ningrat4d

Anda harus memanggil saya dewi

Indeks Kepercayaan Industri ke Ekonomi Melambat ke 50,7 pada Oktober******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Oktober melambat 1,81 poin dibandingkan September 2023 yakni dari 52,51 ke 50,7.

"Indeks Kepercayaan Industri pada Oktober 2023 masih pada level ekspansi, sebesar 50,70. Itu berarti melambat sebesar 1,81 poin dibandingkan September 2023 yang sebesar 52,51," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (31/10).

Febri mengidentifikasi ada tiga hal utama yang jadi penyebab penurunan IKI Oktober. Faktor pertama, penurunan daya beli global karena perlambatan ekonomi global khususnya karena mitra dagang utama seperti AS, China dan Eropa yang membuat penurunan permintaan yang drastis terhadap produk manufaktur Indonesia.

Kedua, melemahnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan biaya input dengan bahan baku impor semakin tinggi. Hal tersebut menyebabkan kenaikan biaya produksi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin menurun dalam lima bulan berturut-turut.

Faktor ketigaadalah faktor eksternal, seperti banjirnya produk impor, peredaran barang ilegal dan kenaikan harga energi pada Oktober 2023.

"Kami melihat bahwa kinerja penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait nampaknya belum sepenuhnya bisa meredam gencarnya barang impor dan barang ilegal lainnya yang menggerogoti pasar produsen domestik," ujarnya.

Berdasarkan komponen pembentuknya, indeks kepercayaan industri manufaktur yang masih ekspansif tersebut disebabkan oleh variabel pesanan baru dan produksi yang masih mengalami ekspansi sebesar 51,72 dan 50,83. Sementara itu, variabel persediaan produk masih kontraksi di level 47,95 dari sebelumnya sebesar 47,40 pada September 2023.

Menurut Febri, penurunan ekspansi pada variabel pesanan baru terjadi lantaran merosotnya pesanan domestik dan luar negeri dan beberapa responden juga menyampaikan karena daya saing harga di pasar domestik.

Adapun penurunan ekspansi pada variabel produksi karena penurunan pesanan. Mayoritas subsektor menyampaikan karena masih banyaknya persediaan produk, beberapa subsektor juga menyampaikan karena tingginya biaya produksi, ketersediaan bahan baku, dan faktor musiman.

Kontraksi persediaan produk artinya dapat diartikan bahwa produk industri masih banyak di gudang sehingga produsen menahan produksi.

Lebih lanjut, dari 23 subsektor industri, terdapat 14 subsektor yang mengalami ekspansi dengan sumbangan 78 persen produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas kuartal II 2023.

Sebanyak sembilan subsektor sisanya tercatat mengalami kontraksi dengan menyumbang 22,0 persen PDB industri pengolahan nonmigas kuartal II 2023.

Subsektor yang menurun IKI tertinggi adalah industri mesin dan perlengkapan YTDL; industri pengolahan tembakau; dan industri komputer, barang elektronik dan optik.

Secara umum, nilai IKI yang ekspansi pada Oktober 2023 sejalan dengan persentase pelaku usaha yang menyatakan kondisi kegiatan usahanya meningkat mencapai 30,2 persen, meski menurun dibandingkan kondisi September 2023, 32,7 persen.

Lebih lanjut, tingkat optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usaha selama enam bulan ke depan masih tinggi, mencapai 61 persen. Mayoritas responden yang menjawab optimistis menyampaikan keyakinannya akan kondisi pasar akan membaik dan kepercayaannya karena kebijakan pemerintah pusat yang lebih baik.

Sebanyak 24,9 persen pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama enam bulan mendatang.

"Terakhir, persentase pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha enam bulan ke depan sebesar 14 persen, meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar 11,6 persen," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Ji Youjiang Yuchu

Perajin Tempe Tahu Desak Mentan Amran Bereskan Sengkarut Kedelai******

Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mendesak Menteri PertanianAmran Sulaiman menyelesaikan sengkarut masalah kedelai.

Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin heran mengapa Kementan selama ini seakan menahan para petani lokal menanam kedelai transgenik alias genetically modified organism(GMO). Ia mengklaim petani hanya diizinkan menanam kedelai non-GMO yang hasilnya lebih sedikit.

"Saya ingin dengan Mentan (Amran Sulaiman) baru yang pengalamannya banyak itu, please, Pak Presiden Jokowi saya dengar sendiri di televisi, 'Silakan tanam kedelai GMO, jangan non-GMO saja'. Presiden saja perintah begitu, kok tidak dilaksanakan?" katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Menurutnya, produksi kedelai lokal sedikit karena para petani malas jika hanya diperbolehkan menanam non-GMO. Aip membandingkan produksi kedelai GMO bisa menyentuh 4 juta ton dari 1 hektare lahan, sedangkan non-GMO hanya menghasilkan 1 juta ton hingga 1,5 juta ton.

"Tapi katanya (kedelai GMO) tidak sehat dan lain-lain. Padahal, kedelai impor GMO itu sudah hampir 30 tahun dari 1990 kita rakyat Indonesia selalu makan tempe tahu GMO dan tidak pernah ada kejadian keracunan. Pemeriksaan dari kesehatan juga kedelai GMO tidak membahayakan, tapi Kementerian Pertanian selalu bilang jangan tanam GMO. Ini ada apa? Jadi timbul pertanyaan, apakah supaya kedelai lokal ini sedikit dan tetap impor atau bagaimana?" curiga Aip.

Ia menilai jika para petani diizinkan menanam kedelai GMO pasti akan meningkatan cuan yang didapat. Jika harga pembelian di tingkat produsen sekitar Rp10 ribu per kg, maka petani bisa mengantongi Rp40 juta dari panen kedelai GMO per hektare.

Aip lantas mengkritisi fokus Mentan Amran yang ingin menggenjot produksi beras dan jagung terlebih dahulu di tengah ancaman El Nino saat ini. Menurutnya, sengkarut masalah kedelai juga harus dibenahi.

"Kalau jagung itu maaf ya, banyak dibutuhkan, tapi buat pabrikan besar. Kalau ini (kedelai) kami rakyat kecil. Kalau beras ya seluruh penduduk butuh, prioritas beras. Jadi, berilah keadilan oleh pemerintah melalui bantuan kepada kami," tuturnya.

Menurutnya, harga kedelai saat ini sudah menyentuh Rp13 ribu hingga Rp13.500 per kg. Aip menyebut angka ini sudah melebihi harga acuan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Aip menuntut pemerintah turun tangan mengatasi lonjakan harga kedelai di tengah pelemahan rupiah yang kini mendekati Rp16 ribu per dolar AS. Salah satu poin permintaan para perajin tempe dan tahu adalah gelontoran cadangan pangan pemerintah (CPP) demi stabilisasi harga.

"Tukang (perajin) tempe dan tahu ini sudah berlangganan dengan penjual di pasar. Jadi, kalau kita naikkan harga tempe dan tahu, pedagang marah sama kami, 'Naik melulu, naik melulu. Ini sudah ditipisin, dikecilin, ini itu'," curhat Aip.

"Jadi please Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) itu bikin pengumuman kalau (harga) tempe dan tahu naik tolong dimengerti bahwa ini keterpaksaan. Kami juga usul berikan bantuan kepada kami seperti tahun lalu, apakah ada subsidi, bantuan transportasi, dan lain-lain. Sekarang ada gula, beras, dan minyak murah, kok kedelai gak dibantu? Kok kami tukang tempe dan tahu tidak dibantu?" tutupnya.

Kacamata ajaib dunia film

Pontjo Sutowo Minta Pengelola GBK Ganti Rugi Rp28 T soal Hotel Sultan******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo meminta ganti rugi ke Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebesar Rp28 triliun terkait sengketa Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Amir Syamsuddin mengatakan jika ada pihak yang 'mengganggu' perusahaan tanpa dasar hukum, maka harus ditindak.

"Manakala Anda tiba-tiba membunuh satu usaha tanpa dasar hukum dan tanpa alasan, wajib orang yang melakukan itu bertanggung jawab dan dituntut seberat-beratnya. Saya kira berapa triliun yang ada disebutkan? (Rp 28 triliun) bahkan harusnya lebih daripada itu," kata Amir di PN Jakarta Pusat, dikutip dari detik.com, Senin (31/10).

"Karena jangan kita biasakan seseorang atau pihak mana pun yang merasa dekat atau mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kekuasaan kemudian semena-mena memperlakukan warga negara. Tak boleh," tegasnya.

Ganti rugi Rp28 triliun sebelumnya diungkap oleh Kuasa hukum Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda. Ia mengatakan Pontjo akan angkat kaki dari Hotel Sultan apabila mendapat ganti rugi.

"UU Nomor 20 Tahun 61 tentang pencabutan hak itu sudah diatur dan ganti rugi harus secara penuh. Dari gugatan kita Rp28 triliun lebih, itu kan belum dihitung segala isinya," katanya.

Ia merinci ganti rugi Rp28 triliun itu mencakup lahan Rp13 triliun, gedung Rp5 triliun, dan kerugian bisnis non materiil seperti nama baik dan reputasi sebesar Rp10 triliun.

Yosef yakin nilai ganti rugi akan semakin besar karena ditambah kerugian isi hotel.

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia, namun yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini dipublikasikan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membekukan izin usaha Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultan karena HGB-nya sudah habis pada April 2023 lalu.

"Maka dari itu, tidak memenuhi syarat lagi dengan sendirinya gugur. Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah 2 minggu dari kemarin, sudah dibekukan," katanya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Namun, kubu Pontjo bersikukuh masih menguasai HGB Hotel Sultan hingga 2053.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva.

[Gambas:Video CNN]

1970-an, agak manis

Pemerintah Perketat Pengawasan Keluar Masuk Barang Impor******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap sudah mengembalikan pengawasanbarang imporyang semula dilakukan di luar kawasan pabeas (post-border)ke pabean (border).

Langkah ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan arus deras produk impor.

Lihat Juga : Ahok Sebut Rosan Mundur dari Wakomut Pertamina Usai 'Ikut' Prabowo

Pemusnahan dilakukan di Kompleks Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai Simpangan, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat.

Lihat Juga : ANALISISMempertanyakan BLT-Gratis PPN Rumah Rp2 M Keluar Jelang Pemilu 2024

[Gambas:Video CNN]

Adapun barang impor yang dimusnahkan terdiri dari pakaian bekas yang dilarang untuk impor, beberapa komoditas termasuk besi, elektronik, alat kesehatan, makanan minuman, alat ukur yang tidak memenuhi perizinan, hingga mainan anak elektronik yang tidak punya manual kartu garansi label bahasa Indonesia dan tidak ada SNI-nya.

Langkah-langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pengetatan arus masuk barang impor.

Kegiatan pemusnahan tersebut juga merupakan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap barang-barang impor ilegal dan tidak memenuhi standar serta dokumen larangan dan pembatasan.

Selain itu, Zulhas bersama Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pihak Polri juga mengoordinasikan pengetatan arus impor dengan melakukan penguatan regulasi impor melalui e-commerce, mempercepat revisi peraturan mengenai larangan dan pembatasan impor, dan pengaturan peredaran barang dalam negeri.

"Kegiatan ini merupakan bukti nyata perhatian serius pemerintah untuk terus memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri dan UMKM dari ancaman barang impor ilegal. Hal ini juga merupakan hasil yang sangat baik dari koordinasi dalam implementasi kebijakan pengetatan impor," kata Airlangga dalam kesempatan yang sama.

Armor Naga Pembunuh Langit

Tol Indralaya Palembang Ditutup Sementara******

PT Hutama Karya (Persero) menutup sementara Tol Indralaya-Tol Prabumulih. 

Berdasarkan informasi yang disampaikan Hutama Karya melalui akun 

[Gambas:Instagram]

Terkait penutupan itu, Hutama Karya meminta pengguna jalan menggunakan jalan nasional (non-tol) sebagai alternatif rute.

"Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya #InfraBuddies dan selalu tetap berhati-hati dalam berkendara!," katanya.

Sementara itu mengutip detik.com, Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,50 Km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) resmi beroperasi. Tapi, pengelola belum memberlakukan tarif.

Meskipun demikian, pengendara yang akan melintas masuk Jalan Tol Indralaya - Prabumulih tetap diminta membawa kartu uang elektronik (e-Money) untuk tapping di Gardu Tol.

[Gambas:Video CNN]

Toko Hitam Tuhan Tuhan

Anugerah Paritrana Award, Wapres Dorong Perluasan Cakupan Jamsostek******

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menginstruksikan kepada Kementerian Lembaga serta seluruh kepala daerah, untuk terus mendukung perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek). Dukungan itu bisa dilakukan melalui regulasi hingga kebijakan program dan anggaran.

"Saya minta agar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan cakupan ini. Antara lain melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, optimalisasi layanan dan manfaat, serta rumusan kebijakan dan penganggaran yang tepat," tegas Wapres dalam acara penganugerahan Paritrana Award, Jum'at (20/10).

Ma'ruf menyebut, hal ini bertujuan agar program strategis pemerintah tersebut mampu memberikan perlindungan dan manfaat optimal bagi pekerja Indonesia.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya pemerintah untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan program jamsostek sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021 dan juga Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Bertempat di Istana Wapres, dalam kesempatan tersebut Wapres juga menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan pekerja rentan dari beragam profesi. Antara lain petani, nelayan, pekerja lintas agama, tukang ojek dan pedagang.

Wapres berharap dengan adanya Paritrana Award mampu memotivasi seluruh elemen untuk memperluas kebermanfaatan program jamsostek. sekaligus menjadi sarana lahirnya terobosan untuk melindungi pekerja rentan seluas-luasnya, tak terkecuali pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang turut hadir menyebut bahwa untuk meningkatkan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah tengah melakukan kajian terhadap skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi para pekerja informal.

"Jadi memang masih perlu effort yang keras untuk ke depan bagaimana supaya memastikan mereka-mereka yang usia produktif itu betul-betul bekerja secara produktif dan dapatkan jaminan yang layak, agar nanti dia bisa bekerja dengan baik dan setelah bekerja dia juga mendapat jaminan yang baik," kata Muhadjir.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo melaporkan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 40,2 juta tenaga kerja. Di mana 7,1 juta di antaranya pekerja bukan penerima upah, 4,3 juta pegawai non ASN, serta 1,8 juta pekerja rentan.

Dengan total dana kelolaan mencapai Rp688 triliun pada tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan juga telah membayarkan manfaat sebesar Rp40 triliun kepada 3,4 Juta pekerja atau ahli waris, serta pemberian beasiswa pendidikan sebesar Rp279 miliar kepada 65 ribu anak pekerja.

Anggoro menyadari bahwa masih banyak pekerja yang belum terlindungi. Karena itu pihaknya berharap dengan adanya Paritrana Award ini mampu menjadi penambah semangat bagi seluruh pihak untuk saling bersinergi mewujudkan

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk selalu memberikan experience dan kualitas layanan terbaik kepada peserta, mulai saat mendaftar, aktif menjadi peserta, hingga klaim.

"Kami juga berkomitmen untuk mencapai Universal Coverage Jamsostek di tahun 2026. Tentunya, upaya ini juga memerlukan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh stakeholders, diantaranya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha," ujar Anggoro.

Daftar Pemenang Paritrana Award

Foto: Dok. BPMI Setwapres).

Memasuki gelaran ke-6 Paritrana Award, penghargaan bergengsi ini kian mempertegas komitmen Kemenko PMK bersama BPJS Ketenagakerjaan serta Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program jamsostek di Indonesia.

Terdapat pembaharuan pada pelaksanaan Paritrana Award tahun ini. Dimana skalanya diperluas mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional.

Pembaharuan selanjutnya, penerapan sistem zonasi untuk pemerintah daerah. Terdapat 5 zona, yaitu zona Sumatera, zona Jawa-Bali, zona Kalimantan, zona Sulawesi, dan zona Maluku Nusra Papua.

Sementara sektor Badan Usaha terdiri dari Perusahaan besar sektor keuangan, perdagangan dan jasa; Perusahaan besar sektor manufaktur, pertambangan dan migas; Perusahaan Besar sektor perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan; Usaha sektor layanan publik, yaitu rumah sakit dan perguruan tinggi ;serta Perusahaan Menengah.

Pennilaian dan penjurian dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pemerintah, ahli jaminan sosial, ahli hukum, ahli kebijakan publik, ahli ekonomi, wakil pengusaha dan wakil serikat pekerja.

Berikut adalah daftar pemenang Paritrana Award:

Zona Sumatera
- Provinsi Jambi
- Kabupaten Kepulauan Anambas

Zona Jawa-Bali
- Provinsi Bali
- Kabupaten Tangerang

Zona Kalimantan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Kabupaten Kutai Kartanegara

Zona Sulawesi
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Kabupaten Morowali

Zona Nusra Maluku Papua
- Provinsi Papua Barat
- Kota Jayapura

Perusahaan Besar Sektor Keuangan, Perdagangan & Jasa
- PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten

Perusahaan Besar Sektor Manufaktur, Pertambangan & Migas
- PT. Fonusa Agung Mulia

Perusahaan Besar Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan
- PT. Ciomas Adisatwa

Usaha Sektor Layanan Publik
- Rumah Sakit Syafira Pekanbaru

Perusahaan Skala Menengah Terbaik
- PT. Sera Food Indonesia
- BPR Syariah Bangka
- BPR Tanaoba Lais Manekat Kupang

UKM Terbaik
- Kinasih Abyudaya Batik - Jawa Timur
- Galery Ulos Sianipar Medan - Sumatera Utara
- Toko Roti Arsila Bakery - Kalimantan Selatan

Penghargaan Khusus
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Adapun Penghargaan Khusus diberikan kepada pemerintah daerah yang telah meraih Paritrana Award di tahun sebelumnya, dan berhasil mempertahankan keberlanjutan perlindungan serta memiliki Universal Coverage Jamsostek yang tinggi berkat inovasi-inovasi yang dilahirkan. Penghargaan khusus ini diserahkan langsung oleh Ma'ruf.

Pada tahun ini juga diberikan penghargaan bagi sektor pendidikan yaitu Pendidikan Tinggi Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Universitas Gadjah Mada.

Anggoro pun mengapresiasi kepada seluruh pemenang. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama pemerintah daerah yang telah memberikan dukungannya melalui regulasi serta mengalokasikan anggarannya untuk melindungi para pekerja rentan.

"Semoga inovasi ini terus disebarluaskan untuk memastikan para pekerja rentan seperti petani, nelayan, pekebun, pedagang pasar, ojek, guru ngaji dan profesi lainnya terjamin kesejahteraannya melalui perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan," kata dia.

"Sehingga mereka bisa kerja keras bebas cemas yang pada akhirnya berujung pada meningkatnya produktivitas," tutup Anggoro.