hari gacor slot

v88toto 480Jutaan kata 931318Orang-orang telah membaca serialisasi

《hari gacor slot》

Wakapolri pastikan kesiapan aparat jaga keamanan Pemilu 2024******

Batam (ANTARA) - Wakapolri Komjen Pol. Agus Andrianto memastikan kesiapan aparat dalam menjaga keamanan Pemilu pada 14 Februari 2024.

Hal tersebut ia sampaikan usai menyerahkan bantuan sosial dalam kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan Polri Presisi Untuk Negeri yang dilaksanakan di Stadion Temenggung Abdul Jamal Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

"Kalau pemilu pasti Pak Kapolda sudah siap dan saya yakin kalau polisi dekat dengan masyarakat, kalau seluruh aparat dekat dengan masyarakat tidak ada masalah yang tidak selesai. Keamanan pasti dijaga," kata Agus.

Dengan begitu, ia juga mengajak pada seluruh masyarakat agar dapat bersama-sama mewujudkan keamanan serta menciptakan suasana aman dan damai dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

"Mari bantu Polri, bantu aparat untuk mewujudkan keamanan, ciptakan suasana sejuk utamanya jelang pemilu 2024," ujar dia.

Baca juga: Wakapolri serahkan bantuan sosial untuk masyarakat Batam

Baca juga: Wakapolri minta kerukunan dan keberagaman di Lampung harus dijaga 

Polda Kepulauan Riau (Kepri) mengerahkan 3.747 personel untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan aman dan damai.

Diberitakan sebelumnya, Kapolda Kepri Irjen Pol. Yan Fitri Halimansyah di Batam, Selasa (30/1) mengatakan 3.747 personel tersebut untuk tahap pemungutan suara, yang akan ditingkatkan dengan memaksimalkan jumlah personel yang tersedia.

Ia menyampaikan untuk di daerah pulau terluar, para personel itu akan segera berangkat ke wilayah penugasannya pada 'H-7' sebelum pencoblosan.

"Harapan kami mereka sudah bisa memposisikan diri mereka 'H-6' atau 'H-5' sudah di lokasi (penugasan) masing-masing," kata Yan.

Ia menyebutkan untuk potensi kerawanan di Kepri cukup kondusif dan semua pemangku kebijakan juga bekerja sama untuk menjaga provinsi tersebut agar tetap aman, damai serta kondusif dalam pesta demokrasi.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

KPK sebut perbaikan indeks persepsi korupsi butuh kolaborasi******

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK) membutuhkan kolaborasi seluruh kementerian, bukan hanya bertumpu pada aparat penegak hukum.

“Menganggap IPK ini tanggung jawab aparat penegak hukum, itu salah besar. Salah besar. Karena IPK ini kalau dibedah, siapa saja yang diukur, itu seluruh kementerian terlibat,” kata Pahala saat ditemui di Gedung Pusat Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis.

Pahala ingin kondisi IPK Indonesia saat ini menjadi perhatian bersama, agar perbaikannya ke depan menjadi tanggung jawab bersama.

“Kita ingin naikkan masalah ini, sehingga semua kementerian aware(sadar, red.) bahwa IPK ini bukan hanya tentang korupsi dan bukan hanya KPK,” tuturnya.

Stagnasi skor IPK Indonesia, ucap Pahala, menggambarkan ada sistem yang tidak berjalan dengan baik, sehingga dibutuhkan perubahan masif dan signifikan.

“Bahasa saya, sudah enggak bisa lagi kita jalan, udah enggak bisa lagi perbaikannya dengan lari, harus melompat untuk kita bisa bareng lagi dengan Malaysia. Malaysia sudah 50 sekarang,” kata dia.

Terkait perbaikan sistem yang signifikan, diperlukan dorongan dan kebijakan dari kepala negara. Untuk itu, KPK pada Kamis, mengadakan diskusi publik antara perwakilan tim calon presiden dan wakil presiden, serta organisasi masyarakat sipil.

Diketahui, Transparency International Indonesia telah merilis hasil pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023 pada Selasa (30/1). Indonesia meraih skor 34 atau stagnan dengan skor pada tahun 2022.

Terkait hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri sebelumnya telah mengatakan stagnasi skor IPK menjadi cambuk bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu cara-cara yang luar biasa.

“Stagnasi skor IPK tentu jadi cambuk bagi kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan 'biasa-biasa' saja,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, pemberantasan korupsi butuh komitmen konkret dan dukungan penuh dari semua elemen di samping juga melakukan penguatan regulasi.

“Penguatan regulasi dibutuhkan untuk penguatan kelembagaan atau pun pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang akseleratif dan berdampak nyata terhadap perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti pengesahan undang-undang perampasan aset maupun perluasan lingkup LHKPN,” kata dia.

Baca juga: KPK tegaskan tetap proses perkara dugaan korupsi Eddy Hiariej
Baca juga: KPK amankan uang hingga mobil dari penggeledahan di Sidoarjo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

BAKTI siapkan solusi masalah internet bagi TPS di daerah 3T******

Jakarta (ANTARA) - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan solusi masalah akses internet di tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.

"BAKTI Kominfo bersama KPU Pusat maupun daerah telah berkoordinasi memetakan wilayah-wilayah TPS yang belum terjangkau akses internet," kata Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Fadhilah Mathar dalam keterangan persnya pada Senin.

Perempuan yang akrab disapa Indah itu menyampaikan bahwa BAKTI telah menerima usul penyediaan akses internet di sekitar 80.000 titik di daerah 3T dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan bersama oleh BAKTI dan KPU, strategi disiapkan untuk menghadirkan kombinasi solusi internet dengan teknologi yang tepat di masing-masing titik.

"KPU dan Bawaslu membutuhkan akses internet saat melakukan peng-input-an data secara online hasil penghitungan suara di TPS. Tentu diupayakan untuk bisa dilakukan BAKTI melalui penyediaan jaringan yang optimal dan memadai," kata Indah.

Baca juga: Kemenkominfo pastikan kesiapan layanan telekomunikasi untuk pemilu

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, BAKTI berkoordinasi intensif dengan KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan hadirnya solusi internet di TPS-TPS yang belum terjangkau layanan akses internet komersial.

Berdasarkan koordinasi BAKTI dengan KPU dan Bawaslu, dibutuhkan jaringan pengiriman data melalui akses internet dengan kapasitas bandwith 3 hingga 4 Mbps di tempat-tempat pemungutan suara.

BAKTI mengupayakan solusi teknologi di tempat-tempat pemungutan suara di daerah yang belum terjangkau layanan akses internet.

"Kami sedang mengusahakan semua wilayah yang sudah memiliki akses internet itu bisa dijadikan sebagai TPS. Tidak semua menggunakan BTS (Base Transceiver Station), ada juga yang fixed broadband. Untuk wilayah yang belum termasuk di dalamnya, akan menggunakan teknologi ground segmentdari SATRIA-1," kata Indah.

Dia menyampaikan bahwa tugas menghadirkan solusi masalah akses internet dalam pelaksanaan pemilu di daerah 3T merupakan bagian dari tanggung jawab BAKTI untuk menghadirkan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah nonkomersial yang umumnya berada di daerah 3T.

Baca juga:
KPU RI sebut puluhan pemantau pemilu asing akan datangi TPS
Bawaslu Yogyakarta kawal ketat distribusi logistik pemilu

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bonus new member tanpa to、rtp panenslot77、makmurqq

Terkait：slotup88、erek erek bangku、julo masuk bi checking、batu goncang、rtp melati188、gila4d、cara dapat uang ovo gratis、fantasibet、mandiri888、kredit hp di kredivo

---

---

bab terbaru：danabet（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08