bbm88

Sistem Vampir di Kota Berbeda

Jokowi Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik, Bisa 'Disekolahkan'******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan sertifikat tanahberbasis elektronik di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12). Peluncuran simbolis diberikan kepada 10 orang yang terdiri dari perorangan dan perwakilan BUMD/BUMN.

Jokowi mengatakan sertifikat tanah elektronik sangat penting bagi masyarakat. Manfaatnya mulai dari mengurangi risiko kehilangan, pencurian, serta kerusakan akibat dari bencana. Ia juga menekankan sertifikat elektronik ini bisa 'disekolahkan' alias sebagai agunan pinjaman.

"Sertifikat ini dipakai untuk apa? Nih, coba dilihat di perbankan naiknya berapa, pasti naik drastis karena banyak sekali sertifikat disekolahkan dipakai untuk modal kerja, ya tidak apa-apa," kata Jokowi.

"Jangan sampai sertifikat diserahkan dipakai agunan bank dua tahun, sertifikat hilang. Ini hati hati," imbuhnya.

Jokowi kemudian meminta agar Kementerian ATR/BPN untuk melakukan sosialisasi produk digitalisasi ini ke masyarakat luas. Selain itu, pemerintah menurutnya juga akan berupaya menyelaraskan program ini dengan bank digital.

Lebih lanjut, Jokowi bercerita pada periode pemerintahan pertamanya pada 2015 lalu. Ia mengatakan baru 46 juta sertifikat tanah diberikan kepada masyarakat, dari total 126 juta sertifikat. Ia pun mengaku tidak heran banyak konflik agraria terjadi di Indonesia.

Kemudian, Jokowi mengklaim memerintahkan agar pemberian sertifikat tanah dipercepat, dari awal target 500 ribu sertifikat per tahun. Sebab, menurutnya dengan target awal, maka rakyat akan menerima sertifikat secara total dalam 160 tahun ke depan.

"Rakyat harus menunggu 160 tahun lagi agar semuanya bisa dapat sertifikat, 160 tahun lagi. Siapa yang mau menunggu selama itu? tunjuk jari saya beri sepeda," kata Jokowi yang disambut tertawa hadirin.

"Tapi dengan lompatan kecepatan yang kita miliki saat ini, sampai hari ini totalnya sudah 109 juta sertifikat yang kita berikan ke masyarakat," ujarnya.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, lanjutnya, menargetkan hingga 2024 mereka akan mencapai 120 juta sertifikat tanah yang dirilis. Dengan demikian, kurang 6 juta lagi total sertifikat tanah yang harus diberikan kepada masyarakat Indonesia.

"Itu yang namanya kerja. Saya lihat memang di kantor BPN kerja sampai malam terus. Memang harus begitu berikan pelayanan ke masyarakat," pungkas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Permainan emas kripton di dunia lain masih belum bisa dihentikan

Kemenhub Ungkap Tantangan Dalam Menata Terminal Biar Kian Asyik******

Kementerian Perhubunganmengungkap sejumlah tantangan yang mereka hadapi dalam merevitalisasi terminaltipe A supaya bisa makin menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

Tantangan tersebut dikemukakan oleh Direktur Prasarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Toni Tauladan. Ia mengatakan kementeriannya sudah berupaya memperbaiki kualitas dan kenyamanan terminal dengan merevitalisasinya.

Hasilnya, selama kurun waktu 2019-2023, 34 berhasil direvitalisasi. Revitalisasi katanya berhasil meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan terminal.

Salah satunya menyangkut sinergi dengan pemerintah daerah. Ia mengatakan dalam revitalisasi terminal, peran atau kewenangan pemerintah pusat terbatas sampai dengan terminal tipe A.

Sasaran terminal tipe A adalah angkutan antar kota antar provinsi (AKAP). AKAP katanya, harus ditunjang oleh angkutan kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Artinya, harus ada integrasi agar layanan AKAP yang sudah baik itu bisa berlanjut ke AKDP, angkutan kota hingga angkutan desa. Nah, selama ini, masalah itulah yang menghantui revitalisasi terminal.

Sering katanya, terminal sudah direvitalisasi dengan bagus. Kedatangan bus AKAP juga sudah tertata dengan baik jadwalnya.

Tapi ketika penumpang turun di terminal, mereka tidak terlayani angkutan penunjang. Pasalnya, karakter layanan angkutan kota dalam provinsi, angkot dan angkudes biasanya hanya sampai jam 9 malam atau paling banter 11.

"Karakter AKAP karena melintas antar provinsi umumnya pasti waktunya melintas hari pagi sekali atau malam sekali, sementara karakter AKDP, angkot, angkudes biasanya rata-rata jam 11 malam sudah jarang. Kadang jam 9. Jaminan ini lah yang belum ada," katanya dalam program diskusi"Secret at Newsroom: Terminal Ciamik, Naik Bus Pun Asyik"yang tayang di CNNINdonesia.com, Jumat (1/12) malam.

Untuk itulah katanya, pihaknya berupaya menyelaraskan masalah itu dengan pemerintah daerah. Pihaknya berharap dengan upaya itu, ke depan ada jaminan ketika bus AKAP masuk terminal, ada penumpang turun, minimal dia dilayani bus AKDP, angkot maupun angkudes sehingga dia bisa sampai tujuan dengan nyaman. 

"Jadi masih diperlukan integrasi angkutan yang bisa akomodolir penumpang supaya ketika dia turun di terminal tipe A ada angkutan feeder yang bisa mengantarkan dia ke tujuannya baik AKDP maupun angkot atau angkudes. Ini harus ada keterpaduan revitalisasi terminal tipe A dengan feedernya," katanya.

"Feeder harus saling mendukung supaya masyarakat nyamannya bukan hanya di terminalnya saja tapi sampai ke tujuan akhirnya juga," tambahnya.

Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setiowarno mengatakan dalam menyelaraskan masalah itu, Kementerian Perhubungan perlu bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Paling tidak katanya, Kementerian Dalam Negeri bisa memberikan solusi kepada pemerintah daerah bila masalah itu terkait keterbatasan anggaran revitalisasi angkutan.

"Kemendagri punya regulas untuk memaksa daerah mengalokasikan APBD untuk merevitalisasi angkutan di daerah masing masing meski tidak semua," katanya.

Dewa Bunga dan Selir Iblis

Susah Dapat Kredit, Pengusaha Desak Pemerintah Atur Perdagangan Kratom******

Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo) mendesak pemerintah untuk segera mengatur regulasi tata niaga kratom.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pekrindo dalam dalam audiensi bersama Komisi IV DPR RI, Senin (4/12). Ia menyebut penetapan regulasi yang masih alot membuat aktivitas perekonomian kratom pun terganggu.

"Hingga saat ini regulasi kratom belum jelas sehingga masyarakat yang sudah terlanjur menggantungkan ekonominya di komoditas ini kecewa dan was-was akan kegiatan ekonominya," ucap Yosef.

Menurut Yosef, saat ini sejumlah pihak masing simpang siur dalam menempatkan kedudukan kratom.

Padahal, Kementan sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

Dalam beleid itu, kratom masuk dalam daftar komoditas tanamanan obat binaan Dirjen Hortikultura.

Namun, status kratom kembali tidak jelas. Pasalnya, masih di tahun yang sama Kepmentan Nomor 104 Tahun 2020 dibatalkan dan direvisi menjadi Kepmentan Nomor 591 tahun 2020.

Dalam beleid baru itu, kratom dihilangkan dalam daftar tanaman obat.

Yosef menuturkan kondisi ini karena dipengaruhi oleh Kepmentan Nomor 591 tahun 2020 dan kratom dihilangkan dalam daftar tanaman obat (BPOM) lewat surat edaran nomor HK.04.4.42.42.019.16.1740 Tahun 2016 yang melarang penggunaan kratom obat tradisional suplemen kesehatan.

Selain itu Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mengeluarkan larangan yang tertuang dalam surat pernyataan SIKAP tanggal 31 Oktober 2019 terkait peredaran dan penyalahgunaan kratom di indonesia.

Di sisi lain, berdasarkan hasil Lab BNN dengan nomor R/06/XI/BL/BL.00.00/2015 yang dikeluarkan pada 31 November 2015, menyatakan kratom negatif alias tidak mengandung narkotika.

Begitu juga dengan hasil Lab BNN di Balikpapan dengan nomor bukti 17974/2019/NNF/ yang hasilnya menyatakan kratom negatif tidak mengandung narkotika.

"Berarti dengan dua hasil itu dari BNN jelas kratom bukanlah produk yang berbahaya karena dari sisi kearifan lokal sudah digunakan masyarakat yang hidup di Kalimantan dan hingga saat ini belum ada ditemukan kasus yang melibatkan kratom," imbuh Yosef.

Tak hanya itu, ia juga menyebut kratom tidak masuk dalam golongan narkotika sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, kratom tidak dilarang untuk ekspor.

Yosef menyebut dampak permasalahan dengan kondisi status regulasi abu-abu ini jelas dirasakan petani dan pengusaha. Salah satunya, para pengusaha tidak bisa mendapat fasilitas pemberian modal dari perbankan.

"Perbankan juga tidak bisa memberikan fasilitas Letter of Credit atau L/C sehingga kegiatan bisnis khususnya ekspor mengalami tingkat risiko yang sangat tinggi," kata Yosef.

Ketidakjelasan regulasi, kata Yosef, juga membuat pembinaan berkaitan budidaya hingga standar mutu kratom belum pernah dilakukan di instansi manapun. Terlebih, memang belum pernah ada penganggaran dana belanja seperti APBD yang dianggarkan untuk kratom.

"Dampak terutama di standar mutu yang hingga hari ini menjadi salah satu masalah utama yang terdampak barang ditolak oleh buyer bahkan ada dimusnahkan di negara pengimpor," tutur Yosef.

[Gambas:Video CNN]

Tanpa batas kita adalah monster

Pengusaha Sebut Cuan Kebun Kratom Lampaui Sawit******

Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo) mengungkapkan keuntungan menanam kratom lebih besar dibanding kelapa sawit.

Kratom merupakan obat alternatif sebagai penawar rasa sakit untuk berbagai kondisi medis. Dilansir dari laman Badan Narkotika Nasional (BNN), kratom menuai banyak kontroversi karena dampaknya yang memiliki efek candu.

Ketua Pekrindo Yosef menuturkan investasi menanam kratom adalah sebesar Rp15 juta per hektare(ha). Dengan modal sebesar itu, setiap panen petani bisa menghasilkan Rp25 juta.

"Kalau misalkan per pohon 2 kg, dalam jumlah 2.500 batang panen pertama 5 ribu kg, 5 ton, dikali Rp5 rib per kg daun basah, itu satu bulan Rp25 juta," kata Yosef dalam audiensi bersama Komisi IV DPR RI, Senin (4/12).

Sementara itu, investasi untuk menanam kelapa sawit adalah sebesar Rp60 juta per ha. Adapun keuntungan setiap panen hanya Rp4,5 juta.

Yosif merinci 1 ha kebun bisa menghasilkan 3 ton kelapa sawit. Adapun harga kelapa sawit saat ini mencapai Rp1.500 per kg.

"Sawit itu kurang lebih (investasinya) Rp4,5 juta per bulan per 1 ha dengan estimasi 2-3 ton per ha, (harga sawit) kurang lebih Rp1.000 per kg, Rp1.300 sampai Rp1.500," ujarnya.

Perdagangan kratom saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan dalam rangka membahas penataan perdagangan tanaman endemik Kalimantan tersebut.

"(Ke Istana) laporan pekerjaan. Antara lain laporan mengenai jenis tanaman kratom," kata dia saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

Menurut Zulhas, perdagangan kratom sangat menguntungkan bagi para petani di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, ia menyebut perdagangan kratom perlu diatur lantaran ada perbedaan cara pandang.

Namun, Zulhas tak merinci penataan seperti apa yang akan dilakukan, termasuk soal potensi nilai ekonomi dari kratom.

"Ya belum (dihitung), baru akan ditata ya," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

Tentang mimpi musim panas

Belanja Awal Bulan di Transmart Full Day Sale Bertabur Diskon******

Mau belanja hemat di awal bulan? Bisa dong kalau belanjanya di Transmart Full Day Sale yang bertabur diskon!

Enggak tanggung-tanggung, Transmart kasih diskon 50 persen dan ekstra diskon 20 persen yang berlaku satu hari aja, pada Minggu (3/12).

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Diskon 20%

Cukup dengan melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Belum punya kartu kredit Bank Mega? Tenang, bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Nah bagi yang belum memiliki Allo Prime cukup unduh aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgradeakunnya ke Allo Prime.

Ada banyak aneka produk terpilih yang didiskon lho, mulai dari produk segar, elektronik, sampai sepeda listrik. Lengkap banget kan?

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya. Kunjungi Transmart terdekat besok dan borong belanjaan yang banyak!

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

Harga Cabai Naik 60 Persen Dorong Inflasi di Madiun******

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Jawa Timur, mencatat inflasi sebesar 0,48 persen pada November 2023 imbas kenaikan harga cabai rawit, yang mencapai 60,72 persen.

Kepala BPS Kota Madiun Abdul Azis mengatakan kenaikan harga komoditas cabai rawit memberikan andil sebesar 0,25 persen terhadap inflasi di Kota Madiun.

Menurut dia, kenaikan harga cabai rawit pada November lebih tinggi dibanding Oktober yang hanya 29,4 persen. Salah satu penyebabnya adalah faktor cuaca yang mengakibatkan petani gagal panen, sehingga berdampak pada pasokan.

"Kalau inflasi tinggi itu dampaknya daya beli masyarakat menjadi berkurang. Kalau biasanya beli cabai rawit Rp10.000, karena ada kenaikan harga, maka masyarakat mengurangi konsumsi cabai rawitnya," kata Abdul mengutip dari Antara, Minggu (3/12).

Kenaikan harga cabai rawit, juga berdampak terhadap keberlangsungan usaha warung makan, maupun produsen pembuatan sambal pecel di Kota Madiun.

Mereka harus bisa mencari cara agar harga produknya tetap terjangkau, namun tidak menurunkan kualitas yang dihasilkan.

"Dampak dari kenaikan harga cabai rawit, pencatatan kami, komoditas nasi dengan lauk ini juga mengalami inflasi pada November. Itu baru di rumah makan, belum lagi di industri pembuatan sambal pecel," katanya.

Lihat Juga : Zulhas Akui Harga Beras Hingga Cabai Masih Mahal

Selain cabai rawit, terdapat sejumlah komoditas lain pemicu inflasi pada November 2023 di Kota Madiun, di antaranya beras, rokok kretek, bawang merah, gula pasir, dan telur ayam ras.

"Selain cabai rawit, harga beras juga masih mendorong terjadinya inflasi November 2023 di Kota Madiun," ujarnya.

Sedangkan, komoditas penekan inflasi, di antaranya harga bensin, tarif KA, ayam hidup, daging ayam ras, minyak goreng, tomat, tempe, serta bawang putih dan daging sapi.

Sementara itu, dari delapan kota penghitung inflasi nasional di Jatim, semuanya mengalami inflasi. Adapun inflasi tertinggi, terjadi di Sumenep 0,87 persen.

Kemudian, Madiun 0,48 persen, Probolinggo 0,44 persen, Banyuwangi 0,42 persen. Disusul Malang 0,40 persen, Kediri 0,38 persen, Jember 0,28 persen, dan Surabaya 0,26 persen.