kredivo denda keterlambatan

Jalan Magister Menuju Kultivasi

julo ojk

Kemenko minta TPID jaga pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan******

Sebagaimana historisnya, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga karena peningkatan permintaan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seluruh TPID di Jawa terus melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan pasokan dan harga panga

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama di wilayah Jawa, untuk memastikan pasokan dan harga pangan terjaga jelang Ramadhan dan Idul Fitri.

“Sebagaimana historisnya, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga karena peningkatan permintaan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seluruh TPID di Jawa terus melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan pasokan dan harga pangan tetap terjaga,” kata Ferry Irawan dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa inflasi beberapa provinsi yang merupakan daerah sentra penghasil komoditas pangan di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, justru lebih tinggi daripada daerah yang mayoritas dihuni oleh para konsumen, seperti Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat inflasi tahunan (y-o-y) pada Februari 2024 mencapai 2,12 persen di Jakarta, 3,09 persen di Jawa Barat, 2,98 persen di Jawa Tengah, 2,75 persen di Yogyakarta, serta masing-masing 2,81 persen di Jawa Timur dan Banten.

“Sehingga sinergi pengendalian inflasi antar provinsi di Jawa menjadi keniscayaan karena merupakan satu kesatuan wilayah yang saling terhubung,” ucap Ferry.

Ia mengatakan untuk menekan kenaikan harga pangan, terutama beras, pemerintah mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasar tradisional, distributor, maupun ritel modern

Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat, mengintensifkan pelaksanaan operasi pasar murah maupun Gerakan Pangan Murah, serta mengalihkan alokasi cadangan beras pemerintah (CBP) ke sektor komersil untuk mengendalikan harga beras jenis premium.

“Kami berharap momentum inflasi wilayah Jawa yang terus terkendali dapat dijaga melalui sinergi program pengendalian inflasi daerah untuk mendukung capaian inflasi nasional,” kata Ferry.

Pemerintah menargetkan bahwa tingkat inflasi nasional tahun ini terjaga stabil dalam rentang 2,5±1 persen.

Baca juga: Kemenkeu antisipasi pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan

Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang Ramadhan

Baca juga: Bapanas: Pemerintah percepat tambahan stok beras untuk hadapi Ramadhan
 

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Kontrak: Seratus pertempuran adalah raja

pinjaman online 2023

Cak Imin dan Luhut Saling Silang soal Nikel dan Hilirisasi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saling silang soal nikel dan proyek hilirisasi yang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahasan soal hilirisasi di sektor tambang awalnya disinggung Cak Imin di panggung debat keempat Pilpres 2024. Ia menganggap hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ugal-ugalan.

Alasannya, ia menilai hilirisasi malah merusak lingkungan dan menguntungkan pekerja asing.

Pilihan Redaksi Benarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin? Luhut Usai Cak Imin Terima Tantangan Cek Hilirisasi: Telepon Aja Kapan Cak Imin Balas ke Luhut: Saya Ajak ke Daerah-daerah Tambang

Tak cuma itu, Cak Imin menyebut hilirisasi maupun pertambangan juga tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

"Sulteng (Sulawesi Tengah) pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," kata dia.

Luhut ajak Cak Imin turun gunung cek smelter

Menanggapi hal tersebut, Luhut menuturkan, jumlah TKA dalam proyek hilirisasi mineral hanya berkisar 10-15 persen saja. Jumlah itu mau tidak mau harus diterima karena Indonesia belum memiliki sumber daya manusia (SDA) yang mampu melakukan pekerjaan khusus di sektor mineral.

Namun, Luhut mengatakan jumlah TKA itu bakal terus berkurang. Hal itu seiring dengan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja Indonesia.

"Itu suatu proses yang harus dilalui. Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda [Cak Imin] mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

Smelter Nikel di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). (CNN Indonesia/Anugerah Perkasa)

Luhut juga menyebut hilirisasi sudah berdampak pada warga sekitar. Ia memaparkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 14,7 persen. Sementara pada 2023 angka kemiskinan itu turun menjadi 12,4 persen.

Menurut Luhut, penurunan angka kemiskinan itu tak lepas dari bergeliatnya aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah. Ia juga menyebut angka kemiskinan di Morowali mencapai 15,8 persen pada 2015. Sementara pada 2023 turun menjadi 12,3 persen.

Luhut lantas mengatakan dirinya ingin mengajak Cak Imin langsung ke proyek hilirisasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara hingga Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah untuk melihat langsung aktivitas di sana.

"Dari pada Anda berbohong kepada publik yang menurut saya itu karakter yang enggak bagus, untuk mencapai satu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi," imbuh Luhut.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya..

Cak Imin dan Luhut Saling Silang soal Nikel dan Hilirisasi

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Qin Jianji

angka jitu macau jam 22.00

Penjelasan Bos soal Beras Bulog Bisa Ditempeli Stiker Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi buka suara soal kabar berasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diproduksi BUMN yang dikomandoinya ditempeli stiker Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bayu tak mengakui soal kebenaran isu itu. Ia hanya mengatakan beras SPHP sudah tersedia di mana-mana dan siapa saja bisa membelinya.

"Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP," ungkap Kamis (25/1) seperti dikutip dari detik.com.

Lihat Juga : ANALISISBenarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin?

Bayu menjelaskan Bulog memang banyak melakukan kerja sama dengan jaringan distributor hingga ritel modern. Hal itu dilakukan untuk mempercepat stabilisasi harga maupun stok beras. Karena itu, beras SPHP sangat mudah didapatkan.

Publik tengah diramaikan dengan unggahan foto yang menunjukkan stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tertempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Perum Bulog.

Foto itu diunggah oleh Jhon Sitorus melalui akun X @Miduk17. Menurutnya, paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran melanggar aturan Pilpres dengan menggunakan beras Bulog untuk kampanye.

"Melanggar konstitusi sudah. Melanggar aturan debat sudah. Melanggar netralitas aparat sudah. Melanggar integritas sebagai pejabat sudah. Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga. Ya, kabinet Jokowi sedang mengabdi untuk Prabobro-Gibran," tulis dia dalam unggahannya.

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)

Aku bukan Yae Rin

hoki189

Serang warga Palestina tunggu bantuan, Jerman desak penjelasan Israel******

Berlin (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, Jumat, mendesak penjelasan dari Israel setelah militer Israel menembaki warga sipil Palestina yang berkumpul untuk menerima bantuan kemanusiaan di Gaza.

"Orang-orang hendak mengambil pasokan bantuan untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka dan meninggal. Saya terkejut dengan laporan dari Gaza," kata Baerbock dalam sebuah pernyataan.

"Tentara Israel harus menyelidiki sepenuhnya bagaimana kepanikan massal dan penembakan bisa terjadi. Saya turut berduka untuk keluarga para korban," tambahnya.

Pada Kamis (29/2), sedikitnya 112 warga Palestina tewas dan 760 lainnya terluka ketika pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah kerumunan yang menunggu bantuan kemanusiaan di selatan Kota Gaza, kata Kementerian Kesehatan di daerah kantong Palestina yang terkepung tersebut.

Militer Israel mengatakan penyelidikan awal menemukan bahwa warga Palestina mendekati pos pemeriksaan militer yang mengawasi masuknya truk bantuan ketika tentara melepaskan tembakan peringatan dan menembak ke kaki warga Palestina yang terus bergerak ke arah pasukan.

Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di Jalur Gaza sejak serangan 7 Oktober 2023 oleh Hamas, yang menurut Tel Aviv menewaskan hampir 1.200 orang. Sedikitnya 30.035 warga Palestina telah tewas dan 70.457 orang lainnya terluka dalam serangan Israel.

Pemerintah Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan Jalur Gaza yang menyebabkan penduduknya, terutama penduduk Gaza utara, berada dalam kondisi hampir kelaparan.

Israel telah dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional.

Keputusan sementara Mahkamah Internasional pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk memastikan pasukannya tidak melakukan tindakan genosida, dan menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Lebih dari 100 warga Gaza tewas diserang Israel saat tunggu bantuan
Baca juga: Pembantaian terkait bantuan Gaza tanda Israel enggan capai perdamaian

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Kemana perginya integritas moral sang dewi?

slot depo 25 bonus 25 bebas ip

Basuki Akhirnya Bicara soal Giant Sea Wall Ala Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal rencana pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Pulau Jawa (Pantura).

Ia mengatakan proyek tanggul laut raksasa itu tidak akan dibangun dalam waktu dekat. Pasalnya, giant sea wallmerupakan pilihan terakhir untuk mengatasi naiknya permukaan air laut.

"Itu the last resort untuk membangun giant sea walljadi pilihan terakhir. Yang di Pantura Jawa tidak dalam waktu dekat," ujarnya usai Salat Jumat di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (26/1).

Ia mencontohkan saat ini program sanitasi terus diperbaiki. Berdasarkan catatan Basuki, ada enam program sanitasi. Adapun yang berjalan baru dua proyek.

Basuki menambahkan bahwa penyediaan air bersih dan Sistem penyediaan air minum (SPAM) bakal terus digenjot. Dengan begitu konsumsi air tanah akan berkurang.

Saat konsumsi air tanah berkurang, maka penurunan muka tanah juga bisa teratasi.

"Itu pun bersamaan dengan penyediaan air bersih Jatiluhur ditambah dengan 2 SPAM dari Karian (Serpong) untuk Jakarta Barat dan Utara. Kalau itu selesai pada tahun 2030 kita bisa setop pemanfaatan air tanah sebagai penyebab turunnya tanah," kata Basuki.

Ia menyebut jika upaya itu masih tak mempan menahan penurunan muka tanah dan kenaikan air laut, maka tanggul laut raksasa baru menjadi pilihan.

"Kalau nanti masih ada ancaman rob baru tanggul laut," ujar Basuki.

Rencana pembangunan giant sea wallPantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant sea wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Selain itu, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura juga penting lantaran pembangunan tanggul yang hanya separuh-separuh kurang efektif. Saat ini, program laut Jakarta sudah masuk program strategis nasional (PSN).

[Gambas:Video CNN]

"Sehingga langkah berikut tentu perlu action untuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

Lihat Juga : Apa Itu Beras SPHP Bulog yang Viral Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran?

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainyagiant sea wallini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

 

(mrh/agt)

Kronik Perang Penyihir

cara pasang ct togel

KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).

"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024

Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024