slot terbaik di indonesia

Toko Senjata Wanjie

18 Perusahaan di Jabar******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 18 perusahaan di Jawa Barat dan Yogyakarta yang mengajukan izin memangkas upah buruh sebesar 25 persen.

Pengajuan ini terkait kelonggaran yang ditawarkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023, yang diteken pada 7 Maret 2023 lalu.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri merinci 18 perusahaan yang mengajukan keringanan tersebut terbagi ke dalam 2 provinsi, yakni 13 perusahaan di Jawa Barat dan 5 lainnya di Yogyakarta.

Ia menyebut beberapa perusahaan di Jawa Barat sudah sepakat dengan buruhnya terkait penyesuaian jam kerja dan upah, termasuk di Purwakarta. Besaran kesepakatan upah itu berkisar 70,17 persen sampai 93,48 persen dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purwakarta.

Putri lalu mencontohkan di Cianjur terjadi kesepakatan upah baru menjadi 85,71 persen dari UMK daerah tersebut. Kesepakatan upah baru tersebut akan berakhir pada September 2023.

Lihat Juga : Daftar 5 Instansi dengan Tunjangan Kinerja Tertinggi

Berdasarkan data Kemnaker, perusahaan-perusahaan di Jawa Barat yang mengajukan pemangkasan upah bergerak di bidang industri kertas budaya, pakaian jadi dari tekstil maupun sulaman atau bordir, barang jadi dari tekstil untuk keperluan rumah tangga, mainan anak-anak, hingga rambut palsu.

Sedangkan di Yogyakarta, Putri merinci perusahaan yang memanfaatkan kelonggaran berupa penyesuaian waktu kerja dan upah tersebut rata-rata bergerak di industri sarung tangan kulit berorientasi ekspor ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Pemotongan upah 25 persen memang diizinkan Menaker Ida Fauziyah dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023. Namun, Ida menetapkan syarat-syarat tertentu kepada perusahaan yang ingin mengajukan penyesuaian tersebut.

"Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima," bunyi beleid tersebut.

Ida juga membatasi pemotongan upah itu hanya boleh dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak beleid ini diterbitkan. Berikut beberapa syarat yang ditetapkan Kemnaker bagi perusahaan yang ingin memotong upah buruhnya.

Pertama, eksportir itu harus berasal dari industri padat karya yang memiliki pekerja paling sedikit 200 orang. Selain itu, persentase biaya tenaga kerja terhadap biaya produksi dalam industri padat karya itu paling sedikit harus mencapai 15 persen.

Sementara itu berkaitan dengan industri eksportir padat karya yang diberi peluang memotong gaji buruh, Ida mengatur ada 5, yaitu:

a. Industri tekstil dan pakaian jadi
b. Industri alas kaki
c. Industri kulit dan barang kulit
d. Industri furnitur
e. Industri mainan anak

Dalam pertimbangan beleid itu, Ida mengatakan izin kepada eksportir untuk mengurangi gaji karyawan diberikan demi menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor akibat imbas perubahan ekonomi global.

[Gambas:Video CNN]

gelombang bintang

Jusuf Hamka: Soal Tagihan Rp800 M ke Kemenkeu Saya Serahkan ke Allah******

Pengusaha Jusuf Hamka akhirnya menyerah dalam menagih utang negara senilai Rp800 miliar. Setelah lantang menagih utang ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama beberapa hari terakhir, pemegang saham PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) ini kini menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan.

Kendati demikian, ia yakin pemerintah akan berlaku adil dan mengikuti ketetapan hukum. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MDuntuk memastikan pemerintah membayar tagihan swasta kepada pemerintah.

"Soal tagihan saya ke Departemen Keuangan saya serahkan kepada Allah. Dibayar alhamdullilah, enggak dibayar wasyukurillah. Tapi, mudah-mudahan, saya percaya di zaman Pak Jokowi, beliau akan memberikan keadilan," ujar Jusuf melalui rekaman video saat bertemu Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, Senin (19/6).

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf baru-baru ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

Perdana, Efek Beragun Aset Syariah Mejeng di Bursa Saham Indonesia******

Efek Beragun Aset (EBA)Syariah untuk pertama kalinya mejeng di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pencatatan perdana produk syariah dipasar modal, yakni EBAS-SP SMF-BRIS01, merupakan inisiasi PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Peluncuran EBA Syariah ini diresmikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Gedung BEI, Senin (19/6). Ia didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, Direktur Utama BSI Hery Gunardi hingga Direktur Utama BEI Iman Rachmat.

"Pencatatan Efek Beragun Aset Syariah oleh Bank Syariah Indonesia dan PT Sarana Multigriya Finansial kian menambah ragam instrumen keuangan syariah yang tersedia di pasar keuangan. Ini menjadi sumber alternatif pembiayaan di sektor perumahan bagi perusahaan dan juga sebagai alternatif investasi bagi masyarakat selain sukuk, saham, dan reksadana syariah," ujar Wapres dalam sambutannya.

Karenanya, Ma'ruf pun mengimbau agar inovasi dalam bidang instrumen keuangan syariah terus ditingkatkan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi dunia keuangan syariah dan masyarakat.

"Di pasar keuangan, berbagai instrumen keuangan terus berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo mengungkapkan tingginya animo investor kepada EBA Syariah menunjukkan instrumen ini banyak ditunggu oleh masyarakat sehingga dapat menjadi langkah positif terkait alternatif baru produk investasi berbasis syariah.

Lihat Juga : Jusuf Hamka: Soal Tagihan Rp800 M ke Kemenkeu Saya Serahkan ke Allah

Ia berharap langkah ini dapat mendorong terwujudnya perluasan pasar dan inklusivitas keuangan di pasar modal nasional, serta dapat menciptakan efek ganda khususnya bagi pertumbuhan sektor perumahan berbasis syariah.

"Sekuritisasi syariah diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keuangan syariah yang pada gilirannya dapat meningkatkan market share syariah di Indonesia," kata Ananta.

Sementara, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan dengan peluncuran ini pihaknya menyatakan komitmen BSI mendukung program pemerintah dalam memperkuat pembiayaan perumahan dengan skema syariah. Dengan begitu, masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhan terhadap kepemilikan rumah.

"Kami berkomitmen besar untuk terus membangun ekonomi keumatan melalui skema dan sharia model businessyang tepat, sehingga investor maupun nasabah sadar betul peran perbankan syariah nyata untuk memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan ekonomi di Tanah Air," jelas Hary.

EBAS-SP SMF-BRIS01 merupakan efek beragun aset syariah yang underlying portofolionya berasal dari pembiayaan griya atau perumahan, dengan akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) milik BSI. Jadi, mekanisme penerbitannya merujuk kepada prinsip syariah yang mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau tim ahli syariah pasar modal.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan persyaratan mengenai Ahli Pasar Modal Syariah yang diatur dalam POJK Nomor 16 Tahun 2015. Selain itu, penerbitan EBAS-SP telah sesuai dengan POJK Nomor 20/POJK.04/2015 dan Fatwa DSN MUI No.121 tahun 2018.

Dalam penerbitan EBAS-SP SMF-BRIS01 ini, PT SMF berperan sebagai penerbit, pengatur dan pendukung pembiayaan. Sedangkan PT BSI berperan sebagai pemberi pembiayaan asal dan penyedia jasa.

EBA-SP SMF-BRIS01 diterbitkan dalam dua tahapan, yaitu Kelas A dengan nilai sebesar Rp297,7 miliar yang ditawarkan melalui mekanisme penawaran umum, serta Kelas B sebagai kelas subordinasi yang berfungsi melindungi Kelas A dan diterbitkan melalui penawaran terbatas.

Kelas A ditawarkan dengan jangka waktu atau tenor Weighted Average Life (rata-rata tertimbang jatuh tempo) empat tahun. Kelas B sebagai subordinasi diterbitkan dengan total nominal Rp27,3 miliar atau 8,4 persen dari jumlah kumpulan tagihan.

[Gambas:Video CNN]

Penginapan Ruang dan Waktu Super

Sambut Iduladha, Tol Krian******

PT WaskitaToll Road melalui anak usahanya, PT Waskita Bumi Wira (WBW), memberikan diskon tarif TolKrian - Gresik berkisar 11 persen hingga 35 persen dari tarif normal. Diskon berlaku mulai Kamis (22/6) pukul 06.00 WIB.

Corporate Secretary Waskita Toll Road Alex Siwu mengungkapkan tarif diskon tersebut berlaku untuk semua golongan kendaraan di Ruas Tol Krian - Gresik.

"Dengan diskon tarif tersebut, maka pengguna jalan dengan kendaraan Golongan 1 akan dikenakan tarif Rp1.300 per km, di mana tarif normal adalah Rp1.506 pe km," ujar Alex dalam keterangan resmi.

Adapun diskon tarif tol jarak terjauh dari Gerbang Bunder ke Gerbang Lebani golongan I yang semula bertarif Rp43.500 menjadi Rp37.500. Kemudian, kendaraan golongan II dan III yang semula bertarif Rp65.500 didiskon menjadi Rp56.500, sedangkan untuk kendaraan golongan IV dan V yang semula bertarif Rp87.500, akan dikenakan tarif sebesar Rp56.500.

Diskon tarif tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada para pengguna jalan, selain itu juga sebagai bentuk kontribusi perusahaan untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas dalam menyambut libur Hari Raya Iduladha dan Libur Sekolah.

"Pemberlakuan diskon tarif tersebut juga diharapkan dapat berdampak positif terhadap WBW, khususnya dalam rangka peningkatan volume lalu lintas Tol Krian - Gresik secara keseluruhan," ujarnya.

Adapun pada Junction Wringinanom yang sudah beroperasi sejak 22 Februari 2023 tetap dikenakan tarif normal dengan besaran tarif dari Junction Wringinanom menuju Lebani Gresik dan sebaliknya sebesar Rp5.500 (Gol. IV dan V), Junction Wringinanom menuju Belahanrejo dan sebaliknya sebesar Rp10.500 (Gol. I), Rp15.500 (Gol. II dan III), dan Rp21 ribu (Gol. IV dan V).

Lalu, Junction Wringinanom menuju Cerme dan sebaliknya sebesar Rp32 ribu (Gol. I), Rp48 ribu (Gol. II dan III), dan Rp64 ribu (Gol. IV dan V), serta Junction Wringinanom menuju Bunder dan sebaliknya sebesar Rp42 ribu (Gol. I), Rp63 ribu (Gol. II dan III), dan Rp84 ribu (Gol. IV dan V).

Direktur Pengendalian & K3LMP Mokh Sadali menyampaikan kehadiran Tol Krian - Gresik saat ini mempermudah akses pengguna jalan khususnya masyarakat Gresik yang akan berpergian ke wilayah lainnya di Jawa Timur.

"Adanya Tol Krian - Legundi - Bunder mempermudah akses dari Krian ke Bunder di Gresik, ditambah adanya Junction Wringinanom, tentunya akses masuk dan keluar Jalan Tol Krian - Gresik semakin mudah, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat." jelas Sadali pada keterangan yang sama.

Ruas Tol Krian - Gresik terdiri dari 3 seksi yaitu Krian - Kedamean, Kedamean - Boboh dan Boboh - Bunder, dengan total panjang 29 km dan telah beroperasi secara penuh.

Saat ini, Tol Krian - Gresik menjadi akses pendukung peningkatan perekonomian bagi kelancaran logistik, barang dan jasa di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, serta kawasan industri Krian.

[Gambas:Video CNN]

Rasul Carmen

Wamen BUMN Pastikan Peluncuran Kereta Cepat dan LRT Tetap 18 Agustus******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan peluncuranKereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) danLRT Jabodebek tetap sesuai jadwal, yakni 18 Agustus 2023.

Hal ini kembali ditekankan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Menurutnya, kedua moda transportasi tersebut tetap menjadi kado ulang tahun Kemerdekaan RI ke-78.

"Ini salah satu yang akan kita launchingnanti 18 Agustus adalah LRT dan Kereta Cepat," ujar pria yang akrab disapa Tiko tersebut di Hotel JS Luwansa, Senin (19/6).

"Untuk itu kita bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan bagaimana konektivitas antara intermoda memberikan layanan optimal, juga memberikan kemudahan bagi masyarakat, tapi juga meningkatkan pendapatan perusahaan," jelasnya.

Tak hanya akses moda transportasi, pemerintah juga saling koordinasi dalam hal digitalisasi ticketing. Sebab, LRT bakal dijalankan dengan pembayaran non tunai atau tidak ada cash.

Diharapkan, jika digitalisasi ticketing berjalan dengan lancar dan moda transportasi terkoneksi dengan baik, masyarakat bakal beralih dari kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan di Jabodetabek.

"Kita harap masyarakat memilih kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Ini sebenarnya tujuan akhir yang kita harapkan. Intinya masyarakat lebih nyaman memilih kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi, seperti di negara maju Singapura, Jepang dan sebagainya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Melawan Kaisar Jiwa Xuan

BPK: 87,9 Juta Meter Persegi Lahan 33 Ruas Tol Belum Bersertifikat******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut tanahseluas 87,9 juta meter persegi di 33 ruas jalan tolhingga kini belum bersertifikat.

Hal ini disampaikan oleh Ketua BPK Isma Yatun saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 ke DPR pada Selasa (20/6) ini. 

"Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah agar melakukan pendataan, inventarisasi ulang, dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol tersebut," katanya.

Ia mengatakan BPK menemukan anggaran yang mengalami masalah itu tembus Rp11,20 triliun. 

"Serta ada temuan juga terkait ketidakpatuhan yang nilainya Rp14,65 triliun," katanya. 

[Gambas:Video CNN]