situs judi slot online indonesia 250Jutaan kata 37552Orang-orang telah membaca serialisasi
《tabel cicilan kredivo》
MAKI gugat Polda Metro Jaya terkait kasus Firli******
Polda Metro Jaya terkait belum ditahannya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
"Padahal penetapan tersangka terhadap Firli sudah berlangsung cukup lama, yaitu lebih dari tiga bulan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada pers di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan bahwa gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri (FB) oleh Polda Metro Jaya sudah didaftarkan pada Jumat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Menurut dia, gugatan tersebut diajukan untuk melawan termohon satu Kapolda Metro Jaya, termohon dua Kapolri dan termohon tiga Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.
Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan
Boyamin menuturkan, pokok permohonan gugatan praperadilan yang diajukan, yaitu bahwa Kapolda dan Kapolri telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.
Pokok permohonan lainnya, yaitu untuk dipatuhi putusan ini oleh para termohon maka diperlukan perintah hakim kepada para termohon melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.
"Selain itu para termohon seharusnya segera melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik," tuturnya.
Sementara itu, untuk petitum atau permintaan kepada hakim, yaitu bahwa pemohon sah pihak ketiga berkepentingan mengajukan praperadilan "a quo". PN Jakarta Selatan (Jaksel) berwenang menyidangkan.
Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri
Kemudian menyatakan termohon satu dan termohon dua telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.
Selanjutnya memerintahkan para termohon melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.
Lalu memerintahkan para termohon untuk melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI Jakarta.
"Memerintahkan termohon dua untuk membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah komando langsung dari Kapolri," katanya.
Selain MAKI, gugatan praperadilan serupa juga dilayangkan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Airlangga: Pembangunan Giant Sea Wall Butuh Rp600******
Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebut pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea walldi utara Pulau Jawa membutuhkan anggaran Rp700 triliun.
Airlangga mengatakan kebijakan itu sudah berjalan dan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia menyebut pemerintah akan menggandeng swasta untuk membangun tanggul itu.
"Estimasi biaya mungkin bisa Rp600 sampai Rp700 tergantung berapa besar karena itu studinya kita sedang siapkan. Kita bicara triliun," kata Airlangga di Bandung, Jumat (19/1).
Dia menyebut banyak investor yang tertarik dengan proyek ini. Namun, ia belum mau membeberkan siapa investor-investor yang dimaksud.
"Dananya investor banyak yang mau masuk," ujarnya.
Airlangga mengatakan kebijakan ini penting untuk melindungi masyarakat. Dia berkata masyarakat di utara Pulau Jawa terancam banjir rob seiring perubahan iklim.
"Kita akan melihat di pesisir utara dampak ke masyarakat dan dampak kepada kawasan ekonomi yang ada di sana karena kawasan ekonomi kita sebagian besar di utara dan ini bisa terancam oleh rob," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan giant sea wall diperlukan untuk mencegah rob di Jakarta dan daerah-daerah di utara Pulau Jawa.
Lihat Juga :![]() |
Proyek itu kembali menjadi sorotan setelah calon presiden Prabowo Subianto membahasnya dalam seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).
Dia menyindir komitmen politisi membangun tanggul raksasa di utara Jawa. Prabowo mengatakan proyek ini penting untuk melindungi masyarakat, tetapi tak diminati politisi karena butuh waktu 40 tahun.
"Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," ucap Prabowo di seminar itu.
(dhf/chs)Bapanas: Neraca Beras Defisit Januari******
Badan Pangan Nasional (Bapanas)/ National Food Agency(NFA) mengungkapkan fenomena kekeringan berkepanjangan (el nino) menyebabkan neraca bulanan beraspada Januari dan Februari 2024 defisit.
Karenanya, pemerintah melalui Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk melakukan impor beras sebesar 2 juta ton ditambah 1,5 juta ton pada 2023.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan kebijakan tersebut merupakan alternatif pahit yang harus ditempuh dalam kondisi produksi padi nasional tengah menurun akibat perubahan iklim El Nino. Dalam beberapa bulan terakhir, dampak el nino baru dirasakan dua hingga tiga bulan setelahnya.
"Sesuai penugasan NFA kepada Bulog, stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) yang ada di Perum Bulog minimal secure di angka 1 juta ton. Beras yang berasal dari importasi pun kita jadikan sebagai penguatan stok CBP," sambungnya.
Sepanjang 2023, stok CBP terjaga selalu di atas 1 juta ton. Dengan kondisi stok yang mumpuni tersebut, CBP digelontorkan ke masyarakat melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam bentuk operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta penyaluran bantuan pangan beras kepada lebih dari 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Tahun lalu, Bapanas bersama pemerintah daerah telah berhasil menggelar program Gerakan Pangan Murah (GPM) mencapai 1.626 titik lokasi yang tersebar di 36 provinsi dan 324 kabupaten kota di seluruh Indonesia.
Kemudian realisasi penyaluran beras SPHP berhasil mencapai 1,16 juta ton dari target 2023 di angka 1,08 juta ton. Sementara, bantuan pangan beras telah terlaksana selama 7 bulan dalam 2 tahapan.
Lihat Juga :Pengusaha Ritel dan Mal Merasa Dihambat Pemerintah dalam Berbisnis |
"Di 2024 ini, Badan Pangan Nasional bersama Bulog senantiasa berkomitmen untuk memprioritaskan menyerap produksi dalam negeri. Karena itu, momentum panen raya mendatang harus betul-betul dioptimalkan," ujarnya.
Mengutip prediksi Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia akan mengalami defisit beras pada Januari-Februari 2024. Rinciannya, defisit Januari diprediksi 1,61 juta ton dan Februari 2024 minus 1,22 juta ton. Sehingga, total defisit beras diperkirakan 2,83 juta ton. Kondisi tersebut dapat menyebabkan eskalasi harga beras, sehingga perlu ada antisipasi.
"Importasi beras tidak banyak mempengaruhi harga di tingkat petani. Jika nanti Kementan (Kementerian Pertanian) telah berhasil wujudkan produksi beras lebih dari 2,5 juta ton dalam sebulan, kita harapkan harga beras mulai turun," ungkap Arief.
Arief menjelaskan importasi beras ditengarai tidak mempengaruhi penurunan harga di tingkat petani. Ini ditandai dengan adanya peningkatan indeks Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP). Perubahan positif yang signifikan dari NTPP ini biasa digunakan untuk melihat kesejahteraan petani.
Selama 2023, indeks NTPP mengalami perubahan positif. BPS mencatat NTPP pada Desember 2023 berada di 114,24. Ini lebih tinggi 0,28 poin dibandingkan bulan sebelumnya, yakni pada November 2023 yang tercatat 113,92.
Sementara dibandingkan pada NTPP tahun sebelumnya, yakni pada Desember 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 12,53 poin. Indeks NTPP pada Desember 2022 tercatat di 101,71.
Untuk 2024, melalui ratas, Presiden Joko Widodo menugaskan Bapanas untuk menugaskan Bulog melakukan importasi sebesar 2 juta ton untuk pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Bulog.
[Gambas:Video CNN]
Label:update situs slot gacor hari ini、slot 5000 tanpa potongan、link slot hong kong
Terkait:daftar slot online via dana、situs slot maxwin、angka jitu buat sgp hari ini、kupon cashback tokopedia、hotel slot88、link slot bonus 100、erek erek kapas、untung99 rtp、cicilan blibli tanpa kartu kredit、pinjaman online termudah
bab terbaru:dana 55 slot(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Riset dan pengembangan memegang peranan penting di balik kesuksesan Taiwanmembangun industri, khususnya semikonduktor.
Salah satu lembaga yang berperan adalah Industrial Technology Research Institute (ITRI) Taiwan. Lembaga yang berdiri sejak 1973 ini menjadi jembatan penghubung antara pemerintah, industri, hingga akademisi.
ITRI memiliki peran penting saat Taiwan berupaya beralih dari perekonomian padat karya menjadi industri yang berbasis teknologi.
"Tahun ini, (ITRI) ulang tahun yang ke-50. Sejak awal, misi kami adalah membantu industri Taiwan untuk mendapatkan bantuan dalam arena persaingan internasional," ujar Senior Vice President (ITRI) Stephen Su dalam program Asia Forward yang tayang pada, Kamis (18/1) lalu.
Su menerangkan lembaga risetnya mempekerjakan lebih dari 6.000 orang dan dibiayai oleh pemerintah serta dunia usaha. Dengan anggaran tahunan sekitar 20 miliar dolar Taiwan (sekitar Rp9,9 triliun per tahun), riset lembaganya diarahkan untuk menjawab kebutuhan industri dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
"Kami tidak menciptakan semua teknologi ini untuk menghasilkan uang. Jadi bagaimana kalau kita bisa membuat hidup kita lebih baik dan membuat masa depan kita lebih baik," terangnya.
ITRI membuat penelitian jangan pendek, menengah dan panjang. Para penelitinya disebar ke berbagai belahan dunia sebelum akhirnya melakukan transfer keilmuan dan menciptakan nilai tambah.
Lihat Juga :ASIA FORWARDMenlu Joseph Wu: Taiwan Siap Mempertahankan Diri |
"Kami pergi ke luar negeri untuk belajar dari pengalaman, dan kemudian dari kelompok orang tersebut," jelasnya.
Per September 2023, ITRI sudah menghasilkan 32.268 hak paten, memberikan layanan industri sebanyak 17.464 dan melakukan transfer teknologi 512 kali per tahun. Pada periode yang sama, perusahaan juga memiliki 163 startup dan lini usaha baru.
Dalam berinovasi, pihaknya memperhatikan titik keseimbangan antara manfaat dengan risikonya. Jangan sampai satu inovasi menguntungkan perusahaan saja tetapi tidak baik bagi kehidupan masyarakat.
Misalnya, teknologi kecerdasan buatan. Di satu sisi membantu kehidupan manusia tetapi juga ada kekhawatiran dapat memangkas lapangan kerja.
![]() |
"Artinya, semua teknologi ini dapat menggantikan manusia, tetapi satu nilai yang konstan adalah bahwa kita manusia masih perlu hidup," jelasnya.
Su menyadari untuk mengembangkan inovasi teknologi diperlukan talenta-talenta mumpuni. Pada industri semi konduktor, misalnya, ITRI menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan di Amerika Serikat, Jepang, dan sejumlah negara di Eropa. Hal itu membawa Taiwan masuk ke dalam rantai pasok industri global.
"Kami sebut ini bukan lagi dibuat di Taiwan tetapi dibuat oleh Taiwan. Ada perusahaan Taiwan dan negara lain di Eropa, Amerika dan Jepang. Nah, ketika perusahaan hulu dan hilir bekerja sama, kegilaan Taiwan sebenarnya ada di luar negeri, tetapi kami juga punya nilai-nilai kami sendiri," ujarnya.
Setelah sukses membawa Taiwan menjadi raja semikonduktor dunia, ITRI terus berinovasi. "Diharapkan Taiwan tidak hanya memiliki semikonduktor, kami juga bisa beralih dari konduktor sampai ke penerapannya," ujarnya.
Dipandu oleh Peta Jalan dan Strategi Teknologi 2035, riset dan pengembangan teknologi ITRI berfokus untuk mendukung terciptanya kehidupan pintar, kesehatan berkualitas, keberlanjutan lingkungan, hingga masyarakat yang memiliki ketahanan.
Dalam mewujudkan itu, ITRI terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Indonesia yang sedang membangun kota pintar di IKN Nusantara.
Saksikan wawancara lengkap CNN Indonesia dengan SVP ITRI Stephen Su dalam program Asia Forward bersama Maggie Calista dalam tayangan berikut:
[Gambas:Youtube]
Pengusaha meminta Kementerian Keuanganmemperlakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia seperti yang dilakukan Chinaterhadap pengusaha cilik mereka.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Juan Permata Adoe menyebut China adalah salah satu pengimpor terbesar barang-barang Indonesia. Di lain sisi, Negeri Tirai Bambu itu ia klaim punya kebijakan pemberian rabat 12 persen bagi UMKM yang mengekspor produknya.
Juan menegaskan jika ingin terjadi peningkatan ekspor UMKM lokal, Indonesia perlu mengimbangi kerja sama bilateral yang ada. Salah satu benchmark-nya adalah dengan China yang memberikan rabat alias potongan pajak.
"Mestinya kita harus bisa menyamakan kebijakan China dengan 12 persen memberikan rabat, Indonesia juga harus memberikan rabat 12 persen. Kepada siapa kami mengusulkannya? Melalui Kementerian UKM. Waktu kami berdiskusi, Pak Teten bilang, 'Ini duit dari mana?'," jelasnya dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).
"Nah, ini memang ranahnya ada di Kementerian Keuangan, ini budget-nya ada di situ. Ini harus jadi dorongan kepada semua industri untuk mendorong agar mempunyai kesamaan perilaku terhadap UMKM-nya, karena di China UMKM-nya sudah pasti begitu (mendapatkan rabat pajak ekspor 12 persen)," imbuh Juan.
Di lain sisi, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) heran dengan sikap pemerintah yang malah membatasi impor. Menurutnya, ini justru mempersulit pengusaha, terutama di sektor ritel.
Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebut langkah itu berpotensi menimbulkan masalah baru, alih-alih mewujudkan tujuan membesarkan industri dalam negeri atau produk-produk lokal.
"Kami dari APPBI mengusulkan kepada pemerintah, jika memang tujuannya adalah untuk melindungi produk dalam negeri, saya kira kurang tepat dengan pembatasan impor. Seharusnya produk dalam negeri itu yang diberi insentif, dibantu dengan segala fasilitas untuk berkembang, bukan dengan cara membatasi impor," saran Alphonsus.
"Apalagi ritel ini, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," tambahnya.
Keluhan serupa juga disampaikan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Mereka keberatan jika impor barang-barang ritel untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanah air dibatasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan Hippindo dan pengusaha lain tersebut. Ia menekankan pemerintah masih perlu belajar dari perkembangan sektor ritel di negara lain sebagai pembanding dalam membuat kebijakan.
"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," ucap Airlangga dalam sambutannya.
"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambahnya.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan risiko berat kerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya rentan terseret masalah hukum.
"Karena saya bisa mengerti, di BUMN, kadang-kadang di BUMN itu ya kita kerja baik belum tentu (mendapat) terima kasih, betul Bu Dirut (Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati)? Nanti kalau salah sedikit masuk penjara, dipanggil-panggil lagi. Jadi, akhirnya semua orang takut-takut," ujar Ahok dalam acara ground breaking Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) di Jakarta Barat, Rabu (18/1).
Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, cukup banyak petinggi BUMN yang terseret kasus korupsi. Di antaranya, ada mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara yang ketahuan menyelundupkan Harley Davidson dan Brompton melalui maskapai negara itu pada Desember 2019.
Lalu, ada juga mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan yang melakukan korupsi saat pengadaan liquefied natural gas (LNG) pada periode 2011-2021. Pada September 2023 lalu, KPK menetapkan Karen sebagai tersangka.
Berikut daftar petinggi BUMN yang tersandung kasus korupsi berdasarkan catatan redaksi:
Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga pejabat anak usaha BUMN dalam kasus dugaan korupsi proyek Tol Jakarta Cikampek II elevated alias Tol MBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat pada September 2023.
Ketiganya adalah Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.
Lihat Juga :Pertamina Hormati Proses Hukum soal Temuan BPK yang Dilaporkan ke KPK |
KPK resmi menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) pada September 2023.
Karen menjadi tersangka untuk kasus pengadaan LNG pada PT Pertamina di periode 2011-2021. Penetapannya sebagai tersangka diperkuat dengan bukti permulaan yang cukup sehingga naik pada tahap penyidikan.
Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Akshara terbukti terlibat dalam penyelundupan Harley-Davidson dan sepeda Bropton dalam maskapai negara tersebut pada 2019 lalu.
Selain Ari, Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia juga memecat empat direksi lain karena kasus tersebut. Mereka adalah, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, dan Direktur Human Capital Heri Akhyar.
Lihat Juga :Survei Bloomberg ke 17 Ekonom: Anies Unggul dari Prabowo dan Ganjar |
KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Budi Tjahjono sebagai tersangka korupsi kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) saat masih menjadi pejabat di PT Jasindo.
Pada akhir 2023, ia ditetapkan menjalani hukuman penjara 7 tahun dari sebelumnya hanya 5 tahun lanaran kalah banding.
Pada April 2023 lalu, Destiawan Soewardjono ditangkap KPK atas dugaan kasus korupsi karena melawan hukum dengan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu.
Penyidik Kejaksaan Agung menyangkakan DES melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Peranan Tersangka DES dalam perkara ini yaitu secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana SCF dengan menggunakan dokumen pendukung palsu, untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek pekerjaan fiktif.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Kementerian PUPR buka suara soal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wallsepanjang pantai utara (pantura) Jawa yang baru-baru ini diungkapkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan MenhanPrabowo Subianto.
Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan proyek tersebut merupakan rencana besar. Ia mengungkapkan diskusi mengenai proyek sudah pernah dibahas sejak 2016.
Namun, Zainal belum tahu secara detil terbaru terkait proyek.
Oleh karena itu, Zainal juga belum mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun giant sea wall pantura.
Rencana pembangunan giant sea wall pantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.
"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).
Selain itu, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura juga penting lantaran pembangunan tanggul yang hanya separuh-separuh kurang efektif. Saat ini, program laut Jakarta sudah masuk program strategis nasional (PSN).
Lihat Juga :Faisal Basri Sebut Sejumlah Menteri Mulai Tak Nyaman Bantu Jokowi |
"Sehingga langkah berikut tentu perlu action untuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.
Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.
Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.
"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.
"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.
Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).
"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)Abdullah Azwar Anas mengungkapkan 249.930 pegawai non ASN atau honorer lulus seleksi CASN 2023.
Ia menuturkan jumlah honorer yang lulus itu tersaring dari total 2,35 juta peserta seleksi.
"Sebanyak 249.930 non asn telah dinyatakan lulus seleksi dgn rincian 836 lulus CPNS, 144.980 PPPK guru, 62.740 PPPK nakes, 41.410 PPPK tenaga teknis," tutur Anas dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Rabu (17/1).
Dengan begitu, sisa honorer yang terdata di data base BKN adalah 1.784.584 atau 140.433 di antaranya honorer eks THK-II.
Pemerintah sendiri perlu merampungkan penataan negara honorer sampai dengan Desember 2024. Hal ini seiring akan dihapuskannya posisi tersebut.
Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN pun dilakukan agar mereka tidak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan kata lain, pemerintah masih punya tugas untuk menyelesaikan penataan tersebut.
Anas mengatakan salah satu strategi yang dijalankannya adalah melalui seleksi CASN 2024. Selain itu, ia juga akan menyiapkan mekanisme khusus bagi tenaga honorer yang tidak lulus seleksi agar menjadi PPPK paruh waktu.
"(Dalam seleksi CASN 2024) PPPK menjadi fokus utama pemerintah untuk penataan tenaga Non ASN, sehingga 100 persen formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai Non ASN di instansi pemerintah," ujar Anas.
[Gambas:Video CNN]
《tabel cicilan kredivo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,new hoki slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《tabel cicilan kredivo》bab terbaru。