slotbet88

keyakinan abadi

Korpri: PNS Bagian dari MWA UNS Berbuat di Luar Kewenangan Bisa Disanksi Berat******

SOLO–Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menyatakan pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi bagian majelis wali amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo berbuat di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat.

“Sudah dibekukan, tapi masih melakukan perbuatan itu. Artinya melakukan perbuatan di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat itu,” ujar Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi Solopos.com, Rabu (5/4/2023) siang.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Sebagai informasi, MWA UNS Solo tetap melaksanakan tugas dan kewenangan seperti biasa. Meskipun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbud No. 24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo dan membatalkan proses pelantikan rektor UNS Solo terpilih.

Zudan mengimbau semua aparatur sipil negara (ASN) mentaati regulasi yang berlaku menyusul adanya rencana perlawanan MWA UNS terhadap Permendikbud No.24/2023.

Dia mengatakan Permendikbud No.24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor merupakan regulasi yang berlaku serta harus ditaati.

“Kalau keberatan bisa diuji dulu dalam Mahkamah Agung terkait aturannya,” jelas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan eks Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri ini.

Dia mengatakan Permen Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.24/ 2023 merupakan aturan yang sah. Regulasi itu tidak bisa didebat, namun bisa dilakukan uji materi ke MA apabila keberatan.

“Saya sebagai Ketua Umum Korpri mengimbau semua ASN untuk taat asas dengan peraturan yang masih berlaku. Selama Permen itu belum dicabut atau dibatalkan masih sah,” papar Alumnus FISIP UNS ini.

Menurut Zudan, ASN dalam bekerja harus mentaati sistem aturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Jadi pegawai negeri itu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan yang harus dihindari atau tidak boleh dilanggar,” ujar dia.

Misalkan, lanjut Zudan, tidak boleh menyalahi kewenangan, mentaati aturan perundang-undangan, menjaga persatuan dan kesatuan. Apabila PNS melanggar aturan peraturan menteri bisa mendapatkan sanksi.

“Sanksinya bisa sanksi berat dipecat tak hormat, dipecat dengan hormat, atau turun pangkat. Sanksi sedang, sampai ringan seperti teguran,” papar dia.

Menurut dia, sanksi itu bisa dikenakan bagi semua PNS yang tidak sesuai peraturan perundang undangan atau peraturan menteri.

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

Catatan Sejarah Dunia Hari Ini, 6 Desember: Finlandia Merdeka******

SOLO —Finlandia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan dari Kekaisaran Rusia pada 6 Desember 1917. Sebelumnya, Finlandia dikuasai Rusia sejak 1809 setelah lepas dari cengkeraman Swedia. Peristiwa ini menjadi catatan sejarah dunia yang penting untuk dikenang hari ini.

Berikut sejumlah peristiwa bersejarah pada 6 Desember yang dihimpun Solopos.comdari Thepeoplehistory.com dan Wikipedia.org, dalam Sejarah Hari Ini:

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

1240 —Pasukan Kekaisaran Mongol yang dipimpin Batu Khan berhasil merebut wilayah Kiev dari Kerajaan Halych-Volynia. Keberhasilan itu diraih setelah pasukan Mongol melakukan pengepungan selama lebih dari sepekan.

1768 —Untuk kali pertama, Encyclopedia Britannica diterbitkan. Encyclopædia Britannica merupakan ensiklopedia umum tertua di dunia yang masih terbit hingga kini. Sejumlah pihak menganggap artikel-artikel pada ensiklopedia itu akurat, tepercaya, dan ditulis dengan baik. Sejak 2012 lalu, Encyclopædia Britannica Inc. sebagai penerbit memutuskan untuk menghentikan edisi cetak dan hanya berfokus pada edisi digital.

1917 —Finlandia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Kekaisaran Rusia. Sebelumnya, Finlandia dikuasai Rusia sejak 1809 setelah lepas dari cengkeraman Swedia.

1922 —Kawasan Irish Free State lepas dari Britania Raya, setahun setelah penandatangan Persetujuan Inggris-Irlandia. Wilayah tersebut lantas berdiri sebagai negara yang kini bernama Republik Irlandia.

1941 —Sehari setelah mendeklarasikan perang terhadap Finlandia, Inggris menyatakan akan segera memberikan bantuan kepada Uni Soviet dalam Perang Kontinuasi melawan Finlandia. Camp X di Kanada pun dibuka untuk menggelar pelatihan bagi pasukan rahasia Sekutu demi mengalahkan Finlandia dalam Perang Kontinuasi.

1991 —Pasukan Yugoslavia membombardir Kota Dubrovnik, Kroasia setelah hanya mengepungnya selama tujuh bulan. Akibat upaya tentara Yugoslavia meredam pemberontakan di Kroasia itu, 19 orang meninggal dunia dan 60 lainnya luka-luka.

1992 —Masjid Babri di Ayodhya, India dihancurkan kelompok ekstrem yang mengatasnamakan diri mereka sebagai aktivis Kar Sevak. Akibat pengancuran masjid yang berdiri sejak abad ke-16 itu, sekitar 2.000 orang kehilangan nyawa mereka.

Versi Lengkap dari Novel Sistem Penyelamatan Diri Penjahat Sampah

Guru Besar Ilmu Hukum UNS Bertambah, Sentot Sudarwanto Jadi Gubes ke******

SOLO–Albertus Sentot Sudarwanto dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum (FH) UNS di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (7/3/2023). Sentot menjadi guru besar ke-10 di Fakultas Hukum, sedangkan tingkat universitas dia merupakan guru besar  ke-255.

Sentot dalam pidato ilmiahnya menyoroti persoalan imbal jasa lingkungan atau IJL. Pidato ilmiah tersebut berjudul Model Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Kontraktual Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perdata.

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

Menurut dia, saat ini lingkungan hidup sedang mengalami krisis perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sentot mengatakan perubahan iklim memicu bencana seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. 

Sementara itu, dia menjelaskan undang-undang  yang mengatur, tidak cukup untuk mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan lingkungan.

“Pelaksanaan dan pengawasannya cenderung normatif, sementara eksploitasi sumber daya terus dilakukan,” ujar dia dalam pidato ilmiah, Selasa.

Dia menawarkan solusi berupa Imbal Jasa Lingkungan atau IJL untuk mengatasi persoalan lingkungan, termasuk potensi bencana yang dihasilkan. “Imbal Jasa Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan bencana hidrologi yang berkeadilan dan partisipatif,” ujar dia.

Dia menegaskan melalui Pasal 42 UU PPLH, salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup adalah instrumen ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif.

Lalu dia menunjukan PP 46 Tahun 2017 yang mendefinisikan Imbal Jasa Lingkungan (IJL) sebagai pengalihan sejumlah uang, atau yang dapat dinilai dengan uang, antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini pemanfaat lingkungan hidup bisa dari kalangan masyarakat. Sedangkan penyedia jasa lingkungan hidup bisa dari pihak pemerintah daerah.

Sejauh ini, Sentot mengatakan sudah ada beberapa daerah yang sudah menerapkan IJL seperti pengelolaan sumber daya air di Lombok Barat; daerah aliran sungai (DAS) Krueng Muntala, Jantho, Aceh; dan Sub-DAS Cikapundung, Jawa Barat.

“Namun pelaksanaan IJL menghadapi berbagai problematika hukum. Pertama, kekosongan hukum soal pengaturan mengenai mekanisme dan penghitungan IJL. Kedua, Inkonsistensi kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, belum adanya perjanjian kerjasama IJL, ini berujung pada rendahnya partisipasi pemanfaat jasa,” kata dia.

Dia menawarkan strategi hukum yang perlu dilakukan Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Peraturan Menteri LHK. Peraturan itu menurutnya untuk mengatur mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan IJL. 

Selain itu pemerintah daerah dirasa perlu mengeluarkan peraturan daerah atau Perda yang mendukung penerapan IJL sebagai instrumen ekonomi.

“Transaksi IJL dan tanggung jawab perdata pengelolaan lingkungan hidup, perlu dikemas dalam bentuk perjanjian kerjasama, yang mengakomodir teori keadilan ekologi berbasis kontrak,” ujar dia. 

Terakhir, menurut dia, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota perlu membentuk Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan. “Tujuannya sebagai tim Ad Hocyang memiliki tugas mengelola dana Jasa Lingkungan,” kata dia.

Thor yang marah

Besok, UNS Solo Bakal Kukuhkan Lima Guru Besar******

SOLO—Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo mengukuhkan lima guru besar baru. Pengukuhan kelima guru besar baru tersebut akan dilaksanakan di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (29/8/2023).

Sekretaris Senat Akademik (SA) UNS, Ari Handono Ramelan, menyebut penambahan lima guru besar baru tersebut selaras dengan visi UNS menuju World Class University (WCU).

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

“UNS menambah lima guru besar, semoga dapat memotivasi dosen-dosen lain untuk segera menjadi guru besar. Saya senang dan bangga dengan bertambahnya lima guru besar baru, semoga mampu meningkatnya mutu UNS sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berkelas dunia,” kata dia dalam konferensi pers di Ruang Sidang 2 Gedung dr. Prakosa UNS, Senin (28/8/2023).

Ari menyampaikan kelima guru besar yaitu Dominicus Danardono Dwi Prija Tjahjana. Danardono akan dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Energi Angin pada Fakultas Teknik (FT).

Danardono merupakan Guru Besar ke-268 UNS dan ke-23 FT dengan pidato inaugurasi berjudul Energi Angin di Perkotaan: Menyongsong Masa Depan Berkelanjutan.

Kedua Susilaningsih, akan dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Pendidikan Kewirausahaan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). 

“Susilaningsih merupakan Guru Besar ke-269 UNS dan ke-69 FKIP dengan pidato inaugurasi berjudul Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi: Membangun Entrepreneurial Mindset Untuk Semua Profesi,” lanjut ari.

Ketiga, yakni Mujiyo, yang dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Pedologi dan Survei Tanah pada Fakultas Pertanian (FP). 

Mujiyo merupakan Guru Besar ke-270 UNS dan ke-40 FP dengan pidato inaugurasi berjudul Peranan Pedologi dan Survei Tanah Dalam Penilaian Kinerja Tanah dan Lahan Pertanian.

Keempat, Istijabatul Aliyah, yang dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Perencanaan Wilayah Kota.

Isti merupakan Guru Besar ke-271 UNS dan ke-24 FT dengan pidato inaugurasi berjudul Urban Resilience Strategy: Diversifikasi Layanan Sebagai Teknik Kebertahanan Pasar Tradisional di Pusat Kota.

Terakhir, Ida Nurwati dikukuhkan dalam bidang Ilmu Akupunktur Medik pada Fakultas Kedokteran (FK). Ida merupakan Guru Besar ke-272 UNS dan ke-47 FK dengan pidato inaugurasi berjudul Peran Akupunktur Medik pada Pembangunan Kesehatan: Suatu Refleksi dan Tantangan ke Depan.

Jiuyou Abadi Racun

Catatan Sejarah Dunia Hari Ini, 9 Desember: Pembantaian Rawagede******

SOLO —Pada 9 Desember 1947, Tentara Belanda membantai warga sipil di Kampung Rawagede, Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat (Jabar).

Peristiwa itu merupakan salah satu dari sekian banyak peristiwa bersejarah dunia yang layak dikenang pada hari ke-343—hari ke-34 dalam tahun kabisat—sesuai sistem Kelender Gregorian, 9 Desember.

Promosi Rancang Masa Depanmu Sejak Dini! DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun

Berikut sejumlah peristiwa bersejarah pada 9 Desember yang dihimpun Solopos.com dari Thepeoplehistory.com dan Wikipedia.org, dalam Sejarah Hari Ini, 9 Desember:

1824 —Pasukan Patriot yang dipimpin Jenderal Antonio José de Sucre mengalahkan pasukan royalis prokolonial Spanyol dalam Pertempuran Ayacucho. Pertempuran ini mengakhiri Perang Kemerdekaan Peru.

1917 —Pasukan Inggris yang dipimpin Edmund Allenby berhasil menduduki Yerusalem di Palestina yang kala itu masih menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Ottoman. Peristiwa itu terjadi di tengah-tengah Pertempuran Yerusalem antara Inggris dan Ottoman. Inggris yang lantas memenangi pertempuran itu juga berhasil menduduki wilayah lain di sekitar Yerusalem.

1940 —Tentara Inggris bersama tentara India, Australia, dan Prancis memulai Operasi Kompas demi merebut wilayah Mesir dari Italia. Operasi yang dijalankan selama dua bulan itu akhirnya membuahkan hasil. Wilayah barat Mesir dan Cyrenaica di Libya yang sebelumnya dikuasai Italia berhasil direbut.

1941 —Tiongkok, Kuba, Guetamala, dan Filipina mendeklarasikan perang terhadap Jerman dan Jepang. Deklarasi itu sekaligus menyeret nama negara-negara tersebut dalam Perang Dunia II. Tiongkok, Kuba, Guetamala, dan Filipina lantas tergabung dalam Blok Sekutu pada Perang Dunia II.

1947 —Tentara Belanda membantai warga sipil di Kampung Rawagede, Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat (Jabar). Sebanyak 431 penduduk desa menjadi korban pembantaian yang kini dikenang dengan nama Pembantaian Rawagede itu.

1971 —Pasukan Angkatan Udara India bersama pasukan Bangladesh melancarkan serangan udara terhadap pasukan Pakistan di wilayah timur Bangladesh. Salah satu serangan dalam Perang India-Pakistan itu berhasil melumpuhkan pasukan Pakistan yang menduduki wilayah timur Bangladesh.

2016 —Serangan bom bunuh diri mendera wilayah Madagali, Nigeria menewaskan sedikitnya 57 orang dan melukai 177 lainnya. Kelompok Boko Haram lantas dituding sebagai pelaku penyerangan tersebut.

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Perpanjangan Jabatan Rektor UNS Solo, Anggota MWA Unsur Mahasiswa Angkat Bicara******

SOLO—Anggota terpilih Majelis Wali Amanat (MWA) Unsur Mahasiswa (UM) UNS 2023, M. Khairil Ibadu Rahman, angkat bicara terkait polemik pembekuan MWA UNS Solo, pembatalan pelantikan rektor terpilih, dan perpanjangan masa jabatan rektor Jamal Wiwoho.

Khairil mengaku sejak awal dia turut mengawal pemilihan rektor hingga terpilihnya Sajidan sebagai rektor baru. Saat itu, di awal penjaringan rektor dirinya sedang menjabat sebagai Presiden BEM FMIPA UNS 2022.

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

Menurut dia, dalam proses pemilihan yang dijalankan MWA dari awal Desember 2022, tidak ada kejanggalan atau pun kecurangan seperti yang dituduhkan. Dia mengaku cukup memahami dinamika yang terjadi kala itu.

“Jadi pengawalan Pilrek [pemilihan rektor] di akhir tahun 2022 kemarin apa yang kita kawal, itu sudah sesuai, rasa-rasanya tidak ada permasalahan,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Jumat (7/4/2023).

Dia menegaskan kembali tidak ada kecurangan dalam proses penjaringan sampai terpilihnya satu rektor. Menurut dia, jika memang ada pihak yang mengatakan ada kecurangan, cukup dibuktikan. “Tapi ketika kita mengawal saat itu tidak ada kecurangan dalam proses pilrek ini,” kata dia.

Hingga akhirnya, keluarnya Permendikbudristek Nomor 24/2023 yang berisi pembekuan MWA UNS dan pembatalan hasil pemilihan rektor terpilih periode 2023-2028. Dia mengatakan MWA UM UNS juga menemukan beberapa kejanggalan. Termasuk Permen yang melangkahi PP Nomor 56/2020. 

“Misal terkait dengan bagaimana substansi yang disampaikan permen, awalnya kan pilrek tidak dipermasalahkan, terus sekarang dipermasalahkan, nah itu kan janggal,” kata dia.

Dia juga menyayangkan perpanjangan masa jabatan Jamal Wiwoho sebagai rektor UNS melalui Surat Keputusan Menteri Nomor 23167/M/06/2023. Menurut dia, perpanjangan masa jabatan tersebut melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56/2020 pasal 38 E.

Pasal tersebut mengatur syarat menjadi rektor salah satunya dalam pasal 38 E yang menyatakan harus berusia paling tinggi 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat. “Kok bisa bisa adanya perpanjangan, padahal itu berlawanan dengan hukum pemerintah tadi, ini juga menjadi keresahan kita,” lanjut dia.

Selain itu, dia juga menyayangkan dengan adanya konflik internal seperti ini. Terutama, kata dia, setelah adanya intervensi kementerian lewat Permendikbudristek nomor 24/2023 yang berakibat adanya pembekuan MWA UNS, pihaknya saat ini sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsi MWA UM.

“Hal tersebut juga berakibat pada permasalahan kemahasiswaan yang terhambat dari sisi pengawalan. Misal ada isu-isu yang harus kita kawal di awal 2023 ini, menjadi tidak bisa lagi dikawal,” kata dia.