kredivo kerjasama dengan 952Jutaan kata 526184Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot turbo》
Goodyear Tutup Pabrik di Malaysia, PHK 550 Karyawan******
Produsen ban terkemuka asal Amerika Serikat (AS), Goodyear, mengumumkan akan menutup parbriknya di Shah Alam, Malaysia,pada 30 Juni tahun ini. Penutupan tersebut berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 550 karyawannya.
Presiden Goodyear Asia Pasifik, Nathaniel Madarang, mengatakan keputusan ini merupakan bagian dari program 'transformasi' untuk mengurangi biaya dan tetap bersaing di pasar.
Program ini ditargetkan akan memangkas ongkos produksi sebesar US miliar (Rp15 triliun) pada 2025 mendatang.
Menurutnya, keputusan untuk menutup pabrik dan mem-PHK 550 karyawan bukanlah keputusan mudah. Namun perusahaan terpaksa mengambil jalan tersebut untuk mempertahankan bisnisnya. Sementara untuk PHK ratusan karyawan, Ia berjanji akan menyelesaikan semua kewajiban perusahan kepada para pekerja secara transparan.
"Sebagai bagian dari upaya ini, Goodyear telah membuat keputusan sulit namun diperlukan untuk menutup pabrik manufaktur kami di Shah Alam, Malaysia, efektif 30 Juni 2024, dengan penutupan diperkirakan akan selesai pada akhir tahun," jelasnya.
Menurut situs Goodyear, pabrik ban tersebut berdiri di Malaysia pada tahun 1908. Saat itu The Goodyear Orient Company, sebuah perusahaan pembeli karet di Singapura membutuhkan suplay karet dari perkebunan di Malaysia dan Indonesia.
Lihat Juga :![]() |
Penjualan produk Goodyear di Malaysia dimulai pada tahun 1929 melalui kantor Goodyear Sales Company, yang didirikan di Singapura.
Ban Goodyear juga dipasang pada mobil produksi lokal pertama Malaysia, Proton Saga, pada tahun 1985.
Goodyear akan terus melayani pasar lokal dengan ban yang diimpor dari pabrik mereka di Thailand, Indonesia, China, dan Taiwan.
(tim/isn)Pertamina Sabet Penghargaan, Jadi BUMN Kontributor TKDN Terbesar 2023******
PT Pertamina (Persero) menunjukkan komitmennya dalam membangun bangsa. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Pertamina dalam meningkatkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di seluruh lini usahanya.
Bahkan, pada 2023 Pertamina Grup menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kontributor TKDN terbesar yang berkontribusi hingga 50 persen total TKDN BUMN.
Adapun TKDN BUMN 2023 mencapai sekitar Rp800 Triliun, sedangkan TKDN Pertamina Grup mampu mencapai Rp374 Triliun.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan, capaian TKDN ini merupakan bukti nyata komitmen Pertamina dalam mengoptimalkan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional.
"Jadi kontribusi Pertamina di dalam TKDN ini sangat besar. Ini merupakan komitmen Pertamina yang bukan hanya untuk mencapai target semata, tetapi kita betul-betul ingin menambah terus pelaku-pelaku industri dalam negeri untuk makin berkiprah mengisi kebutuhan barang dan jasa untuk industri energi khususnya," kata Nicke.
Menurut Nicke, komitmen Pertamina terhadap TKDN juga diwujudkan dengan membuat fungsi khusus terkait dengan TKDN. Mulai dari tahap perencanaan, monitoring hingga verifikasi.
Hingga saat ini, lanjut Nicke, Pertamina telah melaksanakan sebanyak 6.500 transaksi dengan total kontrak dengan senilai Rp374 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang turut hadir di acara yang sama menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung sekaligus mengimplementasikan penggunaan produk dalam negeri.
Luhut juga mengapresiasi Pertamina yang berkontribusi besar dalam mengimplementasikan penggunaan produk dalam negeri.
"Saya kira Pertamina sekarang sudah makin paten, dan untungnya makin banyak, dan makin efisien, dia (Pertamina) harus berani bersaing dengan yang lain," ungkap Luhut.
Luhut juga berpesan kepada seluruh pihak terkait untuk terus menerapkan penggunaan produk dalam negeri terkait dengan aktivitas bisnisnya.
"Ayo kita lanjutkan success story. Saya berharap kita semua harus bangga jadi orang indonesia," jelasnya.
Sementara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan bahwa dalam pelaksanaan business matching 2024, total komitmen penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp1.428,25 triliun.
Dengan rincian total komitmen Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sebesar Rp585,69 triliun dan total komitmen BUMN Rp842,56 triliun. Menurutnya, angka tersebut ini lebih tinggi dari tahun lalu, yaitu Rp1.157 triliun.
Guna mendukung pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa, lanjutnya, Pemerintah terus berupaya melakukan inovasi dan langkah-langkah percepatan.
"Pemerintah melalui Kemenperin telah melakukan digitalisasi sertifikasi TKDN yang menjamin proses sertifikasi cepat, akurat, dan akuntabel," ujar Agus.
Lebih lanjut Agus mengatakan, bahwa setiap Rp400 triliun belanja barang dan jasa yang berasal dari Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) akan memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,8 persen.
"Kami percaya, semua itu bisa membawa multiplier effect dan value added dan akan mengakselerasi program pendalaman dan penyebaran dan pemerataan sektor industri nasional," ucap Agus Gumiwang Kartasasmita.
Sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, Pertamina akan melanjutkan komitmennya untuk terus meningkatkan nilai TKDN di seluruh lini bisnisnya sebagai upaya Pertamina dalam mendorong dan meningkatkan pergerakan ekonomi nasional.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
(inh)Harga emas Antam naik Rp4 ribu jadi Rp1,208 juta per gram******
Harga jual kembali (buyback) emas batangan sebesar Rp1.101.000 per gram.Jakarta (ANTARA) - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu pagi, meningkat sebesar Rp4.000 menjadi Rp1.208.000 per gram.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
Label:deposit pulsa bonus new member、probet88 demo、serba138
Terkait:demo gmwin、pinjol cepat cair dan mudah 2021、senang4d slot、slot maxwin member baru、agen slot dan togel terpercaya、kredit hp tenor 24 bulan、keris4d、pinjol lewat e wallet、lembu4d、lazabet
bab terbaru:slot terlengkap terpercaya(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara soal kabar yang menyebut bahwa dirinya tengah dilirik Prabowo Subianto menjadi calon menteri keuangan.
Ia menyerahkan masalah itu sepenuhnya kepada presiden terpilih.
"Kalau yang nantinya (jabatan sebagai Menkeu di kabinet berikutnya), itu kan hak prerogatif presiden berikutnya," ujarnya, Kamis (7/3) seperti dikutip dari detikfinance.
Lihat Juga :Erick Thohir Angkat Eks Penyidik Kasus Munir Jadi Komisaris Asabri |
Media asing Bloomberg beberapa waktu lalu menginformasikan bahwa empat bankir sedang ditimbang oleh Prabowo menjadi menteri keuangan. Dari sejumlah calon itu, tidak ada nama Sri Mulyani yang sekarang ini menjadi menkeu.
Bankir pertama, Budi Gunadi Sadikin. BGS yang disebut masuk dalam bidikan Prabowo ini malang melintang di dunia perbankan.
Ia pernah bergabung dengan PT Bank Bali Tbk pada awal-awal karier profesionalnya. Lalu, Budi pernah menjabat sebagai director of consumer and commercial banking untuk ABN AMRO Bank Indonesia & Malaysia dan sempat bergabung dengan PT Bank Danamon Tbk serta Adira Quantum Multi Finance.
Lihat Juga :Mengintip THR Jokowi usai Dipastikan Sri Mulyani Cair 100 Persen |
Bahkan, ia pernah menjadi direktur micro and retail banking Mandiri. Usai menyelesaikan jabatannya di bank pelat merah tersebut, Budi didapuk sebagai senior advisor menteri BUMN periode 2016-2017. Karirnya menanjak saat menjadi direktur utama Bank Mandiri.
Kedua, Prabowo disebut melirik Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo untuk menjadi menkeu. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu pernah menjabat sebagai direktur utama Mandiri sejak 2015.
Pria yang akrab disapa Tiko itu masuk ke Mandiri pada 2003 sebagai kepala departemen analisis strategi dan keuangan. Sejak saat itu, posisinya makin mentereng.
Ketiga, ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Ia merupakan seorang ekonom yang juga sempat menjabat sebagai wakil menteri luar negeri 2019-2022, wakil menteri perdagangan 2009-2011, dan wakil menteri keuangan 2011-2013.
Mahendra juga pernah bertugas sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2013-2014. Selain itu, ia pernah didapuk sebagai duta besar untuk Amerika Serikat di Washington DC pada 2019.
Keempat, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar yang ikut meramaikan bursa calon menteri keuangan. Sebelum di BNI, Royke juga pernah memegang berbagai jabatan struktural di Bank Mandiri.
Bloomberg membeberkan alasan Prabowo menimbang empat nama itu dan tak memilih Sri Mulyani menjadi calon menteri keuangan. Pasalnya, sosok yang terpilih nanti punya tugas besar membantu Prabowo menghadapi berbagai risiko geopolitik, khususnya gangguan rantai pasok global imbas persaingan AS-China
"(Prabowo) mencari teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan untuk janji-janji kampanyenya, sembari menjunjung tinggi kehati-hatian fiskal," tulis media asing tersebut.
"Orang tersebut harus menjaga disiplin fiskal, yang sangat penting dalam menstabilkan rupiah dan meyakinkan investor asing, juga mengamankan pendanaan yang cukup untuk rencana pengeluaran besar Prabowo," tandas Bloomberg.
[Gambas:Video CNN]
Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.
Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.
Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.
"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.
Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.
Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.
Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.
"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.
"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.
Lihat Juga :Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka |
Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.
"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).
"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.
Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).
"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.
Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.
Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.
[Gambas:Video CNN]
Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.
Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.
Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.
"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).
Lihat Juga :PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi |
Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.
Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.
Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.
Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.
"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.
Lihat Juga :Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara? |
Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.
Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.
"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.
Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.
"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.
Lihat Juga :Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut |
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) Pangan sebesar Rp600 ribu cair sebelum Lebaran.
Menurutnya, saat ini pemerintah tengah memfinalisasi data penerimanya. Prosesnya ditargetkan segera selesai dalam waktu dekat.
"(BLT Rp600 ribu) mungkin sebelum Lebaran lah. Jadi tunggu sidang isbat (penetapan 1 Ramadan) dulu," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jumat (8/3).
Namun, bantuan tunai ini dikucurkan sekaligus menjadi Rp600 ribu untuk sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran sebesar Rp11,2 triliun.
Awalnya, BLT ini rencananya dicairkan awal Februari alias jelang Pemilu 2024. Namun, Airlangga mengungkapkan penyalurannya diundur karena koordinasi belum final dengan kementerian terkait.
"Penyaluran kita harapkan (secepatnya) kan sekarang masih membutuhkan penganggaran di Kementerian Sosial dan kemudian berkontrak dengan PT Pos karena penyaluran melalui PT Pos secara biaya lebih murah daripada melalui Himbara," pungkas Airlangga sebelumnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024.
Lihat Juga :![]() |
Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus.
"Diberikan langsung tiga bulan pada Februari," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan BLT ini akan diberikan bersamaan dengan bantuan beras 10 kilogram (kg), di mana pemberian bantuan pangan beras itu diperpanjang hingga Juni 2024.
"Bantuan pangan beras sampai Juni sebesar 10 kg, dan BLT dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan," ujar Airlangga.
Bansos yang disebar ini akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan. Jika nantinya bermanfaat bagi masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang.
"Jumlahnya Rp200 ribu per bulan, sehingga tentu ini baru kita anggarkan, yang disetujui Bu Menkeu dan dievaluasi 3 bulan. Jadi sampai Maret dulu, nanti kita evaluasi baru berikutnya kita lihat lagi," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara soal kabar yang menyebut bahwa dirinya tengah dilirik Prabowo Subianto menjadi calon menteri keuangan.
Ia menyerahkan masalah itu sepenuhnya kepada presiden terpilih.
"Kalau yang nantinya (jabatan sebagai Menkeu di kabinet berikutnya), itu kan hak prerogatif presiden berikutnya," ujarnya, Kamis (7/3) seperti dikutip dari detikfinance.
Lihat Juga :Erick Thohir Angkat Eks Penyidik Kasus Munir Jadi Komisaris Asabri |
Media asing Bloomberg beberapa waktu lalu menginformasikan bahwa empat bankir sedang ditimbang oleh Prabowo menjadi menteri keuangan. Dari sejumlah calon itu, tidak ada nama Sri Mulyani yang sekarang ini menjadi menkeu.
Bankir pertama, Budi Gunadi Sadikin. BGS yang disebut masuk dalam bidikan Prabowo ini malang melintang di dunia perbankan.
Ia pernah bergabung dengan PT Bank Bali Tbk pada awal-awal karier profesionalnya. Lalu, Budi pernah menjabat sebagai director of consumer and commercial banking untuk ABN AMRO Bank Indonesia & Malaysia dan sempat bergabung dengan PT Bank Danamon Tbk serta Adira Quantum Multi Finance.
Lihat Juga :Mengintip THR Jokowi usai Dipastikan Sri Mulyani Cair 100 Persen |
Bahkan, ia pernah menjadi direktur micro and retail banking Mandiri. Usai menyelesaikan jabatannya di bank pelat merah tersebut, Budi didapuk sebagai senior advisor menteri BUMN periode 2016-2017. Karirnya menanjak saat menjadi direktur utama Bank Mandiri.
Kedua, Prabowo disebut melirik Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo untuk menjadi menkeu. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu pernah menjabat sebagai direktur utama Mandiri sejak 2015.
Pria yang akrab disapa Tiko itu masuk ke Mandiri pada 2003 sebagai kepala departemen analisis strategi dan keuangan. Sejak saat itu, posisinya makin mentereng.
Ketiga, ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Ia merupakan seorang ekonom yang juga sempat menjabat sebagai wakil menteri luar negeri 2019-2022, wakil menteri perdagangan 2009-2011, dan wakil menteri keuangan 2011-2013.
Mahendra juga pernah bertugas sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2013-2014. Selain itu, ia pernah didapuk sebagai duta besar untuk Amerika Serikat di Washington DC pada 2019.
Keempat, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar yang ikut meramaikan bursa calon menteri keuangan. Sebelum di BNI, Royke juga pernah memegang berbagai jabatan struktural di Bank Mandiri.
Bloomberg membeberkan alasan Prabowo menimbang empat nama itu dan tak memilih Sri Mulyani menjadi calon menteri keuangan. Pasalnya, sosok yang terpilih nanti punya tugas besar membantu Prabowo menghadapi berbagai risiko geopolitik, khususnya gangguan rantai pasok global imbas persaingan AS-China
"(Prabowo) mencari teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan untuk janji-janji kampanyenya, sembari menjunjung tinggi kehati-hatian fiskal," tulis media asing tersebut.
"Orang tersebut harus menjaga disiplin fiskal, yang sangat penting dalam menstabilkan rupiah dan meyakinkan investor asing, juga mengamankan pendanaan yang cukup untuk rencana pengeluaran besar Prabowo," tandas Bloomberg.
[Gambas:Video CNN]
DirekturEksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti ikut menyoroti targetPrabowo Subianto yang bakal menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen jika terpilih jadi presiden.
Menurut Esther, target tersebut tidak realistis dan ambisius. Ia mencontohkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja memiliki target pertumbuhan ekonomi 7 persen, tidak pernah tercapai.
Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di level 5 persen.
Ia menuturkan sejumlah PR itu seperti hilirisasi industri yang kini keuntungannya lebih banyak dinikmati asing. Padahal, kalau nilai tambah hilirisasi sepenuhnya dinikmati Indonesia, pertumbuhan ekonomi pun akan terdongkrak.
"Nah, pertumbuhan ekonomi kan bisa di-drive sampai 8 persen kalau Indonesia bisa menikmati seluruh nilai tambah yang dibuat dari hilirisasi tadi," ucapnya.
Esther juga mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi mayoritas masih ditopang oleh konsumsi. Sementara untuk meningkatkan pertumbuhan investasi yang dapat membuka lapangan kerja lah yang harus diprioritaskan.
Selain itu, kata Esther, impor juga sebaiknya tidak terlalu masif. Kalau bisa, dikurangi.
Dalam keadaan seperti saat ini, Esther menilai target pertumbuhan ekonomi Ri selama 5 tahun pemerintahan baru yang realistis adalah 6 persen saja.
"Boleh lah naik 6 persen walaupun untuk 5 tahun ke depan ya masih make sense," kata Esther.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)《slot turbo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,angka binatang togel 00 sampai 99Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot turbo》bab terbaru。