ozzoslot

Mitos Asing

Indeks Keyakinan Konsumen Meningkat Jadi 126,1 pada April 2023******

Bank Indonesia (BI) mencatat indeks keyakinan konsumen(IKK) mencapai level 126,1 pada April 2023.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebut angka ini lebih tinggi jika dibandingkan IKK pada Maret lalu, yakni 123,3.

Ia memaparkan menguatnya keyakinan konsumen pada April 2023 didorong oleh indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan indeks ekspektasi konsumen (IEK) yang meningkat.

BI mencatat IKE pada April 2023 sebesar 116,6. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 113,1.

Menguatnya IKE April 2023 didorong oleh meningkatnya seluruh komponen pembentuknya, tertinggi pada indeks ketersediaan lapangan kerja yang meningkat sebesar 4,2 poin menjadi 118,1.

Selanjutnya, indeks penghasilan saat ini dan indeks pembelian barang tahan lama juga meningkat masing-masing sebesar 3,5 poin dan 2,8 poin menjadi 123,9 dan 107,8. Secara spasial, peningkatan IKE terjadi pada sebagian besar kota yang disurvei, tertinggi di Makassar (24,3 poin), diikuti Medan (14,0 poin) dan Pangkal Pinang (10,0 poin).

Terkait IEK, indeks juga meningkat terutama pada indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja. Pada April 2023, IEK berada di posisi 135,5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi Maret, yakni 133,5.

Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan yang menguat terutama ditopang oleh meningkatnya ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja dan ekspektasi penghasilan. Masing-masing tercatat sebesar 136,5 dan 137,9, lebih tinggi dari 131,1 dan 135,8 pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, ekspektasi kegiatan usaha mengalami penurunan. Hal ini terindikasi dari indeks sebesar 132,1 pada April 2023, menurun dibandingkan 133,6 pada bulan sebelumnya.

Secara spasial, peningkatan IEK April 2023 terjadi di sebagian besar kota cakupan survei dengan peningkatan tertinggi di Makassar (24,8 poin), diikuti Semarang (8,1 poin) dan Pangkal Pinang (7,8 poin).

[Gambas:Video CNN]

Negeri dongeng

Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2023******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membuka pendaftaran Rekrutmen Bersama pada hari ini, Kamis (11/5).

Bagi para calon pelamar yang akan mendaftar, linkRekrutmen Bersama BUMN 2023 yang resmi hanya dirilis oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI).

"Waspada penipuan! Informasi RBB 2023 hanya melalui akun official Instagram @kementerianbumn dan @fhci.bumn," tulis FHCI BUMN di Instagram.

Link Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Dilansir dari Instagram @fhci.bumn,link Rekrutmen Bersama BUMN 2023 resmi hanya di laman https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id. Tidak ada jalur atau situs lain yang digunakan untuk mengirim lamaran.

Link pendaftaran tersebut hanya dapat diakses selama proses rekrutmen berlangsung. Selain dari link FHCI, para pelamar diminta untuk tidak mengakses situs lain yang dikhawatirkan berisi scam.

Syarat Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Sebelum mendaftar, pastikan para calon pelamar telah memenuhi persyaratan Rekrutmen Bersama BUMN 2023. Di antaranya:

1. Pendaftar merupakan warga negara Indonesia (WNI).
2. Usia maksimal 27 tahun untuk lulusan Diploma III per 1 Desember 2022. Sementara untuk lulusan Diploma IV dan S1 maksimal 30 tahun dan lulusan S2 maksimal 35 tahun pada tanggal yang sama.
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk lulusan perguruan tinggi.
4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
5. Sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba.
6. Memiliki dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.
7. Memiliki sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja apabila ada.
8. Memiliki rekomendasi komunitas untuk pelamar yang berprestasi di bidang olahraga, seni, digital creator,dan start-upapabila ada.

Lihat Juga : 5 Tips Lolos Rekrutmen Bersama BUMN, Dibuka Besok 5 Mei 2023

Jadwal dan Tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui pelamar pada Rekrutmen Bersama BUMN tahun ini. Berikut jadwal dan tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2023.

1. Registrasi

Di tahap registrasi ini meliputi proses pendaftaran dan seleksi administrasi oleh PIC BUMN dilakukan pada 11-20 Mei 2023. Pengumuman tahap ini dilakukan pada Juni 2023.

2. Tes TKD dan Akhlak

Tahap kedua ada Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Akhlak Dengan pembobotan TKD (40 persen) dan akhlak (60 persen).

Tes TKD dan Akhlak dilakukan pada 12 Juni - 21 Juni 2023 dan diumumkan hasilnya Juli 2023.

3. Tes Bahasa Inggris

Tahap ketiga yaitu tes kemampuan berbahasa Inggris. Pelamar harus mencapai skor yang ditentukan yaitu >450 dan mendapat ranking sesuai ratio.

Tes Bahasa Inggris berlangsung pada 20 Juli - 22 Juli 2023 dan diumumkan hasilnya pada Agustus 2023.

4. Tes oleh BUMN

Tahap keempat, para pelamar akan mengikuti tes yang diadakan oleh BUMN dan dilakukan pada 9 Agustus-24 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

• Tes Kompetensi Bidang
• User interview
• Sosmed Analytic & Digital
• Mindset
• Medical Check Up(MCU)

5. Pengumuman Final

Tahap kelima yaitu pengumuman berdasarkan hasil kelulusan tes oleh BUMN, dan di-input melalui sistem yang akan dilakukan pada Agustus 2023.

Itulah informasi mengenai link Rekrutmen Bersama BUMN 2023. Seluruh proses rekrutmen ini tentunya gratis alias tidak dipungut biaya.

Saya kembali dari ruang dewa utama

Kementan: Singapura Siap Buka Kembali Impor Karkas Babi dari Indonesia******

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Singapura siap membuka impor daging dengan tulang (karkas) babi asal Indonesia yang berasal dari Pulau Bulan, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

"Pada prinsipnya mereka menyatakan siap membuka kembali impor babi dalam bentuk karkas dari Pulau Bulan, Indonesia," kata Dirjen PKH Nasrullah dalam keterangan seperi dikutip dari Antara,Sabtu (6/5).

Pulau Bulan merupakan penyuplai terbesar kebutuhan babi bagi Singapura.

Kedua pihak menggelar diskusi mengenai hasil investigasi terkait temuan kasus demam babi Afrika (African Swine Fever/ASF) pada ternak babi dari peternakan di Pulau Bulan yang diekspor ke Singapura.

Kendati ekspor babi hidup dari Pulau Bulan masih ditutup sementara karena ASF, sambung Nasrullah, potensi ekspor dalam bentuk karkas masih terbuka.

Selain dalam bentuk karkas, peluang ekspor dalam bentuk babi hidup setelah lolos pemeriksaan kesehatan hewan juga terbuka.

Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin selaku Otoritas Veteriner Nasional Indonesia menyampaikan, pihaknya bergerak cepat mengirimkan tim investigasi ke peternakan babi di Pulau Bulan. Usai ditemuan kasus ASF di Pulau Bulan tersebut, tim investigasi turun pada 24-29 April.

"Dari hasil Laboratorium Veteriner Kementan di Bukittinggi mengonfirmasi memang ditemukan adanya kasus ASF di salah satu perusahaan peternakan yang berdampak terhadap penutupan impor babi hidup dari Pulau Bulan ke Singapura," katanya pul.

Otoritas Veteriner Provinsi Kepri pun telah membatasi lalu lintas babi hidup dan produknya dari Pulau Bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan depopulasi, disposal, dan disinfeksi.

Sebenarnya, Kementan telah mengantisipasi kemungkinan kejadian kasus ASF di Pulau Bulan tersebut dengan penetapan peternakan menjadi Kompartemen Bebas ASF.

Bahkan, Kementan telah menyetujui adanya 22 unit di dalam peternakan di Pulau Bulan sebagai sub-kompartemen bebas ASF, sehingga jika ada salah satu unit perusahaan terkena ASF, unit lain yang tidak terkena masih dapat melanjutkan ekspor ke Singapura.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

Pengangguran RI 5,45 Persen, Tertinggi di Banten dan Jabar******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penganggurandi Indonesia mencapai 7,99 juta orang per Februari 2023. Secara persentase tercatat sebesar 5,45 persen atau turun dari Februari 2022 yang sebesar 5,83 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan jika dilihat secara spasial ada 10 wilayah yang tingkat penganggurannya di atas nasional.

"Secara persentase, terdapat 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di atas tingkat pengangguran terbuka nasional," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).

Untuk Banten, tingkat penganggurannya tercatat jauh di atas nasional yakni 7,97 persen. Meski turun dari Februari 2022 yang sebesar 8,53 persen, tetapi masih tetap tertinggi di Indonesia.

Tertinggi kedua adalah Jawa Barat dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,89 persen. Jumlah ini juga turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,35 persen.

Pengangguran terbanyak ketiga ada di Kepulauan Riau yang sebesar 7,61 persen. Kendati, jumlah ini juga turun dibandingkan Februari 2022 yang sebesar 8,02 persen dari jumlah penduduknya.

Berikut 10 provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia:

1. Banten 7,97 persen
2. Jawa Barat 7,89 persen
3. Kepulauan Riau 7,61 persen
4. DKI Jakarta 7,57 persen
5. Kalimantan Timur 6,37 persen
6. Sulawesi Utara 6,19 persen
7. Maluku 6,08 persen
8. Sumatera Barat 5,90 persen
9. Aceh 5,75 persen
10. Papua Barat 5,53 persen.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang biasa melakukan perjalanan melalui dimensi kedua

Alasan Jokowi Tunjuk Mentan SYL Jadi Menperin Ad Interim******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai Menteri Perindustrian Ad Interim. Syahrul menggantikan sementara Agus Gumiwang Kartasasmita.

Penunjukan tersebut sesuai dengan surat permohonan Menperin dengan Nomor B/139/M-IND/KP/IV/2023 yang dibuat Agus.

Dalam surat itu, Agus memohon cuti kerja kepada Jokowi dari 15-23 Mei 2023. Ia juga merekomendasikan Syahrul untuk menggantikan posisinya sementara.

Dalam keterangan yang sama, surat permohonan itu disebut sudah ditandatangani Menteri Sekretariat Negara Pratikno,dengan tembusan Presiden Jokowi.

CNNIndonesia.com berupaya mengonfirmasi pengajuan cuti Agus Gumiwang kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo dan juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif. Namun, keduanya belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Naga Tersembunyi di Kota

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).