adakami ojk 902Jutaan kata 426910Orang-orang telah membaca serialisasi
《pola maxwin zeus hari ini》
Petinggi ITRI Stephen Su Bicara Peran Riset di Balik Industri Taiwan******
Taiwan merupakan pemimpin industri semikonduktor dunia, komponen penting dalam peralatan elektronik hingga otomotif modern.
Setidaknya 60 persen dari produk fabrikasi semikonduktor (foundry) global berasal dari Negeri Formosa itu. Bahkan, 90 persen cip tercanggih dunia berasal dari sana.
Keberhasilan itu tak lepas dari peran riset yang mampu menjawab kebutuhan industri hingga akhirnya menjadi produk yang bisa dikomersialisasi.
Berdiri sejak 1973, ITRI sudah terlibat sejak Taiwan mulai merintis pengembangan industri semikonduktor.
ITRI juga memiliki peran dalam berdirinya sejumlah perusahaan papan atas, termasuk Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC).
Anchor CNN Indonesia TV Maggie Calista berkesempatan untuk berbicara dengan SVP ITRI Stephen Su untuk membahas isu-isu terkait.
Wawancara eksklusif ini dilakukan di Kantor ITRI di Kota Taipei pada pekan terakhir Desember 2023.
Dalam wawancara tersebut, Su membagikan peran riset terapan di balik kesuksesan industri semikonduktor Taiwan.
Selain itu, Su juga menyinggung soal riset terapan yang bisa membuat kehidupan manusia lebih baik, hingga aspek keberlanjutan dalam pengembangan industri.
Untuk lebih lengkapnya, saksikan wawancara CNN Indonesia dengan SVP ITRI Stephen Su dalam 'Asia Forward' bersama Maggie Calista pada Kamis (18/1) pukul 19.00 WIB di CNN Indonesia TV dan live streaming di cnnindonesia.com.
[Gambas:Video CNN]
Ombudsman: Kementan Beri Rekomendasi Impor Bawang Putih Melebihi Kuota******
Ombudsman RI mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi izinimpor bawang putihmelebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.
Hal itu berdasarkan adanya dugaan maladminstrasi dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang dilakukan Kementan.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan penerbitan RIPH tidak sesuai dengan kuota impor tahunan yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pemerintah.
"Ya memang tidak harus sama, tapi kalau jumlahnya seperti ini pasti akan mengakibatkan permasalahan. Rebutan SPI (surat perizinan impor), pelaku usaha rugi. Ini kan pelayanannya jadi buruk" katanya dalam konferensi pers, Selasa (15/1).
RIPH merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapat surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.
Ombudsman juga menemukan adanya praktik pungutan liar dalam penerbitan RPIH bawang putih. Salah satu importir melaporkan ke Ombudsman bahwa ia diminta membayar Rp200 - Rp250 per kilogram (kg) kepada oknum di lingkungan Kementan untuk mendapatkan RIPH.
"Kalau disangkal silakan, karena fokus Ombudsman bukan di situ. Ini ranahnya penegak hukum, tapi informasi ini masuk ke ombudsman," katanya.
Masalah lainnya yang juga ditemukan Ombudsman yakni banyak importir yang tidak melakukan wajib tanam bawang putih.
Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 32 mewajibkan importir menanam bawang putih di dalam negeri. Wajib tanam harus dilakukan sebesar 5 persen dari pengajuan impor.
Jika tidak melakukan wajib tanam, maka pengusaha tidak boleh melakukan importir.
"Bagaimana kalau tidak boleh impor, apakah tetap bisa impor? Bisa, caranya bikin perusahaan baru. Mestinya pemerintah waspada pada perusahaan baru karena besar kemungkinan patut diduga di belakangnya merupakan pelaku usaha yang enggan melakukan wajib tanam," kata Yeka.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Label:pinjam uang bank syariah、toto sdy、daftar slot bonus new member 100
Terkait:slot gacor 168、68 togel、musang123、slot salju、4dsetan、pinjam saldo gopay、link slot yang gacor、toto855、tafsir mimpi 24、slot terpercaya no 1
bab terbaru:cara agar terbebas dari pinjol(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024
Jaringan pusat perbelanjaan Macy's bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.350 karyawan. Perusahaan juga bakal menutup lima toko di Amerika Serikat (AS).
Dilansir dariReuters, Kamis (18/1), perusahaan mengatakan langkah tersebut dilakukan demi merampingkan operasional. Berdasarkan memo yang dikirimkan kepada karyawan, PHK akan terjadi pada 26 Januari 2024.
Total jumlah karyawan yang terkena PHK itu mencakup 3,5 persen dari seluruh pekerja Macy's. Tercatat, perusahaan mengoperasikan 722 lokasi toko pada Januari 2023 dan mempekerjakan 94.570 karyawan tetap dan paruh waktu.
"Untuk menerapkan strategi baru guna memenuhi kebutuhan konsumen dan pasar yang terus berubah," katanya.
Saat ini, perusahaan mengevaluasi perpaduan yang tepat antara lokasi di dalam dan di luar mal. Oleh karena itu, perusahaan bermaksud untuk menutup lima lokasi lini penuhnya tahun ini.
PHK ini terjadi ketika kelompok investor yang terdiri dari Arkhouse Management dan Brigade Capital memberikan tekanan untuk mengambil alih perusahaan swasta Macy.
Para investor itu memberikan tawaran sebesar US,8 miliar atau setara Rp90,67 triliun (asumsi kurs Rp15.633 per dolar AS).
Di sisi lain, CEO Macy Tony Spring, juga fokus pada pemotongan biaya promosi untuk meningkatkan margin. Hal ini seiring pemulihan perusahaan dari kelebihan persediaan pada 2022 lalu.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
Langkah pengembangan SDM yang mampu akselerasi pembangunan nasional harus terus diupayakan ....Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan upaya mewujudkan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing harus terus didorong. "Langkah pengembangan SDM yang mampu mengakselerasi pembangunan nasional harus terus diupayakan dan dipersiapkan secara matang, antara lain, melalui transformasi SMK yang lebih baik," kata Lestari dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Lestari Moerdijat menyebutkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 7,99 juta pengangguran di Indonesia per Februari 2023. Dari jumlah tersebut, terbanyak lulusan SMK sebanyak 9,60 persen.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.
Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.
"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).
"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.
"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.
Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.
Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Lihat Juga :Los Angeles Times Bakal PHK 100 Jurnalis |
Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.
"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.
Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.
"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.
Lihat Juga :Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi |
"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.
Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.
Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.
"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.
Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.
Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.
Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.
Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.
Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.
[Gambas:Video CNN]
《pola maxwin zeus hari ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjol bisa dicicilHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pola maxwin zeus hari ini》bab terbaru。