visa288

NPC di kota

Wamendag Nilai UU Anti Deforestasi Eropa Rugikan Petani Sawit******

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menilai Undang-Undang Anti-Deforestasi yang dikeluarkan Uni Eropa (UE) merupakan bentuk diskriminatif. UU itu dinilai merugikan petani kelapa sawithingga kopi.

UE resmi memberlakukan UU Anti-Deforestasi sejak 16 Mei 2023. Dengan adanya aturan itu, UE akan menutup ekspor bagi produk pertanian atau perkebunan yang dianggap menyebabkan deforestasi, termasuk sawit dan kopi.

"UU deforestasi ini jelas sesuatu yang sifatnya diskriminatif merugikan, dan tentunya tidak sesuai dengan apa yang selalu disemangati oleh prinsip-prinsip perjanjian perdagangan internasional," kata Jerry di Gedung DPR, Selasa (6/6).

Jerry yakin UU Anti-Deforestasi yang diberlakukan UE tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga masyarakat global.

"Bayangkan yang dikaji dalam hal ini ada banyak, tidak hanya satu produk. Ada kopi, CPO, dan lain-lain, sampai cokelat juga ada. Ini kan merugikan petani-petani kita yang selama ini mengandalkan mata pencahariannya dengan bertani," katanya.

Lihat Juga : Waskita Respons Tudingan Wamen BUMN soal Manipulasi Laporan Keuangan

Jerry mengatakan pemerintah akan tetap mengekspor CPO, kopi, dan lainnya yang dilarang. Jika terjadi sengketa, pemerintah akan membawanya ke forum internasional seperti World Trade Organization (WTO).

Ia menyebut pemerintah akan memastikan adanya kesetaraan dan tidak boleh ada kebijakan diskriminatif dalam perdagangan internasional.

"Tidak boleh ada kebijakan yang berat sebelah. Dan tentunya memastikan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai hak untuk itu," kata Jerry.

[Gambas:Video CNN]

pulau beluga

Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah Rp800 M******

Bos jalan tolJusuf Hamka menagih utangpemerintah Rp800 miliar kepada perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk alias CMNP, yang belum dibayar sejakkrisis moneter 1998.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, yang kala krisis dilikuidasi.

Namun, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Lihat Juga : Petinggi Muhammadiyah Kritik Lion: Tiap Terbang Delay, Tak Minta Maaf

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Jusuf menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, yang kala itu menelepon Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara agar utangnya dibayar.

Ia juga mendatangi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tagihan utang dan bunganya sudah membengkak hingga Rp800 miliar. Namun, ia merasa hanya diberi harapan palsu.

Jusuf lalu bersurat dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu sekitar 2019-2020. Namun, DJKN selalu sulit dihubungi dengan dalih sedang memverifikasi hal itu di Kemenko Polhukam.

"Pada buang badan semua, PHP semua. Masa sih kepala biro hukum buat kesepakatan enggak bisa ditepati? 'Oh iya nanti, saya (Menkeu Sri Mulyani) akan teruskan ke DJKN, suruh perhatikan'. Janji-janji PHP," tegasnya.

"Sudah 3 tahun verifikasi, enggak ada berita apa-apa. Makanya Polhukam cuma bersuara menagih utang obligor, harusnya bisa membantu juga kalau pemerintah punya utang ke swasta. Bersuara juga dong. Jangan nguber utang obligor saja, utang ke swasta bantuan nih," imbuh Jusuf.

Jusuf mengaku belum pernah berkomunikasi langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD, tetapi ia berharap Mahfud turun tangan.

Jusuf menegaskan utang Rp800 miliar harus dibayar demi kelangsungan proyek CMNP. Terlebih, CMNP adalah perusahaan publik yang menampung uang investor.

"Pak Mahfud, ayo dong dorong pemerintah bayar utang kepada kami. Kenapa pemerintah cuma nguber-nguber obligor? Uber dong Kemenkeu, bayar utang swasta juga," tuntut Jusuf.

"Enggak mau (kena potong), mau tetap dengan hitungan Rp800 miliar sekarang. Saya enggak mau lagi ada kesepakatan karena kesepakatan yang lalu tidak diproses. Pemerintah harus bayar Rp800 miliar, terus berjalan bunganya sesuai putusan MA," tutupnya.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban dan Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo terkait utang Rp800 miliar tersebut. Namun, keduanya belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

mata evolusi

Bobby Nasution Bakal Bangun Rumah Kemasan Buat UMKM di Medan Tahun Ini******

Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan membangun Rumah Kemasan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Medan pada tahun ini. Rumah Kemasan akan menjadi tempat pembuatan kemasan produk-produk UMKM di Medan.

"Insyaallah, tahun ini, kita akan membangun Rumah Kemasan. Hal ini berangkat dari aspirasi para teman-teman pelaku UMKM. Kita juga telah siapkan hal-hal teknis terkait agar dalam pelaksanaannya semua berjalan lancar," kata Wali Kota Medan Bobby Nasution, Senin (19/6).

Menurut mantu Presiden Jokowi itu, Rumah Kemasan digagas untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM agar lebih berkembang dan naik kelas.

Tak hanya itu, Bobby mengungkapkan jika pemkot juga membantu pelaku usaha untuk mendaftarkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) secara gratis.

"Kita memahami hal-hal apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk melindungi mereka dan produk yang dimiliki. Mungkin bukan hari ini dampaknya dirasakan, tapi nanti setelah brand dan produk mereka dikenal dan terkenal. Jadi, jika sudah terdaftar maka akan lebih aman dalam menjalankan usaha," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

Alami Gangguan Mesin, Garuda Rute Manado******

Pesawat Garuda Indonesiabernomor GA 607 ruteManado-Jakartayang membawa 88 penumpang mengalami gangguan mesin sehingga terpaksa putar balik saat baru saja mengudara. 

Pesawat ini berangkat tepat waktu dari Bandara Sam Ratulangi pada pukul 07.50 WITA.

Setelah pesawat, lepas landas Pilot in Chief (PIC) mendapati salah satu cockpit indikator ada yang menyala. Hal tersebut menandakan adanya kondisi mesin pesawat yang memerlukan pengecekan lebih lanjut.

Karena masalah itu, ia mengatakan penumpang akhirnya diberangkatkan dengan pesawat pengganti.

"Penerbangan tersebut telah diberangkatkan kembali dengan pesawat pengganti dari Bandara Sam Ratulangi, Manado pada pukul 14.45 WITA dan tiba di Bandara internasional Soekarno Hatta pada pukul 16.55 WIB," katanya.

Ia menyatakan Garuda meminta maaf kepada masyarakat, terutama penumpang atas masalah itu. Tak hanya minta maaf, ia juga berjanji akan melakukan evaluasi lebih lanjut terkait kejadian tersebut untuk memastikan keamanan penumpang.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Xuankai

Tak Punya WA, Basuki SMS Menkeu Minta Cairkan Rp14,6 T Perbaikan Jalan******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono mengirim pesan singkat alias SMS kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar segera mencairkan dana Rp14,6 triliun untuk perbaikan jalan rusak di Lampung Cs.

Basuki mengatakan sudah mengusulkan anggaran sebanyak itu ke Kemenkeu pada Senin (5/6) lalu, untuk perbaikan 573 ruas jalan di seluruh Indonesia, termasuk yang sempat dikunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara.

Ia mengatakan dokumen pengajuan anggaran tersebut ditandatangani langsung olehnya dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Saat ini, dokumen tersebut ada di Kemenkeu dan ia meminta untuk segera dipercepat.

Nantinya, anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan jalan di 32 provinsi. Basuki merinci ada 573 ruas jalan dengan panjang 2.873 km dan jembatan 2.363 meter.

Ia berharap duit Rp14,6 triliun itu bisa segera cair dalam dua minggu ke depan. Dengan begitu, target Presiden Jokowi memulai perbaikan jalan pada awal Juli 2023 bisa dilaksanakan.

"Sambil diusulkan ini, kami kerja lagi buat sisanya, sisa prioritas yang lain. Masing-masing provinsi," ungkap Basuki.

Kini, ia bersama Suharso tengah menyusun prioritas jalan-jalan berikutnya untuk diperbaiki dengan sisa anggaran Rp18,1 triliun. Ini sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

[Gambas:Video CNN]

Jalannya menghadap ke langit

Kereta Cepat, Antara Jadwal Molor dan Kepastian Keamanan Operasional******

Permasalahan proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) seolah tak ada hentinya. Yang terbaru, jadwal operasi kereta cepat dikabarkan bakal molor ke Januari 2024.

Proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu ditargetkan bisa beroperasi pada Agustus 2023 mendatang.

Sebenarnya, mundurnya jadwal operasi ini bukan yang pertama. Semula, proyek KCJB ditargetkan bisa rampung pada 2019.

Tapi dalam kajian BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau sekitar Rp21,74 triliun.

Masalah lain yang pernah menerpa proyek kerja sama Indonesia-China ini adalah ingkar janji penggunaan APBN, pembangunan serampangan, hingga mengabaikan aspek keselamatan.

Soal isu mundurnya jadwal operasi menguar dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update', tertanggal 14 Mei 2023, yang diperoleh Reuters, Kamis (8/6) lalu.

Lihat Juga : Urutan Pangkat PNS yang Kenaikan Jabatannya Diperbanyak Jadi Enam Kali

Dalam laporan itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memulai operasi komersial KCJB pada 18 Agustus 2023.

Kemenhub dan tiga konsultan proyek tersebut, yakni Mott Macdonald, PwC, dan Umbra menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

Meski demikian, saat dikonfirmasi Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan kereta cepat tetap beroperasi sesuai rencana, yakni Agustus 2023.

"Enggak, Agustus tetap, uji coba KA Cepat," katanya.

Ia menegaskan untuk operasi komersial menunggu informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah jadwal operasi kereta cepat terancam mundur ke tahun depan. Menurutnya, KCJB tetap akan beroperasi sesuai jadwal, yakni 18 Agustus mendatang.

Luhut memastikan uji coba akan tetap dilakukan pada 14-16 Juni 2023 ini, sedangkan operasional akan berlangsung pada 18 Agustus 2023. Hanya saja, pada saat operasional ini akan dilaksanakan secara gratis untuk masyarakat yang ada di sekitar stasiun. Sedangkan, operasional secara komersial belum ditetapkan.

"Jadi mereka akan kita sampaikan gratis sambil mencoba ini dan itu akan kita capai 350 km per jam," katanya.

Lanjut ke halaman sebelah...

Biaya bakal membengkak jika jadwal molor lagi