slot yang terbaik

Sistem Kaisar Hongmeng

Buruh Sebut 4 Usulan Kenaikan UMP 2023 DKI Jakarta Sedang Digodog******

Konfederasi Serikat PekerjaIndonesia (KSPI) mengatakan empat usulan besaran angka kenaikan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023 tengah digodok oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan tiga usulan tersebut khusus untuk pekerja yang berada di DKI Jakarta yang berasal dari pemerintah, pengusaha, dan buruh. Di mana saat ini, sudah diajukan oleh dewan pengupahan Provinsi DKI kepada Pj Gubernur DKI.

"Di dalam Dewan Pengupahan ada tiga unsur. Unsur pemerintah, unsur serikat pekerja, dan unsur pengusaha," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (23/11).

Sementara itu usulan kedua dari Kadin yang mengajukan kenaikan UMP 2023 berdasarkan  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Mereka mengusulkan UMP 2023 naik 5,11 persen menjadi Rp4.879.053 per bulan.

Sedangkan ketiga, dari sisi pemerintah yang mengusulkan UMP DKI Jakarta 2023 naik sebesar 5,6 persen menjadi Rp4.901.798 per bulan. Dan keempat, dari sisi buruh sendiri mengusulkan kenaikan UMP 2023 sebesar 10,55 persen menjadi Rp5.131.569 per bulan.

"Sikap Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh adalah meminta Pejabat Gubernur DKI mengabulkan usulan serikat pekerja yaitu (UMP naik) 10,55 persen karena sangat realistis berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah melalui pesan singkat, namun hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Menteri PUPR Blak******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga November 2022.

"Kegiatan yang telah terkontrak sampai dengan minggu keempat November 2022 sebanyak 22 kegiatan senilai Rp15,01 triliun," jelas Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Rincian proyek tersebut, antara lain 4 proyek sumber daya air (SDA) senilai Rp1,08 triliun, 12 bina marga sebesar Rp8,71 triliun, 5 kegiatan cipta karya Rp4,66 triliun, dan 1 kegiatan perumahan senilai Rp570 miliar.

"Cipta karya ada 12 kegiatan senilai Rp7,08 triliun, yaitu pembangunan Instalasi Penjernih Air (IPA) dan Bangunan Pendukung SPAM Sepaku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I, serta Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator. Ada 4 Kantor Kemenko yang dibangun pada 2020-2024," jelas Basuki.

Sementara itu, pada pelaksanaan lelang tahun anggaran (TA) 2022 untuk pembangunan infrastruktur di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) ada 15 kegiatan senilai Rp10,91 triliun.

Rinciannya adalah 3 kegiatan senilai Rp1,07 triliun di sektor SDA, 9 kegiatan senilai Rp8,75 triliun untuk bina marga, dan 3 kegiatan sisanya tersebar di sektor cipta karya sebesar Rp1,07 triliun.

Lalu, pelaksanaan lelang TA 2022 untuk pembangunan infrastruktur di KIPP khususnya zona 1A ada 25 kegiatan senilai Rp15,08 triliun. Terdiri dari 2 kegiatan SDA senilai Rp690 miliar, 7 kegiatan bina marga senilai Rp1,97 triliun, 14 kegiatan cipta karya Rp11,32 triliun, dan 2 kegiatan perumahan sebesar Rp1,09 triliun.

Berikut progres pembangunan IKN sejauh ini:

A. Sumber Daya Air (SDA)

1. Bendungan Sepaku Semoi (Progres 78,7 persen, Masa Pelaksanaan Juli 2020-Desember 2023)
2. Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku (Progres 47,2 persen, Masa Pelaksanaan Oktober 2021-April 2023)
3. Penyediaan Air Baku Persemaian Mentawir (Progres 46 persen, Masa Pelaksanaan Agustus 2022-Desember 2022)
4. Pengendalian Banjir DAS Sanggai 1A (KIPP) (Progres 1,8 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-Desember 2023)

B. Bina Marga

1. Jalan Lingkar Sepaku Segmen I (Progres 85,5 persen, Masa Pelaksanaan November 2021-November 2022)
2. Jalan Lingkar Sepaku Segmen II (Pogres selesai, Masa Pelaksanaan November 2021-Oktober 2022)
3. Jalan Lingkar Sepaku Segmen III (Progres 95,7 persen, Masa Pelaksanaan November 2021-Desember 2022)
4. Jalan Lingkar Sepaku Segmen IV (Progres 4,1 persen, Masa Pelaksanaan Agustus 2022-April 2024)
5. Jalan Tol IKN Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau (Progres 0,3 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-Juli 2024)
6. Jalan Tol IKN Segmen 3B KKT Kariangau-SP Tempadung (Progres 1 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-Juni 2024)
7. Jalan tol IKN Segmen 5A SP Tempadung-Jembatan Pulau Balang (Progres 2 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-Juni 2024)
8. Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat (Progres 1 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-April 2024)
9. Preservasi Jalan SP ITCI-SP 3 Riko Segmen 1 (Progres 60,3 persen, Masa Pelaksanaan April 2022-Desember 2022)
10. Preservasi Jalan SP ITCI-SP 3 Riko Segmen 2 (Progres 72,9 persen, Masa Pelaksanaan April 2022-Desember 2022)
11. Preservasi Jalan SP 3 RIKO-JBT Pulau Balang Bentang Pendek (Progres 58,8 persen, Masa pelaksanaan April 2022-Desember 2022)

C. Cipta Karya

"Ada 5 kegiatan senilai Rp4,66 triliun, yaitu untuk penyiapan land development KIPP tahap 1 dan 2. Ini membuat kavling-kavling, tidak dengan pagar, tapi menggunakan pohon-pohon ini untuk jadi kavling. Sehingga dengan ini tahu mana lokasi perkantoran masing-masing kementerian, presiden, dan wapreswapres," jelas Basuki.

D. Perumahan

Sementara itu, pembangunan perumahan ada 22 tower untuk pekerja konstruksi. Sejauh ini, ada 7 tower yang dikerjakan dengan progres 36,83 persen.

[Gambas:Video CNN]

Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu populer

145 Orang Kena PHK Usai Produsen Minuman Alto Tutup Pabrik di Sukabumi******

PT Tri Banyan Tirta Tbk yang merupakan produsen air minum kemasan dengan merek Altomelakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 145 orang karyawan.

Keputusan PHK itu seiring dengan penghentian kegiatan operasional salah satu pabriknya di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat pada 21 November 2022.

"Karyawan yang terkena PHK berjumlah 145 orang," ungkap Corporate Secretary ALTO Januar Pitono seperti dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (23/11).

Sementara itu, Januar mengatakan untuk memperbaiki kinerja keuangan dan operasional perseroan, pihaknya akan memindahkan seluruh produksi pabrik yang di hentikan kegiatan operasionalnya ke pabrik milik group usaha persero yang juga berlokasi di Sukabumi, yakni PT Tirtamas Lestari.

Adapun ALTO memiliki satu pabrik lain yang berlokasi di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Pabrik ini masih beroperasi dengan baik.

Januar mengatakan penghentian kegiatan operasional pabrik di Sukabumi tidak berdampak material terhadap operasional perseroan.

Pasalnya, seluruh produksi yang ada di pabrik tersebut dipindahkan ke pabrik PT Tirtamas Lestari.

Ia menambahkan dalam penutupan pabrik di Sukabumi, perusahaan tidak menghadapi gugatan PKPU/pailit dan gugatan lainnya.

"Pemegang saham mayoritas/pengendali tetap komit dalam memajukan kinerja perseroan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Kartu Mantra

Kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 Diumumkan 28 November******

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono akan mengumumkan besaran Upah MinimumProvinsi (UMP) DKI Jakarta pada Senin depan (28/11).

Ia menyebut pihaknya bersama sejumlah pihak terkait masih menghitung besaran UMP.

"Mungkin sebelum 28 atau pas tanggal 28 (diumumkan). Lagi dihitung sama-sama," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/11).

Apindo mengusulkan kenaikan sebesar 2,62 persen menjadi Rp4,7 juta, angka ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021.

Lalu Kadin mengusulkan kenaikan 5,11 persen menjadi Rp4,8 juta dengan merujuk pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

Kemudian unsur pekerja mengusulkan kenaikan hingga 10,55 persen menjadi Rp5,1 juta.

Sedangkan Pemprov DKI mengajukan kenaikan sebesar 5,6 persen menjadi Rp4,9 juta dengan merujuk pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

"Kita kemarin sudah sepakat di dalam sidang dewan pengupahan bahwa baseline untuk penetapan UMP itu adalah (Kepgub)1517," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa zaman

Buwas Buka******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengungkapkan 500 ton berasdi Gudang Bulog Bittoeng, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan hilang akibat dipinjamkan kepala Bulog di daerah itu kepada mitra swasta.

Buwas, sapaan akrabnya, meyakinkan saat ini ia sedang melakukan penyelidikan internal atas kasus itu. Selain itu, kasus ini juga ditangani oleh pihak kepolisian.

"Sementara ini berasnya dipinjamkan dengan mitra, kita belum tahu, tapi yakin (kasus) itu (akan) selesai," kata Buwas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

"Apapun namanya itu ada pertanggungjawaban secara hukum. Kalau dipinjamkan itu harus segera dikembalikan yang 500 ton itu, saat ini sedang ditangani internal kita. Tapi kita sudah menyiapkan untuk ditangani secara hukum pidana itu," tegasnya.

Lebih jauh, Buwas memaparkan tak akan main-main dengan kasus serupa. Saat ini, menurutnya, kepala gudang tersebut pun telah dipecat.

Sejauh ini, pihak kepolisian telah memeriksa lima orang saksi untuk menyelidiki kasus dugaan penyelewengan 500 ton beras yang raib dari Gudang Bulog Bittoeng.

Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Muhalis menyebutkan bahwa lima orang saksi yang masih dimintai keterangan oleh penyidik saat ini merupakan dari pihak Bulog dan juga rekanan.

Berdasarkan data yang dihimpun CNNIndonesia.com, kasus hilangnya 500 ton beras dari Gudang Bulog di Pinrang diduga telah dijual oleh oknum pejabat Bulog tanpa sesuai prosedur ke salah satu mitra selama dua bulan lalu sejak awal September 2022.

Jumlah stok beras yang ada di gudang sebanyak 1.656.850 kg, namun jumlah yang dilaporkan secara administrasi 2.118.900 kg dengan rincian yakni gudang 1 sebanyak 880.500 kg dan gudang 2 sebanyak 1.238.400 kg. Kemudian beras yang berada di gudang tersebut berkurang sebanyak 462.050 kg.

[Gambas:Video CNN]

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

DPR Beri Waktu Kementan Pasok 600 Ribu Ton Beras ke Bulog dalam 6 Hari******

DPR memberikan waktu kepada Kementerian Pertanian memenuhi cadangan berasnasional sebanyak 600 ribu ton dalam waktu 6 hari kerja. Hal ini disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Kementan, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan ID Food.

Jika pasokan itu tidak terpenuhi dalam waktu enam hari, maka DPR akan menganggap data cadangan stok beras milik Kementerian Pertanian tidak valid.

"Komisi IV DPR RI meminta pemerintah c.q Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Selanjutnya Kementan menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton yang akan dibeli Bulog dengan harga komersial dalam waktu 6 hari kerja sejak RDP hari ini," dikutip dari kesimpulan RDP di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Dalam rapat itu, Kepala Badan Pangan Nasional/NFA (National Food Agency) Arief Prasetyo Adi menyebutkan jika Kementan tidak bisa memenuhi cadangan beras yang disepakati, dampak buruk bisa terjadi. Pasalnya, masalah itu bisa menyebabkan Bulog tidak memiliki cadangan beras nasional yang cukup atau sebesar 1-1,2 juta ton.

Ketika itu terjadi, pemerintah akan kesulitan mengintervensi harga beras di pasar jika sampai melonjak.

"Menurut kami sebagai BPN sangat bahaya karena Bulog tidak bisa mengintervensi pada saat kondisi-kondisi tertentu pada saat harga tinggi," papar Arief.

Selain itu, ia memaparkan pentingnya stok beras nasional ini jika terjadi kejadian luar biasa (KLB) atau bencana alam.

"Kalau ada KLB atau kejadian luar biasa seperti terjadi di Cianjur dan di beberapa tempat lain, Bulog itu harus tetap punya stok. Jadi kita bicara ketersediaan dan mengamankan stok Bulog," tegasnya.

Selain soal pemenuhan cadangan beras pemerintah, DPR juga meminta Kementan untuk menganggarkan perbaikan infrastruktur dan penyediaan benih bagi Kabupaten Cianjur.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai informasi, gempa berkekuatan magnitudo 5,6 terjadi di Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (21/11). Menurut catatan BNPB, 151 orang hilang dan korban jiwa mencapai 268 orang. Sebanyak 122 telah teridentifikasi. Data tersebut terkumpul hingga Selasa (22/11) pukul 17.00 WIB.

"Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk mencadangkan anggaran 2023 untuk perbaikan infrastruktur dan penyediaan benih pertanian pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat," dikutip dari kesimpulan.