pinjam 200 ribu

rencana masa makmur

Los Angeles Times Bakal PHK 100 Jurnalis******

Los Angeles Times melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 100 jurnalis. Jumlah ini sekitar 20 persen dari awak redaksi surat kabar Amerika Serikat tersebut.

Menurut manajemen perusahaan, PHK dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi tekanan keuangan.

Tak terima, serikat pekerja surat kabar tersebut pun berencana mogok kerja pada Jumat (19/1) waktu setempat sebagai bentuk protes rencana PHK itu.

Pihak perusahaan juga mengaku kecewa dengan rencana mogok para pegawai. Namun, manajemen Los Angeles Times tetap menghormati putusan itu.

"Kami kecewa dengan keputusan serikat pekerja, namun menghormati hak mereka untuk mogok," kata Los Angeles Times.

PHK terjadi setelah editor eksekutif surat kabar tersebut, Kevin Merida, mengundurkan diri dari jabatannya pekan lalu.

Merida mengundurkan diri setelah lebih dari dua tahun bekerja di Los Angeles Times.

[Gambas:Video CNN]

Satu qi sudah cukup untuk mengeringkan

Erick Blak******

Menteri BUMN Erick Thohirblak-blakan soal bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan yang dituding dipolitisasi demi memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diPilpres 2024.

Menurutnya, bansos tidak perlu diributkan. Erick menegaskan bantuan dari pemerintah adalah barang lama, yang pembahasannya dilakukan bersama DPR RI dan anggarannya disetujui Kementerian Keuangan.

"Program bansos berjalan sudah lama, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributkan sekarang. Saya rasa untuk orang yang tidak perlu (orang mampu tak butuh bansos) ya mungkin gampang bicara, tapi kalau masyarakat yang di bawah membutuhkan, masa kami setop program-program seperti ini?" jelasnya usai mengecek stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Ia mempertanyakan mengapa bantuan dalam bentuk subsidi energi tak diprotes. Erick heran mengapa hanya bansos atau bantuan pangan yang dipermasalahkan sekelompok orang.

"Program bansos sudah berjalan lama dan sudah diprogramkan Bu Menteri Sosial (Tri Rismaharini), Pak Presiden (Joko Widodo) juga. Kami BUMN hanya bantu suplai," tuturnya.

"Kami (Kementerian BUMN), saya pribadi tidak pernah melakukan (membagikan) bansos. Kalau intervensi pasar murah, covid pun kita melakukan, dan tidak ada yang ribut. Jadi, percayalah kebijakan ini memang diambil untuk melayani masyarakat belum mampu," imbuh Erick.

Untuk menjaga stabilitas di pasar, Erick beserta stakeholder terkait dikumpulkan di Istana Negara oleh Presiden Jokowi pagi tadi. Ia menyebut Jokowi memberi arahan agar sengkarut masalah beras ini terselesaikan.

Ia dipanggil Jokowi bersama Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Rapat tersebut memutuskan pemerintah akan mengguyur 250 ribu ton beras SPHP ke pasar.

"Kalau harga beras melonjak itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia memang harga pangan sedang meningkat. Oleh karena itu, pemerintah terus hadir memberikan beberapa bantuan seperti 22 juta keluarga dibantu bantuan pangan 10 kg, itu kita terus jalankan. Kalau di negara lain enggak ada," pamer Erick soal bansos pemerintah.

"Memang harga beras dunia, pangan dunia sedang naik, karena situasi geopolitik yang terjadi. Ada peperangan di beberapa negara juga penjajahan di saudara kita di Gaza. Memang dinamika terjadi," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Kartu Mantra

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Saya memiliki sistem Daru

LPEI Dukung INKA Ekspor Ratusan Gerbong Kereta ke Selandia Baru******

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank memberikan dukungan fasilitas pembiayaan kepada PT INKA Multi Solusi (IMS) sebagai anak usaha dari PT INKA (Persero) sebesar US,9 juta.

Dana ini akan digunakan IMS untuk memproduksi ratusan gerbong barang bertipe container flat top (CFT) wagon yang dipesan oleh UGL Australia dioperasikan oleh Kiwi Rail sebagai pengguna akhir di Selandia Baru.

Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi merinci, dana senilai US,9 juta ini terdiri dari fasilitas pembiayaan sebesar US,7 juta dan fasilitas penjaminan sebesar US,2 juta.

Dukungan ini diberikan kepada industri strategis nasional agar berdaya saing di pasar global, melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Alat Transportasi (ATP) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 406/2021 tahun 2021.

"Capaian ini tentunya akan meningkatkan reputasi Indonesia sebagai sebuah negara produsen gerbong kereta api berkualitas dunia," kata Maqin.

Kemudian, kata dia, selain mendorong penerimaan devisa negara, dukungan ini diharapkan dapat menggerakkan ekosistem ekspor yang mampu menciptakan developmental impact dan bisnis yang berkelanjutan (sustainability).

Sementara Direktur Operasi PT INKA (Persero) I Gede Agus Prayatna mengatakan PT INKA (Persero) sebagai BUMN akan terus tampil ke depan untuk menghasilkan produk kereta yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan dan harapan dari pelanggan.

Menurut dia, pesanan dari UGL Australia akan menumbuhkan PT INKA (Persero) untuk memberikan kontribusi yang terbaik serta berkelanjutan terhadap perekonomian Indonesia.

"Ini membuktikan bahwa INKA grup bisa berkontribusi di kancah luar negeri terutama untuk pasar-pasar yang quality sensitive. Kami beranggapan bahwa pasar Selandia Baru merupakan pasar yang tingkat memiliki quality sensitive yang cukup tinggi," kata I Gede Agus Prayatna.

PT IMS mendapatkan pesanan sebanyak 450 gerbong barang CFT senilai US juta dari UGL Australia. Sejumlah 60 unit dari 450 gerbong datar akan dikirim menuju Selandia Baru untuk batch pertama pada tanggal 31 Januari 2024.

Gerbong datar buatan IMS untuk UGL Australia berupa underframetanpa instalasi komponen bogie dan coupler. Adapun spesifikasi umum gerbong dibagi menjadi dua tipe yaitu ukuran 40ft dan 50ft yang didesain UGL dengan berat kosong sekitar 15,2-17,2 ton dengan maksimum daya angkut 62,9 ton.

Gerbong dikirim menggunakan kapal dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Port Chalmers, Selandia Baru.

Sebagai informasi, dukungan LPEI terhadap industri strategis nasional melalui program PKE telah mencapai Rp1,1 triliun. Khusus PKE Alat Transportasi, LPEI telah memberikan fasilitas pembiayaan dan penjaminan kepada PT Dirgantara Indonesia senilai US,9 juta untuk mendukung proyek pengadaan 6-unit pesawat NC212i yang dipesan Department of National Defense/Armed Forces of Philippines (DND/AFP).

Selain dukungan Beyond Financing, LPEI juga memberikan fasilitas pembiayaan dan penjaminan kepada PT Nusantara Turbin Propulsi (PT NTP), untuk mendukung pelaksanaan kontrak pemeliharaan pesawat dengan total fasilitas sekitar US,46 juta.

"Ini merupakan wujud konkrit LPEI dalam melaksanakan program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang dimandatkan oleh Pemerintah sebagai bentuk pemanfaatan APBN untuk mendorong ekspor nasional," kata Maqin.

"LPEI akan terus berkomitmen untuk mendukung proyek-proyek strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan penerimaan devisa negara, dan membawa produk Indonesia berani mendunia." kata Maqin.

Petualangan seorang gadis cerdas

Erick Blak******

Menteri BUMN Erick Thohirblak-blakan soal bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan yang dituding dipolitisasi demi memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diPilpres 2024.

Menurutnya, bansos tidak perlu diributkan. Erick menegaskan bantuan dari pemerintah adalah barang lama, yang pembahasannya dilakukan bersama DPR RI dan anggarannya disetujui Kementerian Keuangan.

"Program bansos berjalan sudah lama, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributkan sekarang. Saya rasa untuk orang yang tidak perlu (orang mampu tak butuh bansos) ya mungkin gampang bicara, tapi kalau masyarakat yang di bawah membutuhkan, masa kami setop program-program seperti ini?" jelasnya usai mengecek stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Ia mempertanyakan mengapa bantuan dalam bentuk subsidi energi tak diprotes. Erick heran mengapa hanya bansos atau bantuan pangan yang dipermasalahkan sekelompok orang.

"Program bansos sudah berjalan lama dan sudah diprogramkan Bu Menteri Sosial (Tri Rismaharini), Pak Presiden (Joko Widodo) juga. Kami BUMN hanya bantu suplai," tuturnya.

"Kami (Kementerian BUMN), saya pribadi tidak pernah melakukan (membagikan) bansos. Kalau intervensi pasar murah, covid pun kita melakukan, dan tidak ada yang ribut. Jadi, percayalah kebijakan ini memang diambil untuk melayani masyarakat belum mampu," imbuh Erick.

Untuk menjaga stabilitas di pasar, Erick beserta stakeholder terkait dikumpulkan di Istana Negara oleh Presiden Jokowi pagi tadi. Ia menyebut Jokowi memberi arahan agar sengkarut masalah beras ini terselesaikan.

Ia dipanggil Jokowi bersama Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Rapat tersebut memutuskan pemerintah akan mengguyur 250 ribu ton beras SPHP ke pasar.

"Kalau harga beras melonjak itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia memang harga pangan sedang meningkat. Oleh karena itu, pemerintah terus hadir memberikan beberapa bantuan seperti 22 juta keluarga dibantu bantuan pangan 10 kg, itu kita terus jalankan. Kalau di negara lain enggak ada," pamer Erick soal bansos pemerintah.

"Memang harga beras dunia, pangan dunia sedang naik, karena situasi geopolitik yang terjadi. Ada peperangan di beberapa negara juga penjajahan di saudara kita di Gaza. Memang dinamika terjadi," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Wu Yeruomeng

Jakarta Rugi Rp2,1 T Per Tahun Buntut Banjir di Pesisir******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kerugian ekonomi imbasbanjirpesisir DKI Jakarta mencapai Rp2,1 triliun per tahun.

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

"Estimasi kerugian ekonomi hanya di Jakarta saja diperkirakan Rp2,1 triliun per tahun," ucapnya.

Selain itu, kerugian ekonomi secara tidak langsung dan potensi kehilangan kesempatan (opportunity cost) akan jauh berlipat ganda dari angka kerugian langsung tadi.

Airlangga menjelaskan wilayah utara Jawa memiliki ancaman erosi, banjir, hingga penurunan permukaan tanah.

Ia menyebutland subsidencePantura Jawa terpantau bervariasi antara 1 cm sampai 25 cm per tahun. Di sisi lain, ada juga ancaman yang juga menanti, yaitu kenaikan permukaan air laut sebesar 1 cm hingga 15 cm per tahun di beberapa lokasi serta fenomena banjir rob.

Padahal, dari hasil studi pada 2020 menunjukkan bahwa kawasan Pantura Jawa menyumbang sekitar 20,7 persen PSB Indonesia melalui kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata.

"Di samping itu, wilayah Pantura Jawa juga merupakan tempat tinggal penduduk yang cukup padat, dengan estimasi jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa," ucap Airlangga.

Oleh karena itu, ia menuturkan ancaman land subsidence dan fenomena banjir Rob yang terjadi di Kawasan Pantura Jawa tidak hanya membahayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan aset infrastruktur ekonomi nasional.

Tapi, juga kehidupan jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut yang berpotensi dapat terkena dampak bencana.

Airlangga memperkirakan setidaknya terdapat 70 kawasan industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, dan wilayah perekonomian lainnya yang akan terdampak apabila penanganan permasalahan degradasi di Pantura Jawa tidak segera ditangani dengan baik.

[Gambas:Video CNN]