link slot gacor 77

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

Erick Yakin KEK Sanur Dorong Ekonomi RI, Bisa Hemat Devisa Rp86 T******

Menteri BUMN Erick Thohiryakin pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali akan mendorong perekonomian baik lokal maupun nasional. Kawasan ini merupakan KEK kesehatan dan pariwisata pertama di Indonesia.

Hal itu dinyatakan Erick saat mendampingi Megawati Soekarnoputri yang meninjau KEK Sanur, Senin (16/1). Dalam kegiatan itu turut hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

KEK Sanur, sambung Erick, dibangun berdasarkan visi pariwisata Presiden Soekarno. Nantinya, KEK Sanur akan menjadi destinasi wisata komprehensif yang menonjolkan wisata kesehatan dan pariwisata.

"Selama ini kita kehilangan hingga Rp97,5 Triliun setiap tahun dari dua juta penduduk Indonesia yang berwisata medis ke Singapura dan Malaysia," ujar Erick dalam keterangan resmi.

Selain itu, pengembangan KEK Sanur akan menata ulang struktur ekonomi agar pariwisata Bali bergeser dari mass tourism menjadi quality tourism.Hal itu akan memperpanjang lama tinggal dan meningkatkan belanja wisatawan di Bali.

Pengembangan KEK Sanur diproyeksikan mampu menyerap sekitar 4 persen hingga 8 persen masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Pada 2030, jumlah pasien yang berobat di KEK Sanur ditargetkan mencapai 123 ribu hingga 240 ribu orang. Kemudian hingga 2045, penghematan devisa diharapkan mencapai Rp86 triliun.

Di kawasan seluas 41,26 hektare itu akan didirikan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan klinik bertaraf internasional bekerjasama dengan rumah sakit terbesar di Amerika Serikat Mayo Clinic, revitalisasi Hotel Bali Beach atau Grand Inna Bali Beach (GIBB), convention center, ethnomedicinal botanic garden, dan commercial centeruntuk menampung UMKM.

Hotel Bali Beach atau GIBB sendiri merupakan hotel rancangan Bung Karno. Saat ini, proses renovasi sudah mencapai 35,58 persen dan ditargetkan selesai di akhir Agustus 2023 dengan kawasan Kebon Raya herbal.

"Ini pertama kali kawasan rumah sakit yang dilengkapi dengan kawasan wellness. Jadi, untuk kesehatan jalan, meditasi, yang merupakan trend yang hari ini terjadi," ungkapnya.

Dalam kunjungan itu, secara khusus Megawati menyempatkan diri meninjau ethnomedicinal botanic gardenseluas 4,9 hektare.

Zona khusus yang dikelola Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kebun Raya itu menjadi pusat penelitian kesehatan dan taman usada untuk mengembangkan tanaman-tanaman obat dalam terapi penyembuhan berbagai jenis penyakit.

Saat meninjau kawasan Kebon Raya herbal itu, Megawati mengajukan banyak pertanyaan seputar manfaat tanaman-tanaman obat yang berguna bagi kesehatan. Termasuk juga melihat pohon Inaran, yang sering disebut sebagai pohon Soekarno. Bahkan, Megawati meminta kepada Erick untuk memasang kain kamben poleng di pohon tersebut.

Megawati sendiri mengapresiasi langkah transformasi ikon pariwisata Bali itu yang tetap memprioritaskan identitas budaya di Pulau Dewata sekaligus menjunjung tinggi prinsip Tri Hita Kirana yang melekat di masyarakat Bali.

"Di Jaeju, Korea, saya punya teman profesor yang menggunakan nama saya, yakni Botanic Megawati Garden untuk kebun tanaman obat herbal. Jadi saya senang akan keberadaan taman usada di ethnomedicinal botanic gardenyang menunjukkan kekayaan tanaman-tanaman obat Indonesia yang sangat bermanfaat bagi kesehatan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

tahun-tahun masa mudaku

IHSG Diramal Stagnan di Awal Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diperkirakan bergerak sidewaysatau mendatar pada perdagangan Senin (16/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai pergerakan IHSG pada hari ini bisa menimbulkan keraguan.

"Hari ini IHSG masih akan cenderung bergerak sideways," kata William dikutip dari rilis hariannya.

"Pergerakan IHSG juga akan diwarnai oleh rilis data perekonomian tentang neraca perdagangan yang disinyalir akan berada dalam kondisi stabil," paparnya.

William memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.589 dan resistance 6.678.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBNI, LSIP, INDF, JSMR, ASII, dan ITMG.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan gerak pasar modal cenderung akan melakukan koreksi minor.

"IHSG sedang membentuk koreksi minor dan akan tetap berada dalam fase pembalikan tren selama IHSG tidak turun di bawah 6.558," kata Ivan.

Meskipun demikian, jika terjadi pelemahan di bawah 6.558, maka bursa akan membuka jalan untuk menguji kembali support penting di 6.510.

Terlebih menurutnya, pola IHSG masih berada dalam fase bearish. Bearish adalah tren pergerakan saham yang diam dan cenderung turun.

Ivan memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support 6.558 dan resistance 6.727. Saham pilihannya adalah ASII, TINS, dan PTBA.

Sebelumnya, IHSG bertengger di 6.641 pada penutupan perdagangan Jumat (13/1). Indeks saham menguat 11,89 poin atau plus 0,18 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,44 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,72 miliar saham.

Pada penutupan saat itu, 250 saham menguat, 268 terkoreksi, dan 196 lainnya stagnan. Terpantau, tujuh dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor teknologi di angka 1,83 persen.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

Investasi Properti di China Anjlok untuk Pertama Kalinya Sejak 1999******

Investasi properti Chinaturun 10 persen secara tahunan pada 2022.

Berdasarkan data BPS China (NBS) yang dikutip dari Reuters, Selasa (17/1), penurunan itu merupakan yang pertama sejak pencatatan investasi properti di Negeri Tirai Bambu dimulai pada 1999 lalu.

Data itu merinci, penjualan properti berdasarkan luas lantai turun 24,3 persen pada tahun kemarin, terbesar sejak data tersedia pada 1992.

Tak hanya itu, NBS juga mencatat dana yang dihimpun oleh pengembang properti China merosot 25,9 persen dalam setahun, setelah anjlok 25,7 persen pada Januari-November.

Otoritas China telah meluncurkan serangkaian kebijakan untuk menggenjot investasi di sektor properti.

Kebijakan menargetkan pembeli rumah dan pengembang properti. Kebijakan diberikan dalam rangka meringankan tekanan likuiditas jangka panjang yang melanda pengembang dan menunda penyelesaian banyak proyek perumahan.

[Gambas:Video CNN]

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

Wilmar Sorot Permendag Ikut Andil Picu Kelangkaan Minyak Goreng 2022******

Kuasa hukum Grup Wilmar Rikrik Rizkiyana menduga salah satu penyebab kelangkaan minyak gorengkemasan pada 2022 adalah kebijakan pemerintah yang berubah-ubah.

Aturan yang ia maksud salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Rikrik menyoroti aturan itu hanya mengatur harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan. Padahal, konsumsi minyak paling besar berasal dari minyak curah. Selain itu, harga crude palm oil (CPO) secara global pun meningkat yang mengakibatkan harga minyak goreng secara serempak naik. Termasuk harga minyak goreng curah.

Menurutnya, akibat harga minyak goreng kemasan lebih murah ketimbang harga migor curah, masyarakat pun melakukan rush buyinghingga tanpa sadar menimbun. Terlebih, menurutnya, kelangkaan ini hanya terjadi di retail modern.

"Terjadi rush buyingdi ritel modern dan habis dalam waktu cepat. Sehingga seolah-olah terjadi kelangkaan, karena orang enggak ada yang mau beli lagi minyak curah," paparnya.

Rikrik melanjutkan kebijakan pemerintah itu pun tidak dapat menyelesaikan permasalahan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Sebaliknya, intervensi yang dilakukan pemerintah justru menimbulkan ketidakpastian di pasar domestik dan memperparah kondisi di masyarakat.

Ia pun menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempertimbangkan kebijakan pemerintah sebagai akar permasalahan kelangkaan minyak goreng tahun lalu.

"Dalam perkara ini, KPPU telah mengabaikan peran kebijakan pemerintah yang menjadi akar permasalahan dan hanya menuduh kepada produsen yang tunduk pada kebijakan pemerintah sebagai penyebab kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng," lontar Rikrik.

KPPU sebelumnya menduga ada penetapan harga minyak goreng yang dilakukan oleh 27 perusahaan dari 13 kelompok usaha yang berbeda, dengan lima perusahaan di antaranya berasal dari Grup Wilmar. Jejaring dagang ini biasa disebut kartel.

Selain itu, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara serentak dalam waktu yang sama pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022. 

Lihat Juga : Zulhas Janji Kisruh Minyak Goreng Beres dalam 2 Bulan

Hal itu jadi salah satu yang disebut KPPU memicu kelangkaan minyak goreng tahun lalu. Namun kuasa hukum Grup Wilmar Farid Nasution berpendapat banyaknya jumlah terlapor dalam kasus ini membuat kartel penetapan harga menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan.

"Hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi yang sudah dihadirkan di persidangan baik oleh Investigator maupun Terlapor yang mengaku tidak mengetahui adanya koordinasi antara pengusaha untuk menaikkan harga jual," ungkap Farid.

Farid melanjutkan, Investigator KPPU juga tidak dapat membuktikan bahwa pembatasan peredaran minyak goreng dilakukan oleh produsen. Sebab, produsen minyak goreng tidak punya kendali atas rantai distribusi minyak goreng yang begitu panjang. Rantai ini dimulai dari produsen, distributor, sub-distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran, sampai dengan konsumen akhir.

"Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bukan karena masalah produksi, tetapi karena kenaikan harga CPO, penerapan HET, dan kendala distribusi. Tidak ada saksi yang mengatakan kelangkaan karena produsen menahan pasokan," tandas Farid.

Teknik Bintang Kuno

Risma: Tercatat Penerima Bansos Itu Direksi Atau Pejabat Perusahaan******

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosialuntuk masyarakat miskin masih ada yang salah sasaran. 

Pernyataan diberikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Risma menambahkan dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.

BPK mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial merupakan direksi atau pejabat di sejumlah perusahaan. Temuan itu mereka dapat dari Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM 2022.

Risma mengatakan ia langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dari pertemuan itu, pihaknya akhirnya membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap tidak sinkron.

"Sudah saya sampaikan kemarin, keputusan kita, harus kita berikan syok terapi. Kita akan cutdan mereka nanti menyampaikan 'wong saya miskin'. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan).

[Gambas:Video CNN]

Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, Pahala menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.

"Nah, waktu ke AHU itu kan pendaftaran perusahaan rupanya pinjam KTP segala macam. Di tempat kerja ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan," ujar Pahala.

Berangkat dari itu, Pahala pun meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU. Pasalnya, menurutnya, banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.

"Menurut kami kan ke AHU minta diperbaiki," imbuhnya.

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

Petani Kritik Keras RI******

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik keras soal ancaman Indonesia-Malaysiamenyetop ekspor sawit ke Eropa, dan menilai sikap tersebut berlebihan.

"Sikap Indonesia menyikapi kebijakan UE terlalu berlebihan menurut saya. Saya menganggap itu (ancaman setop ekspor) tidak menyelesaikan masalah dalam negeri, khususnya perbaikan tata kelola," jelas Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto kepada CNNIndonesia.com,Jumat (13/1).

Kendati, Darto melihat sikap proteksionis RI-Malaysia dan Uni Eropa (UE) adalah hal lumrah. Menurutnya, masing-masing negara punya wewenang untuk mengatur negaranya sendiri tanpa mendikte satu sama lain.

"Kalau mereka punya pasar di UE itu akan membantu mereka bermitra dengan perusahaan dalam negeri, tapi mengapa ditolak Jokowi?" tanya Darto.

Ia menegaskan bahwa sebenarnya pihak yang melakukan diskriminasi adalah perusahaan sawit dalam negeri. Darto menilai pengusaha tersebut mengabaikan petani dan membiarkannya bergerak sendiri tanpa pemberdayaan. Oleh karena itu petani sawit pada akhirnya menjual ke tengkulak.

SPKS menegaskan ada banyak praktik terbaik petani untuk mewujudkan nol deforestasi. Darto mencontohkan praktik petani sawit di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat dengan pendekatan global high carbon stok. Ini membuktikan petani sawit bisa melindungi hutan.

Menurutnya, Uni Eropa harusnya diajak bekerja sama dengan petani sawit dalam negeri untuk memastikan pasar Eropa membeli 30 persen produk dari petani yang terbukti melindungi hutan dan dengan praktik terbaik.

"Memerangi kebijakan EU sama halnya memelihara praktik kotor perusahaan sawit yang sebenarnya perusahaan (dalam negeri) lah pelakunya, tetapi hendak bersembunyi di balik isu petani," tegas Darto.

Ia menolak solusi-solusi yang muncul di mana malah memperkuat Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC). Darto menekankan seharusnya pemerintah menyiapkan petani atau perusahaan sawit yang teridentifikasi tidak melakukan deforestasi dan tersedia informasi yang jelas melalui data yang bisa dilacak.

Darto menekankan seharusnya Indonesia menjalin kemitraan dengan Eropa, bukan malah sebaliknya dengan tidak mendorong kemitraan sama sekali.

Di lain sisi, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menolak berkomentar soal wacana penyetopan ekspor kelapa sawit ke Eropa oleh RI dan Malaysia.

"Mohon maaf saya belum bisa komentar untuk masalah ini. Kami tunggu dulu kepastian sikap dari Pemerintah Indonesia," ujar Eddy saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

"Jika kita perlu melibatkan para ahli dari luar negeri untuk melawan langkah apa pun yang dilakukan UE, kita harus melakukannya," kata Fadillah, Kamis (12/1).

"Atau pilihannya adalah kita hanya menghentikan ekspor ke Eropa, hanya fokus pada negara lain jika mereka (UE) mempersulit kita untuk mengekspor ke mereka," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]