04 erek erek togel

Matahari menerobos langit

Ekonom Sebut Harusnya UMP 2023 Naik 11 Persen******

Pengamat tak sepakat dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang membatasi kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar maksimal 10 persen.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat jika pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa bertahan di angka 4 persen pada 2023, seharusnya kenaikan UMP bukan 10 persen.

"Jadi kalau 11 persen bisa mengkompensasi inflasi sekaligus para pekerja bisa memiliki tambahan daya beli. Kalau dilihat dari sisi tambahan daya beli, maka akan ada uang yang bisa lebih banyak dibelanjakan dan itu bakal menjadi stimulus bagi perekonomian. Idealnya bukan 10 persen, tapi 11 persen. Itu paling minimum dan kata-katanya tidak ada maksimal, tapi minimum," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Bahkan, Bhima secara khusus merinci bahwa UMP DKI Jakarta pada 2023 seharusnya bisa naik 12 persen. Tapi untuk DKI kenaikan sampai dengan 12 persen susah dilakukan karena Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 menegaskan bahwa kenaikan maksimal hanya 10 persen.

Selain itu, ia juga menganggap aturan baru ini juga rancu dengan konsep di mana seharusnya upah minimum dipandang sebagai perlindungan. Seharusnya, tidak perlu disematkan kata-kata maksimal karena bakal multitafsir dalam implementasinya.

"Kami gak sepakat dari awal penggunaan PP Nomor 36 Tahun 2021, harusnya kembali ke PP Nomor 78 Tahun 2015 menggunakan pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Sebaiknya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 itu direvisi lagi, disesuaikan dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 karena posisi UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat dan saat ini belum ada perbaikan UU Ciptaker," pungkasnya.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak juga menganggap kenaikan upah minimum menggunakan aturan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tetap akan kecil, bahkan tidak sampai 10 persen.

"Memang kalau rumus kenaikan upah minimum di PP Nomor 36 Tahun 2021 belum diperbaiki, dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 kenaikan upah minimum 2023 tetap masih kecil. Tidak sampai 10 persen karena inflasi 2022 juga paling tinggi 10 persen," jelasnya.

Namun, Payaman menganggap jika upah minimum bisa naik sekitar 10 persen itu tergolong sedang. Pasalnya, jika melebihi 10 persen akan memberatkan pengusaha. Keleluasaan pasar bakal terdampak karena rendahnya daya beli masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa produktivitas dan daya saing perusahaan domestik masih rendah sehingga tidak mampu bersaing dengan barang impor karena produktivitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada umumnya rendah.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mencoba merinci proyeksi kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 menggunakan formula dalam beleid yang diteken Ida pada Rabu (16/11).

Rumus kenaikannya= Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

"Kalau pakai formula dengan inflasi September sebesar 4,61 persen ditambah 0,30 dikali pertumbuhan ekonomi, maka terdapat tambahan sebesar 1,78 persen. Setidaknya tahun depan kenaikannya (UMP DKI Jakarta) sebesar 6,39 persen. Pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal III sebesar 5,94 persen," hitung Tauhid.

Saat ini, UMP DKI Jakarta ada di angka Rp4.573.845 per bulan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang menolak banding Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tentang nilai UMP 2022.

Jika ada kenaikan 6,39 persen, maka UMP DKI Jakarta 2023 hanya menjadi Rp4.866.113 berkat kenaikan Rp292.268.

Ida menetapkan aturan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah. Salah satunya, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut seperti dikutip Sabtu (19/11).

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru Papua Dapat Dana APBN di 2023******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan tiga provinsi daerah otonomi baru (DOB) Papuaakan mendapatkan anggaran dari APBN 2023 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan disampaikan Presiden Jokowi.

Tiga provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

"Untuk Papua yang tiga Papua pertama, karena sudah ada UU (pemekaran) muncul sebelum UU APBN 2023, kita akan masukkan di dalam perpres terkait DIPA sehingga penganggaran untuk pelaksanaan provinsi baru akan masuk dalam nanti DIPA yang akan disampaikan Presiden di 2023," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Sementara, terkait Provinsi Papua Barat Daya yang baru disahkan, Sri Mulyani mengaku akan merencanakan langkah-langkah lanjutan. Pasalnya, pengesahan UU Papua Barat Daya dilakukan setelah UU APBN 2023 diketok. Langkah itu salah satunya adalah membagi dana dari provinsi induk ke provinsi baru.

"Tapi yang paling penting, provinsi-provinsi tersebut bisa berjalan dan berfungsi secara optimal pada tahun-tahun pertama. Dari sisi implikasi keuangannya nanti kita akan bagikan antara provinsi induk dan provinsi pemekaran tersebut," tuturnya.

Nantinya, ia menjelaskan akan ada perubahan dari sisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Karena di Papua ada Otsus, termasuk Dana Desa, kami akan lihat berdasarkan demarkasi daerah, populasi, dan berapa ASN yang bergerak atau berpindah ke provinsi baru," tegas Sri Mulyani.

Diketahui, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di rapat paripurna DPR, Jumat (18/11).

Maka, total ada empat daerah otonom baru (DOB) Papua. Perubahan aturan terkait pemilu ini diperlukan karena pembentukan provinsi baru di Papua berimplikasi pada perubahan daerah pemilihan dan keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah pemekaran.

[Gambas:Video CNN]

dewa serigala liar

Buruh Sebut Permenaker 18/2022 Masih Tunjukkan Ketimpangan Upah******

Serikat buruh masih belum puas dengan penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18/ 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) 2023. Aturan tersebut diklaim masih menunjukkan ketimpangan.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai hadirnya Permenaker tersebut belum menjawab tuntutan buruh.

"Sebenarnya ini masih menunjukkan ketimpangan, di mana sejak pandemi upah buruh tidak terjadi kenaikan bahkan dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen berimplikasi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok," tegas Nining kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

KASBI menegaskan ketentuan maksimal 10 persen kenaikan upah minimum 2023 dalam Permenaker Nomor 18/2022 tidak sejalan dengan tuntutan buruh.

"Tuntutan KASBI secara nasional (kenaikan upah minimum) 30 persen agar ada pemerataan dan peningkatan pendapatan buruh dengan situasi harga-harga semakin tinggi dampak dari kenaikan. (Dasar perhitungan) dari hasil survei 64 item harga-harga kebutuhan ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi," jelasnya.

Di lain sisi, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengapresiasi hadirnya aturan baru Menaker soal penetapan UMP 2023 tersebut. Hal ini berarti secara tidak langsung pemerintah mengakui bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan adalah ketentuan yang tidak menyejahterakan pekerja Indonesia.

Namun, Aspek menayangkan formula baru yang digunakan dalam Permenaker tersebut. Mirah menganggap formula itu belum maksimal karena kenaikan upah minimum 2023 dibatasi dengan indeks tertentu.

"Seharusnya formula kenaikan upah minimum dikembalikan saja kepada formula yang ada pada PP Nomor 78/ 2015 Tentang Pengupahan, yaitu kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi," jelas Mirah.

Terlepas dari itu, Mirah menegaskan agar kelompok pengusaha berjiwa besar dengan tidak ngotot menolak aturan baru Menaker itu, mengingat selama ini pemerintah sudah banyak memberikan insentif kepada pelaku usaha. 

Aspek juga mendesak kepada gubernur dan bupati/walikota untuk memaksimalkan peran dewan pengupahan daerah agar besaran kenaikan upah minimum bisa maksimal demi kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan lima catatan terkait aturan baru Permenaker Nomor 18/ 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

Salah satu catatannya adalah rumus perhitungan kenaikan upah dalam Permenaker Nomor 18/ 2022 yang dianggap ruwet. Said lantas memberikan dua alternatif perhitungan.

Menurutnya, kenaikan upah minimum dihitung menggunakan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, di mana inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah Januari-Desember pada tahun berjalan. Sedangkan alternatif kedua dengan menghitung standar biaya hidup alias living cost.

"Untuk Indonesia, standar biaya hidup dinamai kebutuhan hidup layak (KHL) yang terdiri dari 64 item KHL, mulai dari harga daging, beras, baju, dan seterusnya. Hasil survei KHL inilah yang dirundingkan di Dewan Pengupahan untuk direkomendasikan kepada bupati/wali kota maupun gubernur," jelas Said dalam konferensi pers, Minggu (20/11).

Kendati, Said Iqbal masih berharap kenaikan upah minimum 2023 menyentuh 13 persen sesuai tuntutan awal Partai Buruh dan KSPI, di mana rumus perhitungan yang digunakan adalah inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Nenek moyang Jindan di zaman modern

Ulang Tahun ke******

Di ulang tahun ke-65, Astra menggandeng Kementerian Kesehatan menggelar Festival Kesehatan Astra 2022 sebagai bagian komitmen kontribusi mewujudkan masyarakat Indonesia sehat. Kali ini program dikhususkan untuk Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Indonesia Bagian Timur.

Ajang ini juga digelar sekaligus memperingati Hari Kesehatan Nasional 2022 dan dilaksanakan di Kampung Berseri Astra (KBA), Tegehsari, Bali, Sabtu (19/11).

Bertajuk "Establish Sustainable Family Wellness", Festival Kesehatan Astra 2022 digelar untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa kesehatan dan kesejahteraan bangsa dimulai dari lingkungan keluarga yang sehat.

Kemudian festival dilanjutkan oleh pencanangan Posyandu Prima di Desa Tonja, aktivitas kesehatan anak dan keluarga berupa rangkaian cuci tangan pakai sabun yang diikuti 650 peserta, lomba memasak makanan sehat keluarga, serta gerakan donor darah di wilayah Grup Astra di seluruh Indonesia.

Nantinya total peserta donor darah juga akan dikonversikan menjadi bantuan alat posyandu di seluruh Indonesia.

"Melalui kegiatan Festival Kesehatan Astra 2022, kami berharap dapat menjadi awal kolaborasi bersama Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar bersama Astra dalam penyelenggaraan transformasi pelayanan kesehatan primer, serta kedepannya dapat dilaksanakan di provinsi, kabupaten dan kota lain yang menjadi lokasi binaan Astra," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, Maria Endang Sumiwi.

Chief of Corporate Human Capital Development Astra, Aloysius Budi Santoso, menyampaikan selama 65 tahun Astra menyadari bahwa kesehatan merupakan pilar terpenting dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia mengatakan, bersama Kementerian Kesehatan RI, Astra juga terus berupaya berkolaborasi dalam mendukung program kesehatan terus berkembang demi Indonesia yang lebih sehat.

Penguasa perjalanan pesawat

IHSG Ambruk ke 7.030 Usai 9 Sektor Melemah******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.030  pada Selasa (22/11). Indeks saham melemah 32,65 poin atau minus 0,46 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,10 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 242 saham menguat, 260 terkoreksi, dan 201 lainnya stagnan. Terpantau, sembilan dari sebelas indeks sektoral kompak melemah, dipimpin oleh sektor teknologi di angka 2,07 persen.

Bursa saham Eropa terpantau dominan melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,12 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,15 persen, dan indeks DAX di Jerman turun 0,36 persen.

Tak jauh beda, bursa Amerika kompak memerah. Indeks S&P 500 turun 0,39 persen, indeks NYSE melemah 0,21 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 1,09 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dunia para dewa di akhir zaman

Pertamina Pastikan Penyaluran BBM di Medan Aman Meski Banjir******

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan LPG aman terkendali usai sejumlah wilayah di Kota Medan, terendam banjir.

"Kami pastikan penyaluran BBM serta LPG aman di Kota Medan," ujar Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Agustiawan, Sabtu (19/11).

Lihat Juga : Dalih Menaker Rilis Aturan UMP 2023 Tak Boleh Naik di Atas 10 Persen

Agustiawan mengatakan masyarakat yang membutuhkan informasi serta layanan Pertamina Patra Niaga dapat menghubungi Pertamina Call Center di 135 yang selalu siaga selama 24 jam.

"Kami turut prihatin atas bencana banjir ini, semoga kondisi ini segera pulih sehingga masyarakat bisa beraktivitas normal kembali," katanya.

Lihat Juga : Dalih Menaker Rilis Aturan UMP 2023 Tak Boleh Naik di Atas 10 Persen

Diketahui, ribuan rumah di Kota Medan, terendam banjir usai hujan deras dan angin kencang pada Jumat (18/11).

Banjir tak hanya merendam rumah warga, namun juga jalan umum dan fasilitas lainnya. Bahkan di beberapa titik ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, M Husni mengatakan dari pendataan yang dilakukan petugas, terdapat 1.699 rumah serta 5.907 jiwa yang terdampak banjir.

"Banjir disebabkan hujan intensitas tinggi dan hujan daerah pegunungan mulai pukul 19.30 wib di wilayah Kota Medan. Untuk ketinggian air bervariasi," kata Husni kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (19/11).

Lihat Juga : 10 Ribu Tenaga Kerja Filipina di Arab Saudi Belum Dapat Gaji dari 2015

Husni menyebut banjir menerjang sembilan kecamatan, antara lain Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Baru.

Kemudian Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Selayang, dan Kecamatan Medan Maimun.

"Di samping curah hujan yang tinggi, sungai meluap karena di kawasan hulu terjadi hujan. Ada tiga sungai induk yang meluap antara lain Sungai Deli, Sungai Belawan, dan Sungai Bedera," ujarnya.