pinjol langsung cair

Tian Feng Qi Tan

Proyek Lampu Pocong Gagal Total, KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender******

Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Ridho Pamungkas mengatakan proyek lampu jalan Kota Medan atau lampu pocongyang disebut gagal oleh Wali Kota MedanBobby Nasution diduga disebabkan ada persekongkolan dalam tender.

Tak hanya itu, kegagalan tersebut juga disebabkan faktor lainnya seperti perencanaan yang kurang matang.

"Seperti kurangnya perencanaan yang matang, kurangnya pengawasan, ketidakmampuan pelaksanaan, kesalahan manajemen, kekurangan sumber daya, perubahan regulasi ataupun juga dapat terjadi karena adanya persekongkolan dalam tender," kata Ridho, Kamis (11/5). 

"Dimana pemenang tender tidak memiliki pengalaman atau kapabilitas yang memadai untuk menyelesaikan proyek yang diberikan," jelasnya.

Kemudian, pelanggaran prosedur dalam tender dimana pokja mengabaikan proses evaluasi yang objektif, sehingga menghasilkan pemenang yang tidak qualified.

"Serta, adanya kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan," pungkasnya.

Lihat Juga : BSI Usut Dugaan Ransoware Biang Kerok ATM dan M-Banking Error

Dari penelusuran di LPSE terkait Proyek Penataan Lansekap pada Satker Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, ada delapan paket pekerjaan sejenis untuk delapan ruas jalan yang ditenderkan dan dikerjakan oleh enam kontraktor.

"Enam kontraktor itu yakni Biro Teknik Bangunan dan CV Asram sebagai pemenang untuk dua paket pekerjaan, CV Eka Difa Putera, PT Triva Mangun Mandiri, CV Sinar Sukses Sempurna dan CV Sentra Niaga Mandiri," urainya.

Terkait persoalan adanya pemecahan paket untuk pekerjaan sejenis, Ridho menilai hal tersebut tidak menjadi persoalan demi mengakomodir pelaku usaha kecil, sepanjang pemecahan paket tersebut bukan bertujuan untuk menghindari tender dengan cara penunjukan langsung.

Namun demikian, Ridho menemukan adanya kejanggalan dalam proses pelaksanaan tender yang tayang di LPSE, di mana masing-masing paket pekerjaan hanya ada satu perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran.

Lihat Juga : Jadwal Terbaru Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Pendaftaran Ditutup 20 Mei

"Secara detail kami belum mengetahui mengapa hanya ada satu penawaran dari masing-masing paket. Bahkan pemenang pada satu paket, dia tidak memasukkan penawaran pada paket yang lain. Atau dapat dikatakan tidak terjadi persaingan dalam tender tersebut dan seolah-olah tender telah dikondisikan" pungkas Ridho.

Menurut Ridho, semestinya di akhir 2022 pihak Pemkot Medan sudah bisa putus kontrak dengan kontraktor. Alasannya, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak tender.

"Seperti tidak memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan, tidak menyediakan kualitas yang diharapkan, tidak mampu atau tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan kontrak, termasuk ketidakmampuan finansial, masalah keahlian teknis, atau pelanggaran peraturan atau persyaratan hukum lainnya. Tapi ini udah diperpanjang 50 hari masih enggak mampu menyelesaikan juga," ungkapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution mengatakan proyek lampu jalan atau lampu pocong adalah total loss (proyek gagal).

Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan didampingi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.

Lampu pocong yang telah dipasang di 8 ruas jalan kota Medan tersebut terindikasi ada kelalaian perencanaan.

"Hasil pemeriksaan yang sudah selesai dilakukan inspektorat mengenai lampu pocong ini memang agak lama karena pemeriksaan menyeluruh didampingi bersama BPK. Jadi kita anggap proyek ini total loss. Ini kita anggap proyeknya gagal," kata Bobby Nasution, Selasa (9/5).

Bobby Nasution menyampaikan, total anggaran untuk pengerjaan proyek lampu pocong berkisar Rp25 miliar. Sedangkan yang sudah dibayarkan Pemko Medan kepada pihak ketiga sebesar Rp21 miliar.

"Jadi anggaran yang Rp21 miliar itu harus dikembalikan karena proyek ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dianggap total lostmulai dari material maupun jarak antar lampu tidak sesuai dengan spek," paparnya.

Bobby menegaskan yang harus mengembalikan dana tersebut tentunya pihak ketiga (kontraktor).

Dinas SDA BMBK harus menagih uang yang telah dibayarkan. Sedangkan yang akan membongkar lampu jalan, adalah pemilik dari lampu jalan tersebut. Pasalnya, proyek lampu jalan ini belum diserahkan kepada Pemkot Medan.

"Jadi, silahkan bongkar sendiri karena ada material di dalamnya. Nanti kalau kita yang bongkar dibilang mengambil pula. Silahkan bongkar sendiri, besinya ada di situ, semennya dan bentuknya yang seperti pocong itu silahkan ambil," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan Yongle

Pemerintah Rampung Bahas 367 DIM RUU PPRT******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 367 daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga(RUU PPRT). Dari 367 DIM tersebut, 79 merupakan substansi baru.

"DIM yang kami bahas ada 238. Kemudian setelah kami melakukan pembahasan akhirnya menjadi 367 DIM. Kenapa jadi banyak? Itu karena kami setelah melakukan koordinasi antara kementerian lembaga, juga setelah kami mendengarkan aspirasi stakeholder," kata Ida dalam konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5).

Ida mengatakan RUU PPRT berisi kurang lebih sembilan bab. Rinciannya, Bab I berisi tentang ketentuan umum dan Bab II berisi asas dan tujuan. Kemudian Bab III berisi perekrutan dan lingkup pekerjaan kerumahtanggaan.

"Ini juga mengakomodir psikologis masyarakat kita yang mana PRT itu dilakukan perekrutan secara langsung dan perekrutan secara tidak langsung," jelas Ida.

Lalu, Bab IV berisi tentang hubungan kerja, Bab V berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan Bab VI berisi peningkatan keterampilan dan keahlian.

Selanjutnya, Bab VII berisi tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) Bab VIII berisi pembinaan dan pengawasan, dan Bab IX berisi tentang penyelesaian perselisihan.

Kemudian Bab-bab berikutnya berisi ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

"Pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang terkait dengan UU ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jadi tidak diatur dalam UU ini, tapi ikut ketentuan peraturan yang sudah ada," kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

Kiamat memupuk kegilaan

Sandi Targetkan 4,4 Juta Lapangan Kerja Tercipta di Desa Wisata 2024******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan ada 7.500 desa yang memiliki potensi wisata di Indonesia. Tapi sayangnya, dari jumlah itu, yang baru memiliki kelengkapan dan terdaftar sekitar 4.500 lebih desa wisata.

"Jadi total dari sekitar 7.500 desa di Indonesia yang memiliki potensi wisata. (Ada) 4.500 lebih telah memiliki kelengkapan dan terdaftar di jaring desa wisata yang dibina dalam Kemenparekraf," kata Sandi, saat Kunjungan Kerja (Kunker) ke Desa Wisata Serangan, di Denpasar Selatan, Selasa (16/5).

Ia menerangkan, dari 4.500 desa wisata yang terdaftar tersebut, pihaknya selalu memberikan apresiasi baik ke pengelola maupun pemerintah setempat.

"Oleh karena itu kita mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan karena desa wisata ini sangat menyentuh pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)," lanjutnya.

Selain apresiasi, Sandi menyebutkan 4.500 desa wisata itu juga disentuh dengan program pemberdayaan agar kesejahteraan masyarakat setempat bisa ditingkatkan. Pemberdayaan juga dilakukan agar pada 2024 nanti, 4,4 juta lapangan pekerjaan baru bisa terbuka di Indonesia.

"Dari 4.500 ini datanya sudah kita pampangkan dan silahkan disentuh dengan program-program yang memberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan. Karena desa wisata terbukti menjadi pemenang pandemi yang bisa menciptakan banyak peluang usaha dan lapangan kerja peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan target 2024 itu 4,4 juta lapangan kerja baru," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Dewa Jahat yang Tak Terkalahkan

PUPR Kantongi Usulan Tiga Jalan Rusak Jambi Untuk Diperbaiki Pusat******

Menteri PUPRBasuki Hadimuljono telah mengantongi usulan tiga ruas jalan rusak di Provinsi Jambiuntuk diambil alih perbaikannya dari pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Dilansir dari keterangan resmi Kementerian PUPR, Rabu (17/5), ketiga usulan itu yakni Ruas Jalan Batas Kota Jambi (Desa Tangkit) - Simpang Desa Sungai Gelam sepanjang 5,6 kilometer (km).

Kemudian, Jalan Tugu PMD-Jalan Poros Kuala Jambi menuju Jalan Jerambah Beton Kampung Laut sepanjang 8 km.

Basuki menyebut penanganan kedua ruas yang disebut terakhir juga untuk mendukung hasil-hasil perkebunan seperti kelapa sawit, kopi liberika, dan kelapa dalam.

Kebijakan tersebut tak lepas dari tinjauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sejumlah jalan rusak di Jalan Ruas Kota Jambi-Sungai Gelam hari ini. Ia merinci Jambi punya 10 ribu km jalan kabupaten/kota.

Dari jumlah itu, sekitar 4.600 km atau hampir separuhnya rusak. Lalu, ada jalan provinsi sepanjang 1.030 km dengan seperempatnya alias 250 km rusak. Sedangkan jalan nasional di Jambi ada 1.300 km dengan kerusakan terjadi pada 130 km ruas jalan.

"Yang kita cek tadi jalan produksi untuk nanas ke sana, benar, rusak. Itu masuk akan kita mulai (perbaikan) Juli-Agustus. Yang tadi jalan kabupaten, ini jalan provinsi juga akan diambil alih oleh pusat dan segera dikerjakan," kata Jokowi di Jambi, Selasa (16/5) lalu.

"Karena kalau tidak, yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali, jalan produksi itu sangat penting sekali, itu yang didahulukan. Apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan," sambung Jokowi.

Ia menegaskan jalan yang dikunjunginya di Jambi termasuk ke dalam kategori rusak parah. Hal tersebut diperkuat dengan data Kementerian PUPR.

Mantan wali kota Solo itu juga mengklaim mengantongi data kerusakan sejumlah ruas jalan tersebut, di mana salah satu sumbernya adalah aduan masyarakat. Jokowi menegaskan dirinya turut mengonfirmasi data serta aduan tersebut kepada gubernur hingga bupati atau walikota setempat.

"Ini harusnya dikerjakan daerah semua, provinsi sendiri, kabupaten sendiri. Tapi karena jalan di seluruh tanah air yang bagiannya kabupaten/kota dan provinsi, tadi kan saya sampaikan separuhnya, dikerjakan bareng-bareng belum tentu selesai. Mungkin ini dalam waktu 2-3 tahun akan kita kejar, secepatnya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Mimpi

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

Food Station Akan Produksi 3,3 Juta Minyakita******

PT Food Station Tjipinang Jaya alias Food Stationbakal memproduksi 3,3 juta liter Minyakita untuk memenuhi kebutuhan warga DKI Jakarta.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mendukung penuh upaya sinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Menurutnya, langkah ini bakal mendukung pendistribusian serta menjaga stabilisasi harga Minyakita di tingkat konsumen.

"Langkah tersebut dapat menjaga ketersediaan Minyakita di tengah-tengah masyarakat. Kita semua sepakat, produksi Minyakita harus terus dijaga stabilitas stok dan jangkauannya agar masyarakat mudah mendapatkan Minyakita dengan harga stabil sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu Rp14 ribu per liter," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (11/5).

Arief turut meninjau langsung ke lokasi Food Station di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ia mengatakan fasilitas pengemasan tersebut punya kapasitas produksi 960 liter per jam.

"Bulan berikutnya diharapkan teman-teman Food Station bisa menambah kapasitas, termasuk dengan yang pouch sampai ke 2.500 per liter per jam. Ini sangat membantu peningkatan produksi dan penyaluran Minyakita ke masyarakat," harap Arief.

Di lain sisi, Bapanas juga menggandeng peritel untuk memasifkan distribusi minyak goreng pemerintah tersebut. Arief menyebut ini adalah tugas Bapanas, di mana membangun konektivitas pangan dengan menghubungkan hulu dan hilir.

Bapanas menggandeng Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk mengecek langsung sistem pengemasan, ketersediaan, dan kesiapan Minyakita di fasilitas pengemasan milik mitra Food Station. Ia berharap langkah ini bisa mendorong kerja sama dengan peritel.

"Agar produksi Minyakita Food Station yang telah berjalan bisa masuk ke teman-teman di Aprindo untuk didistribusikan secara luas. Selain memperluas pendistribusian, langkah ini juga bisa memangkas rantai pasok pangan lebih pendek dan efektif," jelasnya.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menyambut baik upaya kolaborasi tersebut. Menurutnya, ritel modern semangat dan antusias mendistribusikan Minyakita dengan harga sesuai HET.

"Semuanya tujuannya untuk mendukung program pemerintah agar masyarakat mendapatkan keterjangkauan dan kestabilan harga Minyakita," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]