indo slot188

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

belanja di shopee bayar pakai kredivo

Pleno KPU Sumut: Golkar raih suara terbanyak DPRD Provinsi dan DPR RI******

"Rekapitulasi dilanjutkan pada tingkat nasional. Berkas sedang diserahkan, sudah sampai di Jakarta,"

Medan (ANTARA) - Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh kursi terbanyak untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dan DPR RI berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat KPU Provinsi Sumut.

Berdasarkan data yang dihimpun di Medan, Sabtu, KPU Sumut telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dari seluruh 33 kabupaten/kota se-wilayah Sumut.

Dari hasil rekapitulasi tersebut, Partai Golkar meraih delapan kursi DPR-RI dengan memperoleh sebanyak 1.712.074 dan sebanyak 22 kursi untuk DPRD Provinsi Sumut.

Partai Berlambang Pohon Beringin itu berhasil mengungguli PDI-P yang hanya memperoleh enam kursi DPR-RI dengan perolehan 1.383.049 suara dan Partai Gerindra yang mampu meraih empat kursi dengan perolehan 915.612 suara.

Seperti tingkat DPR-RI, Partai Golkar juga berhasil mengungguli partai PDI-P ditingkat provinsi yang memperoleh 21 kursi, Gerindra 13 kursi dan Nasional Demokrat (Nasdem) 12 kursi.

Rapat pleno terbuka tingkat provinsi berlangsung selama 10 hari sebelumnya dijadwalkan pada 4 Maret hingga 10 Maret 2024.

KPU Sumut sudah menyerahkan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum 2024 tingkat provinsi ke KPU RI untuk dilakukan rekapitulasi tingkat nasional.

"Rekapitulasi dilanjutkan pada tingkat nasional. Berkas sedang diserahkan, sudah sampai di Jakarta," ujar Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Sumut, Robby Effendy.

Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara meliputi rekap suara pemilihan calon presiden-wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, dan calon anggota DPRD provinsi.

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kecantikan Yan Xiaoyun

rubikslot

Puan Cs Bakal Dapat Pelayanan Spesial Saat Naik KA dan Whoosh******

Jakarta, CNN Indonesia--

DPR RI bakal mendapatkan pelayanan spesial dari PT Kereta Api Indonesia(KAI) dan PT Kereta CepatIndonesia-China (KCIC).

Pelayanan spesial ini tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan Sekretaris Jenderal DPR RI dengan KAI dan KCIC. Pemberian pelayanan dalam bentuk protokoler ini berlaku selama 2024-2025.

"Yang pasti saat ini Kereta Cepat Whoosh menjadi alternatif moda transportasi yang digunakan oleh bapak/ibu anggota DPR, termasuk Bu Puan (Ketua DPR RI Puan Maharani). Jadi, semuanya menggunakan Kereta Cepat Whoosh dan alhamdulillah kita bisa melayani dengan baik, termasuk protokolernya," jelas Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi usai acara di Kompleks DPR RI, Kamis (25/1).

Sementara itu, Dirut KAI Didiek Hartantyo mengatakan pihaknya mengapresiasi dan terima kasih kepada jajaran DPR RI yang mempercayakan keprotokolan anggota parlemen kepadanya. Berbeda dengan KCIC, ini kali kedua KAI bekerja sama dengan DPR RI usai sebelumnya terjadi pada 2020-2021.

Didiek berharap para pimpinan dan anggota DPR RI bisa lebih banyak menggunakan kereta api dalam perjalanan di Pulau Jawa dan Sumatra. Ia menekankan KA ramah lingkungan dan on time.

"Jadi, ini MoU mengenai keprotokolan. Kami kalau ada pimpinan, anggota, atau maupun secara pribadi akan memberitahukan kepada kami. Nanti, pada saat kedatangan, kami akan sambut. Sehingga penyambutan, penyediaan parkir, penyediaan ruang VIP, termasuk pengantaran ke kereta sampai nanti ke tujuan, itu protokolernya kita atur," jelas Didiek.

Sementara itu, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menegaskan DPR adalah satu-satunya lembaga tinggi yang menyebutkan dalam undang-undang soal keprotokolan. Indra mengatakan keprotokolan adalah salah satu hak utama anggota DPR yang tertuang dalam UU MD3, yakni UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

"KCIC (Whoosh) saat ini moda yang sangat membantu banyak anggota dalam mobilitas ke beberapa tempat di Jawa Barat. Sehingga anggota dewan dapat memperoleh kenyamanan dan hak-hak protokoler sebagai pejabat negara," ucap Indra saat sambutan penandatangan nota kesepahaman tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Sistem Dewa Dharma

fortuneslot88

Pengamat nilai rekonsiliasi nasional perlu dibangun jauh hari******

Perlu rekonsiliasi untuk bisa mempersatukan semua kekuatan komponen bangsa

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan bahwa rekonsiliasi nasional usai gelaran Pemilu 2024 semestinya perlu dibangun jauh-jauh hari sebelum hasil pemilu dikeluarkan oleh KPU. Menurutnya upaya rekonsiliasi nasional dengan suasana aman, damai, lancar, dan penuh dengan kekeluargaan itu tidak bisa dilakukan secara mendadak atau tiba-tiba. Sehingga menurutnya wacana rekonsiliasi itu perlu digerakkan sebelum 20 Maret 2024 atau sebelum pengumuman hasil pemilu. "Perlu rekonsiliasi untuk bisa mempersatukan semua kekuatan komponen bangsa," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Minggu. Dia mengatakan upaya rekonsiliasi nasional perlu dilakukan oleh sejumlah tokoh bangsa, tokoh politik, maupun pihak yang menang atau pihak yang kalah. Pihak-pihak itu menurutnya perlu menunjukkan bahwa mereka bisa saling berangkulan.

Baca juga: Anggota DPR: Rekonsiliasi nasional wujudkan pembangunan berkelanjutan

Baca juga: Ekonom: Rekonsiliasi nasional perlu demi iklim investasi kondusif Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia itu menilai bahwa membangun bangsa tentu tidak akan bisa dibangun dengan sekelompok orang saja, melainkan harus secara bersama-sama dengan antarkelompok masyarakat di Indonesia. Khususnya bagi pihak yang kalah dan yang menang, dia pun menyarankan untuk sama-sama melakukan rekonsiliasi demi pembangunan Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, menurutnya rekonsiliasi itu juga sejati-nya bakal mengembalikan persatuan dan kesatuan bangsa. "Oleh karena itu, ya seluruh komponen bangsa, baik dari partai politik maupun individu-individu, kelompok-kelompok, punya peran besar untuk bisa melakukan rekonsiliasi," kata dia. Sebelumnya, sejumlah dorongan untuk rekonsiliasi nasional seusai Pemilu 2024 bermunculan dari sejumlah pihak, baik anggota legislatif, tokoh pengusaha, hingga tokoh agama. Mereka pun memiliki alasan masing-masing dalam menyuarakan dorongan rekonsiliasi nasional tersebut.

Saat ini KPU masih melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, proses rekapitulasi Pemilu 2024 itu berlangsung dari 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Impian Hiburan Tiongkok

slo138

Bupati: Waspadai cuaca ekstrem di Bantul******

Bantul (ANTARA) - Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih meminta masyarakat agar mewaspadai cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang di daerah ini.

"Saat ini kita sedang memasuki cuaca yang cukup ekstrem, sehingga diperlukan kewaspadaan kita semua," kata Abdul Halim menyikapi kondisi cuaca ekstrem di Bantul, Minggu.

Menurut dia, beberapa hari ke depan cuaca ekstrem ini dimungkinkan terjadi, sehingga kewaspadaan ini harus menjadi satu pegangan semua baik masyarakat maupun pemangku kepentingan di Bantul.

Baca juga: BMKG: Waspada hujan lebat & angin kencang di DIY hingga 3 hari kedepan

Bupati mengatakan bahwa cuaca ekstrem seperti hujan lebat disertai angin kencang seperti yang terjadi sebelumnya telah mengakibatkan berbagai bencana seperti pohon tumbang dan tanah longsor.

"Oleh karena itu, kita serukan seluruh warga Bantul agar melihat .lingkungan sekitar barangkali ada beberapa hal yang perlu disikapi dengan segera maka sampaikanlah kepada pak lurah," katanya.

Selain itu, kata dia, apabila masyarakat menjumpai tanda bahaya di sekitarnya juga bisa melaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul sehingga bisa terhindar dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi.

Baca juga: BMKG sebut cuaca ekstrem masih terjadi hingga Senin

Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Bantul, hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis (14/3) setidaknya mengakibatkan pohon tumbang di 77 lokasi, yang tersebar di 13 kecamatan dan 28 kelurahan di wilayah Bantul.

Sebelumnya pada Sabtu (9/3) cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang di Bantul mengakibatkan pohon tumbang di 87 lokasi, tersebar di 13 kecamatan dan 29 kelurahan, dengan terbanyak di wilayah Sanden yang berjumlah 13 titik.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bantul Antoni Hutagaol mengatakan, berdasarkan prediksi, hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi merata di seluruh wilayah DIY termasuk Kabupaten Bantul.

Baca juga: Warga Gunungkidul diimbau waspada hujan lebat disertai angin kencang

"Untuk itu, masyarakat kita imbau agar selalu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Selalu berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan, FPRB, lembaga terkait dan jejaring relawan lainnya untuk meningkatkan kewaspadaan," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Angin adalah riak dedaunan

slot raja win

Bos Bulog Ungkap 500 Ribu Ton Beras Impor Sudah Masuk RI******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan 500 ribu ton beras importelah masuk ke Indonesia. Jumlah tersebut merupakan bagian dari sisa penugasan impor tambahan tahun lalu sebesar 1 juta ton.

"Sudah masuk (500 ribu ton)," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Sementara, untuk kuota beras impor sebanyak 2 juta ton tahun ini masih dalam proses.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan beras impor yang akan masuk pada tahun ini diperkirakan 3 juta ton, yakni gabungan 1 juta ton kuota tambahan tahun lalu dan 2 jua ton kuota tahun ini.

"Kalau 2023 kan 2 juta, ditambah 1,5 juta ton. Kan sisanya 1 juta. Nah tahun ini 2 juta. Kuota itu kan diterbitkan tahun lalu dan enggak bisa penuhi semua (di 2023), jadi untuk carry over 2024," katanya, dikutip detikcom.

Untuk beras impor 2 juta ton tahun ini, sambungnya, masih melihat terlebih dahulu kebutuhan dalam negeri. Jika produksi dalam negeri cukup untuk cadangan beras pemerintah (CBP), maka impor tidak akan dilakukan lagi.

"Nanti kuota 2 juta, misalnya sudah cukup impor sejuta, ya kalau kurang ya kita nambah, bukan kuota itu harus habis. Tetapi kalau tanam itu 2 juta ha, 2 juta ha, ya kita enggak usah impor, kenapa harus impor? Tetapi ini harus kita kerjain, Pak Presiden minta kita punya cadangan 3 juta ton," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Kapitalis Misterius

gbown

Salam Khusus Hotman Paris ke Sri Mulyani soal Pajak Hiburan: Haiii******

Jakarta, CNN Indonesia--

Hotman Paris menitipkan pesan khusus ke Menteri KeuanganSri Mulyani soal kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen-75 persen.

Pesan ini disampaikan usai Hotman, Inul Daratista, dan pengusaha jasa hiburan lainnya menggeruduk kantor Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Mereka keberatan dengan aturan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Haiii," ucap Hotman di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

Lihat Juga : ANALISISBenarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin?

"Saya pesankan, saya mohon kepada Bapak Presiden (Jokowi) agar memeriksa pejabat terkait yang dulu ikut di DPR untuk menyetujui uu ini. Kenapa tidak lapor secara detail ke presiden? Karena Pak Jokowi saya tahu juga marah adanya pasal ini," tuturnya.

"Ya saya gak tahu (oknum pejabat terkait). Karena setiap uu kan pasti ada pejabat dari pemerintah. Anda audah tahu lah kalau uu (HKPD) menyangkut ini siapa ya, sudahlah sudah tahu. Dan kebetulan sekarang berbeda haluan," tandas Hotman.

Meski tak menegaskan menteri mana yang dimaksud, tetapi ucapan Hotman ini diduga mengarah ke Kemenkeu pimpinan Sri Mulyani. Terlebih, UU HKPD ini disusun dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu bersama DPR RI.

Hotman lantas mendesak para pejabat pemerintah daerah kembali menetapkan tarif pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan aturan lama. Ia mengacu pada pasal 101 UU HKPD yang memperkanankan pemberian insentif fiskal.

Selain itu, Hotman mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Pemerintah menaikkan pajak hiburan minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan mulai berlaku 5 Januari 2024.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati mengatakan tujuan pemerintah menetapkan pajak hiburan minimal 40 persen adalah untuk kemandirian fiskal daerah yang selama ini banyak masih bergantung kepada pemerintah pusat.

"Tujuannya akhirnya apa sih? sekali lagi highlight-nya ini pajak daerah, ini dukungan daerah semakin mandiri, semakin ketemu balancefiskalnya," ujarnya dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah masih mengandalkan transferan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu dicari cara agar penerimaan daerah lebih besar untuk membiayai programnya sendiri.

Lihat Juga : KCIC Buka Kemungkinan Kereta Cepat Jakarta-Yogyakarta Dibangun Dulu

"Maka kita perlu berfikir, assigment-nya tidak hanya memberikan transfer ke daerah, tapi bagaimana mendukung daerah meningkatkan pendapatan daerah," jelasnya.

Namun, ia menekankan tidak semua sektor hiburan dikenakan tarif pajak 40 persen-75 persen. Hanya lima sektor yang penikmatnya orang tertentu saja.

Adapun kelima sektor yang dimaksud adalah diskotik, karaoke, bar dan spa. Sektor hiburan lainnya seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragaan busana dan lainnya justru turun dari 35 persen menjadi maksimal 10 persen.

"Jadi orang jawa bilang jangan gebyah uyah, jangan digeneralisasi bahwa pajak hiburan batas bawah 40 persen batas atas 75 persen. Yang umum A-K tadi turun, nggak boleh tinggi. Jadi ini bukan jenis yang baru, sudah ada di uu sebelumnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)