judi 138

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

Erick Thohir Kejar Realisasi Dua Janji Jokowi******

Menko Marves Ad Interim merangkap Menteri BUMNErick Thohirmenyebut ada 2 dari 11 janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tengah dikejar pelaksanaannya.

Erick menyebut janji tersebut diumbar Jokowi pada awal periode kedua sebagai Kepala Negara. Jokowi merencanakan realisasi janji itu sejak 2020 hingga sebelum lengser pada Oktober 2024 mendatang.

Sedangkan dua janji Jokowi yang belum tuntas adalah:pertama, pembangunan Bandara Baru Sukabumi.

Kedua,konektivitas dengan wilayah perbatasan Timor Leste. Erick mengatakan janji Jokowi ini rencananya direalisasikan dengan cara membuka rute Kupang, Nusa Tenggara Timur ke Dili, Timor Leste.

"Agar dilakukan penjajakan kerja sama dengan Timor Leste, terutama untuk strategi peningkatan permintaan. Permasalahan pembukaan rute Kupang-Dili adalah rendahnya permintaan," tegasnya.

Terlepas dari itu, hari ini, Erick menggantikan Luhut Binsar Panjaitan memimpin rapat koordinasi bersama 7 kementerian di bawah Kemenko Marves. Rapat dilakukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat.

Selain membahas janji Jokowi, rakor yang dipimpin Erick mendorong percepatan sejumlah program strategis pemerintah, antara lain pelaksanaan proyek utama pada 6 kelompok pembangunan di kuartal III 2023.

Selain itu, ia menyinggung soal beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang mesti mendapatkan perhatian. Ada bandara, pelabuhan, hingga penyelesaian jalan akses serta fasilitasnya.

"Saya harap dapat dilakukan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian BUMN dalam penyelesaianissue-issueproyek strategis nasional (PSN)," tutup Erick.

[Gambas:Video CNN]

Yulingzhenxian

Syed Mokhtar Albukhary, Berharta Rp23 T Tapi Teguh Pegang Ajaran Ibu******

Putus sekolahkarena kondisi ekonomiyang sulit bukanlah akhir dari segalanya. Banyak orang yang putus sekolahdi masa kecilnya, tapi justru kemudian jadi orang kaya raya.

Salah satu lakon hidup itu dialami Tan Sri Syed Mokhtar Shah bin Syed Nor Albukhary atau yang tenar dengan sebutan Syed Mokhtar Albukhary. Pernah putus sekolah saat, kini justru ia menjelma menjadi salah satu orang terkaya di Malaysia.

Berdasarkan catatan Forbes, ia memiliki kekayaan US,5 miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp15.589 per dolar AS, total kekayaan tersebut tembus Rp23,39 triliun.

Lalu siapa sebenarnya Syed Mokhtar Albukhary dan bagaimana dia bisa menjelma dari seorang yang pernah putus sekolah kemudian menjadi  sekaya itu?

Mengutip berbagai sumber, Syed Mokhtar Albukhary merupakan salah satu taipan asal Malaysia. Ia lahir pada 12 Desember 1951 dari keluarga Syed Nor dan Sharifah Nor.

Masa kecil Syed Mochtar boleh dikatakan keras. Maklum, ia terlahir bukan dari golongan keluarga berada.

Karena kondisi itu, saat masih bersekolah, ia harus ikut mengurus peternakan ayahnya. Dan saat itulah, ia pernah mengalami kesulitan hidup.

Hal itu terjadi saat penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku. Penyakit itu membuat usaha peternakan ayahnya hancur.

Imbas yang paling dirasakan oleh Syed Mokhtar imbas dari 'bencana' itu; ia harus putus sekolah selama beberapa bulan.

Pasalnya, orang tuanya kehabisan uang sehingga tidak bisa membayar biaya sekolahnya.

Namun, 'bencana' hidup itu justru menempa Syed Mokhtar. Ia mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman bisnis berharga dari kejatuhan usaha sang ayah.

Tak mau terpuruk dengan kegagalan usaha sang ayah, ia bangkit dengan mulai bisnis jualan daging di usia 19 tahun.

Ia berkeliling Alor Setar untuk membeli daging tak terjual. Daging itu dikemasnya dengan es.

Kemudian Syed Mokhtar muda  menjualnya kembali ke pengusaha Bumiputera dan restoran di sekitar Alor Setar. Ia sukses.

Kesuksesan itu tak lantas membuat Syed Mokhtar berpuas diri dalam membangun membangun bisnis. Ia mulai melirik bisnis lain; sektor transportasi.

Ia meminta bantuan Majlis Amanat Rakyat (MARA), salah satu departemen yang berada di bawah naungan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia pada  1970-an untuk memulai bisnis transportasi dengan membeli truk untuk mengangkut beras.

Ia menamai perusahaan transportasi tersebut 'Syarikat kenderaan Sentosa'. Bisnisnya angkutan truknya berkembang. Tapi ia belum puas dengan itu semua.

Melihat ada celah di sektor perberasan, Syed Mokhtar muda melebarkan sayap usahanya bisnis itu. Ia mendirikan perusahaan bernama Syarikat Shah dan mengurus izin perdagangan beras dari Lembaga Padi Negara atau BERNAS.

Kelincahan serta wataknya yang rendah hati meskipun sangat tertutup, membuat usaha perberasannya moncer. Dalam waktu singkat bahkan, ia perusahaannya sukses mendapatkan kontrak pasokan beras ke beberapa lembaga pemerintah Malaysia.

Salah satunya, The Federal Land Development Authority (FELDA), lembaga milik pemerintah Malaysia yang didirikan untuk menangani pemukiman dan masyarakat miskin pedesaan.

Sejak saat itu, bisnis Syed Mokhtar berkembang pesat. Ia mengatakan perkembangan itu tak terlepas dari kebijakan ekonomi biru (NEP) yang dijalankan pemerintah Malaysia pada periode 1971-1990 untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam negeri dan menghapus diskriminasi ras. 

Pasalnya karena program tersebut, ia mendapatkan banyak kontrak dari pemerintah untuk memasok makanan dan bahkan segala hal di sejumlah instansi, bahkan termasuk seragam militer. 

Syed Mokhtar melanjutkan petualangan bisnisnya ke sektor infrastruktur dan perkebunan. Ia berhasil mendapatkan 90 persen kendali proyek pelabuhan di Malaysia. 

Dengan kesuksesan itu, pada 2000, Syed Mokhtar berhasil mengakuisisi MMC Corp yang awalnya didirikan oleh Inggris dengan nama Malayan Tin Dredging yang pernah memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 8 miliar ringgit (US,48 miliar) dan terlibat dalam konstruksi, pembangkit listrik, pengolahan air, pengelolaan pelabuhan, dan distribusi gas.

Aset berharga lainnya yang dimiliki oleh taipan tersebut adalah DRB-Hicom. Syed Mokhtar mengambil alih bisnis yang terkait dengan pemerintah dan penuh utang itu pada 2005.

DRB-Hicom sejatinya memiliki tiga segmen inti; otomotif, jasa dan properti. Sejak diakuisisi oleh Syed Mokhtar, perusahaan tersebut telah memperoleh keuntungan yang besar.

Hal itu terjadi akibat monopoli perakitan kendaraan bersenjata, manajemen kantor pos dan layanan terminal bandara Bandara Malaysia. Pada 2012, DRB-Hicom mengambil alih Proton, produsen mobil nasional Malaysia yang merugi.

Pegang teguh ajaran dan pesan ibu

Meski hidup bergelimang harta, Syed Mokhtar bukan orang yang suka foya-foya. Salah satu contohnya bisa dilihat dari mobil yang dikendarainya.

Meskipun sudah menjadi pemilik Proton Company, ia tetap mengendarai Proton Perdana modal lama yang ia beli sebelum menguasai perusahaan tersebut. 

Kesederhanaan lain adalah kebiasaannya mengunjungi ibunya. Meskipun ia kaya dan mampu menggunakan pesawat pribadi, ia lebih memilih berkendara dengan mobilnya sendiri. Ia juga tak bergabung dengan anggota klub eksekutif seperti umumnya dilakukan oleh pengusaha sukses.

Ia juga tak suka tidur di ruangan ber-AC. Ia lebih suka memanfaatkan uang yang didapatnya untuk beramal.

Salah satunya dengan mensponsori 50 orang miskin untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya.

Dia juga mengatur setengah dari pendapatannya sebesar RM1.500 untuk disumbangkan kepada 15 keluarga yang membutuhkan di desanya.

"Kekayaan harus beredar. Ketika Anda menghasilkan uang, Anda harus memberikannya. Ibuku mengajari kami bahwa tidak ada yang menjadi milikmu sampai kamu memberikannya dengan sepenuh hati dengan harapan itu akan membuat hidup seseorang lebih mudah," katanya seperti dikutip dari nardyseal.com.

Karena kedermawanan itu, Syed Mokhtar pernah diakui Forbes sebagai salah satu dermawan terkemuka di Asia. Pada 2008 lalu, ia juga pernah mendapatkan anugerah 'Tokoh Ma'al Hijrah 1429 H dari pemerintah Malaysia atas kontribusinya ke negara. 

70 Menit Menyeramkan Saat Bertemu Mahathir Mohamad

Jatuh ke dalam debu

Pemerintah Perketat Pengawasan Keluar Masuk Barang Impor******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap sudah mengembalikan pengawasanbarang imporyang semula dilakukan di luar kawasan pabeas (post-border)ke pabean (border).

Langkah ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan arus deras produk impor.

Lihat Juga : Ahok Sebut Rosan Mundur dari Wakomut Pertamina Usai 'Ikut' Prabowo

Pemusnahan dilakukan di Kompleks Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai Simpangan, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat.

Lihat Juga : ANALISISMempertanyakan BLT-Gratis PPN Rumah Rp2 M Keluar Jelang Pemilu 2024

[Gambas:Video CNN]

Adapun barang impor yang dimusnahkan terdiri dari pakaian bekas yang dilarang untuk impor, beberapa komoditas termasuk besi, elektronik, alat kesehatan, makanan minuman, alat ukur yang tidak memenuhi perizinan, hingga mainan anak elektronik yang tidak punya manual kartu garansi label bahasa Indonesia dan tidak ada SNI-nya.

Langkah-langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pengetatan arus masuk barang impor.

Kegiatan pemusnahan tersebut juga merupakan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap barang-barang impor ilegal dan tidak memenuhi standar serta dokumen larangan dan pembatasan.

Selain itu, Zulhas bersama Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pihak Polri juga mengoordinasikan pengetatan arus impor dengan melakukan penguatan regulasi impor melalui e-commerce, mempercepat revisi peraturan mengenai larangan dan pembatasan impor, dan pengaturan peredaran barang dalam negeri.

"Kegiatan ini merupakan bukti nyata perhatian serius pemerintah untuk terus memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri dan UMKM dari ancaman barang impor ilegal. Hal ini juga merupakan hasil yang sangat baik dari koordinasi dalam implementasi kebijakan pengetatan impor," kata Airlangga dalam kesempatan yang sama.

Dewa agung palsu

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

mitos horor

Mumpung Awal Bulan, Belanja di Transmart Full Day Sale Besok!******

Mumpung masih awal bulan, yuk belanja kebutuhan di Transmart. Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi pada Minggu (5/11) dengan diskon gede-gedean yakni 50 persen dan diskon tambahan 20 persen.

Promo ini cuma berlangsung satu hari, mulai dari jam operasional toko sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Hari Ini, Diskon Berlaku di Semua Toko!

Belum punya kartu kredit Bank Mega? Jangan khawatir, kamu bisa mengunjungi kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Nah bagi yang belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Cukup download aplikasi Allo Bank yang tersedia di Playstore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik! Selamat berbelanja!

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

Mentan Amran Targetkan RI Bisa Swasembada Beras Lagi di 2026******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan Indonesia kembali swasembada berasdalam tiga tahun ke depan atau 2026.

Ia lantas menyinggung RI pernah swasembada beras, jagung, dan bawang merah selama empat tahun sejak 2017 lalu. Swasembada itu terjadi di masa kepemimpinan Amran di Kementan atau periode pertama Jokowi.

Lihat Juga : 8 Janji 'Cepat' Prabowo-Gibran: Arahkan UMP ke Gaji Tinggi-Susu Gratis

Meski demikian, ia kana berusaha membuat kebijakan yang tepat, sehingga menjadi pondasi bagi pemimpin selanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

"Kami letakkan pondasinya satu tahun. Mudah-mudahan yang melanjutkan sudah tinggal jalan. Ini yang berganti kan cuma menterinya," tutur Amran.

Amran juga optimis Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. Iya yakin sebab pada 2017 pun RI mampu swasembada.

"Waktu itu (2017) 260 juta penduduk, kurang lebih. Itu bisa swasembada tanpa impor beras medium," katanya.

Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi. Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.