xxi voucher code

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

Harga Emas Antam Anjlok ke Rp1,022 Juta Akhir Pekan Ini******

Harga jual emasPT Aneka Tambang(Persero) Tbk atau Antamberada di posisi Rp1,022 juta per gram pada Jumat (5/1). Harga emas tercatat turun Rp9.000 dari Rp1,031 juta per gram pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp9.000 dari Rp934 ribu menjadi Rp925 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp561 ribu, 2 gram Rp1,98 juta, 3 gram Rp2,95 juta, 5 gram Rp4,88 juta, 10 gram Rp9,71 juta, 25 gram Rp24 juta, dan 50 gram Rp48 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menurun 0,05 persen menjadi US.839,7 per troy ons. Sedangkan harga emas di perdagangan spot menguat 0,09 persen ke US.834,5 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas turun hari ini setelah data tenaga kerja AS versi Automatic Data Purchasing Inc. (ADP) yang lebih kuat dari perkiraan memicu kekhawatiran suku bunga yang lebih tinggi dan lama.

"Harga emas diperkirakan masih tertekan dengan investor menantikan data tenaga kerja Utama NFP yang diperkirakan juga akan kuat dengan penambahan 200 ribu pekerja," ujarnya padaCNNIndonesia.com, Jumat (6/1).

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.825 per troy ons dan resistanceUS.850 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Binatang Buas

Perppu Cipta Kerja: WNA Boleh Punya Apartemen di RI******

Pemerintah mengizinkan warga negara asing (WNA) mempunyai hak milik atas apartemen di RI. Izin tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Izin diatur dalam Pasal 144 ayat (1) Perppu Cipta Kerja. Dalam pasal itu, ada lima golongan yang dibolehkan mengantongi hak milik, termasuk WNA.

"Hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada: a. warga negara Indonesia; b. badan hukum Indonesia; c. warga negara asing yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; atau e. perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia," bunyi ayat tersebut, dikutip Rabu (4/1).

Sementara pada ayat (3) mengatur hak milik sarusun dapat dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, warga negara asing tidak bisa memiliki hak milik sarusun atau apartemen. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. WNA hanya diberi izin dalam bentuk hak pakai atas sarusun atau apartemen.

Pasal 5 PP tersebut menjelaskan orang asing diberikan hak pakai untuk rumah tunggal pembelian baru dan hak milik atas sarusun di atas hak pakai untuk sarusun pembelian unit baru.

Untuk rumah tunggal, warga negara asing diberikan hak pakai untuk jangka waktu 30 tahun. Hak pakai itu dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun.

Jika perpanjangan berakhir, maka hak pakai dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 tahun.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Beku

Kementan Ungkap Permentan Nomor 3/2022 Lindungi Petani Sawit******

Tahun 2023, Sawit masih jadi sorotan, berlanjutnya terpaan terkait capaian perkembangan program Peremajaan Sawit Rakyat PSR, dinamika harga tandan buah segar (TBS), bahkan beragam kondisi petani sawit lainnya.

Pemerintah tentu tak tinggal diam, Kementerian Pertanian bersama Dinas Perkebunan di seluruh sentra kelapa sawit terus berupaya menjaga produksi dan produktivitas kelapa sawit. Mereka juga memonitoring perkembangan harga TBS secara rutin guna mengatasi gejolak harga TBS dan memastikan harga TBS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu upaya itu dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 15, peremajaan kelapa sawit diberikan kepada pekebun dengan syarat salah satunya tergabung dalam kelembagaan Pekebun dan memiliki legalitas lahan. Hal ini mengingat siklus tanaman kelapa sawit yang cukup panjang sekitar 25 tahun sehingga diperlukan kepastian hukum atas keberadaan kebun yang akan diremajakan.

Ia menjelaskan bahwa, lahirnya Permentan Nomor 3 Tahun 2022 merupakan penyempurnaan dari Permentan sebelumnya, yang terbit dari hasil evaluasi dan masukan berbagai pihak antara lain dari aparat penegak hukum, BPK, BPKP, petani, pelaku usaha perkebunan dan berbagai stakeholder perkebunan. Berbagai masukan tersebut dalam rangka kepastian hukum dan keberlanjutan usaha kelapa sawit.

Dalam regulasi tersebut terdapat keterangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian ATR/BPN terkait status lahan yang akan dilakukan peremajaan. Hal ini dimaksudkan agar ke depan peremajaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik tanpa konflik dan diberikan kepada para petani yang tepat sebagai penerima manfaat.

"Hal ini merespon utamanya banyak areal perkebunan kelapa sawit yang diduga masuk dalam kawasan hutan. Terhadap hal demikian, maka Pemerintah hadir bagi lahan-lahan petani yang masuk dalam kawasan hutan untuk diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku," katanya.

Andi Nur menambahkan, Permentan Nomor 3 Tahun 2022 terbit melalui proses harmonisasi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Namun dalam rangka mencapai tujuan peremajaan, saat ini Permentan tersebut dalam proses revisi sesuai masukan dari berbagai pihak.

"Pemerintah tentu hadir, dan terus cari solusi tepat guna dan segera menindaklanjuti. Perbaikan industri sawit ini tak bisa sendiri, harus bersama bersinergi, demi tingkatkan kesejahteraan petani sawit ke depannya," ujar Andi Nur.

Andi Nur melanjutkan, peremajaan kelapa sawit dilakukan di lahan dengan kriteria tanaman telah melewati umur ekonomis 25 tahun, produktivitas kurang dari atau sama dengan 10 ton TBS/hektar per tahun pada umur paling sedikit 7 tahun, dan/atau kebun yang menggunakan benih tidak unggul.

"Kriteria dimaksud dibuktikan dengan pernyataan yang dibuat oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun lainnya," tambah dia.

Dilansir dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, di tahun 2021, manfaat ekonomi program PSR juga sudah dirasakan masyarakat pekebun. Salah satunya perkembangan program PSR Kabupaten Paser telah berjalan sesuai dengan rencana.

Sudah dimulai pada 2017 sebagai penerima Program PSR pertama di Kabupaten Paser adalah KUD Sawit Jaya, Desa Sawit Jaya Kecamatan Long Ikis.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan, beberapa kelompok pekebun yang telah melaksanakan replanting tahap pertama, sudah mendapatkan hasil produksi sawit dan telah memperoleh manfaat ekonomis dari program tersebut.

Begitu juga dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang telah diluncurkan perdana dan tanam perdananya dihadiri Presiden RI pada 2017 lalu, Sumatera Utara menjadi provinsi kedua dari program PSR, tepatnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Sekarang petani sudah berhasil dan menikmati panennya.

"PSR ini sangat perlu dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil perkebunan," kata Ketua Aspekpir, Setiyono.

Menurutnya, pemerintah melaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit sebagai bentuk keberpihakan kepada pekebun rakyat dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit rakyat.

"Kami anggota Aspekpir sangat merasakan manfaatnya terbukti anggota Aspekpir yang sudah melaksanakan peremajaan di samping tanaman semakin meningkat produksinya juga ringan biaya karena ada bantuan biaya hibah dari program PSR yang di kelola BPDPKS," ujarnya.

Andi Nur berharap ke depannya realisasi PSR semakin meningkat. Sebab dia menegaskan, peraturan dibuat untuk melindungi, mempermudah dan memperlancar, bukan menghambat.

"Tentu tak dapat dipungkiri, dalam implementasinya dihadapkan oleh berbagai tantangan. Untuk itu semua pihak perlu bekerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi untuk mempercepat proses pemenuhan ketentuan administratif," pungkasnya.

Bertani untuk menyelamatkan dunia

Menteri Investasi Ingat Perintah Jokowi ke WTO: Mas Bahlil Lawan!******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menceritakan ketika Indonesia dibawa ke sidang World Trade Organization (WTO) usai melarangekspor nikel mentah pada awal 2020. Kala itu, sejumlah negara yang merasa dirugikan dengan kebijakan ini menuntut ke WTO dan pada tahap pertama Indonesia dinyatakan kalah.

Bahlil mengaku Presiden Joko Widodo meminta agar dirinya melawan sampai menang di sidang WTO.

"Bahwa Pak Presiden meski kalah di WTO tahap pertama, Pak Presiden memerintahkan 'Mas Bahlil lawan!' dan di rapat kabinet (semuanya) disuruh hadapi, dan kita hadapi, nggak boleh (menyerah)," kata Bahlil di CNN Indonesia TV, Jumat (6/1).

"Begitu kita melakukan ekspor nikel, Eropa nggak setuju. Kita dibawa ke WTO, memang negara-negara ini nggak suka kita maju. Padahal pintu keluar untuk memajukan negara ini adalah hilirisasi, dan kita lawan," tutur Bahlil.

Selain itu, menurutnya, Jokowi juga meminta kepada para menterinya untuk tidak takut dengan negara manapun. Pasalnya, saat ini semua negara berdiri setara. Ia pun menyinggung menteri-menteri di jajaran kabinet Presiden Jokowi saat ini adalah pengusaha yang tidak lagi bisa ditipu.

"Nggak boleh ada negara yang mendikte negara kita. Memang kita takut apa? Indonesia sudah waktunya tidak ditakut-takuti oleh cara-cara lama. Menteri-menterinya ini pengusaha semua, jadi nggak bisa ditipu-tipu," ucapnya.

Bahlil pun mengungkapkan nantinya produk yang di hilirisasi tidak hanya nikel atau produk minerba, tetapi juga minyak dan gas, pangan, dan perikanan.

"Penciptaan nilai tambah itu hanya bisa dilakukan lewat hilirisasi. Dan jujur saya katakan, negara-negara besar itu tidak ikhlas dan belum merelakan negara-negara berkembang untuk mengelola hasil sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

spoiler alur cerita

Stitch Fix Bakal PHK 20 Persen Karyawan******

Perusahaan layananfesyen online, Stitch Fix, akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20 persen karyawannya.

Pendiri Stitch Fix Katrina Lake mengatakan karyawan yang terkena PHK akan menerima jaminan perawatan kesehatan hingga April, minimal 12 minggu gaji, yang meningkat seiring dengan masa kerja.

"Kami akan kehilangan banyak anggota tim berbakat dari seluruh perusahaan dan saya benar-benar minta maaf," tulis Katrina Lake, dikutip dari CNN Business, Jumat (6/1).

Tak hanya itu, CEO Stitch Fix Elizabeth Spaulding juga mengundurkan diri dari posisinya. Spaulding bergabung dengan perusahaan pada 2019 sebagai presiden dan menjadi CEO pada 2021.

Berita pengunduran diri CEO Stitch Fix ini membuat saham perusahaan naik 6 persen.

Kini, perusahaan menunjuk Lake sebagai CEO sementara, setelah Spaulding turun dari jabatannya pada Kamis (5/1).

Pada Juni 2022, Stitch Fix juga memecat 15 persen pegawainya atau sekitar 330 orang di tengah di tengah melambatnya pertumbuhan e-commercedi sektor ritel.

Perusahaan ini diluncurkan pada 2011, kemudian go publicpada 2017, dan baru berkembang pesat setahun yang lalu.

Namun, Stitch Fix mengalami kesulitan karena lebih banyak pembeli kembali ke pembelian langsung di toko dan menarik kembali pengeluaran onlinemereka. Perusahaan juga menghadapi biaya pengeluaran yang lebih tinggi.

Sejumlah perusahaan global telah melakukan PHK dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya Amazon yang memangkas 18 ribu pekerja. Begitu pun Salesforce yang akan memangkas sekitar 10 persen pekerjanya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali Naruto

Perppu Ciptaker Hapus Sanksi Rp2 M dan Pidana Importir Pangan Nakal******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menghapus ancaman sanksi berupa dua tahun penjara dan denda Rp2 miliar bagi para pengusaha yang nekat impor hasil pertaniansaat stok di dalam negeri aman.

Ketentuan terkait sanksi ini sebelumnya termaktub dalam Pasal 101 UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun, pada Perppu Cipta Kerja, pasal tersebut dihapus.

Pasal 101 UU Nomor 19 tahun 2013 itu menyatakan setiap orang yang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan pemerintah diancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

Aturan itu dimuat pada klaster pertanian Pasal 30 Perppu Cipta Kerja, yang mencabut UU sebelumnya yaitu UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

"Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani," bunyi Pasal 30 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Padahal, Pasal 30 di UU sebelumnya jelas mencantumkan larangan impor komoditas pertanian di saat ketersediaan komoditas pertanian di dalam negeri sudah mencukupi.

"Setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah," begitu bunyi Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim Perppu Cipta Kerja sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009. Menurutnya, Perppu itu telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa.

Ketua Umum Golkar itu menyebut Perppu Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan putusan MK. Beberapa di antaranya soal ketenagakerjaan upah minimum tenaga alih daya, harmonisasi peraturan perpajakan, dan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Perppu ini sekaligus menggugurkan status inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja.

Mahfud berkata beberapa alasan mendesak yang melatarbelakangi Perppu Cipta Kerja adalah dampak perang Ukraina-Rusia. Selain itu, ancaman inflasi dan stagflasi yang membayangi Indonesia.

"Perppu itu setara dengan undang-undang di peraturan hukum kita. Kalau ada alasan mendesak, bisa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]