masuk kredivo dengan email

superstar terbatas

maxbet88

Protes petani Eropa tanda solusi iklim jangan hanya dibahas para elite******

... berbagai keluhan yang dilancarkan petani terkait dengan melonjaknya harga produksi pertanian seperti pupuk, bahan bakar, persaingan pangan impor, serta berbagai regulasi dari birokrat ...

Jakarta (ANTARA) - Eropa pada medio Januari hingga awal Februari 2024 ini terguncang oleh berbagai unjuk rasa yang digerakkan oleh kalangan petani di berbagai negara di benua biru tersebut.

Bu tani dan pak tani di berbagai negara Eropa melakukan aksi protes terutama karena mereka selama ini telah terbebani oleh berbagai hal, mulai dari biaya utang operasional dalam bertani, tekanan dari beragam perusahaan multinasional besar terkait sektor pertanian, dampak cuaca ekstrem, hingga derasnya pangan impor selama bertahun-tahun.

Media asal Jerman, DW, memberitakan bahwa para petani di negaranya melakukan demonstrasi menentang pemotongan subsidi bahan bakar untuk pertanian. Unjuk rasa itu dilakukan para petani dengan membawa ribuan traktor dan truk sehingga mengganggu konektivitas beberapa kota di sana.

Aksi para petani tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi juga menyebar hingga ke berbagai negara lain di Eropa seperti Polandia, Belgia, Rumania, Portugal, Spanyol, dan Prancis. Para petani di negara-negara itu menyuarakan ketidakpuasan mereka akan dampak reformasi kebijakan lingkungan dan beban biaya tinggi.

Sementara di Belanda, aksi serupa telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Gerakan di Negeri Kincir Angin itu bahkan melahirkan sebuah partai politik yang beraliran populis terhadap keinginan para petani, yaitu partai Gerakan Warga Negara Petani (BBB).

Partai BBB itu dalam pemilu legislatif yang terakhir digelar pada 22 November 2023, berhasil meraih tujuh kursi, dari sebanyak 150 kursi yang diperebutkan di Tweede Kamer der Staten-Generaal atau DPR Belanda.

Menurut media Amerika Serikat, Politico, berbagai unjuk rasa yang memiliki beragam tuntutan di berbagai negara tersebut sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu keberatan atas menurunnya kesejahteraan para petani.

Analisis yang dilakukan Politico menunjukkan bagaimana margin keuntungan petani tergerus oleh volatilitas harga tidak hanya pada harga produk mereka, tetapi juga pada biaya produksi pertanian.

Di 11 negara Uni Eropa yang dilakukan analisis, ditemukan bahwa tingkat harga yang dibayarkan kepada petani turun lebih dari 10 persen dari tahun 2022 hingga 2023.

Dari berbagai negara tersebut, ternyata hanya Yunani dan Siprus yang mengalami peningkatan pendapatan penjualan dari petani, yang dibantu oleh lonjakan permintaan atas komoditas minyak zaitun.


Mengancam bisnis petani

Dapat disimpulkan bahwa berbagai keluhan yang dilancarkan petani adalah terkait dengan melonjaknya harga untuk produksi pertanian seperti pupuk dan bahan bakar hingga persaingan pangan impor serta berbagai regulasi dari birokrat yang mengancam bisnis mereka.

Sejumlah penerapan konsep regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa, seperti program Green Deal dan Farm to Fork, meski terlihat bagus karena ingin mendorong produksi pangan yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi emisi karbon, tetapi dalam penerapannya dapat meningkatkan risiko gulung tikar bisnis para petani.

Media asal Spanyol, El Pais, mengingatkan bahwa ketidakpuasan para petani dapat sangat berdampak kepada pemilihan parlemen Eropa pada Juni mendatang.

Menurut El Pais, di berbagai negara di Eropa, gerakan atau partai politik yang terkait dengan sektor pertanian terdiri atas beragam spektrum politik.

Namun pada saat ini, umumnya para petani, termasuk kepada mereka yang skeptis terhadap Uni Eropa, cenderung masuk pada gerakan populis sayap kanan.

Sejumlah politikus sayap kanan seperti Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, memuji para petani karena dianggap berani menentang elite Uni Eropa yang berpusat di Brussels.

“Komisi Eropa menarik usulan legislatif mengenai pestisida. Hidup para petani, yang traktornya memaksa Eropa untuk berbalik dari kegilaan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan sayap kiri!,” tulis Salvini di media sosial.


Mereda

Pada medio Februari, aksi unjuk rasa petani memang berangsur-angsur mulai mereda, seperti di Prancis setelah Perdana Menteri Gabriel Attal menjanjikan kepada petani bahwa pihaknya akan mendukung regulasi yang pro-swasembada pangan serta akan memperketat arus impor.

Attal menjanjikan bahwa pemerintah Prancis akan berhenti menerapkan regulasi yang lebih ketat yang memberatkan beban para petani.

Tidak hanya di sejumlah pemerintahan sendiri di beberapa negara Eropa, bahkan pihak Uni Eropa sendiri juga mulai mengoreksi kebijakan yang bakal dibuatnya.

Misalnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa (7/2) menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut rancangan undang-undang tentang pengurangan penggunaan pestisida di Uni Eropa di tengah protes para petani Eropa.

Menurut von der Leyen, usulan Komisi Eropa terkait Peraturan Penggunaan Produk Perlindungan Tanaman Berkelanjutan yang merupakan tujuan yang baik untuk mengurangi risiko produk produksi pabrik kimia, saat ini telah menjadi simbol polarisasi sehingga proposal tersebut perlu ditarik.

Namun, von der Leyen memastikan bahwa topik terkait larangan pengurangan penggunaan pestisida akan tetap dibahas pada masa mendatang, tetapi untuk bergerak maju maka perlu lebih banyak dialog dan pendekatan yang berbeda.

Langkah tersebut merupakan hal yang bijak karena berbagai kebijakan sektor pertanian, tentu saja harus erat melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait, terutama para petani.

Hal ini agar berbagai langkah yang sebenarnya bagus guna mengatasi dampak krisis iklim yang semakin parah dari tahun ke tahun, juga dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan.

Apalagi, rencana Uni Eropa dalam mengatasi dampak perubahan iklim saat ini tengah menyentuh sektor yang sensitif, yaitu bidang pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja.

Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan seimbang dalam melihat manfaat dan mudarat dari berbagai aspek, terutama terkait mata pencaharian banyak orang.


Dukungan publik

Uni Eropa juga selama ini telah fokus dalam membangun industri dengan "teknologi bersih", tetapi hal itu juga disadari perlu adanya dukungan dari publik.

Dukungan dari masyarakat penting dalam rangka mencapai sejumlah tujuan seperti agar menjaga negara-negara di Uni Eropa dapat menjaga target sasaran iklim 2030, serta mencapai net-zero emissionpada 2050.

Tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan umat manusia kini sangat terancam oleh dampak perubahan iklim.

Kajian yang dilakukan kelompok ilmuwan internasional di World Weather Attribution menyatakan bahwa perubahan iklim adalah penyebab utama dari terjadinya rekor kekeringan di hutan hujan Amazon yang mengakibatkan sejumlah aliran sungai mengering, membunuh spesies terancam, serta membahayakan keberlangsungan kehidupan dari jutaan orang di kawasan tersebut.

Padahal, perlindungan terhadap Amazon sebagai kawasan hutan hujan terluas di dunia sangatlah penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim karena banyak pepohonan yang tersebar luas di Amazon vital untuk menyerap gas rumah kaca.

Di negara tetangga Brasil, Chili, juga baru-baru ini terjadi kebakaran hutan yang meluas dan mengakibatkan sedikitnya 131 warga tewas. Menurut para ilmuwan, kebakaran hutan mahadahsyat itu terjadi karena suhu yang memanas.

Selain itu, menyebarnya api juga karena angin akibat gelombang panas yang disebabkan perubahan iklim dan dampak fenomena El Nino, serta akibat kekeringan yang kerap melanda Chili sekitar 1 dekade terakhir.

Bahkan di Australia, juga pada Januari 2024, mencatat hujan deras yang memicu terjadinya banjir bandang di negara bagian Queensland.

Oleh karena itu, harus disadari pentingnya mengambil langkah mengatasi dampak perubahan iklim. Akan tetapi lebih elok bila pembahasan itu melibatkan berbagai pihak terkait, bukan hanya dilakukan para elite di tempat mewah dengan hanya memakai cara pandang klan atau kelompok tertentu.

Copyright © ANTARA 2024

Sistem dewa pedang terkuat

slot gampang wd 2022

Kemkominfo: Pers berperan jaga Pemilu damai dan transisi kepemimpinan******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan pers memiliki peranan penting dalam menjaga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar berlangsung damai dan mengawal transisi kepemimpinan nasional.

"Pers harus bisa berperan mengawal Pemilu agar berlangsung damai. Pemilu bisa mengantarkan kepada transisi kepemimpinan. Kalau Pemilunya damai berarti bangsanya utuh, sesuai dengan tema Hari Pers Nasional," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong saat dihubungi ANTARA, Jumat.

Usman menekankan bahwa pers memiliki tanggung jawab dalam mengawal pemilu agar berlangsung damai dan menghasilkan transisi kepemimpinan yang memiliki legitimasi.

Baca juga: Tiga paslon siap hadir di Deklarasi Kemerdekaan Pers

Baca juga: Sambut HPN, pengamat ingatkan media jaga hak publik atas berita benar

Dia menyampaikan pentingnya peran pers yang tetap independen dan kritis. Dalam konteks Pemilu, Pers juga harus berperan dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi saat pencoblosan dan melawan politik uang.

"Saya kira yang menjadi penting mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Pemilu, mengajak masyarakat mencoblos pada 14 Februari. Kemudian mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela bukan karena politik uang," kata dia.

Dalam upaya menjaga kualitas demokrasi dan memastikan pemilu berlangsung dengan damai dan aman, Usman mengajak pers untuk menjadi clearing house atau rumah penjernih dari berita-berita hoaks yang marak menjelang pemilu.

Dengan menguatkan peran pers secara kritis dan independen, diharapkan pemilu 2024 dapat menghasilkan transisi kepemimpinan yang damai, sah, dan diterima oleh masyarakat.

Usman menilai dalam menjaga martabat demokrasi, dibutuhkan kolaborasi antara pers, pemerintah, dan masyarakat.

"Saya kira itu yang penting bagaimana pers mewujudkan Pemilu yang damai yang legitimate, yang bisa mengawal transisi kepemimpinan kita secara lebih baik," pungkas dia.

Baca juga: Dewan Pers ajak capres-cawapres deklarasikan komitmen kemerdekaan pers

Baca juga: Anggota Dewan Pers: peran wartawan dukung pemilu yang berkualitas

Hari Pers Nasional diperingati pada 9 Februari setiap tahunnya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Adapun pada tahun ini, Hari Pers Nasional mengangkat tema "Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa".

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

link slot gacor resmi

Tujuh TPS di Denpasar semua petugasnya perempuan******

Denpasar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, Bali, mencatat tujuh tempat pemungutan suara (TPS), mulai dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), pengawas TPS, petugas ketertiban, hingga saksi, seluruhnya perempuan.

Ketua KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraeni di Denpasar, Kamis (8/2), mengemukakan bahwa kehadiran perempuan sebagai petugas penyelenggara itu untuk menindaklanjuti arahan dari KPU Provinsi Bali yang mensyaratkan minimal ada satu TPS perempuan di tiap kabupaten/kota.

"Khususnya di Denpasar, TPS perempuan sebenarnya sejak Pemilu 2014, yang awalnya dengan melibatkan kader posyandu dan PKK sebagai anggota KPPS," ujar Sekar. 

Pada Pemilu 2024, menurut dia, ada sedikit perbedaan karena tidak hanya petugas KPPS yang perempuan, tetapi pengawas TPS, petugas ketertiban, hingga para saksi seluruhnya kaum hawa.

Meskipun KPU Provinsi Bali meminta agar ada satu percontohan TPS perempuan untuk setiap kabupaten/kota, pihaknya mengimbau agar minimal ada satu TPS perempuan hingga di tiap kecamatan di Denpasar.

"Ternyata respons dari PPS (panitia pemungutan suara) maupun panitia pemilihan kecamatan (PPK) cukup antusias sehingga sekarang malah ada tujuh TPS semua petugasnya perempuan," kata Sekar.

Baca juga: Bawaslu Denpasar minta KPU antisipasi cuaca saat distribusi logistik
Baca juga: KPU Denpasar kembali uji coba pemungutan suara dengan fokus latih KPPS

Untuk sebaran tujuh lokasi TPS perempuan di Kota Denpasar berdasarkan kecamatan, yakni TPS 1 Dangin Puri Kauh dan TPS 26 Peguyangan (Denpasar Utara), TPS 19 di Banjar Ratna Bhuwana Sumerta Kauh (Denpasar Timur).

Berikutnya di TPS 33 Banjar Kaja, Panjer (Denpasar Selatan), TPS 5 dan 7 Banjar Batukandik, Padangsambian Kaja, dan TPS 20 Banjar Bhuana Kubu, Tegal Harus (Denpasar Barat).

"Menjadi KPPS ini merupakan cikal bakal partisipasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Kami harapkan nantinya mereka juga bisa menjadi penyelenggara pemilu di jenjang yang lebih tinggi seperti menjadi PPS, PPK, bahkan anggota KPU," kata Sekar.

Apalagi, lanjut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ada afirmasi terkait dengan perempuan, khususnya sebagai penyelenggara pemilu harus memperhatikan keterwakilan perempuan.

Bahkan, ada aturan bagi peserta pemilu minimal 30 persen keterwakilan perempuan wajib dipenuhi oleh peserta pemilu. 

"Dalam mempersiapkan hal-hal seperti itulah, kami ingin melalui KPPS di TPS perempuan ini kesadaran berpolitik dari perempuan mulai terbuka," kata Sekar.

Ketika KPPS berinteraksi dengan saksi partai politik dan hal-hal politik praktis saat pelaksanaan Pemilu 2024, menurut dia, mereka menjadi lebih mengenal dan terbuka wawasannya mengenai politik. 

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

jalan misterius

game toto

Pemilu Indonesia di Bangladesh berjalan lancar dan transparan******

Jakarta (ANTARA) - Penyelenggaraan pemilu yang diikuti warga negara Indonesia (WNI) di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) 001 Dhaka, Bangladesh, pada Jumat (9/2) berjalan dengan lancar dan transparan.

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Dhaka mencatat total 156 daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) yang berhak memberikan hak pilihnya secara langsung di TPS 001 Dhaka, yang terletak di lobi KBRI Dhaka.

“Di TPS 001 Dhaka, para WNI yang termasuk dalam DPTLN antusias untuk hadir lebih awal untuk memilih. Hingga siang hari hingga pukul 13.00 waktu setempat, sekitar 75 persen pemilih tetap telah memberikan hak suaranya,” kata Ketua PPLN Dhaka Riky Sofyan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.

Selain pemilih tetap, TPS juga dibuka bagi pemilih yang memenuhi syarat sebagai daftar pemilih tambahan luar negeri (DPTb-LN) dan daftar pemilih khusus luar negeri (DPK-LN).

Pada pemungutan suara yang dibuka selama 10 jam, yakni mulai pukul 09.10 hingga 19.10 waktu setempat, TPS 001 Dhaka telah menampung 123 pemilih tetap, 38 pemilih tambahan, dan 13 pemilih khusus.

PPLN Dhaka mampu mengakomodasi para pemilih tersebut dengan menggunakan surat suara "return to sender" (RTS) metode pos yang telah dikembalikan ke Sekretariat PPLN Dhaka.

Berdasarkan data PPLN Dhaka, jumlah WNI yang masuk dalam daftar DPTLN yaitu 379 pemilih, dengan rincian 348 DPTLN di Bangladesh dan 31 DPTLN di Nepal.

Panitia hanya diberikan tambahan 2 persen surat suara. Dengan demikian, jumlah surat suara yang diterima berjumlah 388.

PPLN Dhaka menggunakan dua metode pemungutan suara, yaitu pemilihan melalui pengiriman pos dan pemilihan langsung di TPS 001 Dhaka di KBRI Dhaka.

PPLN Dhaka mengirimkan total 223 surat suara melalui pos kepada DPTLN di Bangladesh dan Nepal.

Hingga saat ini, surat suara yg tercoblos dari metode pos sebanyak 183 surat suara dan metode TPS sebanyak 174 surat suara.

“Total surat suara tercoblos sampai hari ini 357. Surat suara yg diterima 388. Dengan demikian, sudah 92 persen total surat suara yg dicoblos berdasarkan seluruh surat suara dari KPU dan 95 persen surat suara tercoblos berdasarkan DPTLN,” ujar Riky.

Selain itu, PPLN Dhaka masih menunggu sisa enam surat suara yang belum kembali dari metode pos sampai 13 Februari 2024 .

Setelah pemungutan suara selesai, seluruh surat suara disimpan dalam kotak tertutup di tempat steril yang diawasi kamera keamanan. Penghitungan suara akan dilakukan pada 14 Februari 2024 pukul 13.00 untuk metode TPS, bersamaan dengan penghitungan suara di Indonesia.

Sementara penghitungan suara metode pos akan dilakukan pada 15-22 Februari 2024, disesuaikan dengan syarat pengembalian seluruh surat suara dari pemilih 100 persen.

Seluruh proses pemilu diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu) Dhaka. Sementara itu, proses pemungutan suara melalui TPS 001 Dhaka juga diawasi dan disaksikan oleh Petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (PTPSLN).

“Panwaslu dan PTPSLN memastikan agar pemilu di Bangladesh dan Nepal dilakukan dengan yang adil, transparan, dan sesuai dengan standar prosedur,” kata Riky.

Lebih lanjut, Riky mewakili seluruh anggota PPLN Dhaka berterima kasih atas dukungan Duta Besar RI untuk Bangladesh dan Nepal Heru Hartanto Subolo yang menyelenggarakan program “Bazaar Indonesia dan Gathering Masyarakat Indonesia pada Pesta Demokrasi” pada hari pemungutan suara.

Berbagai macam kuliner, produk, dan kerajinan khas Indonesia ditawarkan oleh diaspora Indonesia dalam acara tersebut.

Acara juga diramaikan dengan penampilan spesial dari para diaspora Indonesia serta hiburan lainnya untuk menarik lebih banyak WNI di Bangladesh agar menggunakan hak pilihnya di TPS yang berlokasi di KBRI Dhaka.

Dalam acara tersebut, Director of South Asia Wing Kementerian Luar Negeri Bangladesh Shu Dana Ekram Chowdhury turut hadir sebagai pengamat mewakili pemerintah Bangladesh.

Baca juga: PPLN Cape Town siapkan pengamanan pelaksanaan Pemilu 2024
Baca juga: PPLN Washington DC: WNI rukun walau beda pilihan jelang pemilu
Baca juga: PPLN Bandar Seri Begawan deklarasikan pemilu damai

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Faun

buku mimpi hamil

Pemerintah pastikan layanan logistik Pemilu 2024 optimal******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan layanan logistik untuk melayani pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 berjalan dengan optimal.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebutkan hal itu dapat terealisasi berkat koordinasi apik bersama para penyedia logistik yang telah dipercaya untuk melakukan pengiriman keperluan untuk pemilihan umum.

"Sekarang logistik surat suara sudah sampai di tingkat kabupaten dan kota. Nah beberapa hari lagi akan sampai ke kecamatan dan nantinya didistribusikan ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) masing-masing. Ini kan masih tujuh hari lagi. Waktunya cukup dan saya pikir tepat waktu, efektif pokoknya," kata Budi di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPU kirim logistik pemilu ke Kepulauan Seribu gunakan kapal ojek

Budi menyebutkan salah satu penyedia layanan logistik yang dipercaya untuk menangani kebutuhan pengiriman Pemilu 2024 ialah PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN yang dikenal menyediakan layanan pos.

PT. Pos Indonesia dalam Pemilu 2024 telah berkontribusi melakukan pengiriman kebutuhan Pemilu sejak 2023 dimulai dari mengirimkan kotak suara, peralatan mencoblos, segel, hingga tintanya.

Untuk 2024, PT. Pos Indonesia dimandatkan mengirimkan surat suara ke 2.400 kecamatan termasuk ke daerah-daerah terpencil seperti daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T).

Direktur Utama PT. Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan pihaknya telah menargetkan bahwa seluruh pengiriman surat suara itu bisa sampai tepat waktu dengan menyiapkan berbagai antisipasi agar surat-surat suara dapat tetap utuh hingga sampai di TPS.

Baca juga: KIP: Tujuh TPS Aceh Selatan wilayah 3T dijangkau mobil gardan ganda

Seluruh pengiriman surat suara itu dipantau melalui Sistem Informasi Logistik Nasional (SILOG) dan belum terdeteksi adanya kendala dalam pengiriman surat-surat suara tersebut.

Pengirimannya pun disesuaikan dengan setiap kondisi geografis yang berbeda-beda di lapangan dengan penjagaan dari otoritas keamanan seperti Polri dan TNI.

"Ada yang dikirim naik boat, ada yang dikirim naik helikopter, dan segala macam transportasi. InsyaAllah semuanya dikawal dan sampai dengan tepat waktu, kalau di tempat terpencil H-3 sudah sampai dan di kota-kota itu H-1," kata Faizal.

Baca juga: Polres Majene intensifkan patroli pengawasan logistik pemilu

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

situs tergacor

Kemkominfo: Pers berperan jaga Pemilu damai dan transisi kepemimpinan******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan pers memiliki peranan penting dalam menjaga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar berlangsung damai dan mengawal transisi kepemimpinan nasional.

"Pers harus bisa berperan mengawal Pemilu agar berlangsung damai. Pemilu bisa mengantarkan kepada transisi kepemimpinan. Kalau Pemilunya damai berarti bangsanya utuh, sesuai dengan tema Hari Pers Nasional," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong saat dihubungi ANTARA, Jumat.

Usman menekankan bahwa pers memiliki tanggung jawab dalam mengawal pemilu agar berlangsung damai dan menghasilkan transisi kepemimpinan yang memiliki legitimasi.

Baca juga: Tiga paslon siap hadir di Deklarasi Kemerdekaan Pers

Baca juga: Sambut HPN, pengamat ingatkan media jaga hak publik atas berita benar

Dia menyampaikan pentingnya peran pers yang tetap independen dan kritis. Dalam konteks Pemilu, Pers juga harus berperan dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi saat pencoblosan dan melawan politik uang.

"Saya kira yang menjadi penting mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Pemilu, mengajak masyarakat mencoblos pada 14 Februari. Kemudian mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela bukan karena politik uang," kata dia.

Dalam upaya menjaga kualitas demokrasi dan memastikan pemilu berlangsung dengan damai dan aman, Usman mengajak pers untuk menjadi clearing house atau rumah penjernih dari berita-berita hoaks yang marak menjelang pemilu.

Dengan menguatkan peran pers secara kritis dan independen, diharapkan pemilu 2024 dapat menghasilkan transisi kepemimpinan yang damai, sah, dan diterima oleh masyarakat.

Usman menilai dalam menjaga martabat demokrasi, dibutuhkan kolaborasi antara pers, pemerintah, dan masyarakat.

"Saya kira itu yang penting bagaimana pers mewujudkan Pemilu yang damai yang legitimate, yang bisa mengawal transisi kepemimpinan kita secara lebih baik," pungkas dia.

Baca juga: Dewan Pers ajak capres-cawapres deklarasikan komitmen kemerdekaan pers

Baca juga: Anggota Dewan Pers: peran wartawan dukung pemilu yang berkualitas

Hari Pers Nasional diperingati pada 9 Februari setiap tahunnya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Adapun pada tahun ini, Hari Pers Nasional mengangkat tema "Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa".

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024