qqvip303

gurita168 916Jutaan kata 282675Orang-orang telah membaca serialisasi

《qqvip303》

BI jadikan bank masa pemerintah Hindia Belanda sebagai museum******

BI Perwakilan Sumbar memutuskan menjadikan Gedung Memorabilia atau yang dikenal Bank Indonesia Muaro sebagai museum

Padang (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menjadikan bekas gedung De Javasche Bank bangunan pada masa Pemerintah Hindia Belanda sebagai museum edukasi tentang sejarah rupiah di Tanah Minangkabau.

"BI Perwakilan Sumbar memutuskan menjadikan Gedung Memorabilia atau yang dikenal Bank Indonesia Muaro sebagai museum," kata Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar Dandy Indarto Seno di Padang, Sabtu.

Dandy mengatakan gedung bersejarah tersebut selesai dibangun pada tahun 1925. Artinya, pada 2025 museum yang juga cagar budaya itu genap berusia 100 tahun. Sebelumnya, gedung tersebut digunakan untuk ruang kerja para karyawan bank.

Namun, sejak 1977 seluruh kegiatan BI Perwakilan Provinsi Sumbar dipindahkan ke Jalan Sudirman atau Gedung BI saat ini. Selepas itu, BI Muaro hanya digunakan untuk kegiatan tertentu saja.

"Mulai hari ini, gedung ini sudah bisa digunakan untuk kegiatan yang umum atau public space," ujarnya.

Di dalam gedung tersebut terdapat seputar informasi mengenai sejarah perekonomian di Sumbar sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, sejarah gedung hingga sejarah mata uang yang pernah beredar di Ranah Minang.

Selain itu, terdapat juga beberapa barang-barang atau koleksi lama yang dipamerkan dan pernah digunakan oleh karyawan bank saat BI masih berkantor di gedung bersejarah itu.

"Pengunjung juga bisa melihat langsung lemari besi berukuran besar yang dulunya digunakan untuk penyimpanan uang. Termasuk emas moneter," ucapnya.

Untuk tahap awal, masyarakat yang ingin berkunjung ke museum tersebut terlebih dahulu harus mengirimkan surat ke BI Perwakilan Sumbar. Sebab, pihak pengelola akan membatasi jumlah pengunjung termasuk menyesuaikan jadwal kunjungan.

"Masuk ke gedung ini gratis. Jadi kalau sudah ada yang mendaftar maka bisa masuk," ujarnya.

Baca juga: Bank Indonesia targetkan 12,3 juta warga Sumbar gunakan QRIS
Baca juga: BI Sumbar siapkan uang tunai laik edar hadapi Natal-tahun baru-pemilu

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

China kecewa Amerika Serikat lagi******

Beijing (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan China kecewa terhadap langkah Amerika Serikat (AS) yang lagi-lagi mengajukan veto terhadap draf Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk gencatan senjata sementara di Gaza.

"Hak veto Amerika Serikat membuat situasi di Gaza menjadi lebih berbahaya. Berbagai pihak, termasuk China, menyatakan kekecewaan dan ketidakpuasan yang mendalam terhadap veto tersebut," kata Mao Ning saat menyampaikan keterangan rutin kepada media di Beijing, China pada Rabu.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield pada Selasa (20/2) mengajukan veto atas draf resolusi DK PBB yang diajukan Aljazair dan bahkan menyebutnya sebagai omong kosong dan tidak bertanggung jawab.

Veto AS tersebut menjadi yang ketiga kalinya terhadap resolusi terkait Jalur Gaza di Palestina sejak Israel melancarkan agresi pada 7 Oktober 2023.

"Konflik Palestina-Israel yang berkepanjangan telah mengakibatkan situasi kemanusiaan yang buruk di Gaza dan berdampak buruk pada perdamaian dan stabilitas regional," tegas Mao Ning.

DK PBB, ungkap Mao Ning, seharusnya segera mengambil tindakan untuk mendorong gencatan senjata.
Baca juga: Israel larang masuk misi UNRWA untuk kirim bantuan di Gaza utara

"Ini adalah kewajiban moral yang tidak dapat diabaikan oleh DK PBB dan merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh DK PBB. Terlebih, hal ini merupakan persyaratan politik yang harus dipenuhi sesuai dengan Piagam PBB," ucap Mao Ning.

Menurut Mao Ning, Aljazair, atas nama negara-negara Arab, mengajukan rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata secepatnya di Gaza, pembebasan segera semua sandera, jaminan akses pasokan kemanusiaan, dan penolakan terhadap pengungsian secara paksa oleh Israel.

"Rancangan resolusi tersebut didukung oleh mayoritas anggota Dewan, China juga memberikan suara mendukung rancangan resolusi tersebut," tutur Mao Ning.

Meski kembali gagal menghasilkan resolusi DK PBB, Mao Ning mengatakan China akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mendorong DK PBB mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengakhiri konflik di Gaza secepatnya, mengurangi ketegangan situasi kemanusiaan, menerapkan solusi dua negara dan menciptakan perdamaian dan keamanan jangka panjang di Timur Tengah.

Selain AS yang menyatakan veto terhadap rancangan resolusi DK PBB, sebanyak 13 negara anggota DK PBB mendukung sementara Inggris abstain.
Baca juga: Kelompok Arab minta DK PBB ambil tindakan terkait Gaza

Greenfield menyebut alasan Washington memveto draf resolusi itu karena rancangan resolusi tersebut justru merusak proses perundingan gencatan senjata yang sedang diupayakan Israel dan Hamas saat ini.

Sementara anggota tidak tetap DK PBB Aljazair sebagai penggagas resolusi menilai penolakan AS menunjukkan bahwa Washington mendukung kekerasan terhadap warga Palestina.

Israel pun masih terus menggempur Gaza bahkan mengincar Kota Rafah di bagian selatan Jalur Gaza yang padat pendudunya.

Serangan Israel telah menewaskan setidaknya sebanyak 29.092 warga Palestina dan 69.028 orang lainnya yang terluka sejak 7 Oktober 2023, sebanyak 70 persen korban tewas itu merupakan anak-anak dan perempuan. Sementara sekitar 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Baca juga: Kepala HAM PBB kecam tindakan keji Israel di Jalur Gaza

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat******

Jakarta (ANTARA) - Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) mengapresiasi ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 atau Perpres "Publisher Rights" yang diyakini menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan berkualitas.

"Perpres yang sering disebut ‘Publisher Rights’ ini bisa menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme yang lebih berkualitas," tulis Forum Pemred dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital untuk bergerak bersama dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme berkualitas di Indonesia, mengingat penyusunan Perpres ini turut menampung masukan dari komunitas pers dan platform digital.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Baca juga: Dirjen IKP sebut naskah Perpres "Publisher Rights" sudah final

Sebagai salah satu inisiator dalam penyusunan Perpres "Publisher Rights", Forum Pemred akan mengawal Perpres ini sampai benar-benar diimplementasikan.

Forum Pemred menyoroti dua hal penting dalam Perpres "Publisher Rights".

Pertama, pada pasal 5 dan 6 Perpres ini mengatur kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, terutama dalam hal distribusi konten perusahaan pers yang sudah terverifikasi dan membangun algoritma yang sesuai.

Menurutnya, pasal kewajiban platform digital ini sudah berubah jauh sekali dari draf awal dan menjadi lebih lunak. Oleh karenanya, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital agar merealisasikan kewajiban ini dengan upaya maksimal.

Kedua, Perpres ini mengatur tentang kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi terkait dengan komersialisasi konten. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 7 dan pasal 8.

Dalam hal ini, perusahaan pers bisa melakukan negosiasi, baik secara individual atau berkelompok sesama media, dengan platform digital dengan lebih baik guna tercipta kerja sama yang setara dan berkeadilan.

Apabila dua hal penting ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka bisa menjadi dukungan dalam terwujudnya dua tujuan.

Pertama, bisa menciptakan jurnalisme yang berkualitas di mana masyarakat bisa mendapatkan konten yang lebih faktual dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, perusahaan pers akan mendapatkan hak ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dalam memproduksi konten-konten yang berkualitas.

Kesejahteraan para jurnalis di perusahaan pers juga berpeluang meningkat. Selain itu, peluang capital outflowyang selama ini terjadi juga bisa jauh berkurang.

Menurut Forum Pemred, pengesahan Perpres ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam memperhatikan ekosistem media saat ini sehingga diharapkan langkah negara tidak hanya berhenti pada pengesahan ini.

Forum Pemred juga berharap komite yang nanti dibentuk untuk mendukung penerapan Perpres "Publisher Rights",memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan amanah peraturan ini.

Forum Pemred mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan komunitas pers bersama-sama menyosialisasikan Perpres "Publisher Rights" agar publik bisa memahami dengan baik esensi dan isi regulasi ini.

"Forum Pemred juga mendorong agar Kemenkominfo dan Komunitas Pers bersama-sama melakukan mitigasi atas pelbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar Perpres ini memberikan dampak positif dan bukan malah kontraproduktif," tutup keterangan Forum Pemred.

Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs slot online terbaru、kapital4d、slot banget login

Terkait：jp88slot、duniabet88、daftar pinjol bi checking、pinjol resmi ojk cepat cair、gaskan88、betcoi、slot bunda、manis88 slot、replay slot maxwin、jp paus hk malam ini jitu

---

---

bab terbaru：rtp server thailand（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02