petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

rekomendasi situs slot gacor hari ini

login dunia slot88 314Jutaan kata 756398Orang-orang telah membaca serialisasi

《rekomendasi situs slot gacor hari ini》

BPJS Ketenagakerjaan Gelar Sosialisasi pada Perajin Batik di Cirebon******

Sosialisasi terkait risiko kecelakaan kerja dan kematian itu dilakukan terhadap ratusan pekerja ekosistem batik di Desa Trusmi Kulon, Cirebon, Sabtu (4/2).
Sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan terkait risiko kecelakaan kerja dan kematian terhadap ratusan pekerja dalam ekosistem batik di Desa Trusmi Kulon, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu (4/2). (Foto: Arsip BPJS Ketenagakerjaan)
Jakarta, CNN Indonesia--

BPJS Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi terkait risiko kecelakaan kerja dan kematian terhadap ratusan pekerja dalam ekosistem batik di Desa Trusmi Kulon, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu (4/2).

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin bersama Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani hadir memberikan edukasi secara langsung, sekaligus mengajak seluruh pengusaha maupun perajin batik untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Pada tahun ini kami berfokus pada pertumbuhan dan kepesertaan yang berkesinambungan atau sustainable growth, khususnya perlindungan bagi para pekerja BPU seperti para perajin batik yang ada di Desa Trusmi ini," kata Zainudin.

Banyak manfaat yang bisa didapat dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, antara lain perawatan tanpa batas biaya hingga sembuh, juga Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100 persen upah yang dilaporkan selama 12 bulan pertama dan 50 persen untuk bulan selanjutnya hingga sembuh.

Selain itu, manfaat BPJS Ketenagakerjaan termasuk santunan meninggal dunia karena disebabkan oleh kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan atau sebesar Rp42 juta, jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Peserta juga berhak mendapatkan manfaat beasiswa bagi 2 orang anak dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maksimal sebesar Rp174 juta.

Zainudin menyatakan, beragam manfaat tersebut menjadi wujud tanggung jawab negara untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia.

"Tak hanya manfaat yang maksimal, kami juga terus memberikan beragam kemudahan dengan cara memperluas kanal pendaftaran dan pembayaran iuran, salah satunya melalui Agen Perisai yang ada di Desa Trusmi ini. Dengan demikian, layanan kami bisa lebih dekat dan terjangkau oleh para pekerja pekerja di ekosistem batik," katanya.

Tahun ini, lanjut Zainudin, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan keberadaan 1 orang Perisai di tiap desa. Selain Perisai, pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui Agen BNI 46, Agen POS, Agen Brilink, serta Pegadaian yang tersebar hingga pedesaan.

"Kami berharap Desa Trusmi ini bisa menjadi pelopor sebagai sentra batik yang seluruh pekerjanya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga mereka dapat lebih giat dalam bekerja karena tidak khawatir jika mengalami risiko kecelakaan, seperti kampanye kami, yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," tutur Zainudin.

Sementara itu, Netty Prasetyani pun mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Tujuannya, agar semakin banyak masyarakat memahami manfaat perlindungan jaminan sosial dan mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di sektor informal atau Bukan Penerima Upah,

"Tidak mungkin hanya mengandalkan pegawai BPJS ketenagakerjaan, sehingga harus membangun skema kolaborasi dengan melibatkan para kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga ketua paguyuban dan memperbanyak agen perisai di desa-desa yang tentu saja membutuhkan informasi yang lengkap tentang BP Jamsostek," ujar Netty.

Pada kesempatan yang sama, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan manfaat jaminan kematian kepada tiga ahli waris peserta yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja dengan total manfaat mencapai Rp1,7 miliar, serta penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada perwakilan pekerja dalam ekosistem industri batik di Desa Trusmi.

(rea/rea)

Survei Jenius: 52 Persen Pakai THRBuat Belanja, Minat Berutang Naik******

Survei Jenius mengungkap mayoritas masyarakat memilih menggunakan THR 2024 untuk belanja, sementara tahun lalu untuk investasi.
Survei Jenius mengungkap mayoritas masyarakat memilih menggunakan THR 2024 untuk belanja, sementara tahun lalu untuk investasi. (Foto: Jenius)
Jakarta, CNN Indonesia--

Bank digital Jeniusmilik PT Bank BTPN TBk (BTPN) merilis survei perilaku masyarakat dalam mengelola THR pada Lebaran 2024.

Hasilnya, terjadi pergeseran pengelolaan THR pada tahun ini dibanding tahun lalu. Pada 2024, mayoritas masyarakat memilih menggunakan THR untuk belanja, sementara tahun lalu untuk investasi.

Digital Banking Partnership Head Bank BTPN Febri Rusli menjelaskan pada tahun lalu mayoritas responden memilih menabung THR-nya atau 41 persen, belanja kebutuhan Ramadan 40 persen, serta investasi 19 persen.

Survei ini dilakukan pada periode 28 Februari-18 Maret 2024. Jumlah respondennya 233 orang dari berbagai wilayah Jabodetabek dan non-Jabodetabek yakni Bandung, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Manado, hingga Aceh. Adapun rentang usia responden antara 17-40 tahun.

Menurut Febri, perubahan cara mengelola THR tersebut lantaran masyarakat lebih pede dalam membelanjakan yang dibanding masa pandemi.

Ia merinci alokasi pengeluaran tersebut terbagi menjadi beberapa keperluan antara lain membeli baju baru (43 persen), mudik (30 persen), zakat dan sedekah (30 persen), membeli makanan sahur dan buka puasa (29 persen), serta acara buka puasa bersama (29 persen).

Selain untuk keperluan Ramadan, masyarakat juga menggunakan THR untuk melunasi cicilan atau utang, modal bisnis, liburan, renovasi rumah, dan membeli gadget/barang elektronik.

Riset Jenius ini juga mengungkap rencana pengajuan utang oleh masyarakat meningkat sebesar 13 persen. Sebanyak 35 persen responden berencana mengambil pinjaman selama Ramadan 2024 untuk berbagai keperluan.

"Penggunaan pinjaman ini di antaranya untuk menyambut Lebaran 60 persen, modal usaha 46 persen, dan renovasi rumah 18 persen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)




bab terbaru:rajahoki89

Perbarui waktu:2024-07-02

Daftar bab terbaru
m11hkb
lytobet
erek erek 59 2d
rtp mega288
situs slot gacor 2022 terbaru
abgbet88
pinjaman dana tanpa ktp
best 88 slot
pinjol syariah
Daftar isi semua bab
Bab 1 erek 64
Bab 2 naga889 slot
Bab 3 slot top
Bab 4 st77 mansion
Bab 5 daftar pinjol yang masuk slik ojk
Bab 6 slot gacor99
Bab 7 link slot deposit pulsa xl
Bab 8 yukislot99
Bab 9 situs sering maxwin
Bab 10 jasabola2
Bab 11 indojp888
Bab 12 zona paito sydney angkanet
Bab 13 link slot terbaru
Bab 14 demo slot pragmatic maxwin olympus
Bab 15 cara membeli hp di shopee dengan cicilan
Bab 16 cicilan hp di akulaku
Bab 17 situs slot asia terpercaya
Bab 18 tobabet4d
Bab 19 25 togel
Bab 20 primbon tafsir mimpi
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5819bab
takutBacaan TerkaitMore+

Bintang ramalan

turbo slot 777 login
Satgas Pangan Polri mengungkap sejumlah temuan terkait stok pangan, khususnya menjelang Lebaran 2024. Salah satunya, penyimpangan pemanfaatan pupuk subsidi.
Satgas Pangan Polri mengungkap sejumlah temuan terkait stok pangan, khususnya menjelang Lebaran 2024. Salah satunya, penyimpangan pemanfaatan pupuk subsidi. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Yudi).
Jakarta, CNN Indonesia--

Satgas Pangan Polri mengungkap sejumlah temuan terkait stok pangan, khususnya menjelang Lebaran 2024. Salah satunya, ditemukan penyimpangan pupuk subsidi yang dilakukan oleh petani.

"Adanya penyimpangan subsidi, ada petani-petani yang tidak memiliki sawah tapi tergabung dalam kelompok tani ini menerima subsidi," ujar Wakasatgas Pangan Polri Kombes Samsul Arifin dalam dialog publik di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).

Namun, Samsul belum merinci kapan dan lokasi di mana terjadinya penyimpangan tersebut.

Menurut Samsul, penyimpangan itu menyebabkan distribusi pupuk subsidi menjadi tidak tepat sasaran.

"Kemudian dia menjual DO (delivery order)-nya. Tidak lagi ditanam. Dijualah DO pupuk ini sehingga tidak tepat sasaran," jelasnya.

"Tidak menjadikan pupuk bergeser untuk mendukung produksi padi, tapi banyak diselewengkan juga ke sektor-sektor industri seperti perkebunan, kelapa sawit, dan lain-lain ke pihak-pihak swasta," sambung Samsul.

Ia menjelaskan informasi tersebut diperoleh Satgas Pangan Polri lewat Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

Oleh sebab itu, ia menyampaikan pihaknya hingga saat ini berupaya agar distribusi pupuk subsidi selalu tepat sasaran. Maka itu, kata dia, polisi bahkan ikut turun ke sawan.

"Makanya tidak heran ketika Satgas Pangan Polri ini turun ke sawah ke sentra-sentra produksi pertanian kita untuk mengecek ini," kata dia.

"Begitu juga dengan alat-alat pertanian yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui Kementan (Kementerian Pertanian). Itu juga kita cek supaya tepat sasaran," sambung Samsul.

[Gambas:Video CNN]



(del/sfr)

Porter dari kedua dunia

02 erek
KPPPA minta polisi libatkan ahli tangani hubungan sedarah di Bengkulu
Ilustrasi - Kampanye damai perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pelecehan seksual. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/kye/aa.)
Kementerian PPPA minta kepolisian untuk memeriksa kasus ini dengan melibatkan ahli, baik ahli pidana dan psikologi anak, maupun hukum adat, bagi penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dengan korban anak
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meminta Kepolisian melibatkan ahli dalam menangani kasus kekerasan seksual dan hubungan sedarah di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

"Kementerian PPPA minta kepolisian untuk memeriksa kasus ini dengan melibatkan ahli, baik ahli pidana dan psikologi anak, maupun hukum adat, bagi penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dengan korban anak," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Pasalnya, kata dia, dalam kasus ini korban tidak merasa sebagai korban dan dikhawatirkan ada masalah lain yang belum terungkap dari pemeriksaan awal.

"Peristiwanya dimulai tahun 2021, dari awalnya merasa jadi korban tapi kemudian diduga tumbuh perasaan lain. Ini yang kami sampaikan perlu didalami dan dikembangkan," kata Nahar.

Baca juga: Pemerintah beri pendampingan anak korban hubungan sedarah di Bengkulu

Dalam penanganan kasus ini, kata dia, korban saat ini telah memperoleh pendampingan dari Dinas PPPA Kabupaten Rejang Lebong.

"(UPTD PPA dan Dinas PPPA) sudah menjangkau dan mendampingi kasus ini, yang dihadapkan pada penyelesaian hukum adat dan hukum negara khususnya UU Perlindungan Anak dan UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual)," kata Nahar.

Sebelumnya terungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual hubungan sedarah antara kakak yang berinisial K (21) dan adik berinisial R (16) di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Sang kakak memerkosa adiknya sejak tahun 2021. Selama kurun waktu tersebut hingga saat ini, sang adik telah mengalami tiga kali kehamilan, yang dua diantaranya keguguran dan satu kali melahirkan anak laki-laki yang kini berusia dua tahun.

Pelaku K kini telah ditangkap dan ditahan polisi.

Baca juga: KemenPPPA kecam pencabulan guru agama kepada 24 murid di Bengkulu
Baca juga: KemenPPPA pantau penanganan kekerasan seksual 24 siswi SD di Bengkulu

 

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Buku alamat Wanjie

situs idn slot
Komisi IV DPR RI mencecar Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait pupuk subsidi karena sulit didapatkan.
Komisi IV DPR RI mencecar Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait pupuk subsidi karena sulit didapatkan. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).
Jakarta, CNN Indonesia--

Komisi IV DPRRI mencecar Menteri PertanianAmran Sulaiman terkait pupuksubsidi. Cecaran mereka layangkan mulai dari kuota yang terus menurun hingga sulitnya syarat mendapatkannya.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, alokasi pupuk bersubsidi hanya sebesar 4,7 juta ton pada tahun ini. Jauh di bawah tahun sebelumnya sebanyak 9,55 juta ton.

Meskipun Amran mengatakan kuota pupuk bersubsidi sudah ditambah atau kembali ke 9,55 juta ton dan telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi realisasi penyalurannya belum berjalan di lapangan.

"Disetujui saat ratas tapi belum ditindaklanjuti. Nah saya mau tanya, siapa yang berwenang mengeluarkan surat (SK) itu," kata Ono.

Ono curiga pemerintah tidak memiliki anggaran untuk menambah kuota pupuk bersubsidi sehingga belum terealisasi sampai saat ini. Karenanya, ia meminta semua kementerian terkait harus kompak dan koordinasi terkait kebijakan ini, termasuk dengan Kementerian Keuangan.

"Apakah memang saat ratas hanya diketok semuanya setuju tapi uangnya tidak ada? Kalau uangnya tidak ada mau cari di mana?," jelasnya.

Kemudian, Anggota Komisi IV lainnya dari Fraksi PKS Johan Rosihan mengkritik penyaluran pupuk subsidi, terutama yang harus menggunakan KTP.

"Penyaluran pupuk subsidi pakai KTP menyusahkan rakyat. Penyaluran pupuk subsidi pakai KTP, ini mempersulit rakyat. Kayak pakai pinjol, orang diwajibkan foto pakai KTP," jelasnya.

Menurutnya, bila menggunakan KTP, maka saat petani yang bersangkutan sakit, keluarganya tidak bisa mengambil jatah pupuk bersubsidinya.

"Pakai KTP dan ada aplikasi juga, foto, bahkan istri tidak boleh mewakili suaminya. Boleh diwakili tapi pakai kuasa. Jangan kita mempersulit petani, perbaiki aturannya," ungkap Johan.

Amran mengungkapkan telah mengajukan penambahan pupuk bersubsidi yang tahun ini dialokasikan 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

Lalu, penyalurannya pun dipermudah cukup hanya menggunakan KTP.

"Kami akan mengembalikan alokasi subsidi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dan pengambilannya boleh hanya menggunakan KTP," pungkas Amran.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/agt)

raja papan ketik

mpo7788
Survei Jenius mengungkap mayoritas masyarakat memilih menggunakan THR 2024 untuk belanja, sementara tahun lalu untuk investasi.
Survei Jenius mengungkap mayoritas masyarakat memilih menggunakan THR 2024 untuk belanja, sementara tahun lalu untuk investasi. (Foto: Jenius)
Jakarta, CNN Indonesia--

Bank digital Jeniusmilik PT Bank BTPN TBk (BTPN) merilis survei perilaku masyarakat dalam mengelola THR pada Lebaran 2024.

Hasilnya, terjadi pergeseran pengelolaan THR pada tahun ini dibanding tahun lalu. Pada 2024, mayoritas masyarakat memilih menggunakan THR untuk belanja, sementara tahun lalu untuk investasi.

Digital Banking Partnership Head Bank BTPN Febri Rusli menjelaskan pada tahun lalu mayoritas responden memilih menabung THR-nya atau 41 persen, belanja kebutuhan Ramadan 40 persen, serta investasi 19 persen.

Survei ini dilakukan pada periode 28 Februari-18 Maret 2024. Jumlah respondennya 233 orang dari berbagai wilayah Jabodetabek dan non-Jabodetabek yakni Bandung, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Manado, hingga Aceh. Adapun rentang usia responden antara 17-40 tahun.

Menurut Febri, perubahan cara mengelola THR tersebut lantaran masyarakat lebih pede dalam membelanjakan yang dibanding masa pandemi.

Ia merinci alokasi pengeluaran tersebut terbagi menjadi beberapa keperluan antara lain membeli baju baru (43 persen), mudik (30 persen), zakat dan sedekah (30 persen), membeli makanan sahur dan buka puasa (29 persen), serta acara buka puasa bersama (29 persen).

Selain untuk keperluan Ramadan, masyarakat juga menggunakan THR untuk melunasi cicilan atau utang, modal bisnis, liburan, renovasi rumah, dan membeli gadget/barang elektronik.

Riset Jenius ini juga mengungkap rencana pengajuan utang oleh masyarakat meningkat sebesar 13 persen. Sebanyak 35 persen responden berencana mengambil pinjaman selama Ramadan 2024 untuk berbagai keperluan.

"Penggunaan pinjaman ini di antaranya untuk menyambut Lebaran 60 persen, modal usaha 46 persen, dan renovasi rumah 18 persen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)

berbaris menuju kekaisaran

robothoki
Komisi IV DPR RI mencecar Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait pupuk subsidi karena sulit didapatkan.
Komisi IV DPR RI mencecar Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait pupuk subsidi karena sulit didapatkan. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).
Jakarta, CNN Indonesia--

Komisi IV DPRRI mencecar Menteri PertanianAmran Sulaiman terkait pupuksubsidi. Cecaran mereka layangkan mulai dari kuota yang terus menurun hingga sulitnya syarat mendapatkannya.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, alokasi pupuk bersubsidi hanya sebesar 4,7 juta ton pada tahun ini. Jauh di bawah tahun sebelumnya sebanyak 9,55 juta ton.

Meskipun Amran mengatakan kuota pupuk bersubsidi sudah ditambah atau kembali ke 9,55 juta ton dan telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi realisasi penyalurannya belum berjalan di lapangan.

"Disetujui saat ratas tapi belum ditindaklanjuti. Nah saya mau tanya, siapa yang berwenang mengeluarkan surat (SK) itu," kata Ono.

Ono curiga pemerintah tidak memiliki anggaran untuk menambah kuota pupuk bersubsidi sehingga belum terealisasi sampai saat ini. Karenanya, ia meminta semua kementerian terkait harus kompak dan koordinasi terkait kebijakan ini, termasuk dengan Kementerian Keuangan.

"Apakah memang saat ratas hanya diketok semuanya setuju tapi uangnya tidak ada? Kalau uangnya tidak ada mau cari di mana?," jelasnya.

Kemudian, Anggota Komisi IV lainnya dari Fraksi PKS Johan Rosihan mengkritik penyaluran pupuk subsidi, terutama yang harus menggunakan KTP.

"Penyaluran pupuk subsidi pakai KTP menyusahkan rakyat. Penyaluran pupuk subsidi pakai KTP, ini mempersulit rakyat. Kayak pakai pinjol, orang diwajibkan foto pakai KTP," jelasnya.

Menurutnya, bila menggunakan KTP, maka saat petani yang bersangkutan sakit, keluarganya tidak bisa mengambil jatah pupuk bersubsidinya.

"Pakai KTP dan ada aplikasi juga, foto, bahkan istri tidak boleh mewakili suaminya. Boleh diwakili tapi pakai kuasa. Jangan kita mempersulit petani, perbaiki aturannya," ungkap Johan.

Amran mengungkapkan telah mengajukan penambahan pupuk bersubsidi yang tahun ini dialokasikan 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

Lalu, penyalurannya pun dipermudah cukup hanya menggunakan KTP.

"Kami akan mengembalikan alokasi subsidi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dan pengambilannya boleh hanya menggunakan KTP," pungkas Amran.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/agt)

Dewa Bunga dan Selir Iblis

cara agar dapat uang
Pimpinan MPR ingatkan potensi ancaman mudik Lebaran 2024 diantisipasi
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. ANTARA/HO-Istimewa (ANTARA/HO-MPR)
"Sejumlah jalur mudik yang merupakan lokasi rawan kecelakaan dan bencana alam harus menjadi perhatian semua pihak untuk menekan potensi ancaman bagi para pemudik,"
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan para pemangku kepentingan untuk mengantisipasi sejumlah potensi ancaman yang dihadapi para pemudik Lebaran 2024 berdasarkan pengalaman tahun lalu.

"Sejumlah jalur mudik yang merupakan lokasi rawan kecelakaan dan bencana alam harus menjadi perhatian semua pihak untuk menekan potensi ancaman bagi para pemudik," ujar Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikannya saat membuka diskusi daring bertema "Mudik Aman dan Nyaman Menyambut Idul Fitri 2024" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12.

Dia menyebut mudik yang aman dan nyaman dengan beragam jenis moda transportasi selalu menjadi dambaan masyarakat setiap tahunnya, namun kerap kali terjadi kecelakaan, kejahatan, dan potensi ancaman cuaca ekstrem di masa mudik lebaran.

Untuk itu, lanjut dia, upaya antisipasi sejumlah potensi kendala di masa mudik lebaran harus dipersiapkan dengan baik oleh semua pihak guna mewujudkan mudik yang aman dan nyaman, termasuk masyarakat.

Dia menilai kesiapan masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik memegang peranan penting untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan di jalan, di samping kesiapan para aparat pemerintah pusat dan daerah, maupun operator transportasi.

"Mudik merupakan kegiatan tahunan yang merupakan tradisi yang luar biasa sehingga perlu diantisipasi berdasarkan pengalaman tahun lalu agar masa mudik Lebaran tahun ini dapat berjalan aman dan nyaman," katanya.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir sejumlah narasumber diantaranya Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso, Executive Vice President Passangers and Sales PT KAI Ririn Widiastuti, hingga Grup Head Pelayanan Kapal PT Pelindo Arif Hermawan.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024