metro77

Manual Pengembangan Tuhan

king4d alternatif

Luhut Sebut Ada Menteri yang Sudah Ditawari Mundur Tapi Tak Mundur******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menko Marves Luhut Panjaitan merespons kabar Menkeu Sri Mulyanihingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mundur dari kabinet.

Tanpa merujuk pada nama satu menteri, dia mengungkap ada menteri yang sudah ditawari mundur tapi tidak kunjung hengkang dari jabatannya.

"Silakan saja mundur. Sudah ditawari mundur enggak mundur-mundur," ucap Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

"Saya masih ketemu baik kok," tegas Luhut yang segera beranjak masuk mobil.

Awalnya, isu Sri Mulyani dan Basuki mundur dicetuskan ekonom senior Institute of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri. Dia kecewa terhadap pemerintahan Jokowi yang dianggap memihak ke paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, Mahfud MD yang kini maju sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo menyatakan dirinya akan mundur dari jabatan Menko Polhukam. Namun ia belum memberikan detail waktunya.

Dalam gelaran 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, keputusannya untuk mundur ini memang sudah kesepakatan antara dirinya dan Ganjar sejak awal.

"Bahwa, saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan dengan Pak Ganjar," kata Mahfud pada Selasa (23/1).

[Gambas:Video CNN]

(skt/els)

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

trik menang bermain slot online

Wapres Ma'ruf: Upaya capai NZE harus sejalan dengan SDGs******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan upaya untuk mencapai keberlangsungan lingkungan melalui nol emisi karbon (Net Zero Emissions/NZE) harus sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Wapres mengatakan saat ini Indonesia sudah berkomitmen penuh untuk dapat mencapai nol emisi karbon di tahun 2060 dengan memperhatikan pembangunan yang berorientasikan lingkungan.

“Saya berharap melalui NATURE Forum 2024 yang diselenggarakan oleh Nusantara TV ini, secara inklusif dapat menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk mendorong semua pihak mencapai bebas emisi karbon pada tahun 2060,” kata Wapres sebagaimana keterangan dikutip di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Wapres saat membuka acara Nusantara Sustainability Trend Forum (NATURE Forum 2024) di Jakarta, beberapa hari lalu.

Adapun pemenuhan komitmen untuk mencapai nol emisi karbon tahun 2060 tersebut dapat dilihat dari berbagai program yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia, seperti halnya Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berkontribusi mewujudkan NZE yang sejalan dengan SDGs melalui digitalisasi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan, penerapan transformasi digital memberikan dampak positif terhadap lingkungan, antara lain yakni dekarbonisasi aksi iklim, dematerialisasi untuk kelestarian alam, serta detoksifikasi untuk mencegah polusi.

Secara keseluruhan hal tersebut ditujukan untuk mengurangi efek gas rumah kaca.

"Digitalisasi dapat mengurangi emisi gas karbon dan mencapai keberlanjutan lingkungan melalui teknologi penggunaan AI," ujarnya.

Sementara itu Staf Ahli Menteri Bidang Keuangan & Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan, lembaga korporasi negara itu berinisiatif untuk menurunkan dekarbonisasi melalui lima aspek.

Aspek tersebut antara lain yakni mengembangkan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan PLTU, membangun ekosistem kendaraan listrik, solusi berlandaskan lingkungan, serta karakter kebijakan yang berorientasi lingkungan, seperti green and blue hydrogen.

Lebih lanjut ia menilai dalam mencapai dekarbonisasi 2060, pengelolaan alam yang baik harus dilakukan dengan memperhatikan planet, people, dan profit (3P).

Sedangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), berkontribusi melalui penerapan program Jalur Rempah yang memiliki tujuan untuk mengaktifkan kembali konektivitas jalur perdagangan maritim rempah internasional.

Baca juga: PLN paparkan strategi percepatan NZE di Jawa Timur
Baca juga: Direktur BEI : Bursa Karbon bidik 96 pengguna jasa di akhir 2024
Baca juga: Sekjen ESDM sampaikan strategi NZE saat kuliah umum Gerilya Academy

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek Hilmar Farid menyampaikan, program tersebut mengajak generasi muda untuk mengidentifikasi sumber komoditas rempah yang potensial sehingga tidak ada lagi yang terkubur.

Menurutnya hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kekayaan holtikultura Indonesia di masa yang akan datang.

Dalam forum tersebut juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengapresiasi konferensi Nusantara Sustainability Trend Forum (NATURE Forum) yang diselenggarakan oleh Nusantara TV yang menurutnya membantu semua pihak untuk berkolaborasi membahas isu lingkungan.

“Saya mengapresiasi Nusantara TV dan semua pihak yang bekerjasama atas upaya penyelenggaraan konferensi NATURE Forum ini, yang tidak hanya membahas isu-isu terkini ekologi dan sosial masyarakat di segala aspek termasuk melalui tren pariwisata berkelanjutan,” kata Sandiaga.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Era Kapur

binggo88

Kemenkumham bahas kekayaan intelektual pada Perundingan ke******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI membahas bab (chapter) tentang kekayaan intelektual dalam Perundingan Putaran ke-17 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(IEU CEPA) Working Group on Intellectual Property(WGIP).

Ketua Pokja Kerja Sama Luar Negeri DJKI Kemenkumham Marchienda Werdany mengatakan pembahasan bab kekayaan intelektual bertujuan untuk memastikan sistem pelindungan kekayaan intelektual pada masing-masing pihak, baik Indonesia maupun Uni Eropa. Dengan demikian, ada kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi di kedua negara.

"Putaran ini masih akan berlangsung dua putaran lagi, diharapkan dari Kementerian Perdagangan RI menargetkan di Juli 2024 sudah selesai dan dilanjutkan dengan penandatanganan oleh pimpinan masing-masing negara," ujar Marchienda dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Marchienda mengungkapkan terdapat beberapa usulan Uni Eropa yang menjadi fokus dalam forum, yaitu mengenai pelindungan data produk obat, durasi masa pelindungan desain industri, serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

IEU CEPA merupakan kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa terkait perdagangan yang pada klausul-nya terdapat berbagai isu tentang kekayaan intelektual. Adapun penyelenggaraan Perundingan Putaran ke-17 IEU CEPA digelar di Bandung, Jawa Barat pada 26 Februari hingga 1 Maret 2024.

Baca juga: Mendag tegaskan Indonesia mau selesaikan perundingan IEU-CEPA

Baca juga: Wamendag Jerry sebut penyelesaian IEU CEPA diharapkan rampung 2024

Sementara itu, Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI, Alda Mayo Panadjam Panjaitan, menyampaikan perundingan ke-17 kali ini dilakukan untuk memperkuat posisi agar sesuai dengan kepentingan Indonesia.

"Dalam counter proposal baru ini, kami amati Uni Eropa sudah mulai mengakomodasi kepentingan Indonesia dan dalam perundingan kali ini kami ingin menajamkan posisi Indonesia agar lebih sesuai," ujar pria yang akrab disapa Aldo tersebut.

Aldo pun optimistis perundingan kali ini dapat menghasilkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Dengan adanya perundingan tersebut, ia berharap ke depannya dapat tercipta kerja sama perekonomian yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Uni Eropa.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan penyelesaian perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA) yang telah berlangsung selama delapan tahun diharapkan rampung pada 2024 sebelum berganti periode pemerintahan.

Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Pada 2022, total perdagangan Indonesia-Uni Eropa tercatat sebesar 33,2 miliar dolar AS.

Pada periode tersebut, ekspor Indonesia ke Uni Eropa tercatat sebesar 21,5 miliar dolar AS, sedangkan impor Indonesia dari Uni Eropa sebesar 11,7 miliar dolar AS.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

mega118 slot

Penjelasan Bos soal Beras Bulog Bisa Ditempeli Stiker Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi buka suara soal kabar berasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diproduksi BUMN yang dikomandoinya ditempeli stiker Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bayu tak mengakui soal kebenaran isu itu. Ia hanya mengatakan beras SPHP sudah tersedia di mana-mana dan siapa saja bisa membelinya.

"Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP," ungkap Kamis (25/1) seperti dikutip dari detik.com.

Lihat Juga : ANALISISBenarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin?

Bayu menjelaskan Bulog memang banyak melakukan kerja sama dengan jaringan distributor hingga ritel modern. Hal itu dilakukan untuk mempercepat stabilisasi harga maupun stok beras. Karena itu, beras SPHP sangat mudah didapatkan.

Publik tengah diramaikan dengan unggahan foto yang menunjukkan stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tertempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Perum Bulog.

Foto itu diunggah oleh Jhon Sitorus melalui akun X @Miduk17. Menurutnya, paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran melanggar aturan Pilpres dengan menggunakan beras Bulog untuk kampanye.

"Melanggar konstitusi sudah. Melanggar aturan debat sudah. Melanggar netralitas aparat sudah. Melanggar integritas sebagai pejabat sudah. Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga. Ya, kabinet Jokowi sedang mengabdi untuk Prabobro-Gibran," tulis dia dalam unggahannya.

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)

CEO bertemu dengan gadis malang itu

ikan gabus 2d

Pemkab Kudus datangkan Habib Ja'far untuk perkuat toleransi******

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berupaya memperkuat sikap generasi muda terhadap keberagaman dan toleransi antar sesama umat beragama dengan menghadirkan ustaz Habib Husein Ja'far Al Hadar, ulama muda. "Mudah-mudahan, kehadirannya bisa menjadi inspirasi anak muda di Kudus yang mayoritas santri sehingga memiliki bekal keberagamaan dan toleransi yang kuat," kata Penjabat Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie didampingi Habib Husein Ja'far di Pendopo Kabupaten Kudus, Jumat. Setidaknya, kata dia, para generasi muda nantinya juga bisa mendakwahkan ajaran Islam secara santun dan toleran, serta bisa menghargai antar sesama umat beragama. Habib Husein Ja'far mengakui sikap toleransi dan tradisi terasa sekali kehangatannya. Termasuk warga Kudus juga memberikan sambutan yang sangat ramah.

Baca juga: Habib Jafar hingga Seto Mulyadi hadiri Haul ke-14 Gus Dur

Baca juga: Habib Ja'far ajak GenZI lakukan perubahan meski sambil rebahan Menurut dia saat ini di berbagai kabupaten/kota sedang menghadapi bonus demografi, termasuk Kabupaten Kudus. Sehingga generasi tua dituntut bisa mentransfer tradisi secara pengetahuan bisa dipahami, dijalankan, dan dikuatkan oleh anak mudanya. Sementara generasi muda itu, kata dia, banyak membawa tradisi baru yang tidak lebih baik dari tradisi lama atau bersikap apriori terhadap tradisi lama. "Untuk itu, generasi muda diedukasi soal tradisi dan memiliki akselerasi, sehingga tradisi harus dipegang sebagaimana dulu, tetapi dilakukan kontekstualisasi sesuai keinginan anak-anak muda," ujar Habib Husein Ja'far Bondowoso, Jawa Timur. Ia berharap kudus menjadi inspirasi kabupaten/kota lain di Indonesia, sehingga anak mudanya menjadikan media sosial sebagai media untuk mensosialisasikan tradisi di Kudus kepada masyarakat luas. "Tentunya banyak tradisi baik, khususnya toleransi yang perlu diketahui untuk menjadi inspirasi orang lain," ujar Habib Husein Ja'far, ulama muda, yang kini banyak mengisi ruang-ruang media digital, khususnya di kanal YouTube.*

Baca juga: Habib Jafar: Generasi muda adalah tumpuan peradaban bangsa Indonesia

Baca juga: Habib Jafar Husein ajak dai perkaya konten dakwah lewat Medsos

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

peternakan ajaib

daftar judi slot

Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penahan terhadap Firli Bahuri, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah mantan Komisioner KPK, seperti Abraham Samad, Muhamamd Jasin dan Saut Sitomorang yang datang ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat, untuk melayangkan surat permintaan permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“Kalau enggak salah, hari ini memasuki hari ke-100 pascaditetapkannya Firli jadi tersangka,” ujar Abraham Samad.

Samad mengatakan pihaknya mengamati penanganan perkara Firli Bahuri terkesan jalan di tempat karena tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang siginifikan salah satunya penahanan terhadap tersangka.

Menurut dia, sudah seharusnya Firli Bahuri ditahan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, termasuk ancaman hukumannya yang lebih di atas lima tahun.

“Pasal-pasal yang dilakukan Firli itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjud Samad, pihaknya mengkhawatirkan perkara ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Karena, dalam banyak kasus hukum melibatkan masyarakat sipil yang disidik kepolisian terkesan cepat-cepat untuk ditahan. Namun, di kasus Firli Bahuri tidak ditahan.

“Kalau kita berkaca dari azas hukum equality before the law maka menjadi keharusan Firli ditahan. Kenapa? agar masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” ujar Samad.

Selain itu, kata Samad, kejahatan yang dilakukan oleh Firli di dalam Undang-Undang KPK masuk kategori kejahatan korupsi level tinggi, yakni pasal pemerasan. Sehingga, bila tersangka tidak ditahan bisa menimbulkan dampak sosial.

Samad juga mengatakan bahwa kasus yang sudah berjalan lama maka setidaknya penyidik melakukan penahanan agar mencegah tersangka bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa seketika mempengaruhi proses jalannya persidangan.

“Itulah kekahawatiran kami,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammadi Jasin menambahkan, dirinya sebagai saksi ahli yang dimintai keterangan bersama Saud Sitomorang sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa Firli Bahuri layak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, kata dia, berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Firli, yakni Pasal 12 e dengan ancaman hukuman lima tahun digandengkan dengan Pasal 12B yakni gratifikasi dengan ancaman hukum bisa 20 tahun. Maka sudah selayaknya dilakukan penahan untuk menjaga keamanan agar tidak mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti yang penting, atau melarikan diri.

“Ini yang menjadikan triger kami bersama-sama dengan yang hadir di sini semuanya untuk segera mendorong Kapolri melakukan penahanan terhadap Filri Bahuri,” kata Jasin.

Saut Situmorang mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selama bekerja di KPK mulai dari deputi hingga menjadi pimpinan, semua bermasalah. Bila dilihat dari hukum yang harus adil, bermanfaat dan pasti. Maka, apa yang berlaku terhadap Firli saat ini, kata dia, tidak adil.

“Oleh sebab itu, kami datang ke sini untuk kepastian hukum, untuk kebermanfaatan hukum dan keadilannya, kepastiannya,” ujar Saut.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, ada keharusan dalam penanganan kasus Firli Bahuri untuk segera disidangkan guna menentukan siapa yang bersalah. Karena, kasus tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada juga kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, dibalik pemerasan ada juga Pasal 12B gratifikasi nya. Jadi ini kasus yang sistematik dan struktural dan Pasal 36 jadi ini bukan satu pasal saja bukan satu dugaan tindak pidana, dia struktural sistemik penting,” kata Julius.

Menurut Julius, ketika terjadi perlambatan proses penanganan perkara, maka yang dilanggar oleh penyidik adalah profesionalitasnya dalam memeriksa perkara. Selain itu, perlambatan penanganan kasus berpotensi kepolisian menghadapi gugatan praperadilan.

Oleh karena itu, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Kapolri untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan agar perkara dimaksud dipercepat segala pengambilan kewenangan termasuk penahanan.

“Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan, dalam konteks upaya paksa penahanan penyidik dibatasi waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu,” katanya.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga menyampaikan bahwa langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap KPK. Sehingga penuntasan perkara Firli Bahuri bisa jadi perkara lainnya yang terkait bisa diusut juga.

“Terkait perkara Firli Bahuri ini saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan bagaimana bisa mengungkapkan perkara-perkara yang lain, dan tentu dengan dituntaskan jadi bisa menjadi detterent effect terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi jangan sampai terus berbuat korupsi. Apalagi posisinya di KPK,” kata Novel.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024