kentucky paito

pengamat alam

Melihat Urgensi Impor KRL Bekas Jepang yang Ditolak Kemenperin******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak impor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Pasalnya, mereka ingin mendukung industri perkeretaapian dalam negeri.

Namun, langkah ngotot tersebut berpotensi membuat tarif KRL bengkak dan menelantarkan 200 ribu penumpang.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sedang dilema mencari pengganti 16 train set KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan pada 2023 dan 2024.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbong kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo, seperti dilansir dari Antara,Selasa (28/2).

Anak usaha PT KAI itu sejatinya sudah memesan KRL pengganti ke PT INKA sesuai dengan jumlah yang bakal pensiun. Masalahnya, BUMN tersebut baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan perlu solusi sementara hingga INKA mampu memenuhi permintaan KCI. Ada urgensi pengadaan, melihat usia pensiun gerbong dan pertumbuhan penumpang KRL.

"Pengadaan sarana ini harus segera dilaksanakan untuk menggantikan beberapa rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada 2023-2024 mengingat usia pakainya yang sudah terlalu lama. Sehingga, sarana KRL bukan baru (bekas) menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari INKA selesai," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan resmi.

Ketua Institut Studi Transportasi (INSTRAN) sekaligus Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 2005-2019 dan Dewan Pengawas Indonesia Road Safety Partnership (IRSP) Ki Darmaningtyas lantas mengkritik keras pernyataan Sekjen Kemenperin Dody Widodo soal dalih penolakan impor KRL.

Ada empat poin bantahan Darmaningtyas kepada Kemenperin. Pertama,kapasitas produksi PT INKA masih terbatas. Ia menyindir PT INKA bahkan saat ini masih belum bisa menyelesaikan pembuatan kereta baru yang akan dioperasikan untuk KA Trans Sulawesi.

"Membuat sarana untuk LRT Jabodetabek juga belum sempurna. Apalagi diminta membuat KRL sampai 120 unit dalam setahun, tentu megap-megap," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/3).

Kedua,Darmaningtyas menyebut PT KCI sudah berkontrak dengan PT INKA untuk penyediaan sarana baru dengan total nilai kontrak mencapai Rp4 triliun. Namun, PT INKA baru mampu menyediakan sarana tersebut pada akhir 2025.

Padahal, ia merinci pada 2023 ini ada 120 unit alias 10train setdan tahun depan ada 228 unit atau 19 train setyang harus diganti karena batas usia pemakaiannya sudah habis.

Menurutnya, jika KRL yang batas usia pemakaiannya sudah habis namun tetap dioperasikan, maka akan berdampak pada keselamatan.

Ketiga,produk yang akan dibeli dari INKA juga tidak sepenuhnya buatan dalam negeri, melainkan produk dari Eropa. Darmaningtyas skeptis, menurutnya mana mungkin PT INKA mampu menyediakan kereta baru dengan kualitas andal dalam waktu singkat.

Keempat,bila PT KCI harus membeli produk baru berarti investasi yang dikeluarkan lebih besar. Jika investasinya lebih besar, tarif KRL berpotensi naik. Menurutnya, PT KCI bakal rugi jika membeli kereta baru dari INKA tanpa menaikan tarif KRL.

"Rugi tentu tidak masalah kalau pemerintah menambah subsidi sesuai dengan kebutuhan KCI dalam melayani penumpang yang ditargetkan. Celakanya, bila anggaran pemerintah untuk memberikan subsidi yang lebih besar juga tidak tersedia, maka PT KCI bisa bangkrut dan pelayanan publik dapat terganggu," tegasnya.

Darmaningtyas menekankan impor KRL bekas dari Jepang bukan berarti menghilangkan unsur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang digembar-gemborkan Kemenperin. Menurutnya, rangkaian kereta dari Jepang bisa dioperasikan di Indonesia setelah melewati proses rekondisi di beberapa komponen.

Setidaknya ada 8 komponen yang menurut Darmaningtyas bisa masuk TKDN, yakni blok rem komposit, cat strip body, AC, kaca film, rubber bounded bogie, carbon brush traksi motor, contact strip pantograph, dan kain jok.

Menurut Darmaningtyas, Jepang dipilih karena selama ini semua rangkaian KRL yang beroperasi di Jabodetabek adalah impor dari Negeri Sakura. Dengan begitu, impor lanjutan dari Jepang tidak memerlukan penyesuaian teknis lagi.

Darmaningtyas mengatakan jika impor KRL bekas dari Jepang tidak dilaksanakan, maka layanan KRL Jabodetabek akan terganggu. Ia mencontohkan jika satu unit KRL pada jam sibuk bisa membawa 200 penumpang dan melayani 10 perjalanan dalam sehari, maka ada 200 ribu penumpang lebih yang dapat dilayani.

"Kalau sarananya berkurang 120 unit karena kereta yang sudah mencapai batas usia pemakaian tidak diganti, maka sekitar 200 ribu calon penumpang KRL Jabodetabek tidak dapat dilayani. Kalau mereka tidak terlayani, tentu kehebohannya akan melebihi kehebohan pro-kontra impor KA bekas," tandasnya.

Bersambung ke laman berikutnya...

Harga Kereta Bekas Impor Lebih Murah

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

Kemnaker Larang Perusahaan Paksa Pekerja Korban PHK Teken Surat Resign******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melarangperusahaan memaksa pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) menandatangani surat pengunduran diri (resign).

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menegaskan PHK karena alasan pengunduran diri hanya dibolehkan atas kemauan pekerja sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Jadi, secara normatif pengunduran diri adalah benar-benar inisiatif pekerja itu sendiri. Pengunduran diri atas dasar penawaran oleh perusahaan apalagi sampai seolah-olah 'dipaksa' mengundurkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan, itu tidak dibenarkan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/2).

"Aku kena cut/PHK, tapi ini disuruh isi g-formsurat pengunduran diri. Terus pict (gambar) yang bawah misal nggak aku ceklis (centang), jadi nggak bisa dikirim. Baru kali ini sih kena PHK, apa emang kayak gitu ya, harus ngaku kalo seakan-akan aku yang mengundurkan diri?" tulisnya.

Dalam foto tersebut, ada dua opsi alasan pengunduran diri, yakni voluntary yang berarti mengundurkan diri atau involuntary yang berarti tidak lulus masa percobaan. Namun, ada kolom pernyataan yang menyatakan karyawan benar-benar mengajukan pengunduran diri, bukan karena PHK.

"Dengan ini saya sebagai karyawan yang bersangkutan menyatakan bahwa benar saya mengundurkan diri dari perusahaan ini dan pernyataan komitmen ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipertanggungjawabkan," tulis pernyataan tersebut yang harus dicentang agar bisa mengirim formulir tersebut.

Sebenarnya, PHK karena keinginan sendiri diatur Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021, tepatnya poin g:

g. adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja/buruh;
2. membujuk dan atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut- turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh seluruh dunia

Pelindo Petikemas Serahkan Pengelolaan TPK Belawan ke Anak Perusahaan******

Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas atau SPTP resmi menyerahkan pengelolaan operasional Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan kepada PT Prima Multi Terminal (PMT Kuala Tanjung).

Serah operasi tersebut merupakan bagian dari rencana strategis SPTP untuk meningkatkan kinerja operasional maupun keuangan dari PMT Kuala Tanjung. Serah terima operasi TPK Belawan ke PMT Kuala Tanjung efektif dilakukan mulai tanggal 1 April 2023.

Corporate Secretary SPTP Widyaswendra mengatakan penyerahan operasional terminal peti kemas kepada anak perusahaan menjadi salah satu rencana strategis perusahaan pada kurun waktu 2023-2024.

Perseroan menjamin serah operasi TPK Belawan kepada PMT Kuala Tanjung tidak akan mengganggu pelayanan kepada pengguna jasa. Widyaswendra mengaku pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan baik kepada Otoritas Pelabuhan, pengguna jasa, dan mitra kerja perusahaan di TPK Belawan.

Dengan serah operasi TPK Belawan, tidak mengubah PMT Kuala Tanjung sebagai operator terminal di Pelabuhan Kuala Tanjung. Keputusan serah operasi disebut sebagai langkah untuk meningkatkan portofolio PMT Kuala Tanjung.

"Dengan penambahan portfolio ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja PMT Kuala Tanjung, termasuk dalam hal penyelenggaraan kegiatan bongkat muat dan perluasan pasar di Pelabuhan Kuala Tanjung," tambahnya.

General Manager PT Tanto Intim Line Cabang Medan Bustanul Arifin Siregar mengatakan pihak pelayaran selaku pengguna jasa di TPK Belawan tidak mempermasalahkan serah operasi yang akan dilakukan oleh SPTP.

Para perusahaan pelayaran berharap keputusan tersebut tidak memberikan dampak negatif atas pelayanan di TPK Belawan. Bustanul berharap kinerja operasi yang sudah dicapai oleh TPK Belawan saat ini dapat ditingkatkan atau minimal dipertahankan.

"Kami sepenuhnya mendukung, selama pelayanan dan kinerja operasional yang saat ini sudah baik dapat ditingkatkan atau mininal dipertahankan, sistem layanan berbasis teknologi informasi tidak berubah, pembayaran transaksi dan pajak juga tidak berubah," terangnya.

Ketakterbatasan Wisatawan

Jokowi Minta Stok Bahan Pokok Selalu Ada Jelang Lebaran******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta stok bahan pokok jelang lebaran harus selalu ada, seperti beras, bawang merah dan putih, hingga minyak goreng.

Hal ini disampaikan Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Pasar Tramo, Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (29/3).

"Yang penting pasokannya selalu ada, kayak beras ini pasokan harus ada. Pasokan di semua provinsi ya tidak hanya di Sulawesi Selatan, juga telur, pasokan harus selalu ada," ujar Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan dalam YouTube Sekretariat Presiden.

"Tapi memang harganya tadi saya lihat Rp10.500. Memang sudah turun tapi dengan panen raya yang banyak saya kira turunnya harus lebih dari itu," kata Jokowi.

Sedangkan, untuk harga cabai di Pasar Maros dinilai sangat murah karena hanya Rp40 ribu per kg. Padahal, di Jawa harganya sudah tembus Rp80 ribu-Rp90 ribu per kg.

Kemudian, untuk harga bawang merah dan bawang putih dikatakan stabil. Hanya satu yang kurang, yakni minyak goreng murah atau MinyaKita yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan.

Terkait minyak ini, ia menyampaikan akan langsung menelpon Menteri Perdagangan agar stok minyak murah segera dikirim dan dipenuhi di Sulawesi.

"Yang kurang memang minyak, minyak yang Rp14 ribu-Rp15 ribu, MinyaKita, nanti akan saya telepon ke Jakarta untuk pasokan ke sini di perbanyak ya itu aja," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

jalan dewa permainan

Menaker Izinkan Eksportir Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengizinkan pengusaha berorientasi eksporalias eksportir untuk memotong gajiburuh mereka sampai dengan 25 persen. 

Izin tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Dalam beleid yang diterbitkan Ida pada 7 Maret lalu, izin untuk memotong gaji buruh itu tertuang dalam Pasal 8 ayat 1.

Namun, Ida membatasi pemotongan upah itu hanya boleh dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak beleid ini diterbitkan. Nah, untuk bisa memotong gaji buruh, dalam beleid itu Ida memberlakukan beberapa syarat.

Pertama, eksportir itu harus berasal dari industri padat karya yang memiliki pekerja paling sedikit 200 orang. Selain itu, persentase biaya tenaga kerja terhadap biaya produksi dalam industri padat karya itu paling sedikit harus mencapai 15 persen.

Sementara itu berkaitan dengan industri eksportir padat karya yang diberi peluang memotong gaji buruh, Ida mengatur ada 5, yaitu;

a. Industri tekstil dan pakaian jadi
b. Industri alas kaki
c. Industri kulit dan barang kulit
d. Industri furnitur
e. Industri mainan anak

Dalam pertimbangan beleid itu, Ida mengatakan izin kepada eksportir untuk mengurangi gaji karyawan diberikan demi menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor akibat imbas perubahan ekonomi global. 

"Bahwa untuk menjaga kelangsungan bekerja dan kelangsungan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan khusus mengenai penyesuaian waktu kerja dan pengupahan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

Teten Masduki dan OJK Digugat Rp7,4 M Gegara Koperasi Simpan Pinjam******

Sejumlah pihak menggugat Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai Rp7,4 miliar terkait masalah koperasi simpan pinjam.

Gugatan diajukan oleh Mimy Mariana Yaslim, Lucie Shirley Assa, dan Yanthi Dahlia Hoesin. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 17 Februari 2022 dengan nomor perkara 109/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Para penggugat mengutus Yeremia Bobby Kailimang sebagai kuasa hukum. Selain Teten dan OJK, para penggugat juga menggugat Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera dan Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama.

Gugatan yang diajukan yakni menyatakan pembiaran yang dilakukan Teten dan OJK sebagai instansi yang melakukan pengawasan dengan tidak menjalankan kewajiban pengawasan, sehingga tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan atas perbuatan Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera dan Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama.

Para penggugat mengklaim pembiaran itu mengakibatkan mereka mengalami kerugian materil berupa dana simpanan berjangka yang belum diterima berdasarkan kepemilikan Sertifikat Simpanan Berjangka I, Sertifikat Simpanan Berjangka II, dan Sertifikat Simpanan Berjangka III.

"Lalu, Sertifikat Simpanan Berjangka IV dan Sertifikat Simpanan Berjangka V yang telah jatuh tempo sebesar Rp7.449.800.000," demikian bunyi petitum gugatan tersebut seperti dikutip pada Senin (20/2).

Selain itu, para penggugat juga mengklaim kerugian lainnya adalah dari bunga imbal jasa yang belum diterima yang merupakan kerugian materiil para penggugat sebesar Rp 205.312.499.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi selaku utusan dari Teten dan Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait gugatan ini. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons.

KSP Pracico Inti Sejahtera dan KSPPS Pracico Inti Utama sendiri merupakan dua dari delapan koperasi simpan pinjam yang disebut Teten merugikan negara senilai Rp26 triliun.

Enam koperasi lainnya yakni KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.

[Gambas:Video CNN]