dunia gacor

Kelahiran kembali Naruto

Mesin Bermasalah Paksa Pesawat Kembali ke Soetta, Lion Air Minta Maaf******

Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro menuturkan pihaknya meminta maaf terkait kondisi mesin pesawat yang bermasalah sehingga membuat penumpangpanik.

Danang mengatakan Lion Air dengan penerbangan nomor JT-330 pada Rabu (26/10) dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten (CGK) tujuan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumatera Selatan (PLM) telah dijalankan menurut standar operasional prosedur (SOP).

Namun, pada ketinggian jelajah 3.000 kaki, pilot merasakan kinerja pada salah satu komponen mesin pesawat tidak sesuai dengan yang semestinya dan menunjukkan perlu segera dilakukan pengecekan.

Dalam memastikan faktor keselamatan dan keamanan penerbangan (safety first), pilot memutuskan untuk kembali ke bandar udara asal (return to base) di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Usai pendaratan tersebut, seluruh penumpang diarahkan untuk menuju ruang tunggu (boarding gate) guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Proses penumpang keluar dari pesawat (disembark) dilakukan secara normal.

"Lion Air menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanan yang timbul.

Teknisi dan pilot melakukan pengecekan pada pesawat melalui tahapan kerja yang dijalankan menurut daftar kerja (check list) yang membutuhkan waktu," ujar Danang dalam keterangan resminya.

Untuk saat ini, Lion Air telah menginformasikan kepada seluruh penumpang bahwa penerbangan JT-330 dipersiapkan dengan menggunakan pesawat Lion Air yang lain.

Penerbangan JT-330 selanjutnya dioperasikan dengan menggunakan Boeing 737-800NG registrasi PK-LOP. Pesawat telah berangkat pada pukul 19.20 WIB dan diperkirakan mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pukul 20.20 WIB.

[Gambas:Video CNN]

Sebuah peternakan di dunia lain

Surat Terbuka Karyawan Twitter untuk Elon Musk Terkait PHK******

Karyawan Twittermelayangkan surat terbuka kepada Elon Muskterkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Saat ini, bos Tesla tersebut dalam tahap finalisasi mengakuisisi Twitter.

Karyawan Twitter curiga dengan wacana PHK besar-besaran yang diperkirakan berdampak pada 75 persen jumlah pekerja.

Kabar PHK besar-besaran tersebut santer di telinga para karyawan Twitter saat Musk resmi menyelesaikan proses akuisisi.

"Mereka mengancam mata pencarian kami, akses perawatan kesehatan penting, dan kemampuan pemegang visa untuk tinggal di negara tempat mereka bekerja," bunyi surat tersebut, dilansir dari TIME, Kamis (27/10).

"Kami tidak dapat melakukan pekerjaan kami di lingkungan yang terus-menerus dilecehkan dan diancam. Tanpa pekerjaan kami, tidak ada Twitter," lanjut isi surat tersebut.

Sementara, Musk memamerkan momen mengunjungi markas Twitter Inc di San Francisco, Amerika Serikat. Kunjungan ini dilakukan menjelang tenggat waktu yang diperintahkan pengadilan untuk menutup kesepakatan pembelian Twitter senilai US$ 44 miliar.

"Hal yang indah tentang Twitter adalah bagaimana ia memberdayakan citizen jurnalisme-orang dapat menyebarkan berita tanpa bias pendirian," cuit Musk di Twitter pada Rabu (26/10).

Mengutip Reuters, Twitter mengonfirmasi kunjungan Musk ke kantor San Francisco pada pekan ini, tetapi menolak untuk berkomentar lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Raja Surgawi yang Tak Tertandingi

Teten Bentuk Tim Tuntaskan Kasus Pelecehan Seksual KemenkopUKM******

Menteri Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) Teten Masduki membentuk tim independen untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksualyang terjadi di kementerian tersebut.

Tim independen tersebut melibatkan tiga unsur, yakni KemenkopUKM yang diwakili Staf Khusus MenkopUKM bidang Ekonomi Kerakyatan M Riza Damanik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta aktivis perempuan Sri Nurherwati, Ririn Stefsani, dan Ratna Bataramunti.

"Tim Independen memiliki tugas utama mencari fakta dan memberikan rekomendasi penyelesaian kasus kekerasan seksual maksimal satu bulan," jelas Teten, dikutip dari Antara,Rabu (26/10).

KemenkopUKM juga disebut siap memberikan data pendukung dan berkoordinasi secara intensif dengan tim sehingga perlindungan keluarga korban di kementerian dipastikan terjamin dan tidak ada intimidasi.

"Karena KemenKopUKM tidak mentolerir praktik tindak kekerasan seksual. Kalau saat ini dianggap masih belum memenuhi asas keadilan segera kami tindaklanjuti," jelas Teten.

Berdasarkan informasi KemenkopUKM terkait perkembangan kasus pelecehan seksual yang terjadi 2019 silam itu, keluarga korban (ND) telah membuka kembali kasus tersebut dengan melapor ke LBH APIK dan Ombudsman.

KemenkopUKM selanjutnya meminta keluarga korban melakukan praperadilan terhadap kasus yang sudah melalui proses SP3 atau penghentian penyidikan perkara oleh kepolisian ini.

Sementara itu aktivis perempuan Ririn Stefsani menyampaikan tahapan hukum akan terus diupayakan sehingga para pelaku mendapatkan hukum yang setimpal dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan dalam pemenuhan hak-haknya.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan LPSK dan pihak kepolisian dalam penyelesaian kasus. Sanksi yang ada saat ini belum memenuhi etik dan ini menjadi tugas tim untuk melengkapi dokumen dan berikan sanksi sesuai kejahatan pelaku," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris KemenkopUKM mengatakan kejadian pelecehan seksual bermula saat kementerian menggelar rapat di luar kantor (RDK) di Bogor pada 5 hingga 6 Desember 2019.

Setelah kegiatan hari pertama RDK selesai pada 5 Desember, korban beserta tujuh pegawai lainnya, termasuk empat pelaku, pergi keluar hotel di mana RDK berlangsung dan makan di salah satu restoran. Lalu mereka lanjut mencari hiburan malam dan kembali keesokan harinya ke hotel pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Keempat pelaku tersebut adalah WH, ZP, MF, NN. WH merupakan PNS golongan 2C, ZP adalah CPNS, MF dan NN merupakan tenaga honorer. Keempatnya telah mendapatkan sanksi dari KemenkopUKM. MF dan NN langsung diputus kontrak kerjanya.

Sementara ZP dan WH diberikan sanksi berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun.

[Gambas:Video CNN]

Bagaimana menghadapi transformasi

Sederet Bisnis Nikita Mirzani, Raup Cuan Rp6 M per Bulan******

Nama Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan setelah resmi ditahan di Rutan Kelas IIB Serang mulai hari ini, Selasa (25/10). Selebriti yang terkenal dengan kontroversinya ini ditahan karena kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Mengutip detikfinance.com,Rabu (26/10), Nikita diketahui memiliki banyak bisnis yang menjadi sumber pundi-pundi kekayaannya.

Di bidang kecantikan, pemain film Nenek Gayung itu memiliki salon Beauty Head to Toe.

Selain itu, ia juga memiliki beragam produk, mulai dari produk krim wajah, skincare, hingga produk perawatan bibir.

Di bidang fesyen ia memiliki Zoal Pajamas atau baju tidur kekinian, serta celana denim yakni Jeans by Nikita Mirzani.

Nikita mengaku yang paling menarik adalah bisnis farmasi. Dia sempat meluncurkan obat pelangsing dan obat kuat khusus pria.

"Terus ada lagi obat pelangsing dan ini yang paling yang paling gong-nya sebetulnya obat minuman kuat untuk laki-laki," paparnya.

Ia mengklaim bisa meraup untuk hingga RP6 miliar per bulan dari semua bisnisnya itu.

"Ini kalau semuanya dihitung sebulan bersihnya kira kira ya Rp6 miliar lah," katanya.

Pendapatan Nikita bukan cuma dari deretan bisnis itu saja. Ia juga memanfaatkan media sosialnya, mulai dari Instagram hingga YouTube.

Menurutnya, rata-rata ratusan juta rupiah bisa ia kantongi dari media sosial. Bahkan, dalam dua hari pernah juga ia mendulang uang Rp1 miliar.

"Niki pernah pecah rekor dari artis-artis, sebagai artis paling banyak di-endorse. Waktu ada huru-hara, endorse kenceng, pas dihitung-hitung dua hari bisa Rp2 miliar. Lanjutannya ya stabil, paling Rp100 jutaan," kata Nikita.

[Gambas:Video CNN]

legenda kosong

BPN Sebut Stok Kedelai Hanya Cukup Sampai 7 Hari ke Depan******

Badan Pangan Nasional (BPN) menyebut pasokan kedelai di Indonesia hanya cukup sampai tujuh hari ke depan di tengah ancaman krisis pangan.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Astawa meminta pemerintah memperhatikan hal tersebut agar pasoknya terutama bagi perajin tahu dan tempe tak terganggu.

"Kita wajib waspada, kita tidak boleh terpaku pada peribahasa seolah daerah kita ini subur, padahal kondisi riil di lapangan ada daerah yang surplus, dan ada daerah yang defisit. Ini menjadi peran kita bersama," katanya dalam Peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan dikutip dari Antara, Selasa (25/10).

Sementara, ketersediaan beras di Indonesia masih cukup sampai 88 hari ke depan, jagung masih cukup untuk 52 hari ke depan, bawang merah 39 hari. Lalu, pasokan cabai besar juga cukup untuk 12 hari, daging lembu 82 hari, daging ayam ras 62 hari, gula konsumsi 149 hari, dan minyak goreng 77 hari.

BPN juga terus berupaya agar Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dapat menyerap produksi petani untuk memenuhi cadangan pemerintah. Saat ini Bulog memiliki pasokan sekitar 700 ton beras yang perlu ditambah.

"Saat ini kami sedang membenahi perpres (peraturan presiden) tentang cadangan pangan. Tiga komoditas utama yang cadangannya akan kami tata, yakni beras, jagung, dan kedelai sehingga cadangannya dikuasai Bulog untuk mengendalikan harga," katanya.

Ia berharap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dapat menjaga agar tingkat inflasi tidak melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi.

"Kami juga memobilisasi pasokan pangan dari daerah yang mengalami surplus ke daerah yang mengalami defisit, menggelar pangan murah," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Ekstradimensi

Kementerian ATR soal HGB Investor IKN Bisa 160 Tahun: Tak Menyalahi UU******

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

"Tidak menyalahi UU PA. Karena diberikan secara bertahap," kata Suyus, Rabu (26/10).

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan bahwa pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

Hadi mengklaim jika pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Tujuannya adalah menarik penanam modal agar bisa berinvestasi sebaik-baiknya.

"Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri," kata Hadi Tjahjanto.

Di lain kesempatan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN.

PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.

"PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insyaallah bulan ini selesai," katanya.

Langkah Kementerian ATR ini sempat dikritisi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbeda dengan pernyataan Suyus, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut tawaran itu melanggar UUPA 1960.

Kata Dewi, dalam UUPA juga tidak ada ketentuan soal pembaruan hak atas tanah dan tidak mengenal pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah.

Dewi berpendapat jika tawaran tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka tetap tidak sah. Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan aturan HGB mesti merujuk pada UUPA 1960 sebagai payung hukum agraria nasional, yang tak lain merupakan terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pasal tersebut, kata Dewi, dijelaskan bahwa tanah dan air harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan melarang adanya monopoli tanah oleh segelintir kelompok.

Atas dasar itu, Dewi mengkritik pemerintah berambisi membangun proyek di IKN sampai rela melakukan penyimpangan terhadap UU dan konstitusi.

[Gambas:Video CNN]