slot sport 730Jutaan kata 198256Orang-orang telah membaca serialisasi
《paylater baru》
AHY sebut Prabowo mendorong dirinya berperan di pemerintahan ke depan******
Hal itu disampaikan AHY saat menjawab pertanyaan wartawan soal ada tidaknya pembahasan alokasi kursi menteri dalam pertemuannya dengan Prabowo Subianto, Selasa (20/2) malam.
“Beliau mengucapkan selamat (atas amanah sebagai menteri Jokowi) dan tentunya mendorong memang sejak awal agar saya bersama Demokrat itu berperan di pemerintahan dan tentunya lima tahun ke depan,” kata AHY di Jakarta, Rabu.
Pertemuan AHY dengan Prabowo dilakukan di suatu tempat, Selasa (20/2). Pertemuan itu diunggah AHY di akun Instagram @agusyudhoyono.
Niat AHY menemui Prabowo adalah untuk melaporkan amanah yang diberikan Presiden Joko Widodo kepadanya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
AHY merasa perlu melaporkan amanah yang diberikan Jokowi itu kepada Prabowo selaku senior sekaligus capres yang didukung partainya.
Adapun meski mendapat dorongan untuk berperan di pemerintahan lima tahun ke depan, AHY mengaku belum membahas secara spesifik mengenai tugas apa yang akan dikerjakan lima tahun ke depan, jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
“Tidak secara spesifik atau belum membahas secara spesifik apa yang akan dikerjakan lima tahun ke depan dalam susunan atau formasi tertentu. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita akan bicara seperti itu,” jelasnya.
Baca juga: AHY tekankan ingin hadirkan kepastian hukum terkait pertanahan
Baca juga: AHY sempat minta doa restu Prabowo sebelum dilantik jadi menteri
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat******
Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.
"Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
“Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.
Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR.
"Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung," kata dia.
Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis.
Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.
"Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket******
Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan ituPekalongan (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh kontestasi yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 pada DPR RI.
Pewarta: Kutnadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Label:link grup wa prediksi togel、mudah maxwin、m slot 777
Terkait:kredit shop、cara pinjam uang di bank permata online、pinjam online ilegal cepat cair、cara dapat uang ratusan juta dari internet、situs gacor pagi hari、mega mpo slot、situs gacor terpercaya、slot88 login link alternatif、bo slot mudah maxwin、program shopee yang menghasilkan uang
bab terbaru:slot maxwin 2023(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Farhan Arda Nugraha
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
《paylater baru》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara tarik tunai kredivo di alfamartHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《paylater baru》bab terbaru。