kredit hp di lazada

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Dewa Jahat yang Tak Terkalahkan

Luhut Sebut Korsel, Jepang, China Tertarik Garap LRT di Bali******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitanmengatakan China hingga Jepang berpotensi menggarap lintas raya terpadu (LRT) di Bali.

"Ada, sangat ada (investor asing LRT Bali). Jadi yang jelas ada Korea, Jepang, China. Kita mana saja yang teknologinya mau transfer dan cepat serta murah kita akan ambil," kata Luhut usai acara ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Lihat Juga : Jokowi Minta Luhut Bentuk Organisasi Urus Integrasi Transportasi

Menurutnya, pemerintah akan segera mengadakan rapat teknis. Ia berharap proyek ini segera groundbreakingpada tahun depan.

"Jadi LRT (Bali) akan underground, akan dibuat sampai ke Seminyak dan Canggu. Sehingga dengan demikian trafficdi lapangan terbang Bali waktu kita mencapai 24 juta penumpang pada 2025-2026 sudah bisa teratasi. Karena kalau itu tidak dilakukan maka 2026 itu kita bisa stuck3 jam di airport," ujarnya.

Lihat Juga : 5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman

Sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum mengatakan opsi pembangunan LRT di bawah tanah karena ada banyak aturan pembangunan di Pulau Dewata. Contohnya, bangunan di Bali tidak boleh dibangun lebih tinggi dari pohon kelapa.

Ia mengungkapkan untuk tahap awal proyek ini akan dibangun sepanjang 5,3 kilometer (km). Lintasan sepanjang itu akan menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan Extended Terminal dan area parkir di Kuta Central Park.

Ervan menyebut biaya pembangunan LRT di bawah tanah tiga kali lipat dari pembangunan normal. Biaya investasi yang dibutuhkan mencapai US6,28 juta atau setara Rp9,17 triliun (asumsi kurs Rp15.388 per dolar AS).

Kaisar Agung

Zulhas Ungkap Social Commerce Diatur di Semua Negara, Termasuk China******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap semua negara seperti Amerika Serikat hingga Eropa mengatur masalah social commerce. Bahkan, China yang notebene negara asal TikTok Shop pun memiliki aturan tegas soal social commerce. 

Menurut Zulhas, jika social commerce tak diatur, hal itu akan membunuh pengusaha-pengusaha UMKM. 

"Kita itu saya juga heran media sosial di manapun diatur coba klik Uni Eropa. Enggak boleh. Di China sendiri diatur bahkan sekarang seperti TikTok di China itu anak-anak muda hanya boleh 40 menit satu hari," katanya di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/9).

"Loh kita diatur aja kok ada yang marah? Saya juga heran. Bayangkan kalau TV enggak diatur itu bagaimana, kalau bank enggak diatur bagaimana, atau pasar kalau enggak diatur bagaimana? Nah ini diatur, ditata. Jangan sampai mematikan," tuturnya.

Zulhas menjelaskan di setiap negara memang memiliki regulasi tertentu untuk praktik perdagangan di jagat maya. Seperti halnya di Amerika Serikat, India, Australia hingga negara-negara di Uni Eropa.

Lihat Juga : Pengusaha Dukung Kebijakan Pemerintah Atur Social Commerce

"Saya ini Menteri Perdagangan mau mengirim mangga ke China, ke Jepang sampai hari ini belum bisa, susahnya minta ampun," tuturnya.

Lewat peraturan itu, Zulhas berharap bisa menyelamatkan pedagang UMKM karena menyangkut hajat ekonomi dalam negeri.

Sebelumnya, Zulhas resmi melarang social commerce atau online shop berbasis medsos seperti TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi jual-beli.

Keputusan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

Namun, ia memberi kelonggaran bagi social commerce untuk mematuhi aturan itu mulai minggu depan. Saat ini, pemerintah masih mensosialisasikan aturan tersebut.

"Berlaku mulai kemarin, tapi kita memberitahukan dulu beberapa hari ini, kita surati, ya seminggu ini lah," katanya saat konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (27/9).

[Gambas:Video CNN]

lagu sebenarnya

Erick Thohir Kembali Jadi Ketua Umum MES, Janjikan Rumah Syariah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirkembali terpilih menjadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Ia mendapat kepercayaan untuk melanjutkan kepemimpinan MES untuk periode kedua, yakni masa jabatan 2023-2028 atau 1446-1448 Hijriah.

Sebelumnya, Erick menjadi ketua umum MES untuk periode 2021-2023.

Pemilihan Ketua Umum MES dilakukan oleh tim formatur setelah menerima banyak masukan dari para pengurus dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama perihal komitmen terhadap organisasi dan keberlanjutan peran MES dalam usaha pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

"Dipilihnya kembali Pak Erick Thohir tentu berdasarkan beberapa pertimbangan yang matang dari seluruh tim formatur, salah satunya mengenai komitmen dan tanggungjawab beliau yang harus melanjutkan kembali legacy berbagai program kerja MES yang telah dan akan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang", papar Iggi.

Dalam kesempatan yang sama, Erick menyampaikan masih banyak yang perlu dibenahi dan dikembangkan, terutama kepada dirinya sebagai ketua umum.

"Saya merasa belum puas dengan kinerja yang kita lakukan saat ini karena banyak catatan yang perlu dibenahi, tentu ini juga ditujukan untuk diri saya sendiri", papar Erick membuka sambutannya.

Erick mengatakan ada dua momentum yang tidak mudah untuk dimaksimalkan apabila tidak dijadikan perhatian bersama melalui berbagai terobosan dan inovasi oleh seluruh pihak.

"Dari berbagai riset global, pada tahun 2040, Indonesia diindikasi tidak lagi menjadi negara muslim terbesar dunia karena berpotensi disalip oleh Pakistan dan India", ujarnya.

Ia kemudian menyampaikan komitmennya untuk menghadirkan ekosistem "Rumah Syariah" melalui peningkatan dan perluasan akses kepemilikan rumah bagi guru, pengajar, perawat, dan golongan masyarakat yang kurang mampu dengan skema syariah.

"Saya berharap ini menjadi catatan besar, yang ingin membuat perbaikan itu. Kita harus punya rumah syariah. Di rumah itu kita bisa menyusun program dan sistem, tim dan database. Hal ini untuk mendukung kehadiran kebijakan yang nyata" ungkap Erick.

Ia juga berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang dapat mengekspansi produk keuangan syariah untuk masuk ranah global. Saat ini, Erick menyebut Bank Syariah Indonesia (BSI) telah masuk sebagai 12 bank syariah terbesar di dunia.

"Keberpihakan menjadi keharusan. Kita tidak ingin ekonomi kita terus tumbuh tapi kesenjangan terus terjadi. Di situlah kita (MES) hadir di tengah masyarakat untuk menjadi solusi" kata Erick.

Ia menegaskan komitmennya untuk memperluas dan mempermudah aksesibilitas pengusaha daerah terhadap pendanaan dalam pengembangan usaha.

Lebih lanjut, Erick berharap agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah juga turut mendukung program untuk meningkatkan sistem keuangan dan perekonomian syariah.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

Menhub Cari Solusi Rencana Merger Garuda, Citilink, dan Pelita Air******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bakal membantu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencari solusi rencana merger maskapai Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air.

"Jadi gini, kalau Kementerian Perhubungan prinsipnya kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit? Kita carikan jalan keluar, karena sebenarnya kalau orang berusaha, sejauh ada win-winmestinya bisa dilaksanakan," kata Budi usai menghadiri ulang tahun ke-76 Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Lihat Juga : Erick Thohir Beberkan Skema Merger Garuda, Pelita dan Citilink

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan maskapai Garuda akan tetap ada usai merger. Sedangkan Citilink dan Pelita Air bakal digabung menjadi satu.

Erick menargetkan proses merger rampung tahun ini atau awal 2024. Namun, ia mengatakan merger tersebut tidak akan langsung menurunkan harga tiket pesawat.

"Enggak bisa cepat. Kalau jumlah pesawatnya nambah, kompetisinya terbuka, ya tiketnya menurun. Hari ini kan kita hanya bisa kontrol 35 persen (maskapai penerbangan), 65 persen swasta," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/8).

Lihat Juga : Bahlil Bantah Ombudsman Anak Rempang Dipaksa Tanda Tangan Relokasi

Lalu, Wakil Menteri BUMN Kartika Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Pelita Air yang merupakan anak usaha PT Pertamina akan menjadi lisensi kedua Citilink serta menjadi bagian grup Garuda Indonesia.

Ada dua alasan rencana merger maskapai milik BUMN ini.

Pertama, menjadikan industri penerbangan negara lebih efisien. Efisiensi ini sendiri merujuk pada kebijakan yang pernah dilakukan Erick Thohir saat memerger empat Pelindo menjadi satu pada 2021 lalu.

Kedua, memperkuat industri penerbangan Indonesia. Erick mengatakan industri penerbangan di dalam negeri sampai saat ini masih perlu diperkuat.

Invasi Raja Iblis

CEO TikTok Temui Luhut, Diklaim Terima Larangan TikTok Shop******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pihaknya sudah bertemu dengan CEO TikTok Shou Zi Chew usai social commerce seperti TikTok Shop resmi dilarang.

Ia mengklaim perusahaan aplikasi media sosial asal China tersebut sudah menerima larangan tersebut.

"Kemarin (Rabu (29/9), TikTok ketemu CEO-nya (Shou Zi Chew) sama saya, jadi mereka juga menerima (pelarangan TikTok Shop)," kata Luhut usai acara ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

"Saya kira enggak ada masalah (investasi TikTok usai pelarangan TikTok Shop).

Luhut juga menegaskan Indonesia tidak pernah melarang bisnis TikTok. Ia menekankan langkah pemerintah saat ini adalah memisahkan media sosial dengan perdagangan yang dilakukan di TikTok Shop.

"TikTok sebenarnya kita ingin pisahkan saja media sosial dengan perdagangan. Kita tidak pernah melarang TikTok loh. Jadi yang kita larang adalah jangan dicampuradukan perdagangan dengan media sosial," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta TikTok tak mengadu domba Indonesia usai larangan resmi terbit.

"Dia (TikTok) gak boleh mengadu domba bangsa ini. Karena saya lihat ada WA-WA lain, seolah-olah bahwa kalau TikTok (Shop) gak jalan kemudian UMKM tidak diakomodir," kata Bahlil.

"Padahal yang kita lakukan ini adalah untuk memproteksi UMKM kita. Masa jilbab Rp75 ribu, TikTok jual Rp5 ribu. Yang bener saja nanti UMKM kita gak bisa berkembang," imbuhnya.

Bahlil menyebut saat ini TikTok terdaftar di Indonesia sebagai media sosial. Ia menegaskan perusahaan asal China itu tak punya izin menjalankan toko online.

TikTok menyayangkan keputusan pemerintah. Mereka mengklaim pelarangan ini akan berdampak pada penghidupan 6 juta penjual dan hampir 7 juta kreator affiliate pengguna TikTok Shop.

"Kami sangat menyayangkan terkait pengumuman hari ini, terutama bagaimana keputusan tersebut akan berdampak pada penghidupan 6 juta penjual dan hampir 7 juta kreator affiliate yang menggunakan TikTok Shop," kata TikTok Indonesia melalui pernyataannya, Rabu (27/9) lalu.

Larangan social commercetertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada Selasa (26/9).

[Gambas:Video CNN]