah lama carut marut, jadi tidak boleh juga kita sembrono, kita juga ingin cepat tapi juga harus dengan diteliti dengan baik,” ujarnya.

Pertemuannya dengan Menko Airlangga membahas berbagai program agraria yang perlu dituntaskan seperti reforma agraria, pengadaan lahan untuk infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga kepastian hukum pertanahan.

Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa permasalahan mafia tanah akan dibahas secara spesifik dalam beberapa pertemuan mendatang.

“Ya kalau itu nanti kita tangani secara spesifik,” kata Airlangga.

Sebelumnya, AHY mendapatkan mandat dari Wakil Presiden RI Mar’ruf Amin untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan agraria, salah satunya mafia tanah.

AHY sendiri mengaku kasus penyerobotan lahan oleh mafia menjadi tantangan terbesar bagi instansi yang sedang ia pimpin saat ini. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar tanggung jawab yang kini menjadi bagian dari "pekerjaan rumah" Kementerian ATR terhadap pelayanan publik bisa segera dituntaskan.

Hingga hari keenam menjabat sebagai Menteri ATR sejak dilantik pada Rabu (21/2), AHY telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertanian untuk bersinergi menyelesaikan proyek pemerintah.

Baca juga: AHY: Penyerobotan lahan oleh mafia tantangan terbesar Kementerian ATR

Baca juga: Menteri ATR/BPN AHY pimpin rakor berantas mafia tanah pada 1-4 Maret

Baca juga: Komisi III DPR RI dukung penuh AHY berantas mafia tanah

Baca juga: Menteri ATR/Kepala BPN AHY lanjutkan kebijakan gebuk mafia tanah

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Kemendagri targetkan KTP digital bisa akses layanan publik Juni 2024******

Kemendagri targetkan KTP digital bisa akses layanan publik Juni 2024
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi (kiri) bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil di Batam, Kepri. ANTARA/HO-Pemprov Kepri/pri.
Jadi KTP digital ini menjadi basis data utama yang digunakan masyarakat untuk mengakses seluruh layanan publik yang ada di Indonesia. Kita targetkan ini mulai berjalan pada Juni 2024 nanti
Batam (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya mempercepat transformasi digital melalui pemberlakuan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital untuk pelayanan publik.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar di Kota Batam, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan hal tersebut sejalan dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE, dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

"Selain itu hal ini juga sejalan dengan instruksi Presiden RI terkait percepatan pemberlakuan IKD atau KTP digital yang dikembangkan oleh Kemendagri saat ini," kata Teguh di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu.

Ia menyebutkan pada tahap pertama IKD yang diterapkan harus bisa melayani sembilan layanan SPBE Prioritas, antara lain layanan terintegrasi di bidang administrasi kependudukan, bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan bansos.

Baca juga: Kemendagri siapkan inovasi pemindahan data fisik KTP-el ke digital

"Kemudian transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian yang terintegrasi," ujar dia.

Teguh mengatakan Indonesia akan memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi, Single Sign On (SSO) yang efisien, efektif, berbasis kebutuhan masyarakat dalam satu portal nasional terintegrasi.

"Untuk itu Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama Peruri bakal melakukan penguatan fitur IKD yang terintegrasi dengan portal nasional dan aplikasi pelayanan prioritas SPBE sebagai SSO," ujar Teguh.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan rakornas menjadi sarana monitoring dan evaluasi kinerja Dukcapil serta menjadi wadah untuk koordinasi dan konsolidasi pemerintah, khususnya jajaran Dukcapil seluruh Indonesia.

Baca juga: Teknologi "mobile e-ID" mungkinkan layanan publik secara digital

"Dukcapil adalah satu-satunya unsur pelaksana Kemendagri yang memiliki data kependudukan terlengkap dibandingkan instansi manapun di Indonesia," kata Mendagri.

Selain itu data kependudukan yang dimiliki oleh Dukcapil memiliki peran vital yang digunakan untuk berbagai instansi pemerintah dalam menjalankan program maupun kegiatannya, seperti data untuk pemilu, bansos pengentasan kemiskinan, perpajakan, serta perbankan.

Mendagri menambahkan perlu adanya penguatan infrastruktur teknologi informasi guna memastikan keamanan dari IKD sesuai dengan praktik terbaik internasional.

"Jadi KTP digital ini menjadi basis data utama yang digunakan masyarakat untuk mengakses seluruh layanan publik yang ada di Indonesia. Kita targetkan ini mulai berjalan pada Juni 2024 nanti," ucap Mendagri Tito Karnavian.

Baca juga: Mendagri: 132 daerah belum maksimal rekam KTP-el akan dimonitor

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs slot yang ada demonya

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
binjai play77
cicilan paylater
slot gacor terbaru
fixbet88a
pinjaman hoki
situs slot luar negeri gacor
situs yang gacor malam ini
89 di erek erek
rtp aurahoki
Daftar isi semua bab
Bab 1 mutiaraslot88
Bab 2 buku mimpi 77
Bab 3 megawin188 terbaru
Bab 4 pinjol yang cepat acc
Bab 5 pinjol gampang di acc
Bab 6 manjur 4d slot
Bab 7 situs menang judi
Bab 8 pola slot gacor mahjong ways
Bab 9 trik pola gacor princess hari ini
Bab 10 ceri388
Bab 11 perdana 88 slot
Bab 12 gacor slot
Bab 13 ayuslot
Bab 14 yuk168
Bab 15 mp088 slot
Bab 16 cara pasang togel bb campuran
Bab 17 modal 123 slot
Bab 18 dapat saldo dana
Bab 19 alexsitogel
Bab 20 astonbet
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2190bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Teknik Bintang Kuno

ratu118
KPPPA pastikan dampingi korban pelecehan seksual di kampus Jakarta
Ilustrasi - Pelecehan seksual. ANTARA/Ardika/am.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memastikan memberikan pendampingan terhadap korban pelecehan seksual yang terjadi di sebuah kampus swasta di Jakarta.

"Kami ikut mendampingi. Memastikan hak korban, mulai dari pengaduan, kebutuhan korban terpenuhi, dan pendampingan psikis," kata Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang KPPPA Prijadi Santoso di Jakarta, Senin.

Baca juga: Polisi panggil rektor Universitas Pancasila dugaan pelecehan seksual

Prijadi sangat menyesalkan adanya dugaan kasus pelecehan seksual di kampus dan berharap penyidik dapat menuntaskan kasus tersebut dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Sebelumnya, seorang karyawati di sebuah kampus swasta di Jakarta menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum rektor berinisial E.

Baca juga: Menteri PPPA ajak masyarakat berani laporkan tindak kekerasan seksual

E pun kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Hingga Senin, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa delapan saksi, termasuk korban, dalam penyelidikan kasus tersebut.

Polisi telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor E pada Senin, namun E berhalangan hadir.

Baca juga: Cegah kekerasan seksual, Menteri Bintang: Sosialisasikan terus UU TPSK

Selanjutnya penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap E.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Han Feng Su Yingxue

slot gampang menang terpercaya
Puasa intermiten aman dilakukan, tetapi tidak untuk semua orang
Tangkapan layar - Siaran dr. Martha Rosana, SpPD dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSCM-FKUI dalam webinar "Intermittent Fasting dan Pengaturan Menu Puasa Ramadhan" pada Sabtu (24/2/2024). ANTARA/Adimas Raditya/aa.
Jakarta (ANTARA) - Pembatasan periode waktu makan atau puasa intermiten aman dilakukan, tetapi tidak untuk semua orang menurut dr. Martha Rosana, SpPD dari Divisi Endokrin, Metabolik, dan Diabetes Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo-Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

"Intermittent fastingsebenarnya aman untuk banyak orang, tetapi tidak semua orang. Jadi ada beberapa kelompok yang kurang aman melakukan puasa atau intermittent fasting," kata Martha dalam seminar daring yang diikuti dari Jakarta, Sabtu.

Martha mengatakan, puasa intermiten atau yang biasa disebut sebagai diet puasa di antaranya dapat membantu mengurangi berat badan melalui pengurangan asupan kalori total dan membantu mengontrol rasa lapar maupun kenyang.

Menurut dia, puasa intermiten juga dapat membantu memperbaiki kondisi metabolik berupa tekanan darah, kadar gula darah, kadar lemak, dan kolesterol darah serta mendukung upaya perubahan gaya hidup yang berkelanjutan dan upaya untuk berhenti merokok.

Baca juga: Pasien diabetes dianjurkan konsultasi ke dokter jika hendak berpuasa

Namun demikian, Martha mengatakan, terdapat beberapa kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan apabila melakukan puasa intermiten.

Kelompok individu yang memerlukan perhatian khusus bila hendak mulai puasa intermiten yakni ibu hamil, ibu menyusui, pasien diabetes, pasien penyakit refluks gastroesofageal (GERD) atau gastritis yang belum terkendali, pasien penyakit ginjal atau livertahap lanjut, dan pasien dengan kondisi penyakit lainnya.

"Karena tentu saja kelompok ini harus memenuhi kebutuhan nutrisi. Kelompok ini tidak disarankan melakukan puasa sampai kondisinya benar-benar fit," kata Martha.

Martha menyampaikan, kelompok individu yang berisiko mengalami gangguan kesehatan disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter apabila hendak melakukan puasa intermiten.

Konsultasi dengan dokter diperlukan untuk memperoleh informasi terkait pemenuhan kebutuhan nutrisi, penggunaan obat-obatan, serta kondisi kesehatan guna menghindari risiko yang mungkin muncul akibat berpuasa.

Baca juga: Cara menahan hasrat ingin ngemil saat puasa berselang
Baca juga: Beda puasa intermiten dan asupan rendah karbohidrat untuk diet

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Jelajahi dunia baru

pinjaman 3 juta
Program bajak sawah gratis Tanah Datar sasar 4.400 hektare pada 2024
Program layanan bajak sawah gratis di Kabupaten Tanah Datar, Sumbar. ANTARA/HO-Pemkab Tanah Datar/am.
Targetkan 4.400 hektare lahan itu naik 100 hektare dari target tahun sebelumnya sebanyak 4.300 hektare
Batusangkar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menargetkan Program Bajak Sawah Gratis bisa menyasar 4.400 hektare lahan petani pada tahun 2024. "Targetkan 4.400 hektare lahan itu naik 100 hektare dari target tahun sebelumnya sebanyak 4.300 hektare," kata Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Dinas Pertanian Tanah Datar Wel Embra di Batusangkar, Selasa. Ia menjelaskan, dari target yang ditetapkan itu diperkirakan bisa memberikan manfaat kepada sekitar 10 ribu orang petani di Tanah Datar. "Kita berharap dengan program ini petani bisa terbantu, dan hasil panen di Tanah Datar bisa meningkat," katanya. Ia menyebutkan, Program Bajak Sawah Gratis adalah salah satu program unggulan di bawah kepemimpinan Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sejak program tersebut diluncurkan di Sawah Pincuran Jambu, Jorong Sitakuak, Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab pada Februari 2022, sebagian besar petani di daerah itu telah merasakan manfaatnya. "Sejak program itu diluncurkan total sebanyak 16.303 orang petani penggarap di Tanah Datar telah menikmati manfaatnya dari rentang waktu 2022-2023," katanya. Dia mengatakan, jika menghitung jumlah keseluruhan petani yang ada di Kabupaten Tanah Datar memang belum semuanya terlayani layanan bajak sawah gratis. Namun secara capaian, layanan bajak sawah gratis selalu melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 program layanan bajak sawah gratis mencapai 4.204,49 hektare lahan dari 4.200 hektare target yang ditetapkan atau sebesar 100,11 persen, dengan jumlah penerima atau pemohon sebanyak 8.028 orang. Kemudian meningkat pada 2023 menjadi 4.311,38 hektare lahan dari 4.300 target atau sebesar 100,26 persen, dengan jumlah penerima atau pemohon 8.275 orang. Ia menyebut dalam mendukung terlaksananya layanan bajak sawah gratis ada beberapa langkah yang disiapkan pemerintah daerah, yaitu dengan membentuk tiga pola layanan dan membentuk tim Brigade Alsintan.
Pertama pola satu, yaitu alat mesin pertanian (Alsintan) dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis (mesin, BBM, dan upah bajak) ditanggung oleh pemerintah daerah. Pada pelaksanaan tahun 2022 pola satu diminati sebanyak 787 pemohon dan 644 pemohon di tahun 2023. Pola dua, yaitu Alsintan disediakan oleh kelompok tani dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis ditanggung oleh pemerintah daerah. Pola ini pada tahun 2022 diminati oleh sebanyak 7.231 pemohon, dan 7.615 pemohon pada tahun 2023. Pola dua paling banyak diminati dengan memanfaatkan mesin yang telah ada pada masyarakat dan pembiayaan ditanggung oleh Pemda.
"Artinya program layanan bajak sawah gratis tidak membunuh mata pencarian masyarakat yang telah memiliki mesin, justru memaksimalkan mesin yang telah ada tersebut," katanya. Terakhir pola tiga, yaitu Alsintan disediakan oleh pemerintah daerah dan seluruh pembiayaan ditanggung oleh kelompok tani (peminjaman alsintan). Tidak sampai di situ, selain layanan bajak sawah gratis pemerintah daerah juga memberikan kemudahan bagi para petani maupun kelompok tani yang memiliki mesin alsintan untuk perawatan dan perbaikannya. Kemudahan itu juga diberikan secara gratis yang disebut dengan "gebetan manis" (Gerakan Bengkel Alsintan dan Mekanisme Pertanian Gratis). Sejak diluncurkan di Gedung Serba Guna Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara September 2023, program tersebut telah banyak dinikmati masyarakat.*

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Era Kapur

slot vip 888
KPPPA pastikan dampingi korban pelecehan seksual di kampus Jakarta
Ilustrasi - Pelecehan seksual. ANTARA/Ardika/am.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memastikan memberikan pendampingan terhadap korban pelecehan seksual yang terjadi di sebuah kampus swasta di Jakarta.

"Kami ikut mendampingi. Memastikan hak korban, mulai dari pengaduan, kebutuhan korban terpenuhi, dan pendampingan psikis," kata Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang KPPPA Prijadi Santoso di Jakarta, Senin.

Baca juga: Polisi panggil rektor Universitas Pancasila dugaan pelecehan seksual

Prijadi sangat menyesalkan adanya dugaan kasus pelecehan seksual di kampus dan berharap penyidik dapat menuntaskan kasus tersebut dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Sebelumnya, seorang karyawati di sebuah kampus swasta di Jakarta menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum rektor berinisial E.

Baca juga: Menteri PPPA ajak masyarakat berani laporkan tindak kekerasan seksual

E pun kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Hingga Senin, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa delapan saksi, termasuk korban, dalam penyelidikan kasus tersebut.

Polisi telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor E pada Senin, namun E berhalangan hadir.

Baca juga: Cegah kekerasan seksual, Menteri Bintang: Sosialisasikan terus UU TPSK

Selanjutnya penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap E.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Hanya dihormati

download apk kakek zeus
ASEAN bahas implementasi HAM dan perdagangan orang lewat forum AICHR
Perwakilan Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN (AICHR) pada acara Pertemuan ke-38 AICHR di Vientiane, Laos. ANTARA/HO-Sekretariat ASEAN/am.
Jakarta (ANTARA) - Negara-negara ASEAN melalui Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN (AICHR) membahas implementasi program bidang hak asasi manusia (HAM) dan perdagangan orang yang akan menjadi salah satu fokus kegiatan pada 2024.

Sekretariat ASEAN dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut dibahas pada forum ke-38 AICHR yang berlangsung pada 20-23 Februari di Vientiane, Laos dan bertujuan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Ketua AICHR, yang merupakan Perwakilan Laos untuk AICHR, Duta Besar Yong Chanthalangsy menyoroti pencapaian dalam implementasi Visi Komunitas ASEAN 2025 serta memetakan arah masa depan ASEAN di bawah keketuaan Laos pada 2024.

Keketuaan Laos ASEAN 2024 mengusung tema “ASEAN: Enhancing Connectivity and Resilience”. Yong menyerukan upaya kolektif dalam penguatan Komunitas ASEAN, serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kemudian, masing-masing anggota forum yakni Perwakilan AICHR/Perwakilan Alternatif asal Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Thailand memberikan informasi terkini mengenai perkembangan upaya-upaya hak asasi manusia di masing-masing negara di kawasan, termasuk undang-undang, peraturan baru, dan inisiatif hak asasi manusia.

Baca juga: FORUM Asia serukan Brunei fokus pada situasi HAM di kawasan

Forum tersebut turut membahas program prioritas di bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim, hak-hak penyandang disabilitas, hak anak, dan pemberantasan kemiskinan.

Hal-hal yang bersifat kelembagaan juga dibahas, antara lain peninjauan jangka menengah Rencana Kerja Lima Tahun AICHR 2021-2025, langkah-langkah penguatan tata kelola Dana AICHR dan pendanaan eksternal kepada AICHR, persiapan pengembangan Rencana Kerja Lima Tahun AICHR.

Lalu, dibahas pula rencana 2026-2030 dan kemungkinan masukan AICHR terhadap pengembangan Rencana Strategis Visi Komunitas ASEAN 2045 yang dipimpin oleh Satuan Tugas Tingkat Tinggi untuk Visi Komunitas ASEAN Pasca-2025 (HLTF-ACV).

AICHR juga mengadakan pertemuan antarmuka ke-3 dengan Kelompok Kerja Hak Lingkungan ASEAN (AER-WG) guna membahas kemajuan penyusunan kerangka regional tentang hak lingkungan hidup di ASEAN. AICHR turut memberikan panduan kepada AER-WG mengenai pengembangan kerangka kerja tersebut.

Baca juga: Sekjen PBB: ASEAN miliki peran penting majukan hak asasi manusia

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Ayah anak itu menempel padaku

slot baru88
Banjir bandang dan tanah longsor kembali terjang Sumbawa
Banjir yang melanda menenggelamkan salah satu jembatan penghubung Desa Labangkar dan Desa Ropang di Kabupaten Sumbawa pada Sabtu (24/2/2024). ANTARA/BPBD Kabupaten Sumbawa.
Banjir bandang dan tanah longsor ini akibat hujan dengan intensitas tinggi
Mataram (ANTARA) - Banjir bandang dan tanah longsor kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, mengatakan banjir dan tanah longsor ini terjadi di Desa Labangkar dan Desa Ropang. Keduanya berada di Kecamatan Ropang, Sabtu (24/2) pukul 16.30 Wita.

"Banjir bandang dan tanah longsor ini akibat hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu di Kecamatan Ropang," ujarnya di Mataram, Minggu.

Ia mengungkapkan akibat banjir bandang tersebut puluhan rumah di Desa Labangkar terendam banjir. Tak hanya itu, banjir juga mengakibatkan tanah longsor sehingga menyebabkan kerugian materi.

"Tanah longsor ini terjadi di pemukiman warga yang bila tidak ditangani akan berdampak meluas ke pemukiman warga lainnya," terang Nurhidayat.

Baca juga: LHK NTB: Banjir Kabupaten Sumbawa akibat curah hujan tinggi
Baca juga: Empat kabupaten di Pulau Sumbawa diterjang banjir

Menurut dia, jumlah kepala keluarga (KK) yang terdampak banjir di Desa Labangkar sebanyak 30 KK, sedangkan, jumlah rumah yang terdampak longsor ada empat unit.

Sedangkan di Desa Ropang, longsor mengakibatkan terlepasnya besi plat bordes jembatan di desa setempat sehingga mengganggu akses pengguna jalan.

"Kebutuhan mendesak yaitu pembangunan bronjong penahan tebing pemukiman dan penanganan perbaikan jembatan limpas Desa Ropang," ujarnya.

Menurut Nurhidayat, kondisi saat ini air sudah surut dan warga mulai membersihkan rumah masing-masing dan membersihkan bekas banjir bandang di jembatan penyeberangan Desa Labangkar.

"Jadi semua ikut terlibat membantu warga baik dari BPBD Kabupaten Sumbawa, TNI/Polri, unsur kecamatan, unsur desa, relawan kebencanaan dan masyarakat," katanya.

Baca juga: Kerusakan hutan dan hilangnya kawasan resapan picu banjir NTB
Baca juga: BPBD: Banjir bandang di Sumbawa disebabkan oleh penebangan liar

Sebelumnya pada Rabu (21/2) sejumlah wilayah di Kabupaten Sumbawa juga diterpa bencana banjir dan tanah longsor akibat tingginya intensitas hujan.

Di antara wilayah yang terdampak tersebut, antara lain Desa Kalabeso, Desa Labuhan Burung, dan Desa Jurumapin yang berada di Kecamatan Buer. Kemudian banjir juga terjadi di Desa Marente, Kecamatan Alas.

Akibat banjir tersebut, jembatan penghubung antara Desa Kalabeso ke Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer terputus. Tidak hanya itu, tanggul penahan tebing di bagian kiri dan kanan jembatan penghubung tersebut ikut ambruk sekitar 60 meter.

Kemudian areal pertanian sekitar 25 hektare terendam banjir dan mengakibatkan gagal panen, termasuk 52 KK juga ikut terdampak banjir bandang tersebut.

Sementara di Desa Marente, Kecamatan Alas, banjir bandang mengakibatkan jembatan penghubung antara Dusun Marente Loka dan Dusun Beru Marente terputus.

Baca juga: Sejumlah provinsi berpotensi diguyur hujan sedang-lebat pada Minggu
Baca juga: BPBD evakuasi warga terdampak banjir di Lampung Selatan
Baca juga: Pj Gubernur Jatim tinjau lokasi bencana alam di Pamekasan



Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024