ligaslot

Guru Tao Tongxuan

Zulhas Tunda Sebagian Aturan Batas Impor Barang Penumpang Pesawat******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pihaknya bakal menunda sementara aturan pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat dari luar negeri.

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini sedianya berlaku pada 10 Maret 2024 kemarin.

Zulhas mengatakan penundaan pemberlakuan pembatasan barang impor itu seiring dengan banyaknya protes dari asosiasi dan masyarakat.

Lihat Juga : Daftar 5 Barang Impor Penumpang yang Dibatasi Bea Cukai per 10 Maret

"Permendag 36 karena banyak keluhan, ada soal bawa sepatu lah, soal bedak, atau macam-macam, nanti kita evaluasi sesudah bikin surat ke Menko Perekonomian untuk kita bahas kembali," katanya di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, (14/3).

Kendati, Zuhas tidak merinci poin apa yang akan ia masukan dalam revisi permendag tersebut. Ia mengatakan sejatinya pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat sudah diterapkan lama.

Pembatasan langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang membatasi lalu lintas barang impor penumpang pesawat dari luar negeri per 10 Maret lalu.

Setidaknya ada lima barang bawaan penumpang yang mereka batasi, yakni; alat elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, dan sepatu.

Lihat Juga : Jemaah Haji Makassar Ngaku Diperas Rp550 Juta, Bea Cukai Soetta Bantah

Dengan pembatasan itu, maka jumlah komoditas barang bawaan penumpang memiliki batas maksimal saat kembali pulang ke Tanah Air.

"Komoditas yang dibatasi jumlah bawaannya terdiri dari alas kaki maksimal dua pasang per penumpang, kemudian tas dua buah per penumpang, dan barang tekstil jadi lainnya maksimal lima buah per penumpang," kata Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo pekan lalu seperti dikutip dari Antara.

"Selanjutnya ada alat elektronik yang setiap penumpang hanya diizinkan membawa maksimal lima unit dengan total seharga 1.500 US$, lalu telepon seluler, headset, komputer tablet, maksimal dua unit per penumpang," imbuhnya

Ia mengatakan pembatasan itu dilakukan demi melaksanakan Permendag Nomor 36.

"Jadi begini, itu sebetulnya sudah lama. Cuma dulu mungkin belum dapat (titik tengahnya). Sekarang ditugaskan di Permendag, kalau kita belanja di luar negeri bawa kemari kan harus bayar pajak, masa tidak bayar, sekarang diatur yang beli kalau 2 pasang tidak apa-apa," ungkapnya.

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

Belanja Kebutuhan Ramadan di Transmart, Ada Diskon 50% + 20%******

Belanja kebutuhan Ramadan lebih hemat kalau di Transmart. Soalnya lagi ada Transmart Full Day Sale yang kasih diskon 50 persen plus 20 persen berlaku di semua gerai se-Indonesia.

Diskon sampai 50 persen untuk aneka produk terpilih, mulai dari produk segar, fesyen, furnitur, sampai elektronik.

Lihat Juga : Belanja Hemat Kebutuhan Ramadan di Transmart Full Day Sale Hari Ini

Belum punya kartu kredit Bank Mega? Tenang, tidak usah khawatir ya. Bisa datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Untuk membuat akun Allo Prime, caranya cukup unduh aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Jangan sampai lewatkan pesta diskon ini ya, karena hanya digelar satu hari pada Minggu (17/3). Mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Segera kunjungi gerai Transmart terdekat di kotamu dan nikmati promo dan diskon menariknya ya!

Labirin Orang Mati

Mantan Istri Jeff Bezos Sumbang Rp10 T ke 361 Badan Amal******

Mackenzie Scott mendonasikan uang sebesar US0 juta atau sekitar Rp10 triliun (asumsi kurs Rp15.731 per dolar AS) ke 361 badan amal. Mantan istri Jeff Bezos menyumbang melalui yayasannya, Yield Giving.

Yayasan tersebut membuka donasi terbuka melalui skema Open Call.

Hasilnya, lebih dari 6 ribu organisasi nirlaba mengajukan permohonan pendanaan. Scott pun menggandakan nilai donasinya dua kali lipat.

Dari 6.000-an pendaftar, hanya 361 badan amal yang akhirnya bisa mendapatkan pundi-pundi segar. Rinciannya, sebanyak 279 organisasi menerima Rp31 miliar, sedangkan 82 sisanya mendapatkan Rp15,7 miliar.

Salah satu penerimanya Gender Justice, sebuah organisasi kesetaraan gender.

"Open Call ini membantu kami meningkatkan perjuangan kami untuk keadilan dan kesetaraan," kata Direktur Eksekutif Gender Justice Megan Peterson.

Scott memang dikenal dermawan. Filantropis asal Amerika Serikat (AS) pernah menyumbangkan Rp59 triliun kepada 465 badan amal.

Setahun kemudian, Scott kembali menyumbangkan US,15 miliar atau setara Rp33,38 triliun ke 360 badan amal.

Menurut Bloomberg, Scott memiliki kekayaan senilai ,2 miliar atau sekitar Rp569 triliun.

[Gambas:Video CNN]

badai jenius

Kenapa Jokowi Tetapkan PIK******

Presiden Jokowi menetapkan 14 Proyek Strategi Nasional (PSN) baru. Dalam daftar PSN terbaru itu terdapat Pantai Indah Kapuk (PIK) di Jakarta Utara dan Bumi Serpong Damai (BSD) di Tangerang Selatan, Banten.

Keputusan itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Ratas bersama Jokowi di Istana Kepresidenan Senin (18/3).

Ia merinci PSN lainnya yang baru ditetapkan yakni Pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang; Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur; dan Pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah.

Lalu, Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront; Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah; Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara. Serta Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.

Adapun kawasan PIK, khususnya PIK 2, dikembangkan oleh Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara itu BSD City dikelola oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang berada di bawah Sinar Mas Land. Saat ini, posisi kepala eksekutif Sinar Mas Land ditempati oleh Franky Oesman Widjaja.

Baik Aguan maupun Franky diketahui merupakan investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Keduanya tergabung dalam Konsorsium Nusantara yang menggarap Hotel Nusantara di ibu kota baru tersebut.

Presiden Jokowi juga sempat mengucapkan terima kasih kepada Aguan dan Franky serta pengusaha lainnya yang tergabung dalam konsorsium tersebut saat groundbreaking Hotel Nusantara pada September 2023 lalu.

Lantas, apakah ditetapkannya PIK dan BSD sebagai PSN ada hubungannya dengan Aguan dan Franky yang menjadi investor di IKN?

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan PIK dan BSD sebaiknya tidak ditetapkan sebagai PSN. Kedua proyek itu seharusnya diserahkan kepada pengembang swasta dan dibiarkan berkembang sesuai kebutuhan pasar.

Menurutnya, PIK dan BSD sudah bisa berkembang secara mandiri tanpa harus menjadi PSN. Karena itu, ia menduga ada maksud lain pemerintah menetapkan kedua proyek itu sebagai PSN.

"Bisa jadi ini sebagai bentuk timbal balik dukungan pengembang PIK dan BSD di IKN, kemudian pemerintah mendukung balik menjadikan PIK dan BSD sebagai PSN," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/3).

Infografis Daftar Pengusaha yang Gelontorkan Rp20 T Demi Bantu Jokowi Membangun IKN. ( CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Alih-alih PIK dan BSD, Nirwono mengatakan pemerintah sebaiknya fokus membenahi kawasan Jabodetabekpunjur dan mengembangkan kawasan metropolitan Bandung, Semarang,Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar,serta Manado.

Segendang sepenarian dengan Nirwono, Ekonom Celios Nailul Huda mengatakan penetapan PIK dan BSD sebagai PSN hanya sebagai bentuk terima kasih pemerintah ke Aguan dan Franky karena telah berinvestasi di IKN.

Ia menilai BSD memang bisa dikembangkan menjadi pusat industri yang cukup bagus. Apalagi di sana sudah ada integrasi moda transportasi KRL.

"Tapi untuk jadi PSN saya kurang setuju karena BSD sudah cukup berkembang tanpa harus masuk PSN. Terlebih PIK yang masuk ke PSN guna mengembangkan apa?" imbuhnya.

Balas Budi Jokowi ke Aguan-Franky Widjaja Atas Investasi di IKN

Tuan Perang Ling Tian

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Kendalikan dunia

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]