slot wajib maxwin

Naruto: Dewa Kota

24,8 Juta Pelaku UMKM Terdampak Covid Dapat Bantuan Pemerintah Rp44 T******

MenteriKoperasidan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki 24,8 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi covid-19 telah menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah selama periode 2020-2021.

Ia mengungkap total BPUM yang disalurkan ke24,8 juta UMKM tersebut mencapai Rp44,16 triliun. Rinciannya; sebanyak Rp28,8 triliun disalurkan pada 2020 dan Rp15,36 triliun lainnya disalurkan pada 2021.

"Jadi sejak 2020 hingga 2021, pemerintah telah menyalurkan bantuan produktif BPUM sebesar Rp44,160 triliun kepada 24,8 juta pelaku usaha mikro selama covid-19," ucap Teten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (23/11).

Total penyaluran PEN selama pandemi covid tersebut bernilai Rp1,29 triliun.

"Selain itu, pada 2020 juga telah dilaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) berupa penyaluran dana bergulir pada 100 mitra LPDB dengan total penyaluran sekitar Rp1,29 triliun," sambung dia.

Sektor UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia. Saat pandemi covid-19 melanda, mereka ikut terdampak.

Berdasarkan data Kemenkop UKM pada 2020, sebanyak 163.713 UMKM dan 1.785 koperasi dilaporkan terdampak negatif covid-19. Karena itulah, pemerintah melaksanakan Program BPUM.

Program ini diharapkan menjadi penyelamat bagi pelaku UMKM untuk bertahan di situasi krisis saat ini.

Menurut Teten, BPUM sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengatasi dampak pandemi covid-19.

Dana BPUM dialokasikan untuk keperluan produktif seperti membeli bahan baku sebanyak 88,5 persen, alat produksi 23,4 persen, dan membayar gaji pegawai 2,1 persen.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Waktu: Gadis Petani Itu Sulit

Daftar 6 Rekomendasi Pengusaha untuk Capres Terkait Ekonomi Digital******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) menyerahkan sejumlah rekomendasi kebijakan di sektor ekonomi digitalkepada para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung di Pilpres 2024.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan rekomendasi itu merupakan bentuk aspirasi pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Tanah Air.

"Rekomendasi utama di bidang digital 5 tahun ke depan ini berfokus pada penciptaan landasan yang diperlukan untuk mendukung dan memberikan insentif kepada pelaku usaha," kata Shinta dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Selasa (28/11).

Kedua, kepala negara terpilih kelak juga perlu menyediakan portal online dan mendorong penguatan keterampilan digital.

Ketiga, membentuk badan teknologi nasional untuk pelaku usaha.

"Kemudian meluncurkan program UMKM go digitaldan menangkap peluang ekonomi digital karena ini berpengaruh pada UMKM Indonesia yang 97 persen dari ekonomi kita," imbuh Shinta.

Keempat, menciptakan platform startupteknologi berskala nasional dan Research And Development (RnD)di antara perusahaan terkemuka untuk menjadi mercusuar inovasi.

Kelima,memberikan insentif pada pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi pintar melalui berbagai mekanisme.

"Seperti insentif pajak, hibah, subsidi, dan lain-lain," kata Shinta.

Keenam,Apindo juga merekomendasikan kepada para capres-cawapres untuk membangun struktur peraturan ekonomi digital yang kuat melalui kebijakan-kebijakan kunci.

Indonesia, lanjut Shinta, juga berpotensi besar sebagai penyumbang utama ekonomi digital Asia Tenggara. Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, potensi ekonomi digital ASEAN sendiri diperkirakan akan bertumbuh ke angka US0 miliar pada 2025.

Angka tersebut pun diperkirakan naik menjadi US triliun pada 2030. Sepertiga dari angka tersebut berasal dari Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Penukaran Poin Super

Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2024******

Pemerintah daerah di Indonesia telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024pada Selasa (21/11).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan baru 30 gubernur yang telah menetapkan UMP di wilayahnya masing-masing.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara triparti di masing masing wilayah, sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuaian upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataan resminya Selasa malam.

Dalam PP Nomor 51 Tahun 2023, rumus kenaikan upah minimum 2024 mencakup tiga variabel yaitu Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Lihat Juga : UMP Banten 2024 Hanya Naik Rp66 Ribu Jadi Rp2,7 Juta

Berikut daftar UMP 2024 di seluruh provinsi di Indonesia, beserta kenaikannya.

1. Aceh (naik 1,38 persen)
Dari Rp3.413.666 menjadi Rp3.460.672

2. Sumatera Utara (naik 3,67 persen)
Dari Rp2.710.493 menjadi Rp2.809.915

3. Sumatera Barat (naik 2,74 persen)
Dari Rp2.742.476 menjadi Rp2.811.449

4. Kepulauan Riau (naik 3,76 persen)
Dari Rp3.279.194 menjadi Rp 3.402.492

5. Bangka Belitung (naik 4,04 persen)
Dari Rp3.498.479 menjadi Rp3.640.000

6. Riau (naik 3,2 persen)
Dari Rp3.191.662 menjadi Rp3.294.625

7. Bengkulu (naik 3,38 persen)
Dari Rp2.418.280 menjadi Rp2.507.079

8. Sumatera Selatan (naik 1,55 persen)
Dari Rp3.404.177 menjadi Rp3.456.874

9. Jambi (naik 3,2 persen)
Dari Rp2.943.000 menjadi Rp3.037.121

10. Lampung (naik 3,16 persen)
Dari Rp2.633.284 menjadi Rp2.716.497

11. Banten (naik 2,5 persen)
Dari Rp2.661.280 menjadi Rp2.727.812

12. DKI Jakarta (naik 3,8 persen)
Dari Rp4.900.798 menjadi Rp5.067.381

13. Jawa Barat (naik 3,57 persen)
Dari Rp1.986.670 menjadi Rp2.057.495

14. Jawa Tengah (naik 4,02 persen)
Dari Rp1.958.169 menjadi Rp2.036.947

15. Daerah Istimewa Yogyakarta (naik 7,27 persen)
Dari Rp1.981.782 menjadi Rp2.125.897

16. Jawa Timur (naik 6,13 persen)
Dari Rp2.040.244 menjadi Rp2.165.244

17. Bali (naik 3,68 persen)
Dari Rp2.713.672 menjadi Rp2.813.672

18. Nusa Tenggara Barat (naik 3,06 persen)
Dari Rp2.371.407 menjadi Rp2.444.067

19. Nusa Tenggara Timur (naik 2,96 persen)
Dari Rp2.123.994 menjadi Rp2.186.826

20. Kalimantan Barat (naik 3,6 persen)
Dari Rp2.608.601 menjadi Rp2.702.616

21. Kalimantan Tengah Rp3.181.013 (belum menaikkan)

22. Kalimantan Selatan (naik 4,22 persen)
Dari Rp3.149.977 menjadi Rp3.282.812

23. Kalimantan Timur (naik 4,98 persen)
Dari Rp3.201.396 menjadi Rp3.360.858

24. Kalimantan Utara Rp3.251.702 (belum menaikkan)

25. Sulawesi Tengah (naik 5,28 persen)
Dari Rp2.599.546 menjadi Rp2.736.698

26. Sulawesi Tenggara (naik 4,6 persen)
Dari Rp2.758.984 menjadi Rp2.885.964

27. Sulawesi Utara (naik 1,67 persen)
Dari Rp3.485.000 menjadi Rp 3.545.000

28. Sulawesi Selatan (naik 1,45 persen)
Dari Rp3.385.145 menjadi Rp3.434.298

29. Gorontalo (naik 1,19 persen)
Dari Rp2.989.350 menjadi Rp3.025.100

30. Sulawesi Barat (naik 1,5 persen)
Dari Rp2.871.794 menjadi RP2.914.958

31. Maluku Rp2.812.827 (belum menaikkan)

32. Maluku Utara (naik 7,5 persen)
Dari Rp2.976.720 menjadi Rp3.200.000

33. Papua Rp3.864.696 (belum menaikkan)

34. Papua Barat
Dari Rp3.282.000 menjadi Rp3.393.000

35. Papua Tengah (4,13 persen)

dari Rp3.864.700 menjadi Rp4.024.270

36. Papua Pegunungan (belum ada)

37. Papua Barat Daya (belum ada)

38. Papua Selatan (belum ada)

[Gambas:Video CNN]

Lancer dari Arad

Liu Yongxing, Buruh Tani Berharta Rp155 T dari Bisnis Burung Puyuh Cs******

Buruh tani bukan halangan bagi seseorang untuk berubah menjadi orang kaya.

Hal itu juga yang berlaku pada Liu Yongxing. Pernah menjadi buruh tani pada masa kecilnya, ia kini menjelma menjadi orang yang kaya raya.

Catatan Forbes, total kekayaannya mencapai US miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp15.532 per dolar AS, kekayaan Yongxing tembus Rp155,33 triliun.

Mengutip berbagai sumber, Yongxing lahir di Sichiuan, China pada Juni 1948 lalu. Ia sebenarnya berasal dari keluarga tuan tanah yang kaya raya.

Namun, latar belakang keluarga yang kontrarevolusioner membuatnya hidup dalam masalah, terutama saat China dilanda Revolusi Kebudayaan.

Pasalnya, karena cap itu, ayahnya harus dihukum oleh pemerintah dan dimasukkan ke 'Kamp Pendidikan'. Masalah yang sama juga menimpa ibunya.

Karena masalah itu, ia harus menjalani masa hidup yang berat. Yongxing harus menghadapi cemoohan dan dikucilkan banyak orang.

Tak hanya itu, ia dan saudara-saudaranya harus bekerja sebagai buruh tani di perkebunan dan industri milik pemerintah. Namun, masalah hidup itu tak membuat Liu Yongxing dan saudara-saudaranya putus asa.

Ia tetap rajin belajar supaya bisa mendapatkan ilmu pengetahuan untuk meneruskan hidup. Pada 1978, ia berhasil diterima belajar jurusan teknik di perguruan tinggi di daerahnya.

Saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi itulah semangat Liu Yongxing dan saudara-saudaranya untuk bermimpi menjadi orang kaya raya menguat.

Setelah menyelesaikan studi di perguruan tinggi, Liu dan saudaranya langsung mendirikan perusahaan di bidang elektronik. Tapi apa daya, dewi fortuna belum berpihak kepada Liu bersaudara.

Usaha itu langsung bangkrut. Hal itu dipicu cap 'kapitalis' yang diberikan oleh pejabat Partai Komunis China kepada perusahaannya. Karena label tersebut, Liu dan saudaranya tidak bisa memiliki pabrik atau menjalankan bisnis elektronik karena orang China saat itu didorong menjadi pengusaha sosialis bukan kapitalis.

Namun, kekangan itu tak mengendurkan langkah mereka. Segera setelah itu, ia dan saudara-saudaranya mengumpulkan modal untuk mendirikan usaha baru pada 1982.

Mereka menggadaikan semua barang yang dimiliki dan berhasil mengumpulkan modal US0. Uang itu mereka pakai untuk memulai usaha peternakan burung puyuh di Gujia, salah satu desa yang sangat miskin di timur laut Chengdu.

Tidak ada listrik maupun air mengalir di sana. Rumah pun hanya berubah gubuk kecil yang dibangun dari lumpur dan rumput. Tapi itu tak mengendurkan semangat mereka.

Liu Yongxing justru menilai itu bagus untuk beternak puyuh. Pasalnya, burung puyuh tidak perlu banyak pakan.

Aksi mereka itu tiba-tiba diikuti penduduk desa lain. Mereka ikut beternak burung puyuh. Karena itulah, Gujia kemudian terkenal sebagai sentra penghasil telur puyuh.

Pelanggan dari kota besar China mengantre untuk membeli telur puyuh. Usaha Liu Yongxing dan saudaranya pun berkembang pesat.

Pada akhir 1980-an, bisnis telur puyuh mereka berhasil memproduksi 10 juta telur puyuh per hari. Kapasitas produksi itu menjadikan perusahaan mereka yang terbesar di dunia.

Keberhasilan itu menarik perhatian pejabat partai setempat. Ia diberi penghargaan sampai 10 ribu RMB karena dianggap menjadi teladan bagi pengusaha sosialis China dalam mengumpulkan mata uang China.

Mendapat Iklan Gratis dari Kunjungan Pejabat China

Pedang Peri dan Berita Aneh

Daftar 6 Rekomendasi Pengusaha untuk Capres Terkait Ekonomi Digital******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) menyerahkan sejumlah rekomendasi kebijakan di sektor ekonomi digitalkepada para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung di Pilpres 2024.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan rekomendasi itu merupakan bentuk aspirasi pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Tanah Air.

"Rekomendasi utama di bidang digital 5 tahun ke depan ini berfokus pada penciptaan landasan yang diperlukan untuk mendukung dan memberikan insentif kepada pelaku usaha," kata Shinta dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Selasa (28/11).

Kedua, kepala negara terpilih kelak juga perlu menyediakan portal online dan mendorong penguatan keterampilan digital.

Ketiga, membentuk badan teknologi nasional untuk pelaku usaha.

"Kemudian meluncurkan program UMKM go digitaldan menangkap peluang ekonomi digital karena ini berpengaruh pada UMKM Indonesia yang 97 persen dari ekonomi kita," imbuh Shinta.

Keempat, menciptakan platform startupteknologi berskala nasional dan Research And Development (RnD)di antara perusahaan terkemuka untuk menjadi mercusuar inovasi.

Kelima,memberikan insentif pada pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi pintar melalui berbagai mekanisme.

"Seperti insentif pajak, hibah, subsidi, dan lain-lain," kata Shinta.

Keenam,Apindo juga merekomendasikan kepada para capres-cawapres untuk membangun struktur peraturan ekonomi digital yang kuat melalui kebijakan-kebijakan kunci.

Indonesia, lanjut Shinta, juga berpotensi besar sebagai penyumbang utama ekonomi digital Asia Tenggara. Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, potensi ekonomi digital ASEAN sendiri diperkirakan akan bertumbuh ke angka US0 miliar pada 2025.

Angka tersebut pun diperkirakan naik menjadi US triliun pada 2030. Sepertiga dari angka tersebut berasal dari Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Yin Liting Qiaoxia

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti