slot gacor wso

pinjaman online legal limit besar 41Jutaan kata 727574Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacor wso》

Cerita Apes Mahasiswa IPB Terjerat Utang Pinjol******

Nasib apes menimpa ratusan mahasiswa IPB. Di tengah kesibukan menimba ilmu untuk masa depan, mereka malah terjerat pinjaman online (pinjol).

Salah satunya menimpa Daffa. Kepada CNNIndonesia.com, mahasiswa IPB University berusia 19 tahun itu menuturkan nasib apes yang menimpanya itu terjadi setelah ia berkenalan dengan seorang berinisial SAN pada 2021 lalu.

SAN, katanya, bukan merupakan mahasiswa IPB. Ia hanya kenalan dari sesama teman mahasiswanya.

Dari perkenalan itu, SAN memberikan tawaran kepadanya; menghasilkan cuan melalui utang pinjol. SAN kemudian meminta utang dibelanjakan di akun Tokopedia miliknya supaya ratingnya naik dengan iming-iming diberi keuntungan 10 persen. Sebagai mahasiswa, tentunya tawaran itu cukup menggiurkan baginya.

"Jadi si SAN itu kita sebenarnya tidak tahu siapa. Dia cuma menawarkan untuk mendapatkan cuan ya begini caranya. Ya sudah, saya tertarik terus dijelaskan bagaimana caranya, lalu saya ikutan," katanya.

Ia mengatakan demi memuluskan, SAN menggunakan tiga aplikasi pinjol, yakni Kredivo, Akulaku, dan Shopee PayLater. Daffa menjelaskan ada korban lain yang membuka akun bersamanya, tapi ada juga yang sebelum dan sesudahnya. Kendati, ia menjelaskan bahwa rata-rata mahasiswa IPB baru membuka akun pada Agustus dan September 2022.

"Kalau saya sendiri itu sebenarnya Kredivo sama Akulaku. Kalau teman saya nambah Shopee PayLater. Sebenarnya ada tiga aplikasi inti, cuma untuk saya sendiri kenanya di Akulaku dan Kredivo. Kalau (total kerugian) saya itu Rp12,7 juta, (tagihan) yang sedang berlangsung sekitar Rp7 juta. Yang sudah saya keluarkan buat nalangin itu sekitar Rp5,7 juta," papar Daffa soal aplikasi pinjol yang digunakan dan total kerugiannya.

Setelah akun jadi dan Daffa dapat limit pinjaman, SAN memintanya dan para korban lain untuk melakukan pembelian barang di akun Tokopedia miliknya. Skema pembayaran yang ia minta adalah cicilan menggunakan limit dana pinjol.

Ia diminta SAN untuk membeli barang dengan cara pembayaran cicilan menggunakan Kredivo. Pelaku berjanji akan membayar cicilan bulanan tagihan tersebut, dengan iming-iming akan diberi imbalan 10 persen keuntungan dari jumlah tagihan tersebut.

Tapi SAN ternyata mangkir dari tanggung jawab tersebut. Padahal, tagihan di aplikasi pinjol terus membengkak.

"Kan diajak nih buka pinjol, Kredivo. Saya daftar, masukin KTP, data-data, terus dapat limit Kredivo ini sebesar Rp12 juta misalnya. Lalu, si SAN ini minta kita untuk belanja di toko dia. Katanya cara ini untuk naikin rating di toko dia, dia bilang begitu. Ya sudah kita percaya dong, kita beli nih barang di Tokopedia dia. Misalnya saya beli casing yang harganya Rp10 ribu kita beli 100 biji. Jadi masuk di Tokopedia itu, oh ini toko ordernya sudah banyak, gitu. Jadi naikin rating toko, dengan transaksi sebesar Rp12 juta ini," jelas Daffa.

Mahasiswa semester 3 IPB itu menjelaskan skema pembayaran cicilan Kredivo di akun miliknya adalah 12 bulan. Tagihan tersebut hingga saat ini belum lunas dan masih berlangsung. Selain tagihan di Kredivo, ada juga tagihan di aplikasi pinjol Akulaku.

Daffa mengaku masih berprasangka baik terhadap SAN di awal-awal munculnya tagihan. Hal itu yang membuatnya tak membayarkan tagihan di aplikasi pinjol karena masih berharap SAN menepati janji membayar cicilan tersebut.

Namun, Daffa malah menjadi sasaran debt collectoryang terus-menerus meneror via telepon hingga tiga kali datang ke rumahnya.

"Akhirnya setelah sekian hari, debt collector datang ke rumah dan kebetulan ketemu sama saya. Saya jelaskan lah ke debt collector ini, 'Mas, ini tuh uangnya bukan saya yang pakai. Saya sama sekali gak megang uang itu'. Debt collector negasin, mereka gak mau tahu. Bagaimana pun caranya, misalnya walaupun bukan saya yang pakai, 'Mas yang nagih ke orang itu'. Debt collector sempat datang sampai tiga kali. Karena saya mulai talangin, akhirnya sudah gak datang lagi," imbuh Daffa.

Daffa menjelaskan debt collector dari Kredivo yang datang per bulannya ada satu orang. Namun, setiap bulan bisa berbeda orang.

"Soalnya saya pernah ngomong gini, 'Mas saya udah mau bayar nih'. Terus kata si debt collector bilang, 'Oh udah bukan saya yang pegang datanya'. Jadi sistemnya dari debt collector A bisa pindah ke B," jelasnya.

Ia sudah lelah menghubungi SAN yang lari dari tanggung jawab. Kendati, Daffa mengaku masih bisa beberapa kali menghubungi SAN, tapi yang bersangkutan selalu menolak untuk diajak bertemu secara langsung. Daffa menegaskan tak menerima sepeser pun pembayaran cicilan tagihan di aplikasi pinjol tersebut dari pelaku.

Korban lain yang juga berstatus mahasiswa IPB, Ita (bukan nama sebenarnya) menuturkan tertipu oleh muslihat SAN yang menjanjikan keuntungan 10 persen dari total limit dengan syarat harus membeli barang di toko tertentu melalui skema pembayaran pinjol atau paylater.

"Jadi awalnya saya dikenalkan sama teman saya, katanya 'Ayo ikut naikin rating tokonya teman dia'. Saya awalnya gak percaya, tapi katanya anak-anak di (IPB Dramaga) sudah pada ikut dan dananya dipakai untuk kepanitiaan. Jadi, akhirnya saya diajak ketemu di kafe sama SAN dan teman saya satu lagi yang ngajak saya ini," kata Ita soal awal mula pertemuan dengan pelaku.

Untuk aplikasi yang digunakan Ita adalah Shopee PayLater, Shopee Pinjam, dan Kredivo. Ia menuturkan pengajuan limit pinjaman tersebut dipandu langsung oleh SAN.

Setelah limit muncul, Ita diarahkan untuk membeli barang tertentu di toko pilihan pelaku. SAN katanya, memberikannya link toko. Setelah itu, SAN memintanya untuk membeli barang di toko itu.

"Misal HP Rp12 juta. Nanti, dipasin sama limit kita. Kita pesan di toko itu, sudah sesuai limit (pinjaman), terus dibilang nanti setiap bulan SAN yang bayar tagihan itu. Fungsinya untuk menaikkan rating tokonya dia. Karena kalau semakin banyak yang beli, semakin naik rating tokonya dia," jelasnya soal modus penipuan SAN.

Ia mengaku SAN sempat menepati janjinya untuk membayar cicilan tersebut selama dua bulan pertama sejak pinjaman dilakukan pada sekitar Juli-Agustus 2022. Namun, setelah itu SAN mangkir dari tanggung jawab.

Ita menjelaskan total kerugian yang dialaminya sebenarnya Rp27 juta. Tapi kerugian membengkak menjadi Rp29 juta karena biaya denda usai tagihan tersebut tidak dibayar.

"Dia (SAN) gak hilang, mudah ditemui. Tapi gak bayar. Kalau ditemui dia ngamuk-ngamuk, padahal kita ngomongnya baik-baik. Dia sampai mengancam mau bunuh diri. Saya cuma sekali ketemu, itu teman saya yang ketemu, teman saya yang lain. Mereka datang bawa perjanjian gitu buat mastiin (pembayaran) dia, tapi dia ngamuk-ngamuk. Ngatain pakai bahasa binatang. Padahal datang baik-baik, ngomong baik-baik," ujarnya soal sikap SAN saat dimintai tanggung jawab.

Ita dan korban lain berniat meminta tanggung jawab SAN dengan membawa surat perjanjian di tengah tagihan yang menggunung. Pasalnya, mereka luput untuk menyiapkan surat perjanjian di atas meterai yang bisa mengikat pelaku ketika awal bertemu.

Tak Pernah Ditagih Debt Collector

GoTo PHK 1.300 Karyawan******

PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 12 persen atau sebanyak 1.300 orang karyawannya.

"Perseroan harus mengambil keputusan yang sulit untuk melakukan perampingan karyawan yang akan berdampak kepada 1.300 orang atau sekitar 12 persen dari total karyawan tetap grup GoTo," tulis keterangan resmi di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (18/11).

Tercatat, per 30 Juni 2022, GoTo memiliki 9.630 orang karyawan atau meningkat dari posisi 31 Desember 2021 sebanyak 9.044 orang.

Dalam keterangan resmi terpisah, GoTo menyatakan karyawan yang terdampak PHK akan mendapatkan paket kompensasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di tiap negara di mana GoTo beroperasi.

Lebih lanjut, GoTo juga memberikan sejumlah dukungan finansial, antara lain berupa tambahan satu bulan gaji, serta kompensasi pengganti periode pemberitahuan (notice in-lieu).

"Keputusan sulit ini tidak dapat dihindari supaya Perusahaan lebih agiledan mampu menjaga tingkat pertumbuhan sehingga terus memberikan dampak positif bagi jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang," tulis perusahaan.

Karyawan yang terdampak akan menerima pemberitahuan hari ini. Perusahaan berkomitmen untuk memberi dukungan yang komprehensif selama masa transisi karena mereka telah bekerja keras dan memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan.

Tidak hanya itu, GoTo juga memberikan dukungan pencarian kerja serta layanan konseling.

Karyawan terdampak berhak memiliki laptop yang saat ini mereka gunakan, mengakses berbagai program pelatihan, serta dapat bergabung ke direktori alumni GoTo, di mana perusahaan dapat memberikan rekomendasi kepada berbagai perusahaan dalam jaringan rekanan bisnis Grup GoTo.

"Selanjutnya, fasilitas konseling karir, keuangan, dan psikologi akan tersedia sampai akhir bulan Mei 2023," tulis perusahaan tersebut.

Lebih lanjut, perusahaan juga memastikan keputusan berat itu tidak mempengaruhi layanan kepada konsumen serta komitmen terhadap mitra pengemudi dan pedagang.

[Gambas:Video CNN]

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Label：homo4d、gerakan99、jp88slot

Terkait：bo slot baru launching、situs slot 303、situs poker uang asli terpercaya、detikcapsa、akun wso slot demo、1 sangat hoki slot、kerja dapat uang banyak、rtp slot gacor hari ini live、erek erek mobil mogok、liga 365

bab terbaru：boom 55 slot（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07