kredivo kartu kredit

Dewa Jahat yang Tak Terkalahkan

BPJS Ketenagakerjaan Gelar Sosialisasi pada Perajin Batik di Cirebon******

BPJS Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi terkait risiko kecelakaan kerja dan kematian terhadap ratusan pekerja dalam ekosistem batik di Desa Trusmi Kulon, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu (4/2).

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin bersama Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani hadir memberikan edukasi secara langsung, sekaligus mengajak seluruh pengusaha maupun perajin batik untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Pada tahun ini kami berfokus pada pertumbuhan dan kepesertaan yang berkesinambungan atau sustainable growth, khususnya perlindungan bagi para pekerja BPU seperti para perajin batik yang ada di Desa Trusmi ini," kata Zainudin.

Banyak manfaat yang bisa didapat dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, antara lain perawatan tanpa batas biaya hingga sembuh, juga Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100 persen upah yang dilaporkan selama 12 bulan pertama dan 50 persen untuk bulan selanjutnya hingga sembuh.

Selain itu, manfaat BPJS Ketenagakerjaan termasuk santunan meninggal dunia karena disebabkan oleh kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan atau sebesar Rp42 juta, jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Peserta juga berhak mendapatkan manfaat beasiswa bagi 2 orang anak dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maksimal sebesar Rp174 juta.

Zainudin menyatakan, beragam manfaat tersebut menjadi wujud tanggung jawab negara untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia.

"Tak hanya manfaat yang maksimal, kami juga terus memberikan beragam kemudahan dengan cara memperluas kanal pendaftaran dan pembayaran iuran, salah satunya melalui Agen Perisai yang ada di Desa Trusmi ini. Dengan demikian, layanan kami bisa lebih dekat dan terjangkau oleh para pekerja pekerja di ekosistem batik," katanya.

Tahun ini, lanjut Zainudin, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan keberadaan 1 orang Perisai di tiap desa. Selain Perisai, pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui Agen BNI 46, Agen POS, Agen Brilink, serta Pegadaian yang tersebar hingga pedesaan.

"Kami berharap Desa Trusmi ini bisa menjadi pelopor sebagai sentra batik yang seluruh pekerjanya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga mereka dapat lebih giat dalam bekerja karena tidak khawatir jika mengalami risiko kecelakaan, seperti kampanye kami, yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," tutur Zainudin.

Sementara itu, Netty Prasetyani pun mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Tujuannya, agar semakin banyak masyarakat memahami manfaat perlindungan jaminan sosial dan mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di sektor informal atau Bukan Penerima Upah,

"Tidak mungkin hanya mengandalkan pegawai BPJS ketenagakerjaan, sehingga harus membangun skema kolaborasi dengan melibatkan para kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga ketua paguyuban dan memperbanyak agen perisai di desa-desa yang tentu saja membutuhkan informasi yang lengkap tentang BP Jamsostek," ujar Netty.

Pada kesempatan yang sama, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan manfaat jaminan kematian kepada tiga ahli waris peserta yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja dengan total manfaat mencapai Rp1,7 miliar, serta penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada perwakilan pekerja dalam ekosistem industri batik di Desa Trusmi.

tahun semenanjung

Mendag Ungkap Setengah Juta Liter Minyakita Tertahan di Cilincing******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menemukan 550 ribu liter atau sekitar 500 ton Minyakita tertahan di gudang kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Penemuan ini dilakukan saat sidak bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri hari ini, Selasa (7/2).

Dia mengatakan informasi dugaan Minyakita tertahan itu berasal dari Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono serta Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Whisnu Hermawan.

Menurutnya, salah satu alasan tertahannya Minyakita di Cilincing adalah PT BKP sebagai pemilik belum mendapatkan Domestic Market Obligation (DMO).

DMO adalah kebijakan pemerintah kepada produsen dan distributor untuk pemenuhan kebutuhan domestik sebagai bahan baku minyak goreng sebesar berupa minyak sawit mentah dalam jumlah tertentu untuk kebutuhan dalam negeri.

"Di sini ditemukan belum dikirim oleh perusahaan BKP ini dengan dasar mereka katanya belum dapat domestic market obligation (DMO). Tapi sudah lama sekali, ini produksi bulan Desember (2022)," tuturnya.

Alasan perusahaan

Di sisi lain, VP Corporate and Legal PT BKP Tukiyo mengatakan kebijakan DMO itu bermasalah karena pemerintah menugaskan mereka untuk melakukan DMO ke dalam negeri pada Januari lebih banyak dari kuota awal penugasan sebenarnya.

"Pada Januari itu kami sudah melaksanakan 38.000 ton dari penugasan yang sebenarnya hanya 1.500 (ton). Jadi tidak ada pelanggaran apapun terkait kewajiban kepada pemerintah, kami sudah penuhi," kata Tukiyo.

Kedua, kata dia, saat ini perusahaan sedang tidak mengekspor minyak goreng, karena tidak mendapatkan izin memproduksi sendiri CPO. Hal itu, kata Tukiyo, menyebabkan minyak goreng sebanyak setengah juta liter di gudang Cilincing belum disalurkan. 

"Kan kalau sudah disalurkan tetapi kami enggak ekspor, di situ ada ruginya," tandas Tukiyo.

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Petani Milenial Jabar Terlilit Utang, Panen Tak Dibayar******

Salah seorang peserta Petani Milenial Jawa Barat (Jabar) Rizky Anggara mengeluhkan karut marut pelaksanaan program ini.

Sebagai angkatan pertama program ini, Rizky dan 19 orang lainnya justru ditagih kredit usaha rakyat (KUR) oleh bank. Tak hanya ditagih utang, ia juga tak mendapatkan hasil penjualan dari panen tanaman hiasnya.

Program itu bermula pada Juli 2021, Rizky dan 19 pemuda lain yang bergabung Petani Milenial diminta untuk menggarap komoditas tanaman hias di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Masalah sudah muncul sejak pertama ikut program ini, kelompok Rizky yang dijanjikan mendapat 300 indukan hanya menerima sebagian kecil dari offtaker program ini. Itu pun dalam kondisi buruk.

Masalah berlanjut ketika tiga tanaman hias yang digarap terserang penyakit hingga akhirnya kelompok Rizky mengalami gagal panen dan melewatkan satu siklus panen.

Seluruh tanaman yang ada dibabat habis dan dibakar. Pada Agustus 2021 itu, kelompok Rizky juga menandatangani pinjaman bank senilai Rp50 juta per orang.

Namun, utang itu tidak berbentuk uang yang diterima Rizky dan kawan-kawannya. Uang itu dikelola oleh PT AJ sebagai avalis atau penjamin dan diberikan dalam bentuk barang-barang keperluan pertanian.

Meski telah mendapatkan pinjaman, kebutuhan pertanian seperti atap plastik UV tidak kunjung dipenuhi. Padahal, tanaman hias selalu rusak akibat hujan.

"Barulah pada akhir Oktober dibangun atap plastik. Alasan baru dibangun karena pada saat awal (program) tidak ada anggaran. Jadi pembangunan ini dibiayai oleh PT AJ bukan dari APBD/KUR kami," kata Rizky ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kamis (2/2).

Penggunaan atap plastik UV ini memang membantu proses budidaya tanaman. Namun, pada awal Desember, para petani milenial ini hanya berhasil memanen 1.046 tanaman hias saja.

Akibat hasil yang kecil, tidak dilakukan bagi hasil antara PT AJ dengan petani. Namun, para petani mendapatkan Rp2,5 juta sebagai reward.

Selang waktu berlalu, pada Maret 2022 para petani berhasil kembali memanen dengan jumlah 5.540 tanaman hias. Dengan harga jual per tanaman sebesar Rp50 ribu ini, diperkirakan terdapat uang Rp277 juta yang diterima PT AJ.

"Tapi sayang, uangnya ghaib. Nihil kita tidak mendapatkan apapun karena uangnya pun masih ghaib. Sepulang rapat (evaluasi hasil panen), ada salah satu teman kami yang ingin mengundurkan diri saking putus asanya," kata Rizky.

Niat itu urung dilakukan, sebulan kemudian kelompok Rizky kembali panen tanaman hias dengan nilai Rp378,8 juta. Hasil panen itu dibayarkan kepada bank dan sebagian kecil diberikan pada petani.

Rizky kembali memanen untuk terakhir kali sebelum kontrak habis pada 28 Juli. Hasil panen senilai Rp618,1 juta itu nyatanya kembali tidak diterima oleh kelompoknya.

"Di atas kertas melalui panen ini kami dapat melunasi KUR dan kami pun seharusnya mendapatkan lebihnya. Tapi nyatanya? Lagi-lagi jauh dari harapan. Rp618,15 juta entah kemana wujudnya. Bukan diambil orang tapi, emang belum dibayar aja," tuturnya.

Saat rapat evaluasi program, Rizky sebagai ketua kelompok meminta perpanjangan kontrak untuk mengganti empat bulan yang sia-sia karena gagal panen. Sayangnya, saat di ruang rapat Rizky tak mendapat dukungan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar sebagai pemilik program.

Beranjak ke November 2022, salah seorang rekan Rizky menerima Surat Peringatan 2 (SP2) dari bank terkait KUR itu. Rizky kaget bukan kepalang, pasalnya ia mengira hasil panen selama ini telah menutup utang yang diambil. Terlebih, ia tak pernah menerima SP 1 sebelumnya.

"30 November dilaksanakan rapat lanjutan bersama seluruh pihak. CV MI menjanjikan pembayaran 7 hari ke depan namun nyatanya tidak ada. Akhirnya PT AJ membawa pengacara untuk menyelesaikan kasus pembayaran ini. Lagi-lagi peran dinas dan pemprov minim," paparnya.

Bahkan, pada Desember berikutnya kawan Rizky didatangi oleh bank ke rumahnya untuk mengkonfirmasi terkait utang tersebut.

"Bagi kami ini sudah keterlaluan, rumah didatangi oleh pihak bank siapa yang tidak kaget. Terlebih utang ini disebabkan oleh program pemerintah. Makin malu kami kepada orang tua," ucap Rizky.

Pemprov Jabar Minta Maaf

Ia mulai mendapatkan perhatian usai menulis cerita ini di akun Twitter-nya dan ramai dibicarakan. Bahkan, pemerintah yang sejak awal mengabaikan petani milenial, hari ini mengundang Rizky untuk meminta maaf.

"Saya hari ini berada di kantor dinas, murni pribadi Bu Jemmy (Marwitha, Kepada Bidang Tanaman Hortikultura Jabar), undangan ini undangan pribadi bukan atas nama dinas, dari pejabat terkait minta maaf atas nama pribadi terhadap program ini," ucapnya.

Selain permintaan maaf, menurut Rizky, pihak dinas hanya akan mendampingi penyelesaian masalah ini. Meskipun, ia mengaku belum tahu rinci bentuk pendampingan ini.

"Mungkin bentuknya hanya memantau kasus ini," tegasnya.

Saat ini, Rizky berharap Pemprov Jabar mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada para petani milenial.

Meskipun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah meminta maaf melalui akun media sosial. Termasuk segera menyelesaikan persoalan ini dan pembersihan nama baik para petani milenial.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Curiga Greenpeace di Balik Mulusnya Program B35 Tapi Minyakita Langka******

Juru Kampanye Hutan GreenpeaceIndonesia Arie Rompas menduga ada monopoliindustri di balik jalannya program B35 dan kelangkaan Minyakita.

Kecurigaan itu merujuk pada laporan dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang menyebut program B35 menguntungkan 9 dari 12 raksasa korporasi.

"B35 berjalan, tiba-tiba Minyakita hilang. Karena memang monopoli industri ini sangat besar. Mereka yang dapat subsidi ya mereka-mereka lagi. Bukan subsidi, ini menambah keuntungan buat mereka (korporasi dan oligarki)," kata Arie di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum meresponsya.

Bicara soal kuota hingga supply crude palm oil (CPO), Arie mengatakan itu bergantung kuota permintaan. Menurutnya, di kasus kelangkaan minyak goreng, kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)danDomestic Price Obligation (DPO)tidak mampu menjadi solusi.

"Karena kontrolnya dari hulu ke hilir masih dikuasai segelintir perusahaan, itu yang dimainkan. B35 diterapkan tiba-tiba Minyakita hilang. Dalam konteks saat ini, kuota terhadap minyak goreng juga digunakan untuk biodiesel," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto menuding mudahnya pemerintah menaikkan program B30 ke B35 tidak lepas dari peran orang kuat alias raksasa korporasi yang berperan mengatur alokasi dana di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron merasa ironis Minyakita langka ketika program B35 resmi berlaku sejak 1 Februari 2023. Menurutnya, kebutuhan untuk minyak goreng sejatinya bisa terpenuhi melihat capaian produksi RI.

Herman mengatakan begitu volume subsidi biodiesel meningkat, ekspor meningkat, kemudian harga komoditas di tingkat internasional meningkat, kebutuhan untuk minyak goreng malah tidak terpenuhi.

"Kita hanya butuh 7,5 juta metrik ton dalam setahun untuk minyak goreng dengan harga afirmatif, tidak terjadi. Betapa ironisnya, padahal kita produksi 50 juta metrik ton setahun. Bahkan hari ini minyak goreng curah mulai langka, Minyakita yang disubsidi pemerintah hilang," jelas Herman.

Herman mengatakan pada akhirnya tetap swasta yang akan untung. Ia bahkan menyebut suatu saat sawit rakyat juga bakal hilang karena terus dipermainkan dan tidak memiliki saluran industrinya.

Dua dunia dihubungkan oleh W

Beras Impor Banjiri RI, Kenapa Pasokan Langka dan Harga Masih Mahal?******

Harga beras naik dalam beberapa waktu terakhir. Padahal, pemerintah telah mengimpor 500 ribu ton berasuntuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang digunakan untukoperasi pasar.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional, harga beras premium pada Selasa (7/2) naik 0,15 persen menjadi Rp13.330 per kilogram dibanding minggu lalu. Kemudian beras medium naik 0,09 persen menjadi Rp11.690 per kilogram.

Harga ini melampau harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp9.450 per kilogram.

"Memang stok di PIBC ini sangat menipis, 13 ribu ton. Kalau awal Januari stok PIBC itu 25.462 ton, akhir Januari ini 13.370 ton," katanya, dikutip dari CNBC TV, Kamis (2/2).

Zulkifli menegaskan kelangkaan pasokan beras di Pasar Induk Cipinang sebenarnya sudah terjadi sejak Desember 2022. Saat itu, stok beras di gudang ada di kisaran 25 ribu ton.

Ia menyebut stok beras langka terjadi karena pasokan beras dari daerah mengering karena tidak panen. Dengan begitu, beras dari daerah sudah tidak mengalir ke pasar induk.

Pemerintah sudah berupaya mengatasinya dengan mengimpor beras dari berbagai negara. 

Perum Bulog mengimpor 500 ribu ton beras dari Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Pakistan. Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan beras impor yang sudah masuk saat ini baru mencapai 300 ribu ton. Sisa 200 ribu ton lagi sedang dalam perjalanan masuk ke Indonesia.

Padahal, 500 ribu ton beras awalnya ditargetkan masuk seluruhnya pada Desember 2022.

"Impor yang sudah masuk 300 (ribu) lebih dari 500 (ribu), sisanya ini sekarang di lautan dan pelabuhan, tunggu bongkar. Sebenarnya sudah diprioritaskan hanya karena cuaca, kalau enggak berasnya bisa rusak" ujar Buwas di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Kamis (3/2).

Beras sudah mulai disalurkan untuk operasi pasar. Total beras yang sudah disalurkan di seluruh Indonesia mencapai 209 ribu ton dari awal tahun 2023 hingga 3 Februari.

Buwas mengatakan Bulog menjual beras Rp8.300 per kg per kilogram untuk harga dari gudang sehingga seharusnya beras tersebut dijual paling mahal ke konsumen sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp9.450.

Buwas menuding ada mafia yang menjual beras Bulog kepada pedagang dengan harga mahal. Mafia tersebut sengaja menghalangi pedagang membeli beras langsung dari Bulog.

Penjual yang terhalangi membeli beras dari Bulog harus membeli beras dari mafia dengan harga di atas Rp8.300 per kg. Hal ini membuat harga di tingkat konsumen mahal.

Buwas mengaku sudah mengetahui siapa saja mafia tersebut. Ia pun memperingatkan para mafia untuk tidak lagi mengintimidasi pedagang beras.

"Tidak ada (lagi) mafia-mafiaan, ngapain kumpulin pedagang diintimidasi. Jangan dipikir saya tidak tahu, ada rekamannya semua, siapa yang hadir saya tahu, di mana tempatnya saya tahu. Masalah beras untuk masyarakat dipakai mainan. Jangan merasa hebat, ngancam-ngancam," tegas Buwas di Kantor Bulog, Jumat (20/1).

Maka dari itu, Buwas mengatakan seluruh pedagang beras sekarang bisa langsung membeli beras ke Bulog dengan harga beras Rp8.300 per kg. Ia pun menegaskan tidak akan memberikan beras kepada para mafia tersebut.

"Orang yang mengintimidasi (pedagang) tidak akan saya kasih sebutir (beras) pun," lanjutnya.

Tak hanya soal harga dan pasokan, urusan beras juga bermasalah dalam hal data di mana data yang dimiliki Bulog berbeda dengan Kementerian Pertanian (Kementan).

Buwas mengatakan stok beras di penggilingan menipis sehingga Bulog tidak dapat menyerap dengan maksimal. Sedangkan Kementan mengatakan produksi beras dalam negeri surplus.

Menanggapi permasalahan beras tersebut, Direktur IDEAS (Indonesia Development and Islamic Studies) Yusuf Wibisono menyayangkan Bulog yang gagal menyelesaikan impor 500 ribu ton beras di Desember 2022. Namun ia menilai harga beras harusnya sudah turun pada Februari ini karena menjelang panen raya pada akhir Februari hingga awal Maret.

"Jika harga beras masih tinggi hingga awal Februari 2023 ini ketika beras impor sudah masuk sejak Januari dan panen raya sudah di depan mata, hal ini anomali, seharusnya itu sudah sangat cukup menekan psikologis pasar bahwa pasokan Bulog memadai dan pasokan dari petani sudah mulai masuk dan berpuncak di akhir Februari atau awal Maret," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, masih tingginya harga beras saat ini mengindikasikan dua hal. Pertama,terbatasnya pasokan beras di pasar yang menunjukkan bahwa produksi domestik tidak mencapai target dan karena itu surplusnya sangat tipis.

Kedua, intervensi dari Bulog melalui operasi pasar tidak cukup masif. Hal itu sekaligus mengindikasikan proses impor beras sejak Desember 2022 berjalan sangat lambat.

Ia menjelaskan intervensi pasar dari Bulog sangat diharapkan saat ini untuk menekan harga. Jika Bulog bisa setiap hari melakukan operasi pasar dalam jumlah cukup signifikan, Yusuf menilai seharusnya efektif meredam kenaikan harga beras.

Di lain sisi, Yusuf mengatakan sampai saat ini memang data produksi beras masih bermasalah. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras 2022 mencapai 32,1 juta ton, naik sekitar 700 ribu ton dibandingkan 2021.

Namun Bulog mengatakan tidak ada pasokan beras di pasar domestik sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, impor harus dilakukan.

Kemudian produksi beras nasional dalam 4 tahun terakhir sendiri cenderung turun, dari 33,9 juta ton pada 2018 menjadi 31,4 juta ton pada 2021

"Hal ini menunjukkan ada masalah dalam proyeksi BPS. Maka proyeksi BPS tentang kenaikan produksi beras di 2022 menurut saya perlu diterima dengan hati-hati," ujar Yusuf.

Ia mengatakan yang menjadi titik masalah adalah luas lahan sawah. Meski kini metode estimasi BPS sudah jauh lebih baik dengan menggunakan Kerangka Sampel Area (KSA), basis estimasi yang berdasar luas lahan baku sawah 2019 yang sebesar 7,46 juta hektare.

Padahal, konversi lahan sawah masif terjadi di Jawa karena dipenuhi berbagai proyek strategis nasional seperti jalan tol Trans Jawa yang banyak mengorbankan lahan pertanian produktif.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Yusuf menemukan peta lahan sawah dilindungi pada 2021 di 8 provinsi utama beras yaitu Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB dan Sumbar, terdapat selisih hingga 136 ribu hektar dengan luas lahan baku sawah di 2019. Tanpa perlindungan, lahan sawah seluas itu sangat mungkin sudah dikonversi.

"Dengan kata lain, sangat mungkin luas lahan baku sawah 2019 sebesar 7,46 juta hektare sudah mengalami penurunan signifikan sekarang ini," kata Yusuf.

Dengan demikian, Yusuf menilai kenaikan harga beras saat ini tidak hanya karena kelemahan impor beras oleh Bulog, tetapi juga kegagalan pemerintah meningkatkan produksi beras, terutama dalam melindungi alih fungsi lahan pertanian pangan produktif.

Sementara itu, Peneliti CELIOS Andri Perdana mengatakan ada beberapa alasan kenapa beras masih mahal. Pertama stok beras Bulog yang berasal dari produksi domestik yang makin menipis.

Kedua beras impor masih sedikit yang didistribusikan oleh Bulog. Tidak hanya masalah jumlah yang didistribusikan, Andri menilai kemahalan harga juga terjadi karena beras impor masih memakai perantara..

Curiga Beras Impor Dioplos dengan Premium Agar Pedagang Untung

Dewa Perang Abadi

Zulhas Atur Beli Minyakita Pakai KTP, Seorang Dibatasi 5 Kg******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan pembelian Minyakita di pasar tradisional harus menggunakan KTP. Ini seperti sistem seperti pembelianminyak gorengcurah agar tidak ada yang memborong Minyakita.

Minyakita merupakan program minyak goreng kemasan yang diluncurkan pemerintah untuk meredam lonjakan harga minyak pada pertengahan tahun lalu. Kini stoknya langka dan produknya pun dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

"Sampai lebaran kita (pasok) ke pasar dulu yang Minyakita itu. Tapi kalau semua orang beli, Minyakita tetap kurang. Makanya beli pakai KTP bisa membeli asal ada KTP-nya. Jadi jangan sampai membeli memborong," ujarnya di Pasar Kreneng, Denpasar, Sabtu (4/2).

"Botolnya bagus, kualitasnya bagus, jadi semua orang cari. Yang dulu beli premium, sekarang beli Minyakita. Jadi kurang (stoknya) tapi harganya tidak boleh naik. Kalau naik nanti kena Satgas, tidak boleh lagi jualan," katanya.

Ia juga menyatakan, untuk kekurangan pasokan Minyakita di pasar tradisional, pihaknya telah melakukan penambahan distribusi Minyakita sebanyak 450 ribu ton per bulan dari sebelumnya 300 ton per bulan.

Selain itu, ia mengurangi pasokan Minyakita ke pasar modern atau retail modern dan juga penjualan secaraonline.

"Yangonline, kita kurangi sekarang suplainya ke pasar -pasar seperti ini (tradisional). Kalau kemarin orang bisa telpon bisa (membeli secara) online, bisa di retail modern, iya semua orang beli Minyakita, iya kurang lah. Karena minyak kita untuk pasar (tradisional) sebetulnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]