we slot 88

Orang Suci tidak terkalahkan

imo188

Pengamat: PDIP******

Jakarta (ANTARA) - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi mengatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS berpeluang menjadi oposisi terhadap pemerintahan 2024-2029, namun kemungkinan kecil  bisa bersatu.

"Iya, kalau mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya," kata Arya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia melihat PDI Perjuangan dan PKS justru memiliki logika berjalan masing-masing demi terwujudnya checks and balancesuntuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis.

Dengan adanya mekanisme checks and balancesini masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan.

Arya pun menganalogikan PDI Perjuangan dan PKS bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu. 

"Karena, secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet," tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya, hal yang paling mungkin bagi kedua partai ini berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri.

Kondisi ini juga dapat mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran," jelas Arya.

Selain itu, dia menjelaskan bersatunya dua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase kecil. Sebab, butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti kesamaan ideologi hingga platform politik.

"Hal ini berbanding terbalik apabila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar," katanya.

Ia menyebutkan bersatunya dua partai itu didorong oleh adanya platform politik berupa kementerian. Di mana masing-masing partai merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.

"PDI Perjuangan dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis (15/2), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Hasto melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Aslan: Kesulitan

semua situs judi slot online

Elon Musk gugat OpenAI karena dianggap lebih mengutamakan keuntungan******

Jakarta (ANTARA) - Elon Musk menggugat OpenAI dan sejumlah jajaran pimpinannya, termasuk Sam Altman selaku CEO, karena perusahaan teknologi kecerdasan buatan (AI) itu dianggap telah melanggar kesepakatan misi pendirian perusahaan tersebut.

Dikutip dari Tech Crunch, Sabtu, Musk, sebagai salah satu pendiri OpenAI, menuduh perusahaan itu kini berfokus mengejar keuntungan sehingga telah melenceng dari kontrak pendiriannya sebagai organisasi nirlaba yang mengembangkan AI demi membantu manusia.

Musk mengklaim bahwa Altman dan Greg Brockman, yang juga ikut mendirikan OpenAI, mengajaknya ikut membiayai pendirian perusahaan itu pada 2015 dengan janji bahwa OpenAI akan berfokus pada tujuan nirlaba untuk melawan ancaman kompetitif dari Google.

Baca juga: Elon Musk hadapi tantangan pasar mobil listrik di Jepang

Baca juga: Elon Musk pulihkan akun X pendiri Infowars Alex Jones

Menurut Musk, dalam perjanjian menyepakati bahwa teknologi OpenAI harus tersedia dan bebas digunakan oleh publik.

Gugatan itu telah diajukan ke pengadilan di San Francisco pada Kamis (29/2) waktu setempat. Dalam gugatan tersebut disampaikan bahwa OpenAI saat ini telah melakukan komersialisasi penelitian kecerdasan buatannya setelah bermitra dengan Microsoft.

"Di bawah dewan barunya, itu (OpenAI) tidak hanya mengembangkan tetapi menyempurnakan AGI (Artificial General Intelligence) untuk memaksimalkan keuntungan bagi Microsoft, bukan untuk kepentingan kemanusiaan. Ini adalah pengkhianatan terhadap perjanjian pendirian," tulis gugatan itu.

Menurut pengaduan hukum, Musk menyumbangkan lebih dari 44 juta dolar AS kepada OpenAI antara 2016 dan September 2020. Gugatan itu menyebutkan selama beberapa tahun pertama, dia adalah investor terbesar OpenAI.

Musk, yang meninggalkan dewan direksi OpenAI pada tahun 2018, telah ditawari saham di perusahaan itu tetapi dia menolak dengan alasan masih memegang teguh prinsip pendirian perusahaan untuk tujuan kemanusiaan.

Melalui gugatan tersebut, Musk menuntut OpenAI untuk kembali mematuhi misi pendiriannya dan melarang mereka mengkomersialkan teknologi kecerdasan buatan yang dikembangkannya untuk kepentingan direksi atau mitra OpenAI seperti Microsoft.

Gugatan itu meminta pengadilan memutuskan bahwa sistem AI seperti GPT-4 dan model canggih lainnya yang sedang dalam pengembangan merupakan teknologi yang melanggar perjanjian lisensi.

Musk juga menuntut audit dan potensi ganti rugi dari sumbangan yang diberikan untuk mendanai penelitian apabila pengadilan menemukan dana tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi.

Baca juga: Elon Musk: Popularitas Swift bisa anjlok karena "Person Of The Year"

Baca juga: Elon Musk akan integrasikan xAI dengan platform media sosial X
 

Penerjemah: Farhan Arda Nugraha
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Tentara Pembebasan Alien

alfamabet

Ed Sheeran enerjik buka konser sambil nyanyikan "Tide"******

Jakarta (ANTARA) - Penyanyi asal Inggris, Ed Sheeran, secara enerjik dan lantang membuka konser tur dunianya di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu malam, sambil menyanyikan lagu berjudul “Tide”.

Usai hitungan mundur, Ed Sheeran tampil bersama gitarnya sambil tersenyum cerah. Dia segera menyapa dengan lincah, berlari ke sana kemari guna meningkatkan semangat penonton untuk bernyanyi bersama-sama.

Hal tersebut sontak disambut dengan teriakan penonton yang amat keras. Layar LED yang disediakan dari berbagai sisi dapat merekam secara jelas seperti apa semangat membara Ed Sheeran untuk bernyanyi sebaik mungkin kepada penonton yang duduk di layout bangku 360 derajat itu.

Usai lagu itu selesai dinyanyikan, Ed Sheeran menyapa hangat penonton sekali lagi sambil mengucapkan terima kasih atas kedatangan penonton setelah kunjungan terakhirnya ke Indonesia pada tahun 2019 lalu.

Baca juga: Photograph jadi lagu Ed Sheeran yang paling ditunggu penonton

Baca juga: Dua ribu lebih polisi amankan konser Ed Sheeran di JIS

“Terima kasih sudah datang, ini kunjungan kedua ku setelah lima tahun lamanya. Terakhir di tahun 2019,” ujar Ed Sheeran.

Setelahnya, lagu kedua berjudul “BLOW” turut ia tampilkan menggunakan lampu dan semburan api dari berbagai sisi panggung yang berbentuk lingkaran. Banyak cahaya yang gemerlap pun menyinari bangku penonton seolah ikut menari bersama semuanya menikmati suara Ed dan iringan gitarnya.

Dari segi suara, soundsystem yang disediakan pihak promotor amat memadai konser Ed Sheeran pada Sabtu malam.

Sebab, suara petikan gitarnya begitu terasa dan terdengar sangat jernih.

Sementara lagu ketiga yang penyanyi berambut oranye itu bawakan berjudul “I’am a Mess”.

Konser Ed Sheeran + - = ÷ x Tour 2024 dimulai pukul 19.00 WIB dan diadakan di Jakarta International Stadium (JIS) yang akan dibuka dengan penampilan penyanyi Calum Scott. Sementara untuk pertunjukan pertamanya akan dimulai pada pukul 20.15 WIB.

Ini akan menjadi kunjungan kedua Ed usai menggelar konser di Gelora Bung Karno (GBK) pada tahun 2019 lalu dengan tur bertema Ed Sheeran Divide World Tour 2019.

Baca juga: Pernak pernik Ed Sheeran diburu penonton jelang konser mulai

Baca juga: Promotor sebut dua tantangan Indonesia undang artis luar negeri
 

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

penerbangan putus asa

bikin situs slot

Xdinary Heroes terharu saat diberi kejutan oleh Villains Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Grup band rock asal Korea Selatan Xdinary Heroes menangis terharu saat diberi kejutan oleh penggemar mereka (Villains) dalam gelaran konser Break the Brake di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan pada Sabtu (2/3) malam.

Sesaat sebelum lagu-lagu penutup ditampilkan, band tersebut meminta Villains Indonesia untuk berfoto bersama mereka dari atas panggung. Ketika mereka sedang bersiap untuk berpose foto, secara tiba-tiba layar di atas panggung menampilkan sebuah video yang dibuat khusus oleh Villains untuk Xdinary Heroes.

Keenam anggota Xdinary Heroes pun berdiri tepat di depan layar tersebut untuk melihat lebih jelas video tersebut. Selama kurang lebih tiga menit, video yang berisi harapan, momen lucu, serta kenangan dari Xdinary Heroes itu berhasil membuat Gunil, Jungsu, Gaon, O.de, Jun Han, dan Jooyeon menangis terharu.

Baca juga: Xdinary Heroes bawakan lagu cover “Hellevator” dan “Shoot Me”

Tidak hanya mereka, Villains yang menonton juga ikut menangis terharu dan saling menguatkan agar para anggota Xdinary Heroes berhenti menangis. Setelah berdiam diri sejenak untuk meluapkan emosi haru mereka, para anggota kembali menyapa Villains dengan tersenyum senang.

“Saat menonton video tadi, kita jadi menangis semua ya. Terima kasih ya, sungguh!” kata Gunil.

Gaon menimpali, “Siapa yang menyiapkan video ini sih?” katanya sambil pura-pura marah.

“Semuanya, saya tidak tahu harus menggunakan kata apa untuk mengungkapkannya, tetapi kami benar-benar sayang kalian!” kata Jungsu.

“Tadinya saya hampir menangis, tetapi begitu lihat Jooyeon menangis, saya ikut menangis,” kata O.de.

Baca juga: Xdinary Heroes pukau Villains Jakarta dengan lagu pembuka "Freddy"

“Pokoknya terima kasih banyak ya! Kami akan menjadi ‘heroes’ untuk kalian selamanya!” kata Jooyeon.

“Jangan bilang siapa-siapa ya kalau saya menangis hari ini!” kata Gaon sambil bercanda.

Malam tadi, akhirnya Xdinary Heroes sukses menggelar konser perdananya di Jakarta dalam rangkaian tur dunia Break the Brake. Setelah merampungkan kurang lebih 25 lagu dan sejumlah lagu tambahan di akhir penampilan mereka, para anggota Xdinary Heroes berjanji untuk datang kembali ke Indonesia.

“Kami berjanji akan ke Indonesia lagi, kalian mau datang kembali kan?” tanya Gunil.

Dia menambahkan, “Kalau begitu, sampai bertemu lagi ya semua!” katanya diiringi dengan lambaian tangan perpisahan dari anggota Xdinary Heroes lainnya.

Baca juga: Xdinary Heroes siap berbahasa Indonesia untuk sapa penggemar Jakarta

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Paus Bola Basket

voucher kosong axis

Menko Airlangga bahas kerja sama strategis dengan Menteri Inggris******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas kerja sama strategis bersama Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Anne-Marie Trevelyan dan mengapresiasi dukungan Inggris kepada upaya Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Pertemuan juga membahas beberapa isu kerja sama lainnya, misalkan di bidang kesehatan dan produk farmasi, pertanian termasuk pengembangan komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan, serta sektor maritim dan perikanan,” ujar Airlangga dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut juga membahas mengenai reformasi World Trade Organization (WTO) dalam pertemuan WTO's 13th Ministerial Conference (MC13) yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 26-29 Februari lalu.

Selain itu, kedua menteri tersebut membicarakan perkembangan perjanjian dagang Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Inggris resmi menjadi anggota ke-12 CPTPP pada pertengahan tahun lalu.

Airlangga menyatakan bahwa jika nantinya Indonesia jadi bergabung ke dalam CPTPP, hal tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan perdagangan, investasi, serta kerja sama teknis dengan negara mitra kawasan lainnya.

Trevelyan pun menyampaikan bahwa pemerintah Inggris siap memberikan dukungan kepada Indonesia jika bergabung menjadi anggota CPTPP.

“Mungkin butuh waktu sekitar dua tahun dari proses pengajuan hingga resmi menjadi negara anggota CPTPP. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu disiapkan, untuk itu Pemerintah Inggris juga siap untuk memberikan dukungan kepada Indonesia untuk bergabung dalam CPTPP,” ucapnya.

 

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Lin Han Lin Yao

generator angka jitu

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024