paito 5d toto macau angkanet

Pelindung Negara Long Shuai

Hasto Sebut Kabinet Jokowi Sudah Tak Kondusif, Berikut Indikasinya******

Solopos.com JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengklaim kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak kondusif.

Seperti dilansir Bisnis.com, Hasto merinci ada tiga indikator yang menjadi indikasi tidak kondusifnya kabinet Jokowi saat ini.

Promosi Turut Kuatkan IHSG, BRI Sabet 2 Penghargaan Best Stock Awards 2024

Pertama, penentuan akhir dalam menentukan penjabat (Pj) kepala daerah tidak melibatkan banyak kementerian.

Kedua, lanjutnya, jajaran menteri juga sudah terfragmentasi alias terbelah. Apalagi, Hasto berpendapat Jokowi sudah menyatakan ingin berpihak ke salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu lewat pernyataannya beberapa waktu lalu.

Ketiga, dia mengungkapkan Menteri Sosial Tri Rismaharini telah memberikan  testimoni bahwa kini para menteri diperiksa secara berlebih ketika ingin rapat kabinet.

Oleh sebab itu, Hasto meminta Jokowi fokus menjalankan tugasnya sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan. Presiden, lanjutnya, harus berada di atas semua golongan.

“Inilah yang sebenernya suasana terjadi. Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai Presiden Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi,” katanya.

Lebih lanjut, Hasto juga mengungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga sudah merestui calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD untuk mundur sebagai Menko Polhukam.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Blak-blakan Hasto Sebut Kabinet Jokowi Sudah Tak Kondusif”

Kekuatan istri

Megawati Restui Mahfud Md Mundur dari Kabinet******

SOLO —Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, sudah merestui calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, untuk melepaskan jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Restu Megawati itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Menurutnya, mundurnya Mahfud sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah dari dulu disetujui oleh Megawati.

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

“Sudah lama diberikan restu,” ungkap Hasto di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto menambahkan, Mahfud Md sudah bertemu Megawati pada Senin (29/1/2024) sore. Hasto mengungkapkan, pertemuan antara dua elite politik itu berlangsung sebelum Mahfud menemui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, pada Senin (29/1/2024) malam.

Meski demikian, dia membantah pertemuan itu khusus untuk membicarakan terkait wacana mundurnya Mahfud Md sebagai Menko Polhukam. Lagi pula, sambungnya, mundurnya Mahfud sebagai Menko Polhukam juga sudah dibicarakan bersama calon presiden Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Hasto berpendapat Mahfud Md sudah menaikkan standar Menko Polhukam. Oleh sebab itu, dia tidak ingin pengganti Mahfud nantinya akan memanfaatkan posisi tersebut untuk keuntungan sektoral.

“Siapapun yang nanti akan menggantikan Prof Mahfud tetap di dalam suatu spirit[semangat] yang sama untuk membela rakyat, untuk membela keadilan, jangan malah menumbuhkan suatu kekuatan intimidasi yang baru,” jelasnya.

Sebagai informasi, kabar Mahfud Md mundur sebagai Menko Polhukam semakin kencang seusai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu bertemu dengan Pratikno pada Senin malam kemarin. Pada saat itu, Mahfud meminta dijadwalkan bertemu dengan Presiden Jokowi.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Megawati Beri Restu Mahfud Md Lepaskan Jabatan Menko Polhukam”

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

Beri Pemahaman Sejak Dini, KPU Solo Sosialisasi Pemilu di SDN Bromantakan******

SOLO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo memberikan pendidikan terkait  Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kepada siswa SDN Bromantakan Solo di sekolah setempat, Rabu (31/1/2024).

Komisioner KPU Solo divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Yuly Yulianingrum, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pengetahuan dasar tentang proses pemilu.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Sosialisasi tersebut diberikan di kelas secara klasikal. Meski belum memiliki hak memilih, menurutnya para siswa SD tersebut perlu diberikan pendidikan politik sejak dini. 

“Anak-anak ternyata antusiasnya bagus sekali, mungkin karena mengetahui dari lingkungannya atau dari media sosial, ternyata anak-anak itu sebagian sudah tahu ya tentang Pemilu itu seperti apa,” kata dia ketika ditemui, Rabu (31/1/2024).

Dia mengatakan sosialisasi di level sekolah dasar penting untuk menumbuhkan kesadaran politik yang sehat. Yuli berharap dengan adanya pembekalan sejak dini, anak-anak di masa depan bisa menjadi pemilih yang cerdas. Lebih jauh lagi, anak-anak diharapkan bisa menjadi calon pemimpin yang baik.

“Sebaiknya untuk pengetahuan proses demokrasi itu harus sedini mungkin, kita mengharapkan dengan mereka memiliki pengetahuan tentang proses demokrasi yang benar, mereka kedepannya jadi pemilih yang cerdas,” kata dia.

Guru SDN Bromantakan Solo, Suparni mengatakan sekolah menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya para siswa perlu memiliki pengetahuan tentang Pemilihan Umum atau Pemilu yang bakal  berlangsung pada 14 Februari 2024. Dia mengatakan terdapat 43 siswa kelas VI yang mengikuti sosialisasi.

“Ini biar mengenal seperti apa itu pemilu, untuk siapa pemilu, bagaimana nanti pemilu, kan anak-anak itu kan besok waktu pada usia dewasa nanti. Nah dari awal kan mereka sudah tahu lewat sosialisasi dari KPU,” kata dia.

penyihir penuh waktu

Butet Kertaradjasa Sindir Presiden Jokowi Lewat Puisi, Istana Merespons Begini******

JAKARTA — Istana Kepresidenan turut merespons sindiran Butet Kertaradjasa yang dinilai sebagai ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan orasi di panggung rakyat Ganjar-Mahfud, di Kulonprogo, Minggu (28/1/2024).

Dilansir Bisnis.com, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan bahwa pemerintah tidak pernah ambil pusing. Mengingat, Kepala Negara sudah sering menerima sindiran dari sejumlah pihak.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

“Sudah sering Pak Jokowi terima sindiran,” katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (30/1/2024).

Menurutnya, selama ini orang nomor satu di Indonesia itu pun telah menerima banyak hal sejak 2014, mulai dari kabar bohong atau hoaks, ujaran kebencian hingga fitnah, tetapi selama ini Jokowi pun bersikap biasa saja.

“Banyak hal dari 2014 kan, hoaks, ujaran kebencian, bahkan hal lain, fitnah, tapi bapak selama ini biasa-biasa saja,” pungkas Ari.

Sebelumnya, orasi berbentuk pantun itu dilontarkan Butet sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Dalam karya sastranya itu, ia menyorot kegagalan revolusi mental, keberpihakan pada salah satu pasangan calon, dan kritik terhadap konstitusi.

Kalimat kasar tanpa tedeng aling-alingnya yang terlontar itu juga turut menyinggung mengenai penguasa yang bertuan konglomerat.

Berikut isi lengkap puisi Butet Kertaradjasa: 

Ada kucing nggondol iwak bawal

Aku marah tak lempar sandal Jokowi maunya revolusi mental

Tapi gagal terjungkal-jungkal   

Kucingnya kabur kakinya pincang

Ingin terbang tak bisa melayang

Ngakali survei supaya menang

Pun jika menang karena main curang   

Satu satu aku sayang ibu

Dua dua aku sayang ayah

Untunglah jokower merasa ketipu

Penampilannya lugu ternyata licik ngakali mahkamah   

Wong edan gondal gandul tanpo cawat

Bagi mereka, tuanku adalah konglomerat

Totkaca tulangnya besi, ototnya kawat

Bagi Ganjar Mahfud, tuanku adalah rakyat   

Di sini, ning Kulon Progo, makanan tradisional geblek namanya

Ning Bantul namanya geplak

Seharusnya kita hormati yang memimpin negara

Tapi maaf kita muak karena dia memihak   

Di sini keselamatan negara dijaga Megawati

Di sana sembako wira wiri dibagi Jokowi   

Padahal sembakonya itu milik kita, duit pajak rakyat, membangun negara, suog   

Di sini kita konsisten berdemokrasi

Di sana mereka ramai-ramai mengkhianati konstitusi   

Kulon Progo bangga punya bandara, melengkapi Jogja yang istimewa

Kita semua berkumpul di sini diikat tali jiwa, terutama Ganjar Mahfud gelorakan Revolusi Cinta

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Respons Istana soal Sindiran Butet Kertaradjasa kepada Jokowi”

Ning Zhanyan Qiao Cang

Istana: Mahfud MD Belum Sampaikan Surat Pengunduran Diri ke Presiden******

JAKARTA — Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD belum menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ari Dwipayana mengonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Pratikno di Jakarta, Senin malam (29/1/2024), pukul 19.15 WIB

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

“Perlu teman-teman ketahui, dalam pertemuan tadi malam, Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, belum menyampaikan surat pengunduran diri,” kata Ari Dwipayana saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (30/1/2024), dilansir Antara.

Pratikno sendiri pun mengakui bertemu dengan Mahfud MD di Jakarta, Senin malam.

Dalam pertemuan tersebut, Ari menyebutkan Mahfud, yang juga menjadi calon wakil presiden nomor urut 3 peserta Pilpres 2024, hendak menyampaikan permohonannya untuk bertemu dengan Jokowi.

Namun, Jokowi masih melakukan kegiatan kunjungan kerja di Jawa Tengah dan diperkirakan tiba di Jakarta pada Kamis (1/2/2024).

Permohonan Mahfud untuk bertemu Jokowi itu pun akan dilaporkan oleh Pratikno setibanya Jokowi di Jakarta, untuk selanjutnya dapat diatur jadwal pertemuan keduanya.

“Ya, setelah beliau (Presiden Jokowi) kembali, pasti akan disampaikan kepada Bapak dan tentu bisa diatur pada kesempatan berikutnya, pertemuan itu,” kata Ari.

Dalam kesempatan sebelumnya, Mahfud menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan menteri. Dia menyatakan pengunduran diri itu menunggu waktu yang tepat dan akan dilakukan secara baik-baik.

Langit Fantasi Sembilan Warna

Bali Bakal Punya Kereta Bawah Tanah******

DENPASAR —Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan pemerintah pusat merancang pembangunan kereta bawah tanah (subway)yang menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Central Parkir Kuta-Seminyak dan Canggu di Kabupaten Badung, Bali. Moda transportasi ini diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas.

“Saat ini (subway)dalam proses penyelesaian studi kelayakan. Kami harapkan April ini sudah selesai,” kata Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur di Denpasar, Bali, Selasa (30/1/2024).

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Terkait proyeksi nilai investasi, Sang Made belum memberikan perincian karena masih dihitung. Pihaknya masih menunggu penyelesaian studi kelayakan yang dilaksanakan oleh perusahaan asal Korea Selatan.

Ia menjelaskan dalam operasional kereta bawah tanah atau subway itu nantinya berbeda dengan Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT) dan Lintas Rel Terpadu atau kereta api ringan (Light RailTransit/LRT) yang tiketnya disubsidi pemerintah.

Alasannya, mobilitas di sekitar kawasan tersebut dominan untuk kepentingan pariwisata dan bisnis, sehingga diperkirakan tiket tidak akan diberikan subsidi dari pemerintah.

“Kalau dari bandara, Central Parkir, Seminyak kemudian Canggu, dari survei pergerakannya itu 85% adalah untuk berwisata atau bisnis dan masyarakat lokal hanya 15%” imbuhnya sebagaimana dilansir Antara. 

Sang Made Mahendra Jaya menambahkan opsi membangun transportasi publik di bawah tanah menjadi pilihan mengingat sepanjang jalan di kawasan tersebut sempit dan padat infrastruktur di antaranya perhotelan, vila, bar, kafe serta rumah penduduk Bali yang masing-masing memiliki tempat ibadah.

Dengan kondisi itu, opsi pelebaran jalan juga dinilai memberatkan baik dari sisi finansial hingga sosial budaya masyarakat.

Selain itu, terbatasnya lahan dan upaya menjaga keaslian Bali sehingga opsi kereta bawah tanah menjadi alternatif, didukung dengan belum optimalnya pemanfaatan ruang bawah tanah di Bali.

“Nantinya dapat lebih optimal dimanfaatkan misalnya di TOD (transit oriented development/pembangunan berbasis transit), ada ritel, dan utilitas perkotaan, jaringan telekomunikasi, pipa air, listrik dan gas,” ucapnya.