buku mimpi dan pelarian

Jiehou tidak untuk dijual

Alasan Mandor Masjid Zayed Minta Maaf ke Gibran Usai Lunasi Utang******

Mandor Masjid Sheikh Zayed (MBZ) yang beberapa waktu lalu viral karena menunggak utangRp145 juta ke warung; Sugiyantoro, Sunandar dan Guntur Mustofa akhirnya melunasi utangnya.

Pelunasan dilakukan setelah dimediasi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Usai melunasi utang tersebut, ketiga mandor meminta maaf kepada Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Permintaan maaf disampaikan karena mereka akhirnya menyadari tunggakan utang telah menimbulkan kegaduhan.

Selain meminta maaf kepada Gibran, ketiga mandor juga mengaku persoalan utang-piutang dengan pedagang kecil di sekitar proyek masjid adalah masalah mereka sendiri. Utang piutang kata mereka tak ada kaitannya dengan PT Waskita Karya selaku kontraktor proyek masjid.

"Untuk masalah ini tidak ada hubungannya dengan Waskita Karya sebenarnya, masalah ini mutlak urusan warung dan mandor karena dari pihak Waskita Karya sudah tidak ada masalah," kata mereka.

Sementara itu Dian Ekasari selaku pedagang warung tempat mandor itu berutang menyatakan terima kasihnya karena akhirnya masalah utang piutang yang dialaminya selesai. Ia juga menyatakan tak bermaksud membuat nama Waskita Karya buruk. Dia lantas berterima kasih karena perseroan memediasi pertemuan dengan para mandor guna mengatasi masalah ini.

"Terima kasih kepada Walikota Solo Bapak Gibran dan Waskita Karya sudah membantu dan menjembatani pertemuan ini. Tidak ada maksud sama sekali untuk membuat jelek nama Waskita Karya dan memviralkan kasus ini," ujar Dian.

Masalah utang Rp145 juta mencuat setelah pemilik warung bernama Dian mengaku ada tiga mandor proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang masih punya utang di warung makannya. Utang itu pun mencapai ratusan juta rupiah.

"Ya perjanjian di awal-awal dua minggu sekali pasti terbayarkan," kata Dian kepada wartawan di Solo, Jumat (17/3) sebagaimana dilansir dari Detik.com.

[Gambas:Video CNN]

Dian mengatakan tiga mandor tersebut berinisial N, G, dan G. Utang itu terhitung dimulai sejak pembangunan masjid mulai 2021 lalu.

"Yang N utangnya sekitar Rp 65 juta, G sekitar Rp 55 juta, dan G satunya Rp35 juta-an," ujarnya.

Tapi, hingga memasuki 2023, utang ketiga orang tersebut tak juga dibayar. Dian pun mengadu kemana-mana lantaran pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk enggan melunasi utang makan tiga mandor tersebut..

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

Tak Hanya Istaka Karya, Jokowi Bubarkan Industri Sandang Nusantara******

PresidenJoko Widodo membubarkan PT Industri Sandang Nusantara (Persero) pada Jumat (17/3).

Pembubaran perusahaan BUMN itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara.

Dalam beleid tersebut pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT Industri Sandang Nusantara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 PP 14/2023 dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Antara lain peraturan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.

Kemudian peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara, penyelesaian pembubaran PT Industri Sandang Nusantara, termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat 6 tahun, terhitung sejak pengundangan peraturan pemerintah tersebut.

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke kas negara," demikian bunyi pasal 4 beleid tersebut.

Sebelumnya, Jokowi juga membubarkan PT Istaka Karya pada hari yang sama dengan pembubaran  PT Industri Sandang Nusantara. 

[Gambas:Video CNN]

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

Tak Hanya Istaka Karya, Jokowi Bubarkan Industri Sandang Nusantara******

PresidenJoko Widodo membubarkan PT Industri Sandang Nusantara (Persero) pada Jumat (17/3).

Pembubaran perusahaan BUMN itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara.

Dalam beleid tersebut pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT Industri Sandang Nusantara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 PP 14/2023 dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Antara lain peraturan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.

Kemudian peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara, penyelesaian pembubaran PT Industri Sandang Nusantara, termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat 6 tahun, terhitung sejak pengundangan peraturan pemerintah tersebut.

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke kas negara," demikian bunyi pasal 4 beleid tersebut.

Sebelumnya, Jokowi juga membubarkan PT Istaka Karya pada hari yang sama dengan pembubaran  PT Industri Sandang Nusantara. 

[Gambas:Video CNN]

Lancer dari Arad

Ekonom Kritik Permenaker Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.

Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.

Lihat Juga : Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.

Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.

Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.

Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.

"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.

Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.

"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

Erha mengembara di dunia lain

SEHATI PNM Pererat Tali Silahturahmi Antar Karyawan******

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggelar Sehat Bersama Insan PNM atau SEHATI PNM yang merupakan bagian kampanye #AKSIPNM di Gedung Menara PNM, Jakarta, pada Sabtu (18/3).

SEHATI sekaligus menjadi ajang silaturahmi, yang meningkatkan keakraban dan keharmonisan antara keluarga insan PNM. Anak dan pasangan karyawan PNM pun terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti olahraga bersama, menyaksikan penampilan musik, mengunjungi bazaar UMKM, hingga cek kesehatan gratis.

Arief Mulyadi selaku Direktur Utama PNM juga turut hadir. Saat itu, Arief menyapa hangat seluruh keluarga karyawan.

sistem logistik perkotaan

Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen Maksimal 6 Bulan******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportirmemotong gajipekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

Ada lima industri yang diperbolehkan memotong gaji karyawan sampai 25 persen, yakni industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, dan industri mainan anak.

"Jadi sekali lagi, tidak semudah itu semua pabrik buruh boleh melakukan penyesuaian gaji upah, boleh memotong gaji, upahnya, akibat terbit Permen ini. Nggak semudah itu," jelasnya.

Ada tiga syarat yang ditetapkan Kemnaker untuk industri bisa melakukan pemotongan gaji. Pertama, industri tersebut memiliki minimal 200 orang pekerja.

Kedua, persentase biaya tenaga kerja terhadap biaya produksi minimal sebesar 15 persen. Ketiga, barang produksi bergantung pada permintaan pesanan dari Amerika Serikat (AS) dan negara di benua Eropa, yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan.

Sedangkan, prosedur penyesuaian upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah nilai upah terakhir sebelum pemotongan.

Kemnaker pun memastikan akan terus mengawasi pelaksanaan aturan ini agar tidak ada buruh yang dirugikan. Pengawasan dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak.

"Tidak hanya kami, serikat pekerja, serikat buruh di setiap perusahaan pun juga harus mengawasi implementasinya. Apakah sudah sesuai dengan Permen 5/2023 ini atau tidak," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]