zonagaming77

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

cara pasang no togel di hp

BEI ingin perdagangan lebih aktif seiring penerapan Full Call Auction******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Irvan Susandy ingin perdagangan saham-saham dapat lebih aktif seiring telah diimplementasikannya Papan Pemantauan Khusus (PPK) Full Periodic Call Auction.

“Melalui mekanisme ini, kami harapkan saham-saham tersebut dapat lebih aktif diperdagangkan sesuai dengan fair pricenya, yang informasinya dapat dilihat melalui IEP & IEV,” ujar Irvan kepada awak media di Jakarta, Rabu.

Irvan menjelaskan, Papan Pemantauan Khusus (PPK) Full Periodic Call Auctionmerupakan pengembangan lanjutan dari Hybrid Call Auctionyang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap investor di pasar modal Indonesia.

“Saham-saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus merupakan saham-saham yang terkena kriteria fundamental ataupun likuiditas, sebagaimana Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus,” ujar Irvan.

Baca juga: IHSG ditutup melemah di tengah 'wait and see' rilis data inflasi AS

Melalui metode perdagangan ini, pihaknya berharap pembentukan harga menjadi lebihfair, karena memperhitungkan seluruh order yang terdapat dalam orderbook,sehingga dapat memberikan perlindungan kepada investor atas potensi aggressive orderyang masuk di pasar.

“Meskipun batas minimum harga yang diberlakukan untuk saham Papan Pemantauan Khusus ini adalah Rp1, Auto Rejectionharian yang kami terapkan bagi saham-saham di papan ini lebih kecil dibandingkan yang lain, yaitu 10 persen,” ujar Irvan.

BEI telah mengimplementasikan Papan Pemantauan Khusus Full Periodic Call Auctionpada Senin, 25 Maret 2024, yang bertujuan untuk memberikan segmentasi khusus yang sesuai dengan strategi investasi para investor, serta meningkatkan likuiditas saham dengan kondisi tertentu, sebagai upaya meningkatkan perlindungan investor di pasar modal Indonesia.

"Pada implementasiFull Periodic Call Auction, seluruh saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus akan diperdagangkan secara Periodic Call Auction, yang terdiri dari lima sesi Periodic Call Auction dalam satu hari," ujar Irvan.

Baca juga: IHSG diprediksi menguat saat pasar "wait and see" data ekonomi global

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Sang Penyihir Kembali: Peringatan tentang Pangeran yang Benar-Benar Wangi

link judi slot

Satgas Pangan Polri Ungkap Penyimpangan Pupuk Subsidi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satgas Pangan Polri mengungkap sejumlah temuan terkait stok pangan, khususnya menjelang Lebaran 2024. Salah satunya, ditemukan penyimpangan pupuk subsidi yang dilakukan oleh petani.

"Adanya penyimpangan subsidi, ada petani-petani yang tidak memiliki sawah tapi tergabung dalam kelompok tani ini menerima subsidi," ujar Wakasatgas Pangan Polri Kombes Samsul Arifin dalam dialog publik di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).

Namun, Samsul belum merinci kapan dan lokasi di mana terjadinya penyimpangan tersebut.

Menurut Samsul, penyimpangan itu menyebabkan distribusi pupuk subsidi menjadi tidak tepat sasaran.

"Kemudian dia menjual DO (delivery order)-nya. Tidak lagi ditanam. Dijualah DO pupuk ini sehingga tidak tepat sasaran," jelasnya.

"Tidak menjadikan pupuk bergeser untuk mendukung produksi padi, tapi banyak diselewengkan juga ke sektor-sektor industri seperti perkebunan, kelapa sawit, dan lain-lain ke pihak-pihak swasta," sambung Samsul.

Ia menjelaskan informasi tersebut diperoleh Satgas Pangan Polri lewat Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

Oleh sebab itu, ia menyampaikan pihaknya hingga saat ini berupaya agar distribusi pupuk subsidi selalu tepat sasaran. Maka itu, kata dia, polisi bahkan ikut turun ke sawan.

"Makanya tidak heran ketika Satgas Pangan Polri ini turun ke sawah ke sentra-sentra produksi pertanian kita untuk mengecek ini," kata dia.

"Begitu juga dengan alat-alat pertanian yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui Kementan (Kementerian Pertanian). Itu juga kita cek supaya tepat sasaran," sambung Samsul.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Nona seksiku

kitab4d

KPK tetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tersangka TPPU******

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka,"

Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil (MA) sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ali mengatakan besaran awal penerimaan gratifikasi dan TPPU oleh yang bersangkutan mencapai sekitar puluhan miliar rupiah di antaranya dalam bentuk aset tanah dan bangunan.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu menerangkan proses penyidikannya telah berjalan dan pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi saat ini mulai terjadwal.

Untuk diketahui, Tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Kamis malam (6/6/2023) dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah.

Proses hukum perkara tersebut terus berjalan hingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp19 miliar lebih.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp600 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim M. Arif Nuryanta saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Kamis (21/12/2023).

Selain itu, Muhammad Adil juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantikan dengan pidana kurungan selama tiga tahun.

Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada sidang beberapa waktu sebelumnya.

Usai mendengar amar putusan dibacakan, Muhammad Adil dan kuasa hukumnya memutuskan untuk mengajukan banding.

"Tidak apa-apa. Nanti kita mengajukan banding," sebutnya kepada awak media sebelum meninggalkan ruang sidang.

Muhammad Adil yang menjadi pesakitan dalam perkara korupsi ini dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pemotongan 10 persen uang persediaan dan ganti uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada terdakwa. Mau tak mau para kepala OPD menuruti perintah Muhammad Adil untuk menyerahkan uang dengan alasan loyalitas.

Dari pemotongan uang tersebut, pada tahun 2022 Muhammad Adil menerima uang sebesar Rp12 miliar lebih. Sedangkan pada 2023 menerima sekitar Rp5 miliar. Total uang pemotongan yang diterima terdakwa selama rentang waktu tersebut sebesar Rp17,28 miliar.

Kedua, Muhammad Adil menerima suap dari Fitria Nengsih selaku Kepala Perwakilan PT Tanur Muthmainah Tour (TMT) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp750 juta.

PT TMT merupakan perusahaan travel haji dan umrah yang memberangkatkan jamaah umrah program pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jamaah yang diberangkatkan itu merupakan guru mengaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dengan biaya menggunakan APBD tahun 2022. PT TMT memberangkatkan 250 orang jamaah dan Muhammad Adil selaku bupati meminta fee Rp3 juta dari setiap jamaah yang diberangkatkan.

Ketiga, Muhammad Adil bersama Fitria Nengsih pada Januari hingga April 2023 memberikan suap kepada auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa sebesar Rp1,1 miliar dengan maksud agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2022.

Uang yang terima digunakan Adil untuk kebutuhan pribadi, operasional bupati, pembelian minuman kaleng dan lainnya. Selain itu, uang tersebut diketahui juga diberikan kepada istri siri terdakwa, Fitria Nengsih.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Tidak di masa muda

mogeqq

Askrindo beri santunan yatim piatu di tujuh kota sambut HUT ke******

Jakarta (ANTARA) - Salah satu BUMN bidang asuransi, PT Askrindo, memberikan santunan kepada ratusan anak yatim piatu yang ada di tujuh kota di Indonesia dalam rangkaian perayaan HUT ke-53 perusahaan.

Direktur Utama PT Askrindo Fankar Umran mengatakan pemberian santunan kepada 530 yatim piatu di tujuh kota dan tiga panti asuhan di Jakarta itu juga merupakan komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan di bulan Ramadhan.

"Kegiatan Safari Ramadhan ini bukan hanya sekadar perayaan HUT 53 tahun Askrindo saja yang bersamaan dengan bulan Ramadhan, tetapi juga momentum untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama yang membutuhkan. Kami percaya bahwa dukungan dan bantuan yang diberikan dapat membawa kebahagiaan bagi masyarakat," kata Fankar dalam kegiatan pemberian santunan di Graha Askrindo, Jakarta, Rabu.

Fankar mengatakan pemberian santunan diarahkan untuk mendukung pencapaian Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terutama dalam pilar sosial yang berfokus pada dua aspek yakni tanpa kemiskinan serta kehidupan sehat dan sejahtera.

Fankar menilai kepedulian ini jangan sampai berhenti di bulan Ramadhan saja, tetapi berlanjut juga di bulan-bulan lainnya, sebagai bukti nyata komitmen kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Di samping itu, Askrindo berkomitmen untuk mendukung UMKM berupa pemberian bantuan sembako kepada ratusan UMKM sekitar lingkungan perusahaan dan berbagi takjil.

Adapun total santunan pada kegiatan Safari Ramadhan yang diberikan oleh Askrindo sebesar Rp250 juta.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk berkontribusi secara aktif di lingkungan, sambil memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga memberikan inspirasi untuk turut serta dalam kegiatan sosial.

Baca juga: Askrindo jalin kerja sama asuransi kredit dengan BPD Maluku Malut
Baca juga: Askrindo Syariah teken kerjasama kogaransi dengan 6 Jamkrida
Baca juga: Askrindo terus mengedukasi masyarakat agar melek asuransi
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Cinta setelah Masehi

pola slot demo maxwin

Harga Minyakita Masih Lampaui HET, Tembus Rp17 Ribu per Liter******

Jakarta, CNN Indonesia--

Minyakita masih langka dan mahal di pasar tradisional. Kalau pun ada, minyak goreng besutan pemerintah itu dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Depok Jaya, Depok, Jawa Barat, stok Minyakita pada dua dari tiga pedagang sembako kosong. Bahkan, satu pedagang yang menjual hanya tersisa satu Minyakita ukuran 1 liter.

Dion selaku pedagang sembako mengeluhkan kelangkaan stok Minyakita. Ia mengatakan tidak mendapatkan minyak goreng tersebut sejak awal 2023.

Tak jauh beda, Putri yang menjajakan sembako di Pasar Depok Jaya mengaku tak memiliki stok Minyakita. Kalau pun ada, ia menegaskan harganya lumayan tinggi.

Sementara itu, Nisa masih memiliki satu pouch Minyakita ukuran 1 liter kemasan refill. Ia menjualnya dengan harga Rp16 ribu alias Rp2.000 lebih mahal dari HET. 

Di lain sisi, stok Minyakita ukuran 1 liter dan 2 liter masih ditemukan di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat. Namun, penjual mematok harga tinggi.

Lihat Juga : OJK Beberkan Update Kasus Wanaartha hingga Jiwasraya

"Minyakita ada. Tulisannya masih Rp14 ribu per liter, cuma harganya ya gak bisa Rp14 ribu. Saya jual Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter. Ukuran 2 liter juga sama (mahal), Rp32 ribu-Rp33 ribu per liter. Minyaknya aja susah (langka) sekarang," kata Yessy, penjual sembako di Pasar Kemiri Muka.

Yoga juga menjual Minyakita dengan harga di atas HET. Untuk Minyakita ukuran 1 liter dipatok Rp16 ribu, sedangkan ukuran 2 liter dihargai Rp31 ribu. Padahal, HET Minyakita ukuran 2 liter hanya Rp28 ribu.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) berharap minyak goreng kemasan Minyakita segera kembali membanjiri pasaran dalam dua pekan ke depan.

Hal itu seiring dengan ditambahnya suplai pasokan dalam negeri (DMO) 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan.

"Mudah-mudahan nanti dua minggu lagi sudah banyak barangnya karena untuk dalam negeri sudah ditambah separuh. Mudah-mudahan dua minggu lagi sudah banjir," ujarnya di Kementerian Perdagangan, Selasa (31/1).

[Gambas:Video CNN]

(skt/dzu)

Tahta Dewa Darah Asli

chu togel

Stafsus Presiden tegaskan sidang sengketa hasil pilpres jadi ranah MK******

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Hukum Dini Purwono menegaskan bahwa sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2024 sepenuhnya menjadi ranah Mahkamah Konstitusi.

"Terkait perselisihan hasil Pemilu 2024 sudah menjadi ranah Mahkamah Konstitusi," kata Dini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dini merespons perihal nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berulangkali disebut dalam sidang pendahuluan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Rabu.

Ia menjelaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah menyediakan mekanisme hukum dan jalur konstitusional yang dapat ditempuh oleh peserta pemilu yg tidak menerima penetapan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: MK gabungkan sidang kedua gugatan PHPU Anies dan Ganjar

Selanjutnya, kata Dini, dalam setiap upaya hukum dikenal dan berlaku asas umum bahwa siapa pun yang mendalilkan sesuatu wajib untuk membuktikan dalil-dalil atau tuduhan tersebut.

"Jadi, kita lihat saja bagaimana nanti proses pembuktian di persidangan dan kita tunggu putusan MK," ujar Dini.

Ia juga mengatakan bahwa tidak ada relevansi jika nantinya pemerintah ikut dimintai keterangan sebagai pihak terkait di MK. Hal tersebut karena pemerintah bukan pihak yang bersengketa dalam pilpres.

"Pemerintah tidak melihat relevansi dalam hal ini karena pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres dan karenanya tidak ada alasan untuk terlibat dalam persidangan MK," kata Dini.

Baca juga: TPN minta MK tidak hanya memeriksa perbedaan perolehan suara

Pada Rabu ini digelar sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Pilpres 2024 yang terbagi dalam dua sesi.

Perkara satu, yaitu permohonan yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin dengan nomor register 1/PHPU.PRES-XXII/2024 digelar pada pukul 08.00 WIB-selesai.

Sedangkan perkara dua, yaitu permohonan yang diajukan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dengan nomor register 2/PHPU.PRES-XXII/2024 digelar pada pukul 13.00 WIB-selesai.

Selanjutnya, tahapan pemeriksaan persidangan serta penyerahan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta pemberi keterangan digelar pada Kamis (28/3).

Kemudian tahapan pemeriksaan persidangan digelar pada 1 hingga 18 April dan tahapan pengucapan putusan atau ketetapan digelar pada 22 April 2024.

Baca juga: Ganjar ingatkan perjuangan pahlawan reformasi pada sidang PHPU di MK
Baca juga: Mahfud berharap MK selamatkan masa depan demokrasi Indonesia

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024