persyaratan daftar kredivo

Kode Istri Militer

IHSG Diramal Masih Menguat Jelang Pengumuman Suku Bunga******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Kamis (19/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai pergerakan IHSG pada perdagangan sebelumnya, terlihat kembali pada rentang konsolidasi pasca meningkat jangka pendek beberapa waktu sebelumnya.

Sedangkan, perkembangan pola pergerakan IHSG masih menunjukkan tren positif dalam jangka panjang.

Melihat sentimen itu, William menilai peluang kenaikan masih terbuka lebar di tengah gelombang capital outflow yang tercatat secara year-to-date.

"Hari ini pergerakan IHSG juga akan diwarnai oleh rilis data perekonomian tingkat suku bunga yang disinyalir belum akan mengalami perubahan," tegasnya.

William memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.654 dan resistance 6.789.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan INDF, AALI, ITMG, ASII, JSMR, CTRA, dan BSDE.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG berpeluang bangkit. Ia melihat IHSG sedang berada di antara garis SMA-5 dan SMA-20.

"Diperkirakan akan melanjutkan pergerakan naiknya hari ini apabila chart daily tetap di atas 6.700," kata Ivan.

Ivan memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support 6.691 dan resistance 6.800. Saham pilihannya adalah ANTM, ASII, dan BBRI.

IHSG ditutup di level 6.765 pada Rabu (18/1). Indeks saham melemah 1,55 poin atau minus 0,02 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,16 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,50 miliar saham.

Pada penutupan tersebut, tercatat 229 saham menguat, 279 terkoreksi, dan 200 lainnya stagnan. Terpantau, tujuh dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor industri di angka 0,55 persen.

[Gambas:Video CNN]

Xiao Yun Xi Chunyu

Menaker Pastikan RUU PPRT Atur Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah mengatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mengatur soal pemberian jaminan sosial (jamsos) bagipekerja rumah tangga.

RUU PPRT menjadi Undang-undang inisiatif DPR dan masuk daftar prolegnas prioritas 2019-2024.

"Itu (jamsos) juga termasuk yang diatur dalam UU PPRT ini. Perlindungan dan jamsos kesehatan maupun ketenagakerjaan," katanya dalam jumpa pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (18/1).

Ia menginstruksikan dua menteri itu segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR dan para pemangku kepentingan terkait. Pasalnya, sudah 19 tahun UU ini mangkrak pembahasannya.

Jokowi mengungkap ada 4 juta pekerja rumah tangga di Indonesia. Mereka rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja.

"Dalam praktiknya memang pekerja rumah tangga ini rentan kehilangan haknya. Sudah sekian tahun dan saya rasa ini saatnya kita memiliki UU PPRT," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Bela Diri Abadi

Penduduk Akan Salip China, India Terancam Ledakan Angka Pengangguran******

India diprediksi segera mengambil alih posisi China sebagai negara dengan pendudukterpadat di dunia pada tahun ini.

Prediksi muncul setelah China melaporkan jumlah populasi mereka menyusut untuk pertama kalinya lebih dari 60 tahun pada 2022 kemarin. Padahal, sebelumnya jumlah penduduk ekonomi terbesar kedua dunia ini selalu bertambah setiap tahun.

Prediksi juga dibuat berdasarkan jumlah penduduk kedua negara itu saat ini. MengutipCNN, Rabu (18/1), kedua raksasa Asia ini masing-masing memiliki lebih dari 1,4 miliar penduduk.

Sebab, ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi lebih pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja yang sehat.

Namun, di balik kondisi itu, ancaman pengangguran menghantui India. Apalagi, menurut data yang dirilis oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 2021, jumlah populasi usia kerja di negara Asia Selatan itu mencapai lebih dari 900 juta.

Pemerintah India pernah memperkirakan jumlah ini bakal bertambah dan akan mencapai lebih dari 1 miliar pada dekade berikutnya.

Peningkatan itu menimbulkan kekhawatiran tidak bisa diimbangi penciptaan lapangan kerja yang memadai. Apalagi, ada jutaan pencari kerja muda baru yang siap memasuki dunia kerja setiap tahunnya.

Di saat yang sama, data Pusat Pemantauan Ekonomi India (CMIE), tingkat pengangguran India mencapai 8,3 persen per Desember 2022, jauh dibandingkan di AS yang hanya sekitar 3,5 persen.

"India sedang duduk di atas bom waktu. Akan ada keresahan sosial jika tidak dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup dalam waktu yang relatif singkat," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengakui sebetulnya ancaman ini bisa diantisipasi jika pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja baru. Masalahnya, data menunjukkan bahwa keinginan warga India untuk mencari pekerjaan makin rendah.

Hal ini dikarenakan kurangnya kesempatan dan upah rendah. Berdasarkan data Bank Dunia pada 2021, tingkat partisipasi kerja di India hanya 46 persen, termasuk terendah di Asia. Sebagai perbandingan, di China dan Amerika Serikat (AS) masing-masing mencapai 68 persen dan 61 persen di tahun yang sama.

Untuk pekerja wanita, jumlah nya lebih memprihatinkan. Tingkat partisipasi kerja perempuan India hanya 19 persen pada 2021. Angka ini turun dari sekitar 26 persen pada 2005 lalu.

Strategi Nanchen

Daftar Pelanggaran K3 PT GNI Versi Pekerja, Pemantik Bentrokan Maut******

Pimpinan Serikat Pekerja-Serikat PekerjaNasional (PSP-SPN) PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) di Morowali Utara sudah mengirim surat aduan ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah hingga Komisi IX DPR RI terkait 7 tuntutan.

Salah satu aduannya terkait pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan tersebut. Pasalnya, kecelakaan kerja kerap terjadi di kawasan PT GNI.

Berdasarkan surat aduan PSP-SPN kepada Menaker Ida Fauziyah yang diterimaCNNIndonesia.com, serikat pekerja melaporkan 3 rentetan pelanggaran K3 yang berbuah kecelakaan kerja di lingkungan PT GNI.

Pertama, serikat pekerja mengadukan pelanggaran K3 PT GNI dalam insiden karyawan operator yang tertimbun longsor.

Kedua, karyawan crew smelter yang jatuh ke kolam slag.

Ketiga, ledakan tungku yang menewaskan dua orang pekerja operator hoist crane hingga hangus terbakar.

Sekretaris Umum DPP SPN Ramidi Abdul Majid menegaskan bahwa persoalan K3 bukan hal sepele yang bisa dianggap remeh. Ia menekankan bahwa serikat pekerja di PT GNI butuh bantuan investigasi dari pemerintah terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

"Jangan menganggap persoalan K3 cuma kebersihan. Yang namanya industri pertambangan itu rentan sekali terjadi kebakaran, terjadi hal-hal mengancam jiwa pekerja. Beberapa waktu lalu di Morowali juga, tapi bukan Morowali Utara, itu terjadi kebakaran dan ada korban karyawan meninggal. ini nggak direspons," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/1).

Surat aduan serikat pekerja itu dibuat di Tompira, Morowali Utara tertanggal 29 Desember 2022. Surat itu disampaikan kepada Menaker Ida Fauziyah hingga Komisi IX DPR.

Di dalam surat juga dilampirkan foto-foto pekerja yang menjadi korban dugaan pelanggaran K3 oleh PT GNI.

Selain aduan soal dugaan pelanggaran K3, serikat pekerja juga menyampaikan 7 tuntutan utama kepada PT GNI.

Pertama, pekerja meminta agar diterapkan sistem manajemen K3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, menuntut perusahaan agar wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) lengkap kepada pekerja, sesuai standardisasi jenis pekerjaan atau risiko di lokasi kerja.

Ketiga, menyetop skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Keempat, menghentikan pemotongan upah yang bersifat tidak jelas.

Kelima, menuntut perusahaan agar segera membuat peraturan perusahaan. Keenam, menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara di setiap smelter.

Ketujuh, menuntut perusahaan agar mempekerjakan kembali karyawan (anggota SPN) yang kontraknya diputus sebagai akibat dari mogok kerja sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Hukum pacaran

Melihat Gaji ART RI Usai Jokowi Minta RUU PPRT Lekas Disahkan******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dipercepat.

Jokowi meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

Menurut Jokowi, RUU PPRT sudah dibahas selama 19 tahun. Namun, belum ada titik terang pengesahan aturan tersebut.

Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini mengatakan urgensi RUU PPRT adalah mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap PRT. Menurutnya, pengakuan itu termasuk memberi keadilan pada PRT.

Selain itu, Lita menekankan bahwa lingkup pekerjaan PRT harus diatur agar kedua belah pihak, yakni pekerja dan pemberi kerja mengetahui batasan.

Ia juga mengatakan RUU PPRT perlu mengatur hak antara PRT dan pemberi kerja alias majikan. Hak yang dimaksud untuk PRT, seperti libur mingguan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, cuti tahunan, hingga besaran upah yang disepakati.

Berdasarkan data BPS, rata-rata nominal upah asisten rumah tangga (ART) pada Desember 2022 naik 0,08 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yakni dari Rp437.066 menjadi Rp437.416.

Sementara itu, upah riil Desember 2022 dibanding bulan sebelumnya turun sebesar 0,58 persen, yaitu dari Rp387.100 menjadi Rp384.855.

Catatan detik.com yang mengutip salah satu situs penyalur ART, kisaran upah pekerja rumah tangga atau ART per bulan berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut:

ART Sumatra Utara Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Sumatra Barat Rp2 juta - Rp2,2 juta
ART Sumatra Selatan Rp2 juta
ART Jawa Barat Rp1,8 juta - Rp2,3 juta
ART DKI Jakarta Rp2,3 juta-Rp2,5 juta
ART Bali Rp2,3 juta
ART Lombok Rp2 juta
ART Banten Rp1,8 juta - Rp3,2 juta
ART Bali Rp2 juta - Rp2,3 juta
ART Kepulauan Riau Rp2 juta - Rp2,3 juta
ART Riau Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Jawa Tengah Rp2 juta - Rp2,5 juta
ART Jawa Timur Rp1,8 juta - Rp2,5 juta
ART Jambi Rp2 juta
ART Sulawesi Selatan Rp1,8 juta - Rp2,5 juta
ART Kalimantan Timur Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Kalimantan Tengah Rp2,2 juta - Rp2,5 juta
ART Kalimantan Selatan Rp1,8 juta - Rp2,5 juta

[Gambas:Video CNN]

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

Mengenal Dana Haji yang Dikelola BPKH******

Dana haji kini tengah menjadi sorotan setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan agar biaya yang ditanggung calon jemaah menjadi Rp69 juta di 2023.

Secara rinci, biaya penyelenggaraan ibadah haji 2023 diusulkan sekitar Rp98,89 juta per jamaah. Di mana rencananya 30 persen atau Rp29,7 juta berasal dari manfaat dana haji yang dikelola BPKH dan sisanya 70 persen atau Rp69 juta dibayarkan oleh jemaah haji.

Hal tersebut banyak dikritik oleh masyarakat karena naik jauh dibandingkan 2022. Tahun lalu, jamaah haji hanya perlu membayar sekitar Rp39,8 juta.

Lalu apa sebenarnya Dana Haji yang dikelola BPKH?

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Adapun pengelola dana haji adalah BPKH yang dibentuk pemerintah pada 2017 lalu.

Dalam mengelola keuangan itu, BPKH diberikan kewenangan memanfaatkan dana haji untuk penyelenggaraan ibadah haji, operasional BPKH, penempatan dan/atau investasi keuangan haji, pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK, pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

Dari laporan keuangan BPKH per akhir 2022, dana kelolaan haji mencapai Rp166,01 triliun atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang Rp158,79 triliun.

[Gambas:Video CNN]