angka jitu 3d

tanda ukiran

Bahlil Batalkan Relokasi Warga Rempang ke Pulau Galang******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membatalkan rencana relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau ke Pulau Galang. Ia menegaskan warga hanya akan digeser ke wilayah lain yang masih berada di kawasan Pulau Rempang.

Hal ini ia sampaikan setelah mendapat arahan dari Presiden Jokowi terkait penanganan masalah kericuhan di Rempang, serta mendengar sejumlah permintaan para tokoh masyarakat di sana.

Salah satu permintaan tokoh masyarakat Rempang adalah mereka tidak ingin direlokasi ke Pulau Galang. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa warga tak akan direlokasi, namun hanya digeser.

Maka itu, Bahlil menyebut pergeseran warga akan dilakukan ke Kampung Tanjung Banon yang hanya berjarak sekitar 3 kilometer dari Rempang.

"Saudara-saudara kita ini, semua sebagian besar pencarian laut. Jadi laut yang sama, hanya digeser aja," ucap dia lebih lanjut.

Permintaan warga juga termasuk tak ingin kuburan leluhur mereka digeser. Maka itu, Bahlil menyebut tak akan menggeser kuburan, melainkan dibuatkan pagar dan gapura di sekitarnya.

[Gambas:Video CNN]

Penjelasan Guru yang Sebenarnya

Sebab Sukanto Tanoto Tak Ada di Daftar Investor IKN yang Dibuka Jokowi******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengatakan Sukanto Tanoto tidak masuk dalam konsorsium investor lokal diIKN yang dipimpin oleh Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan perusahaan Sukanto baru mengajukan surat pernyataan minat (letter of intent/ LOI) untuk berinvestasi di ibu kota baru.

Sementara itu, konsorsium Aguan sudah melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) pada Kamis (21/9) kemarin.

Agun menambahkan investasi Sukanto di IKN saat ini sedang diproses dan akan mengikuti alur seperti dunia usaha lainnya.

"Diharapkan bisa segera melakukan gr breaking dalam waktu dekat," imbuhnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan Sukanto Tanoto akan berinvestasi di IKN. Sukanto Tanoto disebut akan bergabung dalam konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dipimpin Aguan.

"Ada Agung Sedayu, kemudian Sukanto Tanoto juga akan masuk, banyak lah banyak," kata Bahlil di Bahlil di sela-sela acara ASEAN Economic Ministers (AEM) di Semarang, Jawa Tengah, dikutip dari detikfinance, Senin (21/8).

Bahlil merinci beberapa proyek yang akan dibangun Tanoto dan Aguan, seperti hotel, cafe, pusat olahraga, dan lainnya. Ia menyebut pembangunan dan groundbreaking bakal dilakukan September 2023 mendatang.

Presiden Jokowi merinci 10 perusahaan yang masuk dalam konsorsium itu adalah Agung Sedayu Group, Indofood, Sinarmas, Pulauintan, Adaro, dan Barito Pacific. Kemudian, Astra, Mulia Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart Group.

Jokowi berterima kasih atas investasi yang dilakukan Aguan Cs di IKN. Menurutnya, kucuran duit dari para miliarder tanah air membuka mata banyak orang bahwa investasi di IKN memang cuan.

Ia paham betul bahwa kedatangan konsorsium dengan investasi Rp20 triliun ke IKN bukan cuma-cuma. Jokowi tahu kalau Aguan Cs juga mengincar keuntungan.

"Tidak mungkin beliau mau mulai dengan Rp20 triliun kalau tidak ada cuan, dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial? Bukan. Mereka datang menanamkan modalnya pasti mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu wajar," jelas Jokowi saat ground breakingkemarin.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan Iblis

Jokowi Beri Tiga Arahan Tangani Masalah Rempang******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada tiga arahan Presiden Jokowi dalam menangani persoalan pembangunan Rempang Eco City di Batam, Kepulauan Riau.

Pertama,Jokowi ingin proses penyelesaian harus dilakukan dengan pendekatan yang baik, kekeluargaan dan lembut.

"Kedua, bahwa Presiden juga mengarahkan kepada kami bahwa (untuk) dengar apa yang masyarakat juga punya aspirasi," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Senin (25/9).

"Bapak presiden menitipkan bahwa kepentingan rakyat harus kita pikirkan dan lakukan dalam kerangka aturan dan proses secara kekeluargaan," lanjut dia.

"Atas dasar itu, kami langsung menindaklanjuti rapat pada hari ini, karena kebetulan kami ditunjukkan oleh presiden untuk menyelesaikan berbagai dinamika yang ada di Rempang," sambungnya.

Sebelumnya, Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City menimbulkan bentrokan warga dengan polisi. Warga menolak digusur untuk proyek tersebut.

Pemerintah berencana menggunakan Rempang untuk pabrik kaca dan panel surya. Perusahaan China Xinyi Group hendak berinvestasi Rp381 triliun untuk mendirikan pabrik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Bentrokan di Rempang menjadi perhatian nasional. Jokowi mengakui ada masalah komunikasi dalam kebijakan itu. Ia mengutus Bahlil untuk menengahi persoalan yang ada.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," ucap Jokowi di Cilegon, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]

Langit Fantasi Sembilan Warna

Respons Tokopedia soal Larangan Jual Barang Impor di Bawah US0******

Platform dagang elektronik, Tokopedia, mengaku tak masalah atas rencana pemerintah yang akan melarang penjualan barang impor di bawah US0 atau setara dengan Rp1,5 juta.

Larangan tersebut merupakan salah satu poin yang akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Wakil Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia Hilmi Adrianto mengatakan hingga kini, pihaknya masih mempelajari dan terus berkoordinasi dengan pihak internal, pemerintah dan berbagai pihak terkait peraturan tersebut, serta dampaknya pada bisnis Tokopedia.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bakal menerbitkan aturan tentang perdagangan online di Indonesia.

Aturan tersebut akan termaktub dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam revisi permendag tersebut, akan ada enam poin yang akan diatur.

Lihat Juga : Bahlil: Tokoh Rempang Ucap Kiamat Pun Kampung Tak Maju Tanpa Investasi

Pertama,pemerintah akan melarang social commerce untuk berjualan atau bertransaksi. Menurut Zulhas, social commercehanya boleh melakukan promosi.

Zulhas memang tidak menyebut secara rinci siapa yang akan terkena atau terdampak oleh aturan itu. Tapi yang pasti, saat ini platform social commerce yang belakangan ini mengemuka melakukan transaksi dan penjualan adalah TikTok Shop.

Kedua,pemerintah akan memisahkan social commercedengane-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dane-commercesecara bersamaan.

Menurut Zulhas, jika social commercedan e-commercedisatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Ketiga,pemerintah juga akan mengatur barang impor apa saja yang boleh dijual di dalam negeri.

"Produk-produk yang dari luar nih, kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Kalau dulu negative list, semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya enggak boleh. Misalnya batik. Di sini banyak kok. Kira-kira seperti itu," imbuh Zulhas.

Lihat Juga : Gurita Bisnis Milik Kaesang yang Baru Diangkat Jadi Ketum PSI

Keempat, pemerintah juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri. Dengan kata lain, ketentuan penjualan barang impor akan setara dengan barang buatan lokal. "Kalau makanan harus ada sertifikat halal, kalau beauty (produk kecantikan) harus ada (izin) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)-nya," jelasnya.

Kelima,pemerintah akan melarang sebuah platform social commercedan e-commercemenjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

Keenam,pemerintah akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commercehanya boleh di atas harga US0.

[Gambas:Video CNN]

Pemurni Teknologi

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Kurangi Anggota Polri di BUMN******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD merekomendasikan kepada Presiden Jokowiuntuk membatasi penempatan anggota Polri di kementerian dan BUMN.

Menurut tim tersebut, saat ini banyak dilakukan penempatan anggota Polri pada berbagai jabatan sipil di kementerian/lembaga yang tidak terkait dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Polri.

Adapun jabatan itu misalnya menjadi sekretariat jenderal, inspektur jenderal, direktorat jenderal/deputi di kementerian/lembaga, pelaksana kepala daerah, serta komisaris di BUMN.

"Yang salah satu intinya adalah mengembalikan TNI dan Polri kepada fungsinya, termasuk untuk memastikan berkembangnya demokrasi dan tidak sejalan dengan berbagai aturan terkait," tulis dokumen yang dirilis September tersebut seperti dikutip pada Senin (25/9).

Tim Percepatan Reformasi Hukum juga menyebut praktik penempatan Polri pun menerbitkan disinsentif bagi aparatur sipil negara (ASN) lain untuk berkompetisi secara sehat di jabatan-jabatan tersebut.

Selain usulan itu, Tim Percepatan Reformasi Hukum juga memberikan beberapa rekomendasi lain kepada Jokowi. Jika ditotal ada lebih dari 150 rekomendasi jangka pendek dan menengah yang diusulkan Tim Percepatan.

Dari total rekomendasi itu, tim juga mengusulkan kepada Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

[Gambas:Video CNN]

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Guru Besar Wuji

Jokowi Minta Masalah Rempang Diselesaikan dengan Kekeluargaan******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan persoalan pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau secara kekeluargaan. 

Jokowi ingin hak dan kepentingan warga sekitar menjadi prioritas. Ia ingin pendekatan lembut yang digunakan dalam pembangunan di Rempang.

"Bapak Presiden dalam arahan, rapat pertama, adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan," kata Bahlil setelah rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).

Pemerintah akan menyediakan lokasi baru di Tanjung Banun bagi warga Rempang yang terdampak pembangunan. Pemerintah menyediakan rumah tipe 45 sebagai ganti untuk warga.

Selain itu, ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang sampai rumah baru terbangun. Ada pula uang Rp1,2 juta per kepala keluarga untuk menyewa rumah selama pembangunan rumah dilakukan.

"Yang sampai dengan kemarin dari total sekitar 900 KK yang terdaftar kurang-lebih, sudah hampir 300 KK mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi," ujarnya.

Sebelumnya, Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City menimbulkan bentrokan warga dengan polisi. Warga menolak digusur untuk proyek tersebut.

Pemerintah berencana menggunakan Rempang untuk pabrik kaca dan panel surya. Perusahaan China Xinyi Group hendak berinvestasi Rp381 triliun untuk mendirikan pabrik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Bentrokan di Rempang menjadi perhatian nasional. Jokowi mengakui ada masalah komunikasi dalam kebijakan itu. Ia mengutus Bahlil untuk menengahi persoalan yang ada.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," ucap Jokowi di Cilegon, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]