kredit motor pakai kredivo

Era Abadi

Kemenhub Tutup Bandara Lokasi Pembakaran Pesawat Susi Air******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menutup sementara lapangan terbang atau BandaraParo, lokasi terbakarnya pesawatSusi Air PK-BVY yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Ini dilakukan lantaran posisi pesawat Susi Air yang rusak berada di tengah-tengah lapangan terbang.

"Sehingga tidak memungkinkan operasional penerbangan ke atau dari Paro," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan resmi, Rabu (8/2).

Dugaan sementara, pilot dan penumpang Susi Air diculik dan disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

"Hingga saat ini, belum diketahui pasti keberadaan pilot dan penumpang pesawat," imbuhnya.

Kemenhub terus melakukan koordinasi dan memonitor perkembangan kasus penyerangan Pesawat Susi Air PK-BVY yang terjadi di lapangan terbang Paro, Nduga, Papua.

Sebelumnya, pesawat Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY diduga dibakar oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, Selasa (7/2).

Kuasa Hukum Susi Air Donal Fariz menjelaskan pesawat tersebut melakukan penerbangan dengan rute Timika-Paro-Timika dengan membawa lima penumpang dan barang bawaan dengan total muatan 452 kilogram. Pesawat itu dipiloti Kapten Philips M berkebangsaan Selandia Baru.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

Curiga Greenpeace di Balik Mulusnya Program B35 Tapi Minyakita Langka******

Juru Kampanye Hutan GreenpeaceIndonesia Arie Rompas menduga ada monopoliindustri di balik jalannya program B35 dan kelangkaan Minyakita.

Kecurigaan itu merujuk pada laporan dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang menyebut program B35 menguntungkan 9 dari 12 raksasa korporasi.

"B35 berjalan, tiba-tiba Minyakita hilang. Karena memang monopoli industri ini sangat besar. Mereka yang dapat subsidi ya mereka-mereka lagi. Bukan subsidi, ini menambah keuntungan buat mereka (korporasi dan oligarki)," kata Arie di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum meresponsya.

Bicara soal kuota hingga supply crude palm oil (CPO), Arie mengatakan itu bergantung kuota permintaan. Menurutnya, di kasus kelangkaan minyak goreng, kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)danDomestic Price Obligation (DPO)tidak mampu menjadi solusi.

"Karena kontrolnya dari hulu ke hilir masih dikuasai segelintir perusahaan, itu yang dimainkan. B35 diterapkan tiba-tiba Minyakita hilang. Dalam konteks saat ini, kuota terhadap minyak goreng juga digunakan untuk biodiesel," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto menuding mudahnya pemerintah menaikkan program B30 ke B35 tidak lepas dari peran orang kuat alias raksasa korporasi yang berperan mengatur alokasi dana di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron merasa ironis Minyakita langka ketika program B35 resmi berlaku sejak 1 Februari 2023. Menurutnya, kebutuhan untuk minyak goreng sejatinya bisa terpenuhi melihat capaian produksi RI.

Herman mengatakan begitu volume subsidi biodiesel meningkat, ekspor meningkat, kemudian harga komoditas di tingkat internasional meningkat, kebutuhan untuk minyak goreng malah tidak terpenuhi.

"Kita hanya butuh 7,5 juta metrik ton dalam setahun untuk minyak goreng dengan harga afirmatif, tidak terjadi. Betapa ironisnya, padahal kita produksi 50 juta metrik ton setahun. Bahkan hari ini minyak goreng curah mulai langka, Minyakita yang disubsidi pemerintah hilang," jelas Herman.

Herman mengatakan pada akhirnya tetap swasta yang akan untung. Ia bahkan menyebut suatu saat sawit rakyat juga bakal hilang karena terus dipermainkan dan tidak memiliki saluran industrinya.

Yaozei

Petani Sebut Wilmar Untung Rp14 T, Musim Mas Rp1 T dari Program B35******

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyebut program B35menguntungkan 9 dari 12 raksasa korporasi, di mana Wilmar menjadi yang paling banyak meraup cuan hinga Rp14,42 triliun.

Sekretaris Jenderal SPKS Nasional Mansuetus Darto menuturkan selain Wilmar, Musim Mas juga menjadi perusahaan yang paling banyak mendulang keuntungan dari program tersebut. Hal tersebut ia ungkapkan dalam peluncuran laporan yang berjudul "Raksasa Penerima Subsidi".

Darto menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan SPKS berdasarkan subsidi harga indeks pasar (HIP) biodiesel yang diberikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dikurangi pungutan ekspor yang dibebankan kepada perusahaan. Data yang digunakan adalah periode 2019 hingga 2021.

"Perusahaan yang paling untung itu adalah Wilmar. Dia dipungut kurang lebih hanya sekitar Rp7 triliun dan kemudian mendapatkan subsidi kurang lebih Rp22 triliun. Artinya ada sekitar Rp14 triliun dia memperoleh keuntungan, bukan lagi subsidi, tapi keuntungan dari proyek biodiesel yang dikembangkan oleh Wilmar tersebut," kata Darto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Secara rinci, SPKS mencatat Wilmar mendapatkan subsidi dari BPDPKS sebesar Rp22,14 triliun. Sedangkan pungutan ekspor yang dibebankan hanya Rp7,71 triliun. Dengan begitu, Wilmar untung Rp14,42 triliun.

Urutan kedua penerima subsidi terbesar adalah Musim Mas. Darto menjelaskan perusahaan ini dipungut biaya ekspor Rp10,23 triliun, tapi masih mendapatkan untung sekitar Rp1 triliun karena subsidi yang diterima mencapai Rp11,15 triliun.

"Dari total dua belas kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel selama 2019 hingga 2021, sembilan kelompok korporasi menerima keuntungan, antara lain Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Permata Hijau, Darmex Agro, Louis Dreyfus, Sungai Budi, Best Industry, dan Jhonlin," tulis laporan tersebut.

Darto menyebut hanya dua kelompok korporasi yang tidak untung dari program B35 ini, yakni Royal Golden Eagle dan KPN Crop. Sementara itu, satu perusahaan bernama First Resources tidak bisa dikategorikan untung atau tidak karena data transaksi ekspornya tidak diketahui.

Berikut rincian hitung-hitungan SPKS terhadap 12 raksasa yang diklaim diuntungkan proyek B35:

1. Wilmar (untung Rp14,42 triliun)
Subsidi: Rp22,14 triliun
Pungutan ekspor: Rp7,71 triliun

2. Musim Mas (untung Rp920 miliar)
Subsidi: Rp11,15 triliun
Pungutan ekspor: Rp10,23 triliun

3. Royal Golden Eagle (minus Rp8,25 triliun)
Subsidi: Rp6,28 triliun
Pungutan ekspor: Rp14,53 triliun

4. Sinar Mas (untung Rp130 miliar)
Subsidi: Rp5,42 triliun
Pungutan ekspor: Rp5,29 triliun

5. Permata Hijau (untung Rp1,94 triliun)
Subsidi: Rp5,4 triliun
Pungutan ekspor: Rp3,46 triliun

6. Darmex Agro (untung Rp5,15 triliun)
Subsidi: Rp5,34 triliun
Pungutan ekspor: Rp188 miliar

7. Louis Deyfus (untung Rp1,24 triliun)
Subsidi: Rp2,85 triliun
Pungutan ekspor: Rp1,61 triliun

8. Sungai Budi (untung Rp2,21 triliun)
Subsidi: Rp2,5 triliun
Pungutan ekspor: Rp283 miliar

9. Best Industry (untung Rp880 miliar)
Subsidi: Rp1,96 triliun
Pungutan ekspor: Rp1,08 triliun

10. First Resources
Subsidi: Rp1,87 triliun
Pungutan ekspor: tidak diketahui

11. KPN Corp (minus Rp810 miliar)
Subsidi: Rp1,6 triliun
Pungutan ekspor: Rp2,41 triliun

12. Johnlin
Subsidi: Rp189 miliar
Pungutan ekspor: tidak diketahui

CNNIndonesia.com masih mencoba menghubungi Direktur PT Wilmar Nabati Indonesia Erik Tjia dan sejumlah pihak yang disebut oleh petani tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi adalah raja

Beli Minyakita 5 Kg Wajib Tunjukkan KTP******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan masyarakat harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat membeli Minyakita. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak membeli minyak yang digelontorkan pemerintah itu dalam jumlah berlebihan.

"Sekarang beli (MinyaKita) pakai KTP. Jangan sampai orang beli itu memborong," ujar Zulhas saat mengunjungi Pasar Kreneng Denpasar akhir pekan lalu (6/2).

Zulhas menjelaskan masyarakat bisa membeli Minyakita sebanyak 5 kilogram (kg), tetapi harus memperlihatkan KTP dan tidak boleh memborong untuk dijual kembali. Ia pun memperingatkan agar penjual tidak menjual Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

"Harganya tidak boleh naik, kalau naik kena Satgas, nggak boleh lagi jualan," tegas Zulhas.

Di sisi lain, Zulhas menyampaikan bahwa produsen dan pemerintah telah sepakat untuk meningkatkan suplai dalam negeri (DMO) minyak goreng kemasan dan curah 450 ribu ton per bulan dari 300 ribu ton per bulan. Hal itu dilakukan untuk mengatasi kelangkaan Minyakita belakangan ini.

Menurut Zulhas, kelangkaan Minyakita disebabkan aksi memborong masyarakat karena Minyakita dinilai berkualitas premium dan harganya murah.

Zulhas berharap minyak goreng kemasan Minyakita segera kembali membanjiri pasaran dalam dua pekan ke depan.

Hal itu seiring dengan ditambahnya DMO minyak goreng 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan.

"Mudah-mudahan nanti dua minggu lagi sudah banyak barangnya karena untuk dalam negeri sudah ditambah separuh. Mudah-mudahan dua minggu lagi sudah banjir," ujarnya di Kementerian Perdagangan, Selasa (31/1).

[Gambas:Video CNN]

Puncak Valoran

Dell PHK 6500 Karyawan Imbas Penurunan Permintaan PC******

Dell Technologies Inc akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lima persen atau 6.500 karyawandari total 133 ribu karyawan.

Raksasa komputasi itu menyebut lingkungan ekonomi global yang menantang sebagai alasan PHK. Dalam sebuah surat kepada karyawan, Wakil Ketua Dell Jeff Clarke mengatakan langkah-langkah yang telah diambil perusahaan seperti pembatasan perjalanan karyawan dan jeda perekrutan eksternal tidak cukup mengatasi tantangan tersebut.

"Yang kami tahu adalah kondisi pasar terus tergerus dengan masa depan yang tidak pasti," kata Clarke," dikutip CNN, Selasa (7/2).

Tak hanya tantangan ekonomi global, Dell juga bergulat dengan berkurangnya permintaan untuk komputer pribadi di mana terjadi penurunan 37 persen dalam pengiriman unit vendor PC selama tiga bulan terakhir 2022 dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara pengiriman PC di seluruh dunia turun lebih dari 28 persen pada kuartal keempat tahun 2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini menandai penurunan pengiriman triwulanan terbesar sejak pertengahan tahun 90-an.

[Gambas:Video CNN]

Nian Jingui

China Akan Bangun Jembatan di Pontianak, Target Rampung 2024******

PT Kapuas Bekah Illahi bekerja sama dengan kontraktor China State Construction Overseas Development Shanghai untuk membangun jembatan baru yang melewati aliran Sungai Kapuas bernama Jembatan Garuda.

Mengutip detik finance, Jumat (3/2), pembangunan jembatan yang dilakukan pihak China ini ditargetkan bisa selesai pada 2024.

Direktur Utama Kapuas Berkah Illahi Karsono menyebutkan jembatan ini ditargetkan akan melakukan ground breakingpada Maret 2023 mendatang. Saat ini, pihaknya masih menunggu rekomendasi Kementerian PUPR untuk pembangunan tersebut.

Karsono menjelaskan jembatan ini dibuat untuk mengatasi masalah kemacetan dan waktu tempuh yang sangat lama dari pusat kota Pontianak ke kawasan utara. Jembatan dengan bentang 700 meter ini bakal menghubungkan Jalan Bardan dan Siantan di kedua sisinya.

Menurutnya, jembatan ini akan memangkas banyak waktu tempuh bagi masyarakat di Pontianak. Pasalnya, masyarakat diperkirakan cuma butuh waktu 5-15 menit saja untuk mencapai kawasan utara Pontianak.

Dia menjelaskan selama ini waktu tempuh sangat lama karena mesti menggunakan kapal ferry. Butuh waktu 1-2 jam untuk bergantian naik kapal ferry, padahal jarak sungai yang diseberangi cuma ratusan meter saja.

"Kami rasa banyak keuntungan sekali didapatkan. Dengan jembatan ini 5 menit 15 menit aja sudah sampai. Sekarang kan kondisinya parah, bisa sampai 1-2 jam karena ini pakai ferry padahal jaraknya ratusan meter saja," ungkap Karsono.

Karsono menambahkan bila tidak ingin kapal ferry solusinya harus melewati jalan memutar yang jaraknya cukup jauh.

"Kalau mau keliling, itu harus memutar jalan masuk kabupaten sebelah, kurang lebih 10-15 km bisa 1-2 jam apalagi kalau macet," sebutnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menambahkan jembatan ini sangat dibutuhkan untuk menunjang aksesibilitas pusat kota Pontianak menuju kawasan utara. Selama ini mobilitas masih mengandalkan kapal ferry yang memakan waktu lama.

"Jadi ini perlu ada aksesibilitas penghubung wilayah. Pontianak ini kan dibelah Sungai Kapuas, jadi mobilitas percepatan akses dari pusat kota ke utara perlu jembatan. Selama ini terhubung dengan ferry saja dan itu lama sekali," ungkap Edi.

"Kita berencana sesuai tata ruang wilayah kota adalah jembatan. Kita perlu ada investasi. Makanya ini ada yang berminat ini akan disebut Jembatan Garuda," imbuhnya.

Penamaan Jembatan Garuda sendiri dilakukan sebagai penghormatan kepada tokoh pahlawan Pontianak Sultan Hamid II yang merancang lambang Garuda sebagai lambang negara Indonesia.

[Gambas:Video CNN]