cara mendapatkan pin kredivo

room prediksi togel 357Jutaan kata 150312Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara mendapatkan pin kredivo》

Menteri PPPA dukung pakta integritas stop perkawinan anak di Jember******

Jember adalah kabupaten dengan perkawinan anak tertinggi, sehingga dengan penandatanganan pakta integritas itu, mudah-mudahan bisa meminimalisasi

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mendukung pencanangan pakta integritas gerakan bersama stop perkawinan anak yang melibatkan seluruh desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Pakta integritas itu ditandatangani sebanyak 226 kepala desa disaksikan Menteri Bintang dalam kegiatan "Rembuk Perempuan, Anak, Disabilitas & Lansia menuju Masyarakat Inklusi" di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Rabu.

"Jember adalah kabupaten dengan perkawinan anak tertinggi, sehingga dengan penandatanganan pakta integritas itu, mudah-mudahan bisa meminimalisasi perkawinan usia dini di kabupaten ini," kata Bintang.

Menurutnya, tingginya angka perceraian salah satunya dipicu oleh perkawinan pada usia anak. Dari sekitar 18 ribu perkawinan anak, ada enam ribu kasus perceraian.

"Itu artinya mereka tidak siap dari sisi mental, ekonomi, dan sosial. Maka hulunya harus dicegah yakni pencegahan perkawinan anak. Ketika usia mereka sudah matang, saya yakin dan percaya angka perceraian bisa ditekan," katanya.

Ia berharap agar pemerintah daerah terus melakukan pendampingan agar tidak terjadi perkawinan anak, tidak hanya kepada guru, namun juga kepada orang tua.

Menurutnya, hal itu menjadi penting bagaimana mengedukasi kepada orang tua terkait cara mengisi waktu luang dengan baik juga mencegah pernikahan dini, sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya seperti mengaktifkan sanggar untuk mengisi waktu luang.

Dalam pakta integritas itu, ada tiga sanksi yang mengancam pelaku perkawinan anak yang berlaku bagi orang tua dan aparat desa yang akan dibuat dalam Peraturan Desa.

Pertama, sanksi administrasi bagi aparat desa yang melakukan perkawinan anak . Kedua, sanksi sosial untuk tidak dihadiri oleh pemerintah desa, imam desa/dusun pegawai syara. Ketiga, sanksi wajib hadir dalam rapat desa jika orang tua melakukan perkawinan pada usia anak.

Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman mengatakan, permasalahan perempuan dan anak di Kabupaten Jember tidak lepas dari sisi rendahnya pendapatan, rendahnya pendidikan, dan faktor sosial budaya.

"Saat ini masyarakat sudah mulai sadar untuk melaporkan perkawinan anak kepada Pengadilan Agama. Organisasi perangkat daerah juga sudah mengedukasi masyarakat mengenai persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya.

Serangkaian kegiatan dihadiri oleh Menteri Bintang mulai pengukuhan Bunda PAUD, peluncuran desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA) Jember, penandatangan komitmen bersama desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak, serta penandatanganan pakta integritas gerakan bersama stop perkawinan anak.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

WhatsApp tes batasi "screenshot" foto profil untuk lindungi pengguna******

Jakarta (ANTARA) - Aplikasi pesan instan, WhatsApp, dikabarkan tengah melakukan pengetesan untuk pembatasan tangkapan layar atau "screenshot" pada foto profil pengguna sehingga nantinya bisa melindungi privasi pengguna dengan lebih baik lagi.

Fitur tersebut dihadirkan untuk mencegah kontak yang tidak sah untuk mencuri identitas pengguna tertentu.

Dalam laporan Phone Arena, Rabu (21/2), fitur itu pertama kali diungkap oleh WABetaInfo yang menemukan pembatas screenshotpada aplikasi beta Android versi 2.24.4.25.

Hadirnya fitur itu pun saat ini masih terbatas pada beberapa pengguna beta terpilih dan baru akan diluncurkan secara lebih luas dalam beberapa minggu mendatang.

Baca juga: WhatsApp akan sinkronkan kunci obrolan di semua perangkat

Baca juga: Sembilan cara pastikan berkirim pesan WhatsApp dengan lebih aman

Dengan penerapan perubahan tersebut, ketika seseorang mencoba mengambil tangkapan layar gambar profil kontak, layar hitam akan muncul dengan pemberitahuan yang berbunyi: "Tidak dapat mengambil tangkapan layar karena pembatasan aplikasi."

Bisa dibilang pembaruan ini didasarkan pada ketentuan yang telah diterapkan WhatsApp lima tahun lalu.

Ketentuan yang dimaksud adalah mencegah pengunduhan gambar yang tidak sah dengan menghilangkan kemampuan menyimpan foto profil pengguna lain secara langsung.

Meski fitur itu sebenarnya cukup baik, namun ternyata masih belum cukup untuk menghentikan beberapa pengguna yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian identitas atau menyimpan foto profil pengguna aslinya.

Beberapa ada yang mengakalinya dengan mengambil tangkapan layar gambar profil dan akhirnya foto profil tersebut bisa disimpan atau bahkan langsung disalahgunakan.

Kehadiran fitur pembatasan tangkapan layar tersebut seakan menjadi jawaban baru dari WhatsApp mengatasi modus itu secara langsung.

Jika fitur ini diluncurkan secara luas, maka akan menjadi solusi bagi pengguna yang menginginkan kontrol lebih baik atas privasi mereka termasuk dalam hal ini terkait dengan keamanan identitas foto profil mereka.

Meski begitu, pengguna harus menunggu dan bersabar hingga proses pengetesan aplikasi beta menunjukkan hasil yang baik.

Baca juga: WhatsApp rilis fitur "Pin Message" mungkinkan pengguna sematkan pesan

Penerjemah: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

AHY tekankan ingin hadirkan kepastian hukum terkait pertanahan******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan dirinya ingin menghadirkan kepastian hukum terkait persoalan pertanahan.

“Yang jelas kita ingin menghadirkan kepastian hukum dan di sini kita perlu meyakinkan agar semua taat hukum. Jadi tidak boleh ada siapapun di negeri kita yang bisa secara terbuka maupun tertutup melawan hukum dan kita harus berpihak pada rakyat kecil,” ujar AHY.

Demikian disampaikan AHY usai dilantik sebagai menteri ATR/Kepala BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menyoal pandangannya atas praktik-praktik melawan hukum yang dilakukan mafia tanah.

AHY ingin berpihak pada rakyat yang ingin membangun di tanahnya sendiri. Dia tidak mau praktik-praktik mafia tanah menghambat semua pihak untuk maju.

“Itu yang akan saya lakukan, Meneruskan apa yang telah dilakukan menteri sebelumnya,” kata dia.

AHY pun merasa optimistis dalam delapan bulan sisa masa Kabinet Indonesia Maju (KIM), dirinya akan bisa memenuhi target-target kementerian yang dipimpinnya.

“Setiap target walau ambisius, tinggi dan tidak mudah (dicapai), tapi saya orang yang percaya bahwa dengan kerja keras, komitmen, kolaborasi, target bisa dicapai dengan baik,” kata AHY.

AHY dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Presiden Widodo dalam keterangannya kepada wartawan usai pelantikan menyatakan menargetkan tiga hal yang harus diselesaikan oleh AHY setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pertama, Jokowi meminta agar sertifikat elektronik didorong lebih masif.

Kedua, Presiden meminta AHY menyelesaikan penerbitan Hak Guna Usaha untuk mekanisme perdagangan karbon.

Ketiga, Presiden Jokowi juga menargetkan 120 juta bidang tanah untuk terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Baca juga: AHY: Kementerian ATR strategis dalam tingkatkan pertumbuhan ekonomi

Baca juga: AHY siap tuntaskan "pekerjaan rumah" Kementerian ATR/BPN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pesaing kredivo、slot tergacor mudah menang、buku togel 16

Terkait：togel sumo、liga215、situs berita terpercaya、bo tergacor slot、prediksi togel hongkong youtube、slot gacor link alternatif、bolalion、cara pinjam di adakami、cara pinjam di akun dana、petir77

---

---

bab terbaru：rtp ibu4d（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10